@dmin
Setahun Kepemimpinan Pramono-Rano, Banjir hingga Kemiskinan jadi Sorotan Legislator
Setahun Kepemimpinan Pramono-Rano, Banjir hingga Kemiskinan jadi Sorotan Legislator February 20, 2026 9:02 pm Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menyoroti tiga persoalan utama selama setahun kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno yang harus menjadi prioritas penyelesaian hingga akhir periode. Yaitu, pengentasan banjir, kemacetan, hingga kemiskinan. Wibi mengungkapkan hal itu usai menghadiri talk show yang bertajuk ‘Satu Tahun Membangun Jakarta dari Bawah’ di Taman Bendera Pusaka, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (20/2). Kendati demikian, Wibi mengapresiasi capaian kinerja Pemprov DKI Jakarta selama satu tahun terakhir, 97 persen terselesaikan. Sedangkan 3 persen lagi masih berproses. “Poin pertama adalah tentang banjir di Jakarta. Yang kedua adalah kemacetan. Dan ketiga adalah masalah kemiskinan,” ujar Wibi. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino. (dok.DDJP) Dalam persoalan penanganan banjir, kata dia, Pemprov DKI Jakarta perlu memprioritaskan normalisasi Sungai Ciliwung sebagai solusi jangka panjang. “Jakarta bisa terbebaskan dari permasalahan banjir. Utamanya adalah normalisasi Ciliwung,” ujar Wibi. Terkait mengatasi kemacetan, Wibi mendorong Pemprov DKI Jakarta memperkuat transportasi publik. Khususnya pelayanan TransJakarta yang semakin luas hingga wilayah penyangga. “Adanya Trans-Jabodetabek ini menjadi sangat luar biasa sekali. Kita support TransJakarta untuk bisa lebih ekspansi ke wilayah-wilayah penyangga Jakarta,” tandas Wibi. Sedangkan upaya menekan angka kemiskinan, lanjut dia, sangat penting keberlanjutan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Ia berharap, program tersebut dapat mencakup lebih luas. Khususnya bagi warga yang Jakarta yang kurang mampu. “KJP itu menjadi satu yang penting. Pak gubernur sudah membuktikan tidak ada pengurangan KJP di Jakarta. Insyaallah akan terus bertambah,” ucap Wibi. Penyelesaian tiga persoalan tersebut, tambah dia, butuh penguatan sistem birokrasi di internal tubuh Pemprov DKI Jakarta. Satu di antaranya dengan membangun merit sistem di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). “Sehingga kerja-kerja ini bisa lebih harmonis,” imbuh Wibi. Wibi juga menegaskan, DPRD akan terus bersinergi dengan eksekutif melalui fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat. “Kita bisa mendengar langsung dari masyarakat di lapangan,” ungkap dia. Dengan demikian, harap Wibi, visi gubernur dan wakil gubernur mewujudkan Jakarta yang lebih humanis dapat tercapai hingga akhir masa periode. Masyarakat harus merasakan keberhasilan pembangunan Jakarta. Yakni, ketika rakyat bahagia dengan adanya taman-taman yang indah, Jakarta bebas macet, bebas banjir, dan juga ada beasiswa untuk sekolah anak kuliah. “Itu pasti akan menumbuhkan rasa percaya diri bagi warga Jakarta untuk menatap global city,” pungkas dia. (apn/df)

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menyoroti tiga persoalan utama selama setahun kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno yang harus menjadi prioritas penyelesaian hingga akhir periode. Yaitu, pengentasan banjir, kemacetan, hingga kemiskinan. Wibi mengungkapkan hal itu usai menghadiri talk show yang bertajuk ‘Satu Tahun Membangun Jakarta dari Bawah’ di Taman Bendera Pusaka, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, … Setahun Kepemimpinan Pramono-Rano, Banjir hingga Kemiskinan jadi Sorotan Legislator
DPRD Dukung Penyelesaian PR Pemprov DKI
