@dmin
Revitalisasi MCK Komunal, Tingkatkan Kualitas Sanitasi
Revitalisasi MCK Komunal, Tingkatkan Kualitas Sanitasi February 18, 2026 6:17 pm Revitalisasi fasilitas MCK komunal di Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan, dapat meningkatkan kualitas sanitasi dan kesehatan bagi sekitar 100 kepala keluarga (KK). Revitalisasi meliputi perbaikan infrastruktur, penambahan jaringan perpipaan, serta penerapan sistem pengolahan limbah biopal dan sistem terpusat. Lewat proyek tersebut, pembuangan limbah langsung ke sungai dihentikan sehingga risiko pencemaran bakteri seperti E. coli dapat ditekan. Program tersebut menjadi bagian dari transformasi Jakarta menuju kota global yang bersih dan sehat melalui penyediaan akses sanitasi layak. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mengatakan, revitalisasi MCK komunal di Manggarai sangat bermanfaat bagi warga. “Ke depan, kita dorong pola hidup bersih dan sehat jadi budaya,” ujar dia, Rabu (18/2). Sebelum revitalisasi, ungkap Nova, kondisi MCK cukup memprihatinkan. Limbah masih dibuang langsung ke kali dan sanitasi belum higienis. Kini, limbah dialirkan melalui sistem SPALD (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik) yang didukung Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal. “Ini bagian dari perwujudan Jakarta sebagai kota global,” tambah dia. Ia menyebut, pembangunan berlangsung sekitar dua bulan karena ada penambahan jaringan perpipaan menuju lokasi MCK. Paljaya juga tengah menjalankan program pembagian zona yang terhubung melalui SPALD terpusat agar pengelolaan limbah lebih efektif dan ramah lingkungan. Program serupa telah dicanangkan di sejumlah wilayah lain seperti Cilandak dan TB Simatupang, dengan cakupan pelayanan hingga sekitar 1.000 KK. Nova berharap, sistem pengelolaan limbah yang terintegrasi dapat membuat sungai-sungai di Jakarta semakin bersih. “Hampir seluruh Jakarta akan masuk zona pengelolaan limbah terpusat. Ini terus kita dorong,” tukas dia. (red)

Revitalisasi fasilitas MCK komunal di Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan, dapat meningkatkan kualitas sanitasi dan kesehatan bagi sekitar 100 kepala keluarga (KK). Revitalisasi meliputi perbaikan infrastruktur, penambahan jaringan perpipaan, serta penerapan sistem pengolahan limbah biopal dan sistem terpusat. Lewat proyek tersebut, pembuangan limbah langsung ke sungai dihentikan sehingga risiko pencemaran bakteri seperti E. coli dapat ditekan. Program tersebut menjadi bagian dari … Revitalisasi MCK Komunal, Tingkatkan Kualitas Sanitasi
Permudah Masyarakat Menjangkau Pangan
Permudah Masyarakat Menjangkau Pangan February 18, 2026 4:52 pm Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo menyoroti pentingnya penguatan aspek keterjangkauan dan perencanaan pangan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan. Hal tersebut disampaikan Francine saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait pembahasan Ranperda tersebut di gedung DPRD DKI Jakarta, beberapa waktu lalu. Ia menegaskan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menghadirkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, namun substansi tersebut belum diatur secara eksplisit dalam draf Ranperda. “Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menghadirkan keterjangkauan pangan yang mana substansi eksplisitnya belum diatur di dalam Raperda ini,” kata Francine. Dia menilai, Ranperda perlu memuat ketentuan yang lebih komprehensif terkait perencanaan pangan. Menurut Francine, perencanaan pangan harus dilengkapi dengan indikator kinerja, target berkala, serta mekanisme evaluasi yang jelas dan terukur. “Selain itu juga diperlukan adanya ketentuan terkait dengan kewajiban perencanaan pangan untuk memuat indikator kinerja, target berkala, dan mekanisme evaluasi,” kata