@dmin
Pj Gubernur Rinci Kegiatan Prioritas APBD 2023 di Paripurna DPRD DKI
Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono merinci setidaknya tiga program prioritas dalam rancangan Perda (Raperda) APBD tahun 2023. Rincian yang disampaikan sekaligus sebagai jawaban atas pandangan sembilan fraksi di DPRD DKI Jakarta. Tiga program yang menjadi kegiatan strategis dalam Raperda APBD tahun 2023 yakni, penanganan kemacetan, penanggulangan banjir dan antisipasi terjadinya resesi ekonomi. Seperti jawaban yang disampaikan untuk menanggapi pandangan dari Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi NasDem, Fraksi PSI dan Fraksi PKB-PPP tentang penanganan banjir, Heru menjelaskan bahwa pihaknya akan membuat sejumlah kegiatan strategis. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan menggandeng Pemerintah Pusat untuk membuat kesepakatan bersama daerah penyangga, sebagai langkah kongkrit mengentaskan permasalahan banjir Ibu Kota. “Programnya seperti membangun atau merevitalisasi 16 waduk secara bertahap, melaksanakan program pemeliharaan seluruh prasarana dan sarana pengendali banjir, pengembangan sistem pemantauan banjir, melakukan koordinasi yang intensif dengan pemerintah pusat, meningkatkan kapasitas sungai, membangun tanggul pengaman pantai, serta menambah daya tampungan air,” jelasnya dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/11). Selanjutnya menanggapi pandangan Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Golkar terkait upaya peningkatan jaringan angkutan umum terintegrasi di DKI Jakarta, Heru menyampaikan bahwa telah dilaksanakan program integrasi angkutan bus besar, bus sedang, bus kecil melalui pengoperasian 55 rute dan pengimplementasian 300 unit bus listrik. “Kami juga meningkatkan jaringan layanan angkutan umum dengan memperbanyak rute melalui integrasi angkot mikrotrans. Jangkauan layanan angkutan umum sampai bulan September 2022 sebesar 86% dan akan terus ditingkatkan sampai dengan target kami tercapai 95%,” ucap Heru. Lalu menanggapi pandangan Fraksi PSI terkait penolakan warga terhadap pembangunan intermediate treatment facility (ITF) Sunter dan FPSA Mikro Tebet yang dinilai lokasinya tidak layak karena begitu dekat dengan pemukiman warga, ketidak sesuaiian peruntukan dan adanya potensi tidak terpenuhinya kriteria analisis dampak lingkungan (AMDAL), Heru mengaku akan berupaya membuat sejumlah strategi untuk pendekatan dengan warga sekitar. “Akan dilakukan berbagai startegi pendekatan dan penyamaan persepsi bahwa akan diterapkan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan yang berbeda dari pengelolaan sampah di TPST Bantargebang. Pemprov akan menekankan pentingnya pemenuhan perizinan. Oleh karena itu, BUMD Pelaksana diwajibkan melakukan sosialisasi dan pendekatan warga sebagai pemenuhan proses Konsultasi Publik dan syarat perolehan AMDAL,” katanya. Heru juga menanggapi pandangan Fraksi Golkar terkait pengoptimalan pendapatan yang sumbernya selain dari Pajak dan Retribusi. “Karenanya, kami terus berupaya meningkatkan kinerja pendapatan dari sektor pengelolaan aset melalui usulan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah kepada DPRD DKI agar memiliki payung hukum dalam pemungutan pendapatan,” tuturnya. Lalu menanggapi pandangan Fraksi Demokrat dan Fraksi PKB-PPP terkait penanganan resesi ekonomi yang diperkirakan bakal terjadi tahun 2023, Heru menyatakan telah mempersiapkan program subsidi pangan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Jakarta. “Untuk menjaga tingkat harga dan ketersediaan sembako dan bahan pangan lainnya, Dinas KPKP telah menganggarkan Rp987,1 miliar untuk program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat,” tandas Heru.

Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono merinci setidaknya tiga program prioritas dalam rancangan Perda (Raperda) APBD tahun 2023. Rincian yang disampaikan sekaligus sebagai jawaban atas pandangan sembilan fraksi di DPRD DKI Jakarta. Tiga program yang menjadi kegiatan strategis dalam Raperda APBD tahun 2023 yakni, penanganan kemacetan, penanggulangan banjir dan antisipasi terjadinya resesi ekonomi. Seperti jawaban yang disampaikan … Pj Gubernur Rinci Kegiatan Prioritas APBD 2023 di Paripurna DPRD DKI
Pandangan Fraksi di DPRD DKI Terhadap Raperda APBD Tahun 2023
Sembilan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta menyampaikan pandangannya atas usulan Rancangan Perda (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp82,5 triliun dalam rapat paripurna, Rabu (9/11). Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI dalam pandangannya meminta Pemprov DKI menjelaskan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi untuk menggenjot pendapatan di semua sektor sepanjang tahun 2023 mendatang. “Kami mendorong agar kedua strategi ini bisa dijalankan dengan baik sehingga target pendapatan daerah yang dicanangkan dapat dicapai,” ujar Anggota Fraksi PDI Perjuangan Dwi Rio Sambodo. Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta dalam pandangannya meminta Pemprov DKI terkait pagu indikatif yang mengalami perubahan. Dimana anggaran penanggulangan banjir mengalami penambahan menjadi Rp3,72 triliun diperuntukkan untuk pembangunan tanggul pengamanan pantai dan muara sungai, pengadaan tanah untuk normalisasi sungai hingga pengembangan sistem pemantauan banjir. “Perlunya penanganan banjir juga disesuaikan dengan kebijakan pengendalian banjir sesuai hasil pembahasan DPRD Provinsi DKI Jakarta, khususnya hasil rekomendasi Pansus Banjir DPRD Provinsi DKI Jakarta yang telah dibacakan pada 23 Desember 2020, yaitu merevitalisasi 109 SDEW (Sungai, Danau, Embung, Waduk) dengan target 10 SDEW pertahunnya. Sehingga pada tahun 2030 minimal sudah mencapai 100 SDEW dibenahi,” ujar Anggota Partai Fraksi Grindra Thopaz Nugraha Syamsul. Fraksi Partai PKS DPRD DKI Jakarta dalam pandangannya meminta Pemprov DKI melanjutkan kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk objek dengan nilai jual objek pajak (NJOP) dibawah Rp2 miliar. Hal tersebut dinilai penting karena banyak masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi dan sangat terbantu dengan pembebasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) tersebut. “Jika aset tanah dan bangunan yang dimilikinya berasal dari warisan, yang sebagiannya masih harus dibagi. Sebagai kompensasinya, peningkatan pendapatan dari PBB dilakukan dengan mengoptimalkan progam fiscal cadaster dengan melakukan pendataan dan penilaian ulang atas objek-objek pajak yang berada pada daerah yang sudah sangat berkembang pesat menjadi kawasan bisnis dan ekonomi,” kata anggota Fraksi Partai PKS, Abdul Aziz. Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta dalam pandangannya meminta Pemprov DKI memberikan alokasi anggaran yang lebih besar untuk mengatasi dampak resesi ekonomi, khususnya alokasi bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). “Dalam Rancangan KUA-PPAS 2023, untuk kegiatan Strategis Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan hanya dialokasi anggaran sebesar Rp170,52 miliar. Padahal UMKM merupakan kekuatan ekonomi masyarakat yang terbukti mampu menjadi penopang dari krisis berbagai ekonomi yang terjadi,” ujar Anggota Fraksi Partai Demokrat, Wita Susilowaty. Fraksi Partai PAN DPRD DKI Jakarta dalam pandangannya meminta Pemprov DKI memberikan perhatian kepada para kader PKK, Kader Dasawisma, dan Kader Jumantik guna meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga di DKI Jakarta. “Sudah sepatutnya mereka diberikan perhatian dengan penambahan dana operasional sebagai bentuk kepedulian mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujar anggota Fraksi Partai PAN, Wawan Suhawan. Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta dalam pandangannya menyesalkan tidak adanya upaya akselerasi prioritas pembangunan puskesmas di wilayah yang belum memiliki fasilitas layanan dasar dalam Raperda APBD tahun 2023. Padahal, puskesmas merupakan fasilitas kesehatan paling mendasar di wilayah yang menjadi hak asasi seluruh warga Jakarta. “Kami meminta agar Pemprov DKI Jakarta segera melakukan pembangunan puskesmas pada titik-titik tersebut dan memasang target, kapan fasilitas puskesmas di semua kelurahan dapat tercapai,” ujar Anggota Fraksi Partai PSI, Idris Ahmad. Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta dalam pandangannya meminta Pemprov DKI untuk dapat menganalisa kebutuhan lahan pemakaman bagi warga DKI Jakarta yang semakin terbatas. Sementara banyak warga yang pada akhirnya terlunta ketika sedang berduka karena keterbatasan alokasi lahan ini. “Tempat pemakaman di Tegal Alur saat ini sudah tidak bisa mendapatkan lahan pemakaman baru bagi warga yang terdapat di kecamatan tersebut, terutama bagi warga yang bertempat tinggal di Kelurahan Tegal Alur. Hal ini juga dikarenakan lahan tersebut banyak digunakan untuk pernakaman jenazah covid,” ujar anggota Fraksi Partai Nasdem, Abdul Azis Muslim. Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta dalam pandangannya meminta Pemprov DKI mengantisipasi dampak resesi ekonomi dengan optimal. Khususnya pada hasil dari kegiatan anggaran antisipasi dampak resesi sebesar Rp522 miliar untuk empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Masing-masing Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP), Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM), Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi. “Terkait dengan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan anggaran yang telah direncanakan sehingga tidak hanya fokus pada proses penyerapan anggarannya saja namun juga terhadap output yang dihasilkan dari penyerapan anggaran tersebut dan tindak lanjut dari output yang dihasilkan sehingga tercipta sistem yang berkesinambungan,” ujar anggota Fraksi Partai Golkar, Taufik Azhar. Fraksi Partai PKB-PPP DPRD DKI Jakarta dalam pandangannya meminta Pemprov DKI mencermati postur Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daaerah (RAPBD) tahun 2023 pada sektor belanja agar anggaran yang digunakan benar benar berpihak kepada kepentingan seluruh warga Jakarta secara nyata. “Dalam pandangan kami, salah satu masalah yang perlu mendapat prioritas utama adalah masalah banjir. Kami tidak pernah bosan mengangkat masalah banjir, karena kami merasa selama beberapa tahun terakhir ini penanganan masalah banjir, khususnya banjir sungai, tidak mengalami kemajuan berarti,” tandas anggota Fraksi PKB-PPP, Ahmad Ruslan.

Sembilan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta menyampaikan pandangannya atas usulan Rancangan Perda (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp82,5 triliun dalam rapat paripurna, Rabu (9/11). Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI dalam pandangannya meminta Pemprov DKI menjelaskan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi untuk menggenjot pendapatan di semua sektor sepanjang tahun 2023 mendatang. … Pandangan Fraksi di DPRD DKI Terhadap Raperda APBD Tahun 2023
DPRD dan Pemprov DKI Sepakati KUA-PPAS APBD Tahun 2023 Rp82,5 Triliun
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sepakat dengan nilai Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2023 sebesar Rp82,5 triliun. Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (Mou). Jumlah tersebut meningkat 0,09% dibandingkan dengan APBD tahun 2022 dengan rincian, Pendapatan Daerah tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp74,41 triliun yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp52,68 triliun, Pendapatan Transfer Rp18,45 triliun, serta pendapatan lain-lain daerah yang sah sebesar Rp3,27 triliun. Sedangkan rencana belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp74,34 triliun. Selanjutnya penerimaan pembiayaan 2023 direncanakan Rp8,12 triliun yang berasal dari SiLPA tahun 2022 sebesar Rp6,70 triliun dan penerimaan pinjaman daerah Rp1,42 triliun. Sementara untuk Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp8,19 trilun yang dialokasikan kepada BUMD berupa Penyertaan Modal Daerah (PMD) Rp6,23 triliun, pembayaran cicilan pokok utang yang jatoh tempo Rp1,78 triliun dan pemberian pinjaman daerah Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) Rp176 miliar. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, anggota Badan Anggaran dengan eksekutif telah melakukan pembahasan rancangan KUA-PPAS sesuai surat yang dikirimkan Penjabat Gubernur DKI Jakarta dengan nomor 476/UD.00.02 pada 5 September lalu. “Menindaklanjuti surat Penjabat Gubernur DKI Jakarta tersebut, DPRD telah melaksanakan pembahasan sesuai dengan mekanisme ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, yakni pasal 16 ayat 6 Peraturan Pemerintah RI nomor 12 tahun 2018,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (8/11). Pras sapaan karibnya mengungkapkan, tahap selanjutnya seluruh fraksi akan menyusun pandangan umum terhadap Raperda tentang APBD Provinsi DKl Jakarta Tahun Anggaran 2023 dan menyampaikannya pada rapat paripurna Rabu (9/11) besok. Dalam kesempatan yang sama, Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono berharap setelah MoU dan rincian KUA-PPAS tahun 2023 tersebut, maka Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD tahun anggaran 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. “Semoga penjelasan rincian KUA-PPAS dapat membantu memperlancar pembahasan pada rapat-rapat Fraksi dan Komisi, serta sekiranya Raperda ini dapat dibahas, disetujui, dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah segera,” tandasnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sepakat dengan nilai Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2023 sebesar Rp82,5 triliun. Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (Mou). Jumlah tersebut meningkat 0,09% dibandingkan dengan APBD tahun 2022 dengan rincian, Pendapatan Daerah tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp74,41 triliun yang berasal … DPRD dan Pemprov DKI Sepakati KUA-PPAS APBD Tahun 2023 Rp82,5 Triliun
DPRD Dorong Pemprov DKI Tindaklanjut Hasil Reses Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta resmi menyampaikan laporan hasil Reses Ketiga yang telah dilaksanakan sejak 3 sampai 26 Oktober 2022 dalam rapat paripurna. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta seluruh aspirasi masyarakat yang tertuang dalam laporan Reses Ketiga segera ditindaklanjuti masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Pemprov DKI. “Laporan beserta lampiran yang tak terpisahkan tersebut, akan disampaikan kepada saudara Pj Gubernur, untuk ditindak lanjuti dalam Musrenbang Provinsi DKI Jakarta, sebagai salah satu bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Permerintah Daerah (RKPD),” ujarnya di hadapan forum paripurna DPRD DKI Jakarta, Selasa (8/11). Pernyataan Pras sapaan akrabnya merujuk kepada poin poin laporan Reses Ketiga tahun 2022 pimpinan dan anggota dewan dibacakan oleh Anggota Komisi A, Jamaludin. Terdapat sejumlah poin di masing masing bidang yang ditekankan DPRD dalam rangka penyempurnaan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pertama, untuk Bidang Pemerintahan, Pertanahan dan Ketertiban Umum, DPRD DKI meminta pemasangan CCTV di Jalan Tipar Cakung Gang Pancong RT. 002 RW. 002 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing, di wilayah Pegangsaan Menteng dan di wilayah RW 006 Bendungan Hilir, Tanah Abang dikarenakan kerap terjadi pencurian motor. “Diharapkan dapat membantu untuk pemasangan CCTV, hal ini dapat membantu dalam segi keamanan wilayah,” ucapnya. Kedua, lanjut Jamaludin untuk Bidang Ekonomi dan Keuangan Daerah, DPRD DKI meminta penjelasan mengenai tarif integrasi yang akan diberlakukan di DKI Jakarta. “Rute atau trayek mana saja yang diberlakukan tarif integrasi serta apakah kartu JakLingko yang sudah dimiliki saat ini masih berlaku untuk pembayaran dengan tarif integrasi,” ungkapnya. Ketiga, untuk Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, DPRD DKI meminta penambahan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) serta dikembalikan lagi fungsinya di beberapa wilayah DKI Jakarta. “Dengan kondisi gelap, perlunya lampu PJU menjadi penting bagi keselamatan warga pada malam hari dari rawan kejahatan terutama di wilayah Ciracas, Ceger, Tugu Utara, Koja, Kedoya Selatan,” katanya. Terakhir, untuk Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pendidikan, DPRD DKI meminta mewujudkan pembangunan sekolah SMP dan SMA Negeri yang masih kurang di wilayah DKI Jakarta, salah satunya di Kelurahan Ciracas. “Mohon kiranya dapat dibangun sekolah sekolah Negeri dibeberapa wilayah yang masih membutuhkan sekolah negeri,” tandas Jamaludin.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta resmi menyampaikan laporan hasil Reses Ketiga yang telah dilaksanakan sejak 3 sampai 26 Oktober 2022 dalam rapat paripurna. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta seluruh aspirasi masyarakat yang tertuang dalam laporan Reses Ketiga segera ditindaklanjuti masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Pemprov DKI. “Laporan … DPRD Dorong Pemprov DKI Tindaklanjut Hasil Reses Pimpinan dan Anggota
DPRD DKI Targetkan APBD Tahun 2023 Rampung di Akhir November