DPRD Dukung Penyelesaian PR Pemprov DKI February 20, 2026 8:39 pm Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mendukung penuh pelaksanaan berbagai program Pemprov DKI Jakarta. Yuke mengungkapkan hal itu usai menghadiri talk show yang bertajuk ‘Satu Tahun Membangun Jakarta dari Bawah’ di Taman Bendera Pusaka, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (20/2). “Kami di DPRD sangat-sangat support dan mengapresiasi apa yang setahun ini sudah pak gubernur dan wakil gubernur lakukan,” ujar Yuke. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike. (dok.DDJP) Meski demikian, tegas Yuke, perlu penyelesaiaan sejumlah pekerjaan rumah dalam waktu mendatang. Terutama terkait kesenjangan kemiskinan. “Ini mungkin jadi PR kita bersama di tengah keterbatasan fiskal,” kata dia. Persoalan banjir, kemacetan, dan kemiskinan, lanjut Yuke, akan menjadi tantangan bersama antara DPRD dan Pemprov DKI Jakarta. “Challenge kita ke depan di DPRD untuk bersama-sama memastikan anggaran itu untuk kepentingan masyarakat Jakarta,” pungkas dia. (apn/df)

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mendukung penuh pelaksanaan berbagai program Pemprov DKI Jakarta. Yuke mengungkapkan hal itu usai menghadiri talk show yang bertajuk ‘Satu Tahun Membangun Jakarta dari Bawah’ di Taman Bendera Pusaka, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (20/2). “Kami di DPRD sangat-sangat support dan mengapresiasi apa yang setahun ini sudah pak gubernur dan wakil gubernur lakukan,” ujar Yuke. … DPRD Dukung Penyelesaian PR Pemprov DKI
Syukuran Satu Tahun Pembangunan Jakarta dari Bawah
Syukuran Satu Tahun Pembangunan Jakarta dari Bawah February 20, 2026 8:07 pm DPRD DKI Jakarta turut menghadiri Syukuran ‘Satu Tahun Membangun Jakarta dari Bawah’ yang digelar oleh pemerintah provinsi di Taman Bendera Pusaka, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (20/2). Hadir Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah dan Wibi Andrino, Ketua Komisi A Inggard Joshua, dan Ketua Komisi D Yuke Yurike. Pada kesempatan itu, Gubernur Pramono Anung bersama Wakil Gubernur Rano Karno menyapa warga. Pramono menyampaikan, syukuran menjadi wadah refleksi atas capaian dan evaluasi kebijakan Pemprov DKI Jakarta. Ia mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat mendukung Pemprov selama setahun membangun Jakarta. “Acara menjadi kontemplasi karena kami ingin mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak yang merasakan manfaat dari kebijakan kami,” ujar Pramono. Selama satu tahun terakhir, ungkap Pramono, arah dan fokus kebijakan semakin jelas. Terlihat dari penguatan layanan dasar. Layanan dasar berupa transportasi publik, pengendalian banjir, serta penataan kawasan padat penduduk, dan ruang terbuka hijau. Ia berharap, seluruh layanan dasaer berdampak langsung bagi masyarakat. “Mudah-mudahan ini membawa manfaat bagi warga Jakarta,” kata Pramono. Meski demikian, Pramono mengakui, sejumlah persoalan mendasar di Jakarta masih menjadi pekerjaan rumah. Di antaranya, kemacetan, banjir, dan polusi udara. “Secara khusus, ingin minimal bisa dikurangi dari apa yang terjadi saat ini,” tutur dia. Pramono juga memastikan, Pemprov DKI Jakarta akan melanjutkan program normalisasi sungai secara masif pada 2026. Program tersebut sebagai pengendalian banjir. “Kami lanjutkan untuk Sungai Ciliwung, Cakung Lama, dan Krukut. Termasuk beberapa pengerukan atau normalisasi di Jakarta Barat,” pungkas Pramono. (apn/df)

DPRD DKI Jakarta turut menghadiri Syukuran ‘Satu Tahun Membangun Jakarta dari Bawah’ yang digelar oleh pemerintah provinsi di Taman Bendera Pusaka, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (20/2). Hadir Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah dan Wibi Andrino, Ketua Komisi A Inggard Joshua, dan Ketua Komisi D Yuke Yurike. Pada kesempatan itu, Gubernur Pramono Anung bersama Wakil Gubernur Rano Karno … Syukuran Satu Tahun Pembangunan Jakarta dari Bawah
Penataan Kawasan Kalideres–Cengkareng Disorot William