dia. Francine menilai, tanpa adanya indikator kinerja dan target yang jelas, implementasi kebijakan pangan berpotensi tidak berjalan optimal. Karena itu, ia mendorong agar Ranperda Sistem Pangan mampu menghadirkan kepastian arah kebijakan melalui perencanaan yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Dalam RDPU tersebut, Francine juga merekomendasikan adanya penambahan ketentuan yang mengatur pembentukan sentra produksi pangan daerah. Sentra produksi pangan, kata dia, merupakan bagian penting dalam memperkuat produksi pangan dalam negeri sekaligus menjamin ketersediaan pangan di daerah. “Yang mengatur tentang jenis produksi pangan dalam negeri dalam rangka mengwujudkan tujuan ketersediaan pangan,” kata Francine. Dia menegaskan, pengutamaan pembelian pangan produksi dalam negeri tidak hanya penting untuk mendukung pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), namun sebagai bentuk keberpihakan terhadap petani dan produsen pangan lokal. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pangan dalam negeri. Ia menegaskan, penguatan substansi Ranperda Sistem Pangan melalui pengaturan keterjangkauan, perencanaan yang terukur, serta dukungan terhadap produksi dalam negeri merupakan langkah strategis untuk memastikan kebijakan pangan daerah berjalan efektif, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. “Kemudian terkait dengan Pasal 10 kami merekomendasikan ada penambahan ketentuan baru yang mengatur pengutamaan pembelian pangan pokok produksi dalam negeri utamanya pada saat panen raya untuk tujuan pengadaan CPPD,” kata Francine. (yla/df)

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo menyoroti pentingnya penguatan aspek keterjangkauan dan perencanaan pangan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan. Hal tersebut disampaikan Francine saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait pembahasan Ranperda tersebut di gedung DPRD DKI Jakarta, beberapa waktu lalu. Ia menegaskan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menghadirkan … Permudah Masyarakat Menjangkau Pangan
Ranperda P4GN, Perjelas Batasan Tes Urine
Ranperda P4GN, Perjelas Batasan Tes Urine February 18, 2026 4:05 pm Pengaturan tes urine dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) perlu diperjelas. Khususnya, batasan dan mekanisme. Sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum maupun resistensi publik. Demikian ungkap Anggota Bapemperda DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo, beberapa waktu lalu. “Tes urine perlu dipertegas batasan dan ketentuannya agar berfungsi sebagai instrumen skrining kesehatan dan rujukan rehabilitasi,” ujar Francine. Tes urine, kata dia, tidak boleh bergeser menjadi alat penindakan. Terlebih bila terdapat tindakan di luar kewenangan aparat penegak hukum. Menurut dia, pendekatan kesehatan harus menjadi pijakan utama dalam pengaturan deteksi dini. “Tes urine tidak boleh dijadikan dasar penindakan atau pemberian sanksi, terutama oleh pihak yang bukan aparat penegak hukum,” jelas Francine. Selain itu, Francine mengingatkan pentingnya perlindungan hak individu dalam pelaksanaan tes urine. Khususnya terkait persetujuan dan kerahasiaan hasil pemeriksaan. Aspek tersebut belum diatur secara rinci dalam Ranperda P4GN. “Pengaturan tes urine harus memperhatikan persetujuan dan kerahasiaan hasil agar tidak menimbulkan persoalan privasi,” tegas Francine. Francine juga menyoroti perlunya kejelasan mekanisme pengelolaan dan konfirmasi ulang hasil tes urine agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat. “Tanpa mekanisme konfirmasi ulang dan pengelolaan hasil yang jelas, kebijakan tes urine berpotensi menimbulkan resistensi publik,” terang Francine. Melalui pengaturan yang tegas dan berorientasi pada perlindungan hak masyarakat, harap Francine, kebijakan deteksi dini dalam Ranperda P4GN dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan dampak negatif baru. (all/df)