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI Jakarta kembali menyesuaikan penjadwalan terhadap skema pembahasan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun anggaran 2023 dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus). Wakil Ketua Bamus DPRD DKI Khoirudin mengatakan, terjadi pergeseran jadwal terhadap agenda paripurna penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2023 yang semula digelar Kamis (10/11) menjadi Selasa (8/11) pekan depan. Khoirudin merinci, berdasarkan kesepakatan hasil Bamus, setelah rapat paripurna MoU KUA-PPAS APBD DKI 2023 akan dilanjutkan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Provinsi DKI Jakarta 2023 melalui pidato Gubernur sekaligus penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi di waktu yang sama yakni Rabu 9 November 2022. Kemudian, hasil pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD DKI 2023 akan dibahas di tingkat komisi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan digelar secara marathon mulai 10-16 November 2022. Khoirudin mengimbau seluruh anggota bisa memaksimalkan waktu tersebut untuk mendetailkan program yang diusulkan SKPD agar tepat sasaran. “Harapan saya kepada semua teman-teman di komisi agar konsisten dengan waktu yang telah di tetetapkan Bamus. Saya berharap banjir, kemacetan dan ketahanan pangan menjadi konsen agar teliti betul sampai ke satuan tiga, anggarannya dicermati agar tepat sasaran,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (4/11). Selanjutnya, pembahasan dan pendalaman komisi akan menjadi kompilasi untuk dilaporkan dalam forum Badan Anggaran (Banggar) dan dilanjut rapat pimpinan gabungan pada Jumat 18 November. Terakhir, Paripurna pengesahan Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 untuk menjadi Peraturan Daerah (Perda) rencananya akan dilakukan pada 28 November 2022.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI Jakarta kembali menyesuaikan penjadwalan terhadap skema pembahasan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun anggaran 2023 dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus). Wakil Ketua Bamus DPRD DKI Khoirudin mengatakan, terjadi pergeseran jadwal terhadap agenda paripurna penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan … DPRD DKI Targetkan APBD Tahun 2023 Rampung di Akhir November
Antisipasi Resesi Ekonomi, DPRD Dorong BUMD Bidang Pangan Rapatkan Barisan
Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta menilai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum memiliki jurus jitu untuk mengantisipasi potensi resesi ekonomi. Perlu sinergitas kerja antar BUMD untuk menjamin ketersediaan pangan dengan tujuan menjaga stabilitas harga. Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta Farazandi Fidinansyah mengatakan, Perumda Dharma Jaya, Perumda Pasar Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya harus memiliki program kerja di tahun 2023 untuk dijadikan pedoman antisipatif ketika resesi ekonomi bernar-benar menerjang Jakarta. “Segera dibentuk super holding pangan seperti yang dilakukan di nasional. Marwah BUMD pangan harus dikembalikan, Pasar Jaya melakukan distribusi dan etalase penjualan, Dharma Jaya siapkan kebutuhan pangan hewani dan Food Station kebutuhan pangan processing. Ini diatur sehingga punya kerangka kerja yang jelas. Ini serius karena 2023 kita harus mengantisipasi resesi,” ujarnya di Grand Cempaka Bogor, Jawa Barat, Rabu (2/11). Hal senada juga diungkap anggota Banggar Gembong Warsono. Ia meminta ketiga BUMD ini segera mempersiapkan program jitu untuk memperkuat ketahanan pangan Jakarta. “Tolong dibuat skenario yang besar soal kedaulatan pangan kita. Buat konsep bersama-sama agar kedaulatan pangan DKI Jakarta bisa lebih kuat,” kaatanya. Di kesempatan yang sama, Direktur Utama (Dirut) PD Dharma Jaya Raditya Endra Budiman menjelaskan, pihaknya telah mengusulkan permohonan PMD sebesar Rp50 miliar untuk mengantisipasi resesi. Masing-masing yakni Rp40 miliar untuk pembuatan cold storage dengan kapasitas 2000 ton, dan Rp10 miliar untuk membuat pabrik pengolahan. “Kami sudah merencanakan untuk membangun konstruksi untuk menjaga ketahanan pangan,” katanya. Sedangkan Dirut PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo mengungkapkan pihaknya sudah mempersiapkan antisipasi resesi. Selain konsen di stok beras, ia juga mengaku akan menanam jagung untuk diolah menjadi pakan ternak ayam, sehingga dapat