Penataan Kawasan Kalideres–Cengkareng Disorot William February 20, 2026 2:03 pm Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menyoroti kondisi tata kota di Kalideres dan Cengkareng, Jakarta Barat, semakin semrawut. Ia menyesalkan penataan ruang yang bercampur tanpa perencanaan jelas selama bertahun-tahun. Permukiman, sekolah, hingga kawasan pergudangan dan industry, menumpuk dalam satu wilayah tanpa dukungan infrastruktur jalan yang memadai. Akibatnya, warga harus berbagi ruas jalan sempit dengan kendaraan besar, seperti truk kontainer. Kondisi demikian terjadi selama berpuluh-puluh tahun. Tanpa perencanaan tata kota yang jelas. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana. (dok.DDJP) “Akibatnya, Kalideres semakin macet dan tidak tertib,” ujar dia. William juga menyoroti rencana pembangunan area pemakaman di Kelurahan Kamal dan krematorium di dekat RSUD Kalideres. Menurut dia, proyek tersebut berpotensi menambah beban kawasan tanpa diiringi penataan ulang tata ruang. Selain itu, ia menyinggung harga perumahan yang terus meningkat tanpa dukungan tata kota dan infrastruktur yang memadai. Selama ini, kata dia, kawasan Kalideres dan Cengkareng kerap diposisikan sebagai daerah penyangga di Jakarta Barat. William meminta Pemprov DKI mengevaluasi menyeluruh terhadap tata ruang dan pembangunan di wilayah tersebut. Sehingga pertumbuhan kawasan berjalan lebih tertata dan berkelanjutan. (red)

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menyoroti kondisi tata kota di Kalideres dan Cengkareng, Jakarta Barat, semakin semrawut. Ia menyesalkan penataan ruang yang bercampur tanpa perencanaan jelas selama bertahun-tahun. Permukiman, sekolah, hingga kawasan pergudangan dan industry, menumpuk dalam satu wilayah tanpa dukungan infrastruktur jalan yang memadai. Akibatnya, warga harus berbagi ruas jalan sempit dengan kendaraan besar, seperti … Penataan Kawasan Kalideres–Cengkareng Disorot William
Apresiasi Kinerja Kinerja Pengelola Terminal Kampung Rambutan
Apresiasi Kinerja Kinerja Pengelola Terminal Kampung Rambutan February 20, 2026 1:04 pm Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Inad Luciawaty mengapresiasi Kepala Terminal Kampung Rambutan Revi Zulkarnain atas kinerja dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Khususnya bagi pengguna transportasi. Apresiasi tersebut terwujud lewat pemberian sertifikat penghargaan sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi dan kontribusi dalam menciptakan pelayanan yang aman dan nyaman bagi calon penumpang. “Semoga pencapaian ini menjadi motivasi untuk terus berkarya dan berprestasi,” ujar Inad, Kamis (19/2). Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Inad Luciawaty. (dok.DDJP) Ia berharap, penghargaan tersebut juga mendorong peningkatan kualitas layanan di seluruh terminal di Jakarta. Komitmen Tingkatkan Pelayanan Sementara itu, Kepala Terminal Kampung Rambutan Revi Zulkarnain menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta tersebut. “Kami sangat bersyukur dan akan menjadikan ini sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kinerja,”” tutur dia. Menurut dia, penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Khususnya pengguna transportasi di Terminal Kampung Rambutan. (red)

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Inad Luciawaty mengapresiasi Kepala Terminal Kampung Rambutan Revi Zulkarnain atas kinerja dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Khususnya bagi pengguna transportasi. Apresiasi tersebut terwujud lewat pemberian sertifikat penghargaan sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi dan kontribusi dalam menciptakan pelayanan yang aman dan nyaman bagi calon penumpang. “Semoga pencapaian ini menjadi motivasi untuk terus berkarya dan berprestasi,” … Apresiasi Kinerja Kinerja Pengelola Terminal Kampung Rambutan
Legislator Apresiasi Respons Gubernur soal Evaluasi Menyeluruh RDF Rorotan
Legislator Apresiasi Respons Gubernur soal Evaluasi Menyeluruh RDF Rorotan February 20, 2026 10:07 am Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta M. Fu’adi Luthfi mengapresiasi langkah Gubernur Pramono Anung yang turun langsung menemui warga terkait keluhan aroma tak sedap dari operasional RDF Plant Rorotan saat kunjungan di Taman Kelinci Roci. Menurut Fu’adi, sikap responsif tersebut mencerminkan kepemimpinan yang terbuka terhadap aspirasi masyarakat. “Langkah ini patut dihargai,” ujar anggota Komisi D itu dalam keterangan tertulis, Rabu (18/2). Persoalan Dinilai Sistemik Meski demikian, Fu’adi menilai, persoalan di RDF Plant Rorotan tidak cukup hanya melalui perbaikan teknis di permukaan. Instruksi penggunaan truk compactor tertutup, merupakan awal yang baik, tetapi belum menyentuh akar masalah. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Fu’adi Luthfi. (dok.DDJP) “Fasilitas senilai Rp.1,28 triliun itu sudah beberapa kali dihentikan sejak uji coba. Ini indikator ada aspek mendasar yang perlu dievaluasi serius,” kata Fu’adi. Ia menjelaskan, persoalan bukan hanya pada armada pengangkut. Melainkan ketidaksesuaian antara karakteristik sampah yang masuk dengan spesifikasi teknologi RDF yang dirancang untuk sampah terpilah dan relatif kering. Dalam praktiknya, sampah yang masuk masih bercampur organik dan anorganik. Bahkan pada tahap awal operasional sempat memanfaatkan sampah lama dari bunker. Kondisi demikian membuat mesin harus memilah sekaligus mengolah. Sehingga sulit menghindari potensi aroma tak sedap. “Terlihat ada kesenjangan antara kesiapan infrastruktur hilir dan sistem pemilahan di hulu,” ungkap dia. Saat menaikkan kapasitas dari 750 ton menjadi 1.000 ton per hari, keluhan bau kembali muncul. Meski kapasitas desain penuh mencapai 2.500 ton per hari. Dengan produksi sampah Jakarta lebih dari 7.500 ton per hari, RDF Rorotan baru mampu menampung sekitar sepertiganya. Itu pun dalam kondisi belum sepenuhnya terpilah. Dampak ke Warga dan Tuntutan Transparansi Fu’adi menekankan, persoalan tersebut berdampak langsung pada kualitas hidup warga sekitar. Keluhan gangguan kesehatan, seperti ISPA dan iritasi mata mulai terdengar. Termasuk beban psikologis akibat ketidakpastian. Ia mengapresiasi pembentukan Satgas Pengawasan bersama warga pada 13 Februari 2026. Namun, forum tersebut harus belum mendapat akses informasi dan kewenangan nyata. “Warga ingin fasilitas ini berhasil, tapi mereka berhak atas kepastian dan data yang terbuka,” tegas dia. Tiga Rekomendasi Fraksi PKB Sebagai fungsi pengawasan, Fraksi PKB menyampaikan tiga rekomendasi kepada Pemprov DKI Jakarta. Pertama, audit independen terhadap sistem pengendalian bau dan emisi, dengan hasil transparan dan dapat diakses publik serta DPRD. Kedua, penguatan sistem pemilahan sampah dari sumber agar teknologi RDF berjalan sesuai desain. Ketiga, penetapan tolok ukur kinerja dan batas waktu yang jelas sebelum beroperasional penuh. “Kita ingin Jakarta mandiri dan tak lagi bergantung pada Bantargebang,” tutur dia. Fu’adi menegaskan, Fraksi PKB mendukung modernisasi pengelolaan sampah. Namun, menurutnya, solusi tidak boleh mengorbankan kenyamanan warga. “Rorotan harus jadi momentum perbaikan tata kelola dan transparansi, tanpa ada warga yang dirugikan,” pungkas dia. (red)

Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta M. Fu’adi Luthfi mengapresiasi langkah Gubernur Pramono Anung yang turun langsung menemui warga terkait keluhan aroma tak sedap dari operasional RDF Plant Rorotan saat kunjungan di Taman Kelinci Roci. Menurut Fu’adi, sikap responsif tersebut mencerminkan kepemimpinan yang terbuka terhadap aspirasi masyarakat. “Langkah ini patut dihargai,” ujar anggota Komisi D itu dalam keterangan tertulis, Rabu … Legislator Apresiasi Respons Gubernur soal Evaluasi Menyeluruh RDF Rorotan
Kuota Bedah Rumah Masih Terbatas
Kuota Bedah Rumah Masih Terbatas February 19, 2026 2:21 pm Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menyoroti keterbatasan kuota program bedah rumah yang bersumber dari bantuan pemerintah. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri soft opening bedah rumah RT 10 RW 07 di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (19/2). Wibi menyampaikan, kebutuhan perbaikan rumah warga di tingkat kelurahan jauh lebih besar dibandingkan alokasi bantuan setiap tahun. “Dalam satu kelurahan maksimal dua rumah per tahun, sementara kebutuhannya lebih dari itu,” jelas Wibi. Ia menilai, kondisi tersebut menuntut kolaborasi lintas warga agar kebutuhan hunian layak tetap terpenuhi. “Kita tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah,” terang Wibi. Sebagai warga Lebak Bulus, Wibi menyatakan, ikut berkontribusi dalam gerakan sosial tersebut. Sementara itu, Lurah Lebak Bulus Muhammad Rasyid Sarbaini menjelaskan program bedah rumah di DKI Jakarta mendapat dukungan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Alokasi bantuan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran. “Untuk Lebak Bulus tahun tersebut alokasinya dua rumah yang dapat dibedah,” jelas Rasyid. (all/df)