Pengaturan tes urine dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) perlu diperjelas. Khususnya, batasan dan mekanisme. Sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum maupun resistensi publik. Demikian ungkap Anggota Bapemperda DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo, beberapa waktu lalu. “Tes urine perlu dipertegas batasan dan ketentuannya agar berfungsi sebagai instrumen skrining kesehatan dan … Ranperda P4GN, Perjelas Batasan Tes Urine
Perkuat Program Pemagangan di Jepang
Perkuat Program Pemagangan di Jepang February 18, 2026 2:01 pm DPRD DKI Jakarta menggelar rapat koordinasi bersama eksekutif dalam rangka menindaklanjuti surat permohonan PT. Sinergi Maleo Azhar terkait program pemagangan di Jepang, Rabu (18/2). Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, pengangguran di DKI Jakarta telah mencapai 6,4 persen dan tingkat kriminalitas hingga 3 persen. Hal itu tentu berdampak pada berbagai permasalahan sosial di DKI Jakarta. “Maka dengan pertemuan ini kita carikan solusi bersama,” ujar Khoirudin di Gedung DPRD DKI Jakarta “Harapannya, melalui kerja sama ini angka pengangguran dapat berkurang secara signifikan,” tambah dia. Selain itu, lanjut Khoirudin, program tersebut menjadi bagian penting untuk meningkatkan kualitas pramudi TransJakarta terkait keselamatan dan keamanan berkendara. “Jadi kita bahasa terkait pengiriman tenaga kerja ke Jepang serta kendala-kendala yang perlu kita pecahkan bersama pagi ini,” jelas Khoirudin. Hadir dalam pertemuan itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dsn Energi (Disnakertrans-E) DKI Jakarta Syaripudin, Direktur Utama PT. Transjakarta Welfizon Yusa, dan Komisaris PT. Sinergi Maleo Azhar Eko Fajar. Kegiatan tersebut mengacu pada Surat Nomor 227/HM.03.02 yang telah ditandatangani Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. (apn/df)

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat koordinasi bersama eksekutif dalam rangka menindaklanjuti surat permohonan PT. Sinergi Maleo Azhar terkait program pemagangan di Jepang, Rabu (18/2). Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, pengangguran di DKI Jakarta telah mencapai 6,4 persen dan tingkat kriminalitas hingga 3 persen. Hal itu tentu berdampak pada berbagai permasalahan sosial di DKI Jakarta. “Maka dengan pertemuan ini kita … Perkuat Program Pemagangan di Jepang
Khoirudin Ajak Warga Aktif Laporkan Jalan Berlubang
Khoirudin Ajak Warga Aktif Laporkan Jalan Berlubang February 18, 2026 1:04 pm Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengajak warga lebih aktif melaporkan kondisi jalan berlubang guna mencegah terjadinya korban kecelakaan. Ia menegaskan, keselamatan warga harus menjadi prioritas utama dalam penanganan infrastruktur jalan. “Jangan sampai ada korban lagi,” ujar Khoirudin, beberapa waktu lalu. Ia juga turut menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada korban maupun keluarga korban yang terdampak akibat jalan berlubang. Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. (dok.DDJP) Sekaligus menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. “Saya tentu bersedih, tentu berduka atas jatuhnya korban,” ucap Khoirudin. Menurut dia, laporan masyarakat lebih efektif daripada menunggu petugas berkeliling. “mendingan masyarakat langsung laporkan,” kata Khoirudin. Ia menegaskan, saluran pelaporan sangat terbuka dan warga mudah mengaksesnya. “Bisa ke dewan, bisa ke Satlak, bisa ke lurah, atau bisa langsung Sosmed. Silahkan,” tutur Khoirudin. Khoirudin menekankan, peran aktif masyarakat sangat penting, Sehingga perbaikan jalan bisa segera. “Jangan sampai ada korban lagi,” pungkas Khoirudin. (gie/df)