menghasilkan telur tanpa perlu mengeluarkan biaya pakan. “Tahun depan kami mulai melakukan budidaya tanam jagung karena ini menjadi bagian dari ekosistem ketahanan pangan. Jadi dengan membuat ekosistem ketahanan pangan tersebut, diharapkan ketersediaan pasokan pangan untuk DKI Jakarta akan tetap stabil dan harganya tetap terkendali,” ungkapnya. Sementara Dirut Perumda Pasar Jaya Tri Prasetyo menjelaskan pihaknya telah melakukan kontrak farming dengan sejumlah petani bawang di Brebes dan petani cabai di Jawa Timur demi menjaga kestabilan harga. “Selain itu pusat distribusi kami di pasar induk juga menjadi fokus untuk dilakukan revitalisasi. Mudah-mudahan pembangunannya di bulan November ini,” tandasnya.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta menilai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum memiliki jurus jitu untuk mengantisipasi potensi resesi ekonomi. Perlu sinergitas kerja antar BUMD untuk menjamin ketersediaan pangan dengan tujuan menjaga stabilitas harga. Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta Farazandi Fidinansyah mengatakan, Perumda Dharma Jaya, Perumda Pasar Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya harus memiliki program kerja di … Antisipasi Resesi Ekonomi, DPRD Dorong BUMD Bidang Pangan Rapatkan Barisan
DPRD Tetapkan 35 Propemperda untuk Tahun 2023

Sebanyak 35 rancangan peraturan daerah (Raperda) ditetapkan sebagai program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) untuk dibahas tahun 2023 mendatang. Jumlah tersebut sudah diperhitungkan dengan pertimbangan prioritas untuk dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah (Perda). Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan meminta agar jajarannya termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengusul Raperda untuk memperkuat sinergi. Kinerja yang … DPRD Tetapkan 35 Propemperda untuk Tahun 2023
KEPUTUSAN DPRD PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 95 TAHUN 2021 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2022
DPRD Dorong Penganggaran Penuntasan Kemacetan Harus Selaras dengan Program Kerja
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi DKI Jakarta menilai, pagu penuntasan kemacetan untuk tahun 2023 belum selaras dengan program dan rencana kerja yang disiapkan. Selain memahami kondisi lapangan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diminta menyiapkan terobosan dan strategi khusus. Dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2023, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan anggaran sebesar Rp8,5 triliun untuk penuntasan kemacetan Jakarta. Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyebutkan, Dinas Perhubungan (Dishub) juga perlu mengkaji upaya mengatasi kemacetan tanpa memerlukan anggaran yang besar. Seperti contoh melakukan rekayasa lalu lintas dengan efektif. “Tentunya kita ingin tahu rekayasa lalu lintas apa yang diterapkan dalam konteks penyesuaian alokasi anggaran,” ujarnya di Grand Cempaka Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/11). Di kesempatan yang sama, Anggota Banggar Taufik Zoelkifli menyarankan anggaran tersebut dapat digunakan untuk memperluas jangkauan, serta meningkatkan kualitas pelayanan, dengan begitu diharapkan pengguna kendaraan pribadi dapat beralih ke transportasi umum. “Dengan dana Rp8,5 triliun ini saya berharap jaringan Mikrotrans dan JakLingko itu terus masuk ke dalam daerah pinggiran, daerah yang memang membutuhkan transportasi. Mudah-mudahan orang akan lebih banyak memakai itu, dan dapat mengurangi kemacetan,” ucapnya. Anggota Banggar lainnya, Ismail mengungkapkan kekhawatirannya akan postur anggaran yang dinilai tidak cukup untuk mengatasai kemacetan secara permanen. Namun ia menegaskan, agar Pemprov berhasil meminimalisir kemacetan, maka diminta tetap memprioritaskan pengembangan teknologi artificial intelligence yang berfungsi sebagai pembuat algoritma untuk menentukan lokasi akurat perpindahan kendaraan. “Di sini ternyata ada restruktur yang cukup signifikan ya. Saya khawatirnya upaya untuk mengatasi kemacetan ini sifatnya konvensional. Padahal kita sudah mengarahkan untuk memanfaatkan teknologi IT seperti penggunaan artificial intelligence, karena kita punya big data yang bukan sekedar mengumpulkan data, tapi bisa menghasilkan analisa,” ungkapnya. Sementara anggota Banggar Eneng Milianasari menyampikan bahwa saat ini penyebab kemacetan bertambah parah di sejumlah titik akibat adanya jalur sepeda. Sebab, menurutnya