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menyoroti keterbatasan kuota program bedah rumah yang bersumber dari bantuan pemerintah. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri soft opening bedah rumah RT 10 RW 07 di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (19/2). Wibi menyampaikan, kebutuhan perbaikan rumah warga di tingkat kelurahan jauh lebih besar dibandingkan alokasi bantuan setiap tahun. “Dalam satu kelurahan … Kuota Bedah Rumah Masih Terbatas
Legislator Apresiasi Program Bedah Rumah
Legislator Apresiasi Program Bedah Rumah February 19, 2026 2:03 pm Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Thamrin mengapresiasi pemerintah provinsi melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang telah melaksanakan Program Bedah Rumah di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (18/2). Thamrin mengatakan, program tersebut terselenggara dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari hasil kolektif, Membantu warga disabilitas yang kurang mampu. “Patut diacungi jempol. Lewat aksi bedah rumah ini, mereka menunjukkan sisi humanis yang luar biasa,” ujar Thamrin, Kamis (19/2). Melihat hal itu, Thamrin mengusulkan, Pemprov DKI Jakarta agar menyediakan celengan sosial di masing-masing kantor dinas. Sehingga ketika ada rumah warga yang perlu perbaikan, dapat lebih cepat. Tanpa antre birokrasi anggaran. “Saya sangat mendukung kalau cara gotong royong seperti ini dicontoh oleh dinas-dinas lain di Jakarta,” ungkap Thamrin. Hal itu, lanjut Thamrin, menjadi solusi untuk warga yang butuh tempat tinggal layak huni. “Aksi ini juga bikin hubungan antara petugas pemerintah dan rakyat jadi lebih adem dan akrab karena ada rasa saling peduli,” tambahnya. Selain itu, Thamrin mengusulkan renovasi meyesuaikan desain dengan kebutuhan penghuni disabilitas. Mengingat rumah dua lantai. “Desainnya harus benar-benar dipikirkan supaya mereka tidak kesulitan naik-turun atau beraktivitas,” kata Thamrin. Selain itu, Thamrin menekankan agar transparansi dana harus dijaga secara baik. Termasuk pemilihan penerima bantuan yang harus benar-benar tepat sasaran. Supaya tidak ada kecemburuan sosial. “Kalau program ini konsisten dan dibarengi bantuan modal usaha kecil-kecilan, dampaknya pasti bakal luar biasa buat masa depan warga tersebut,” pungkas dia. Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno meresmikan program Bedah Rumah bagi warga disabilitas kurang mampu di Cengkareng, Jakarta Barat. Program tersebut diinisiasi secara swadaya melalui donasi internal anggota Satpol PP DKI Jakarta. Program humanis itu menargetkan pembangunan ulang rumah tidak layak huni seluas 33 meter persegi menjadi hunian dua lantai dalam waktu dua bulan dengan harapan dapat diduplikasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. “Program ini buka sekedar memperbaiki bangunan fisik, tetapi menghadirkan harapan baru bagi warga yang membutuhkan,” kata Rano di Jalan Ukir, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (18/2). (apn/df)

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Thamrin mengapresiasi pemerintah provinsi melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang telah melaksanakan Program Bedah Rumah di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (18/2). Thamrin mengatakan, program tersebut terselenggara dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari hasil kolektif, Membantu warga disabilitas yang kurang mampu. “Patut diacungi jempol. Lewat aksi bedah rumah ini, mereka menunjukkan … Legislator Apresiasi Program Bedah Rumah
Penertiban Manusia Gerobak, Farah: Harus Tetap Humanis