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengajak warga lebih aktif melaporkan kondisi jalan berlubang guna mencegah terjadinya korban kecelakaan. Ia menegaskan, keselamatan warga harus menjadi prioritas utama dalam penanganan infrastruktur jalan. “Jangan sampai ada korban lagi,” ujar Khoirudin, beberapa waktu lalu. Ia juga turut menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada korban maupun keluarga korban yang terdampak akibat jalan berlubang. Sekaligus menyampaikan … Khoirudin Ajak Warga Aktif Laporkan Jalan Berlubang
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Kunjungan Mahasiswa, Oman: Berharap Jadi Pejuang-Pejuang Membela Rakyat
Kunjungan Mahasiswa, Oman: Berharap Jadi Pejuang-Pejuang Membela Rakyat February 13, 2026 7:12 pm Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Oman Rohman Rakinda menegaskan, suara mahasiswa dalam proses demokrasi sangat penting. Demikian ungkap dia saat menerima peserta Sekolah Legislatif Nasional Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (13/2). Dalam kegiatan itu, turut hadir Kepala Bagian Produk Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD DKI Jakarta Nur Achmad, serta Kepala Subbagian Aspirasi dan Pengolahan Data Priyambodo beserta jajaran. Menurut Oman, mahasiswa memiliki perspektif yang jujur dan objektif dalam melihat berbagai persoalan masyarakat. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Oman Rohman Rakinda. (dok.DDJP) Pemikiran mahasiswa, nilai dia, umumnya masih murni. Bebas dari kepentingan pribadi. “Penting sekali ya teman-teman mahasiswa didengar karena biasanya genuine, asli, apa adanya dan basic. Sangat basic melihat sesuatu objektif,” kata Oman. Ia berharap, para peserta Sekolah Legislatif Nasional dapat menjadi pejuang-pejuang yang membela dan membantu rakyat di masa mendatang. Keterlibatan mahasiswa dalam forum-forum legislatif, lanjut Oman, merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran demokrasi dan kepemimpinan. “Kepada semua adik-adik yang hadir saya berharap bisa menjadi pejuang-pejuang membela rakyat, membantu rakyat,” kata Oman. Oman juga menilai, program tersebut sebagai langkah positif memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa. Baik untuk kiprah di dunia kemahasiswaan maupun dalam perjalanan di masa mendatang. “Ini sekolah legislatif mahasiswa bagus sekali,” kata dia. Dalam kesempatan tersebut, Oman turut memaparkan fungsi dan kewenangan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah. Ia menjelaskan, DPRD memiliki tiga fungsi utama. Yakni, pembentukan peraturan daerah, penyusunan dan penetapan anggaran, serta fungsi pengawasan terhadap kinerja eksekutif. Melalui kegiatan tersebut, berharap mahasiswa semakin paham peran strategis DPRD dalam sistem pemerintahan daerah. Sekaligus termotivasi untuk aktif mengawal kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat. (yla/df)

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Oman Rohman Rakinda menegaskan, suara mahasiswa dalam proses demokrasi sangat penting. Demikian ungkap dia saat menerima peserta Sekolah Legislatif Nasional Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (13/2). Dalam kegiatan itu, turut hadir Kepala Bagian Produk Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD DKI Jakarta Nur Achmad, serta Kepala Subbagian Aspirasi … Kunjungan Mahasiswa, Oman: Berharap Jadi Pejuang-Pejuang Membela Rakyat
Ekonomi Kreatif, Fondasi Masa Depan Jakarta