tren pengguna sepeda sudah mulai turun, namun Dishub terus memperpanjang jalur yang dinilai tidak efektif penggunaannya. “Jalur sepeda yang dibangun di jalan protokol, ketimbang memperlancar mobil atau motor, justru malah memperlambat. Pada akhirnya itu jalur fungsinya enggak jelas. Sepedanya juga nggak ada, disebut jalur motor juga itu tidak boleh dilewati motor,” katanya. Penyebab kemacetan juga diungkap Farazandi Fidinansyah, menurutnya pengerjaan jaringan utilitas membuat sejumlah jalan mengalami kerusakan dan menyebabkan lambatnya waktu tempuh karena pengendara harus berhati-hati apabila melewati jalan tersebut, sehingga terjadi titik kemacetan. Oleh karena itu, ia minta seluruh Dinas bersinergi mengatasi permasalah ini. “Jalanan dibongkar-bongkar, akhirnya ini jadi salah satu potensi kemacetan. Tolong kerjasama Dinas Perhubungan terkait rekayasa lalu lintasnya agar semuanya tetap berjalan dengan baik,” tuturnya. Di lokasi yang sama Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan pihaknya akan berupaya untuk mengoptimalkan anggaran tersebut untuk menekan angka kemacetan. “Tentunya pengembangan angkutan umum ini menjadi prioritas utama, dengan kondisi anggaran yang tersedia kami akan mendorong mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dengan mengoptimalkan intelligent transport system,” ungkapnya. Selain itu Syafrin juga akan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait optimalisasi penegakan hukum melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), serta penyediaan lokasi Park and Ride di simpul-simpul angkutan umum massal.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi DKI Jakarta menilai, pagu penuntasan kemacetan untuk tahun 2023 belum selaras dengan program dan rencana kerja yang disiapkan. Selain memahami kondisi lapangan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diminta menyiapkan terobosan dan strategi khusus. Dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2023, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan anggaran sebesar Rp8,5 … DPRD Dorong Penganggaran Penuntasan Kemacetan Harus Selaras dengan Program Kerja
DPRD Dorong Anggaran Penanganan Banjir di 2023 Harus Rasional
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menilai Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas (KUA-PPAS) APBD tahun 2023 untuk penanganan banjir belum mumpuni. Perlu rasionalisasi agar anggaran kegiatan penanganan banjir tahun depan berjalan efektif. Dalam rapat pembahasan KUA-PPAS APBD tahun 2023, Ketua badan anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mencontohkan tidak rasionalnya usulan anggaran penanganan banjir di Jakarta Selatan yang hanya disiapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebesar Rp193 miliar. “Padahal pekerjaannya banyak sekali, PR (pekerjaan rumahnya) banyak sekali,” ujarnya di Grand Cempaka Bogor, Jawa Barat, Senin (31/10). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjadikan penanggulangan banjir, penuntasan kemacetan dan antisipasi resesi ekonomi tiga program yang diprioritaskan dalam KUA-PPAS APBD tahun 2023. Dengan rincian, anggaran penanggulangan banjir sebesar Rp1,29 triliun yang terdiri dari Jakarta Pusat Rp219 miliar, Jakarta Utara Rp247 miliar, Jakarta Barat Rp236 miliar, Jakarta Selatan Rp193 miliar, Jakarta Timur Rp296 miliar, dan Kepulauan Seribu Rp105 miliar. Penanganan kemacetan sebesar Rp625 miliar yang terdiri dari Jakarta Pusat Rp111 miliar, Jakarta Utara Rp130 miliar, Jakarta Barat Rp122 miliar, Jakarta Selatan Rp113 miliar, dan Jakarta Timur Rp149 miliar. Lalu untuk antisipasi resesi ekonomi tahun depan sebesar Rp120 miliar yang terdiri dari Jakarta Pusat Rp21 miliar, Jakarta Utara Rp17 miliar, Jakarta Barat Rp20 miliar, Jakarta Selatan Rp19 miliar, Jakarta Timur Rp24 miliar, dan Kepulauan Seribu Rp19 miliar. Dengan postur tersebut, Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Khoirudin juga menilai postur tersebut belum mampu mengeksekusi dengan baik tiga program prioritas yang diusung tahun depan. Apalagi dari nomenklatur yang tampak masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. “Keseriusan kan dilihat dari anggaran. Kesan copy paste masih ada. Perlu diimbau para walikota agar jangan ragu membuat terobosan untuk menyelesaikan permasaahan secara permanen,” ungkapnya. Ia berharap seluruh Walikota dan Bupati dapat membuat terobosan baru yang dapat merealisasi target penyurutan genangan air maksimal enam