Penertiban Manusia Gerobak, Farah: Harus Tetap Humanis February 19, 2026 10:07 am Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Farah Savira mendukung langkah penertiban manusia gerobak yang kerap muncul selama bulan suci Ramadan di sejumlah titik ibukota. Menurut Farah, penertiban terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) bukan untuk menghalangi masyarakat bersedekah. Langkah itu justru bertujuan mencegah munculnya lebih banyak pengemis di ruang publik. Baik dari dalam maupun luar Jakarta. Menurut dia, niat bersedekah tetap baik. Namun jangan sampai mengundang orang untuk mengemis di ruang publik. “Kami mendukung penertiban manusia gerobak, terutama saat Ramadan,” ujar Farah, Rabu (18/2). Ia menegaskan, penanganan persoalan itu tidak cukup dengan penertiban semata. Perlu pembinaan berkelanjutan agar para tunawisma memiliki alternatif penghidupan. Farah mendorong kerja sama dengan Dinas Sosial DKI Jakarta. Instansi tersebut punya panti sosial. Bermanfaat menampung dan membina PPKS. “Di panti, mereka dapat pelatihan agar punya keterampilan dan peluang kerja,” kata dia. Ia juga menilai, perlu program pelatihan dan pengembangan keterampilan agar PPKS dapat meningkatkan taraf hidup. Tidak kembali ke jalan. Farah mengingatkan, pendekatan penanganan harus tetap mengedepankan sisi kemanusiaan. “Penertiban harus tetap humanis,” pungkas dia. (red)

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Farah Savira mendukung langkah penertiban manusia gerobak yang kerap muncul selama bulan suci Ramadan di sejumlah titik ibukota. Menurut Farah, penertiban terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) bukan untuk menghalangi masyarakat bersedekah. Langkah itu justru bertujuan mencegah munculnya lebih banyak pengemis di ruang publik. Baik dari dalam maupun luar Jakarta. Menurut dia, niat bersedekah tetap … Penertiban Manusia Gerobak, Farah: Harus Tetap Humanis
Festival Imlek 2026, Kevin Wu: Patut Diapresiasi
Festival Imlek 2026, Kevin Wu: Patut Diapresiasi February 18, 2026 6:35 pm Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Kevin Wu mengapresiasi rangkaian Festival Tahun Baru Imlek 2026 oleh pemerintah provinsi. Ia menilai, perayaan tersebut menjadi ajang budaya yang mempererat persatuan warga. Bukan hanya merayakan Budaya Tionghoa, tetapi juga menyatukan masyarakat. “Festival Imlek tahun ini patut diapresiasi,” ujar Kevin, beberapa waktu lalu. Menurut dia, perayaan Tahun Kuda Api menjadi momentum memperkuat kebersamaan dan keharmonisan di tengah keberagaman Jakarta. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Kevin Wu Ia berharap, semangat tahun baru membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh warga. “Semoga Jakarta tetap harmonis dan semua merasakan kesejahteraan,” kata dia. Kevin menilai, Festival Imlek 2026 juga memperkuat identitas Jakarta sebagai kota global yang kaya budaya. Selain melestarikan tradisi, kegiatan tersebut berdampak positif pada perekonomian. Terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). “Selain menjaga tradisi, festival ini menggerakkan ekonomi warga,” jelas dia. Ia juga mendorong promosi kegiatan Imlek lebih masif melalui penguatan branding, pemanfaatan media sosial, serta kolaborasi dengan influencer kuliner dan budaya. Menarik minat generasi muda. Kevin juga mengusulkan agar Festival Imlek masuk kalender resmi pariwisata Jakarta melalui kolaborasi lintas dinas “Kalau dikelola serius, ini bisa jadi destinasi budaya nasional,” tegas dia. Kevin menekankan, penting menjaga persatuan dalam keberagaman. Berharap Imlek 2026 menjadi awal kemajuan bersama bagi Jakarta. “Keberagaman adalah kekuatan kita. Jakarta maju karena semua saling mendukung,” tukas dia. (red)

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Kevin Wu mengapresiasi rangkaian Festival Tahun Baru Imlek 2026 oleh pemerintah provinsi. Ia menilai, perayaan tersebut menjadi ajang budaya yang mempererat persatuan warga. Bukan hanya merayakan Budaya Tionghoa, tetapi juga menyatukan masyarakat. “Festival Imlek tahun ini patut diapresiasi,” ujar Kevin, beberapa waktu lalu. Menurut dia, perayaan Tahun Kuda Api menjadi momentum memperkuat kebersamaan dan keharmonisan … Festival Imlek 2026, Kevin Wu: Patut Diapresiasi