Ekonomi Kreatif, Fondasi Masa Depan Jakarta February 13, 2026 1:45 pm Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menilai, sektor ekonomi kreatif menjadi fondasi penting masa depan pembangunan ekonomi Jakarta. Kontribusi ekonomi kreatif yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi Jakarta menjadi modal memperkuat posisi Jakarta di tingkat nasional maupun global. Rio menyampaikan, ekonomi kreatif saat ini telah menyumbang sekitar 10 persen terhadap total aktivitas ekonomi Jakarta. Kontribusi tersebut menunjukkan sektor ekonomi kreatif telah mengakar. Perlu penguatan dengan dukungan kebijakan yang berkelanjutan. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo. (dok.DDJP) “Itu menunjukkan sektor ini sudah memiliki peran signifikan,” jelas Rio. Sebagai kota besar dan kota global, Rio menilai, potensi ekonomi kreatif Jakarta tidak berhenti pada capaian saat ini. Dengan pengelolaan yang tepat, kontribusi sektor tersebut masih dapat terus meningkat. “Ke depan kontribusi ekonomi kreatif bisa jauh lebih besar jika tahapan dan fase pembesaran aktivitasnya terus disemarakkan,” terang Rio. Penguatan ekonomi kreatif Jakarta sejalan dengan capaian nasional. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menyebutkan Provinsi DKI Jakarta masuk tiga besar daerah dengan kontribusi terbesar terhadap investasi dan ekspor ekonomi kreatif nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Oktober 2025, realisasi investasi ekonomi kreatif nasional telah mencapai 97 persen dari target Rp136 triliun. DKI Jakarta tercatat sebagai salah satu kontributor utama, seiring capaian ekspor ekonomi kreatif yang telah melampaui target nasional. Teuku menilai, capaian tersebut menunjukkan ekonomi kreatif memiliki potensi besar sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. “Capaian ini menunjukkan ekonomi kreatif berpotensi menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional,” jelas Teuku. Teuku juga menyampaikan, Jakarta akan menjadi tuan rumah World Conference on Creative Economy pada Oktober 2026. Penunjukan itu sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota global sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam peta ekonomi kreatif dunia. Selain investasi dan ekspor, sektor ekonomi kreatif juga menunjukkan kinerja positif dari sisi penyerapan tenaga kerja. Secara nasional, jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif telah mencapai 27,4 juta orang dan melampaui target tahun 2025. Rio menambahkan, Jakarta harus momentum global untuk memperkuat produktivitas ekonomi dan pemerataan manfaat ekonomi bagi warga. “Mendorong produktivitas sekaligus menghadirkan keadilan ekonomi bagi seluruh warga Jakarta,” tukas Rio. (all/df)

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menilai, sektor ekonomi kreatif menjadi fondasi penting masa depan pembangunan ekonomi Jakarta. Kontribusi ekonomi kreatif yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi Jakarta menjadi modal memperkuat posisi Jakarta di tingkat nasional maupun global. Rio menyampaikan, ekonomi kreatif saat ini telah menyumbang sekitar 10 persen terhadap total aktivitas ekonomi Jakarta. Kontribusi tersebut menunjukkan sektor … Ekonomi Kreatif, Fondasi Masa Depan Jakarta
Subuh Berjemaah di Balaikota, Khoirudin: Pak Gubernur Sangat Perhatian kepada Umat
Subuh Berjemaah di Balaikota, Khoirudin: Pak Gubernur Sangat Perhatian kepada Umat February 13, 2026 1:27 pm Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengapresiasi pemerintah provinsi yang menggelar Salat Subuh berjemaah, sekaligus Penutupan Pengajian Subuh bersama Para Habaib dan Alim Ulama dari seluruh wilayah DKI Jakarta, Jumat (13/2). Dalam sambutannya, Khoirudin menyampaikan, kegiatan itu jadi momentum penting. Kegiatan itu pertama kalinya sejak Khoirudin sebagai anggota dewan pada 2019. “Ada pengajian di Balai Agung. Luar biasa. Saya sangat mengapresiasi langkah pak gubernur,” ujar Khoirudin di Balaikota DKI Jakarta. Menurut Khoirudin, kegiatan itu menjadi bukti perhatian Pemprov DKI Jakarta terhadap kehidupan keagamaan masyarakat. Begitu pula rencana pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) yang akan digelar mulai tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota dan provinsi. “Pak gubernur memang sangat perhatian kepada umat. Semoga beliau dijaga dan dimudahkan dalam menjalankan tugas ini,” tutur Khoirudin. Ia berharap, agar keragaman Jakarta terus terjaga. Menjadi sumber kekuatan bersama antara Pemprov DKI Jakarta dengan seluruh lapisan masyarakat. Hal itu menjadi bagian upaya Pemprov DKI Jakarta mewujudkan kota yang Baldatun Thoyyibatun Wa Rabbun Ghofur. “Jakarta ini milik kita bersama. Mari kita jaga Jakarta yang majemuk. Insya Allah, kalau kita semua beriman dan beramal soleh, Allah akan menurunkan berkah dari langit dan bumi,” pungkas dia. (apn/df)

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengapresiasi pemerintah provinsi yang menggelar Salat Subuh berjemaah, sekaligus Penutupan Pengajian Subuh bersama Para Habaib dan Alim Ulama dari seluruh wilayah DKI Jakarta, Jumat (13/2). Dalam sambutannya, Khoirudin menyampaikan, kegiatan itu jadi momentum penting. Kegiatan itu pertama kalinya sejak Khoirudin sebagai anggota dewan pada 2019. “Ada pengajian di Balai Agung. Luar biasa. Saya sangat mengapresiasi … Subuh Berjemaah di Balaikota, Khoirudin: Pak Gubernur Sangat Perhatian kepada Umat
Sekretariat DPRD DKI Jakarta menuju Predikat Informatif
Sekretariat DPRD DKI Jakarta menuju Predikat Informatif February 13, 2026 10:03 am Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta mendorong peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik di lingkungan Sekretariat DPRD DKI Jakarta yang selangkah lagi meraih predikat Informatif. Ketua Bidang Kelembagaan KI DKI Jakarta Aang Muhdi Gozali mengatakan, Sekretariat DPRD DKI Jakarta meraih nilai 86,4 pada E-Monev 2025. Terpaut 2,6 poin dari kategori Informatif. “Capaian itu menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD DKI Jakarta memiliki modal yang kuat untuk naik ke kategori informatif,” ujar Aang di Jakarta, Kamis (12/2). KI DKI visitasi ke Kantor DPRD DKI Jakarta sebagai bagian dari penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Tidak hanya dalam persoalan kepatuhan secara administratif, namun menghadirkan layanan informasi yang berkualitas dan berdampak. “Rekomendasi yang kami sampaikan bukan sekadar catatan evaluatif, melainkan peta jalan perbaikan kinerja PPID ke depan,” kata Aang. Menurut dia, penilaian E-Monev kini berfokus pada kualitas layanan informasi. Termasuk kemudahan akses, relevansi, dan manfaat bagi masyarakat. Dari enam indikator, KI menyoroti aspek kualitas informasi, sarana dan prasarana, serta pelayanan publik yang perlu penguatan. Dalam kesempatan itu, KI DKI juga menyerahkan piagam penghargaan dengan predikat menuju Informatif kepada Sekretariat DPRD DKI Jakarta. PPID Sekretariat DPRD DKI Jakarta Diah mengapresiasi kunjungan dan rekomendasi tersebut. Tentunya menjadi rujukan untuk meningkatkan pelaksanaan E-monev 2026. “Agar pelayanan informasi publik semakin optimal,” tutur Diah. KI DKI siap memberikan pendampingan lanjutan. Penguatan kapasitas PPID dan optimalisasi media serta website resmi sebagai kanal informasi publik. Hadir dalam visitasi itu jajaran Sekretariat DPRD DKI Jakarta dan tenaga ahli. (red)

Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta mendorong peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik di lingkungan Sekretariat DPRD DKI Jakarta yang selangkah lagi meraih predikat Informatif. Ketua Bidang Kelembagaan KI DKI Jakarta Aang Muhdi Gozali mengatakan, Sekretariat DPRD DKI Jakarta meraih nilai 86,4 pada E-Monev 2025. Terpaut 2,6 poin dari kategori Informatif. “Capaian itu menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD DKI Jakarta memiliki modal yang … Sekretariat DPRD DKI Jakarta menuju Predikat Informatif