jam, melebarkan ruas jalan yang sebanding dengan pertumbuhan kendaraan, serta meningkatkan pelatihan kepada para usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk menekan angka pengangguran. “Harapannya keluhan masyarakat terhadap banjir sudah tidak sekenceng hari ini. Lalu mengadakan pelatihan yang bukan hanya seremonial, tapi tidak difikirkan tindaklanjut setelahnya. Itu yang kita sayangkan, harus kita kawal dari awal perencanaan sampai betul-betul mereka bisa berusaha sendiri,” katanya. Anggota Banggar Matnoor Tindoan juga menilai anggaran Rp1,2 miliar sangat tidak masuk akal untuk melakukan pencegahan apalagi mengatasi banjir yang menjadi langganan sejumlah warga Ibu Kota. Bahkan ia menyoroti masih lemahnya pengawasan Pemkot di wilayah tersebut yang mengakibatkan sulitnya melakukan mitigasi. “Saya tidak melihat pemerintah DKI ini konsisten terhadap penanggulangan banjir, karena pada sisi lain pencegahannya sangat lemah dilakukan. Semestinya daerah tangkapan air dipertahankan, tapi ini kan tidak. Contohnya di daerah tangkapan air dari taman mini ke monumen pancasila sakti sepanjang lima kilometer sekarang jadi gedung pertemuan, dan shoorom,” ungkapnya. Anggota Banggar lainnya Yusriah Dzinnun juga mempertanyakan kematangan perencanaan Pemprov dalam memporsikan anggaran untuk antisipasi dampak resesi ekonomi. Sebab menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta Utara yang memiliki angka kemiskinan paling tinggi yakni 7,24%, justru mendapat porsi anggaran paling kecil dari wilayah lain. “Jadi artinya angka miskin dan mendekati miskin di Jakarta Utara lebih besar daripada daerah lain, tetapi mendapatkan proporsi yang lebih sedikit ketimbang daerah lain. Saya mempertanyakan bagaimana sebetulnya keberpihakan teman-teman dari Jakarta Utara terhadap angka UMKM dan dalam rangka penanggulangan krisis resesi ekonomi,” katanya. Di kesempatan yang sama, Asisten Perekonomian dan keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati memaparkan sejumlah program prioritas untuk menuntaskan tiga masalah besar yang jadi momok menakutkan warga Jakarta. Pertama untuk menuntaskan antisipasi resesi ekonomi, Pemprov akan menjaga kestabilan pangan dengan meningkatkan market share dengan harapan harga bisa dikendalikan. “Tahun 2023 kita juga mengusulkan anggaran untuk subsidi pangan ini sebesar Rp984 miliar dan nantinya tentu ini bisa juga menjaga inflasi. Dalam rangka pengendalian inflasi sektor pangan, ada pembelian produk strategis di Darma Jaya,” ucapnya. Selain itu, untuk menghadapi resesi, Pemprov juga akan mengadakan program pengembangan UMKM dengan mengajarkan berbagai pelatihan keterampilan di lima provinsi dan kabupaten. “Mulai dari pendaftaran, pendampingan permasalahan dan lain-lain sampai terakhir kita juga mendampingi dalam konteks permodalan,” tuturnya. Selanjutnya untuk penanganan kemacetan, Pemprov akan menambah Public Service Obligation (PSO) untuk meningkatkan kenyamanan dan subsidi untuk warga yang ingin memanfaatkan transportasi publik. “Kemudian juga kita melalui hibah ke Polda Metro Jaya kita juga ingin mendorong di tahun 2023 ini electronic traffic Law enforcement atau kita kenal dengan ETLE sudah diterapkan optimal, juga Dinas Bina Marga dan Dinas Perhubungan terkait dengan marka jalan, untuk mengendalikan kemacetan,” ungkapnya. Sedangkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Atika Nurahmania menjelaskan untuk penanggulangan banjir, kegiatan yang menjadi fokus yakni pembangunan pintu air atau bendung pengendali banjir, penyediaan drainase perkotaan dan sarana penduduknya, operasi dan pemeliharaan sistem drainase, operasi dan pemeliharaan pompa banjir, juga penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar. “Jadi dengan demikian di dalam spesifikasi tiap wilayah telah kami sampaikan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target pada penyelesaian tiga prioritas besar tersebut,” tandasnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menilai Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas (KUA-PPAS) APBD tahun 2023 untuk penanganan banjir belum mumpuni. Perlu rasionalisasi agar anggaran kegiatan penanganan banjir tahun depan berjalan efektif. Dalam rapat pembahasan KUA-PPAS APBD tahun 2023, Ketua badan anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mencontohkan tidak rasionalnya usulan anggaran penanganan banjir di Jakarta Selatan yang … DPRD Dorong Anggaran Penanganan Banjir di 2023 Harus Rasional