@dmin

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 2026 Tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025
Legislator Persoalkan Validitas Data Penerima Hibah
Legislator Persoalkan Validitas Data Penerima Hibah

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ghozi Zulazmi menyoroti pentingnya validitas data penerima hibah serta optimalisasi serapan anggaran pada Biro Pendidikan dan Mental Spiritual (Dikmental) Setda DKI Jakarta. Ghozi mengapresiasi tidak ada temuan pada pelaksanaan anggaran 2025 di Biro Dikmental oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, ia meminta sinkronisasi data penerima hibah agar publik tidak bingung dalam menyerap informasi. Menurut Legislator Persoalkan Validitas Data Penerima Hibah

Optimalisasi Layanan Kesehatan jadi Rekomendasi Komisi E
Optimalisasi Layanan Kesehatan jadi Rekomendasi Komisi E

Komisi E DPRD DKI Jakarta menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) terkait Laporan Hasil Pembahasan Komisi-Komisi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2025, Selasa (23/6). Ketua Komisi E Muhammad Subki mengatakan, memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan program di bidang Kesehatan. Hingga kini, masih perlu penguatan aspek perencanaan maupun pelaksanaan. “Komisi Optimalisasi Layanan Kesehatan jadi Rekomendasi Komisi E

DPRD Setujui Hasil Pembahasan Ranperda P2APBD Tahun Anggaran 2025
DPRD Setujui Hasil Pembahasan Ranperda P2APBD Tahun Anggaran 2025

DPRD DKI Jakarta bersama pihak eksekutif menggelar rapat pimpinan gabungan dalam rangka menindaklanjuti hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2025. Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin menjelaskan, rapat pimpinan gabungan sebagai tahap lanjutan setelah lima komisi dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama eksekutif menyelesaikan pembahasan. “Mekanisme selanjutnya, sesuai jadwal, akan diadakan rapat pimpinan DPRD Setujui Hasil Pembahasan Ranperda P2APBD Tahun Anggaran 2025

Perketat Seleksi Penyedia Barang dan Jasa
Perketat Seleksi Penyedia Barang dan Jasa

Komisi D DPRD DKI Jakarta menyampaikan sejumlah rekomendasi dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) terkait Laporan Hasil Pembahasan Komisi-Komisi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2025, Selasa (23/6). Ketua Komisi D Yuke Yurike mendorong Inspektorat melakukan probity audit terhadap program dan kegiatan strategis daerah. Menurut dia, langkah tersebut untuk memastikan pelaksanaan program strategis berjalan sesuai aturan, perencanaan, Perketat Seleksi Penyedia Barang dan Jasa

Komisi C Rekomendasikan Penguatan Sinergi BUMD
Komisi C Rekomendasikan Penguatan Sinergi BUMD

Komisi C DPRD DKI Jakarta menyampaikan sejumlah rekomendasi dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) terkait Laporan Hasil Pembahasan Komisi-Komisi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2025. Sekretaris Komisi C Ismail mengungkapkan, salah satu rekomendasi yakni dorongan penguatan sinergi antarBUMD. Hal itu penting untuk meningkatkan kinerja perusahaan daerah dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Komisi Komisi C Rekomendasikan Penguatan Sinergi BUMD

Optimalisasi PAD dan Pemanfaatan Aset Daerah
Optimalisasi PAD dan Pemanfaatan Aset Daerah

Komisi B DPRD DKI Jakarta mendorong pemerintah provinsi meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sehingga rencana anggaran lebih realistis, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Demikian ungkap Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh dalam Laporan Hasil Pembahasan Komisi B terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Optimalisasi PAD dan Pemanfaatan Aset Daerah

DPRD Kawal Pembahasan Regulasi Gaji Ke-13 PPPK Paruh Waktu
DPRD Kawal Pembahasan Regulasi Gaji Ke-13 PPPK Paruh Waktu

DPRD DKI Jakarta akan mengawal langkah pemerintah provinsi berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait kepastian regulasi pemberian gaji ke-13 bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Dinas Kesehatan. Hal itu terungkap dalam audiensi antara perwakilan PPPK Paruh Waktu Dinas Kesehatan DKI Jakarta dengan Wakil Ketua DPRD Rany Mauliani di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/6). Hadir dalam pertemuan DPRD Kawal Pembahasan Regulasi Gaji Ke-13 PPPK Paruh Waktu

Tindak Lanjuti Temuan BPK secara Optimal
Tindak Lanjuti Temuan BPK secara Optimal

Komisi A DPRD DKI Jakarta mengapresiasi capaian pemerintah provinsi telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Demikian disampaikan Sekretaris Komisi A Mujiyono saat membacakan Laporan Hasil Pembahasan Komisi A terhadap Rancangan Peraturan Daerah!(Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat Badan Anggaran (Banggar). “Komisi A Tindak Lanjuti Temuan BPK secara Optimal

Bapemperda Dorong PAM Jaya Percepat Perbaikan Pipa
Bapemperda Dorong PAM Jaya Percepat Perbaikan Pipa

Bapemperda DPRD DKI Jakarta mendorong PAM Jaya mempercepat perbaikan jaringan perpipaan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan air bersih bagi warga Jakarta. Dorongan tersebut disampaikan Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz saat kunjungan lapangan ke PT. Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda, Cilincing, Selasa (23/6). Kunjungan yang diikuti Anggota Bapemperda Francine Widjojo, Jhonny Simanjuntak, dan Husen. Aziz mengatakan, penyediaan air Bapemperda Dorong PAM Jaya Percepat Perbaikan Pipa