@dmin
Tata Kelola Pemerintahan menuju Jakarta Kota Global
Tata Kelola Pemerintahan menuju Jakarta Kota Global February 11, 2026 5:02 pm Sekretaris DPRD DKI Jakarta Augustinus menyaksikan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) antara Pemprov DKI dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Penguatan Tata Kelola Pemerintahan menuju Jakarta Kota Global dan Berbudaya, Rabu (11/2). Penandatanganan Nota Kesepakatan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh di Baliakota DKI Jakarta. “Iya, pada hari ini tanggal 11 Februari 2026, kami menyaksikan penanda tanganan MOU antara BPKP dan Pemprov DKI,” ujar pria yang akrab disapa Aga itu. Menurut dia, penandatanganan ini merupakan langkah penting dan strategis dalam meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Memastikan juga tata kelola pemerintahan berjalan sesuai prinsip good governance. Sekretaris DPRD DKI Jakarta Augustinus. (dok.DDJP) “Ini suatu upaya yang baik sekali dari Pak Gubernur untuk tetap menjaga transparansi, akuntabilitas keuangan yang lebih transparan,” kata Aga. Ia menjelaskan, Sekretariat DPRD DKI Jakarta akan menindaklanjuti kerja sama tersebut dengan melibatkan BPKP secara aktif dalam proses internal. “Kami menindaklanjutinya di Sekretariat DPRD dengan meminta kepada BPKP untuk mendapatkan pendampingan,” ucap Aga. Pendampingan tersebut mencakup seluruh tahapan kegiatan. Mulai dari perencanaan hingga pelaporan, guna mewujudkan pengelolaan administrasi dan keuangan yang lebih tertib, akuntabel, serta berkelanjutan. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan, kerja sama itu untuk penguatan tata kelola pemerintahan menuju Jakarta kota global dan berbudaya. Ia menyatakan, Pemprov siap membuka diri seluas-luasnya untuk selalu mendapat pengawasan, atensi, dan monitoring oleh BPKP. “Saya sudah menyampaikan kepada Kepala BPKP Jakarta, kami memberikan dan mempersilahkan semua proses dilakukan, karena ini bagian dari transparansi,” pungkas Pramono. (gie/df)

Sekretaris DPRD DKI Jakarta Augustinus menyaksikan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) antara Pemprov DKI dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Penguatan Tata Kelola Pemerintahan menuju Jakarta Kota Global dan Berbudaya, Rabu (11/2). Penandatanganan Nota Kesepakatan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh di Baliakota DKI Jakarta. “Iya, pada … Tata Kelola Pemerintahan menuju Jakarta Kota Global
Ranperda P4GN Perkuat Regulasi Antinarkotika
Ranperda P4GN Perkuat Regulasi Antinarkotika February 11, 2026 4:33 pm Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz menegaskan, kehadiran Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) menjadi kebutuhan mendesak. Mengingat tingginya kasus penyalahgunaan narkotika di ibukota yang kini masuk kategori daerah merah. Menurut dia, regulasi tersebut tidak hanya menjadi payung hukum, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan melalui sosialisasi dan tindakan antisipatif yang masif dari Pemprov DKI Jakarta. “Agar narkoba ini tidak menjadi biasa ya di kalangan umum karena sekarang banyak sekali orang menganggapnya itu biasa,” ujar Abdul Aziz di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (10/2). Ia juga menyoroti keterlambatan DKI Jakarta dalam memiliki regulasi P4GN. Dari 38 provinsi di Indonesia, sebanyak 30 provinsi telah memiliki Perda serupa. Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz. (dok.DDJP) Sementara DKI Jakarta masih menjadi bagian dari delapan provinsi yang belum memiliki aturan tersebut. Oleh sebab itu, Bapemperda DPRD DKI Jakarta mendorong agar pengesahan Ranperda P4GN sesegera mungkin. Abdul Aziz juga meminta agar Gubernur Pramono segera menyusun peraturan gubernur (Pergub) sebagai aturan turunan agar implementasi di lapangan dapat berjalan optimal. “Sedangkan kita sudah menjadi daerah merah di DKI ini. Pemda DKI termasuk terlambat dalam membuat perda P4GN karena sudah 30 provinsi memiliki ini. Pemda DKI termasuk 8 yang belum memiliki,” kata Aziz. Pemantapan Ranperda P4GN, harap Aziz, upaya pencegahan, rehabilitasi korban, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika di Jakarta dapat lebih terarah, sistematis, dan berkelanjutan. “Agar bisa dilaksanakan di masyarakat dan masyarakat juga terlayani dengan baik terkait dengan korban-korban narkoba semuanya di Jakarta,” tukas dia. (yla/df)

Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz menegaskan, kehadiran Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) menjadi kebutuhan mendesak. Mengingat tingginya kasus penyalahgunaan narkotika di ibukota yang kini masuk kategori daerah merah. Menurut dia, regulasi tersebut tidak hanya menjadi payung hukum, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan melalui sosialisasi dan … Ranperda P4GN Perkuat Regulasi Antinarkotika
Wujudkan Sistem Ketahanan Pangan
Wujudkan Sistem Ketahanan Pangan February 11, 2026 4:17 pm Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mendukung penuh komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjamin pemenuhan pangan yang aman, terjangkau dan bergizi untuk seluruh masyarakat. Salah satunya, melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan yang telah disampaikan dalam rapat paripurna, Senin (9/2). Menurut Khoirudin, Ranperda tersebut dinilai penting agar ketersediaan, keamanan, dan kesehatan pangan terjamin mutu kualitasnya bagi masyarakat. Apalagi jumlah penduduk DKI Jakarta pada 2024 mencapai 10,6 juta jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 16 ribu per kilometer persegi. Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. (dok.DDJP) “DKI Jakarta yang penduduknya besar dan kebutuhannya banyak ini agar terjamin jumlah pangannya, keamanan pangannya, serta kesehatan pangannya,” ujar Khoirudin, Rabu (11/2). Menurut dia, Perda tersebut nantinya akan menjadi payung hukum bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalin kerja sama dengan berbagai daerah. Termasuk lembaga-lembaga pemerintah untuk menjaga pasokan pangan. “Perda ini akan memayungi kita semua. Seiring dengan itu tentu kita akan melakukan kontrak kerja sama dengan berbagai daerah dan berbagai lembaga,” tambah dia. Tanpa adanya kerja sama antardaerah, tegas dia, Jakarta berpotensi mengalami krisis pangan. Sebab tak memiliki wilayah produksi pangan yang memadai. “Kalau seandainya semua daerah menutup diri, tidak menjual padinya, tidak menjual berasnya, Jakarta bisa kelaparan,” jelas Khoirudin. “Begitu juga kalau tidak menjual sayur-sayuran, Jakarta akan kesulitan mendapatkan sayur mayur,” pungkas dia. (apn/df)

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mendukung penuh komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjamin pemenuhan pangan yang aman, terjangkau dan bergizi untuk seluruh masyarakat. Salah satunya, melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan yang telah disampaikan dalam rapat paripurna, Senin (9/2). Menurut Khoirudin, Ranperda tersebut dinilai penting agar ketersediaan, keamanan, dan kesehatan pangan terjamin mutu kualitasnya bagi … Wujudkan Sistem Ketahanan Pangan
Serap Aspirasi lewat Bang Japar
Serap Aspirasi lewat Bang Japar February 11, 2026 4:03 pm Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menerima audiensi Ormas Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar), Rabu (11/2). Kegiatan itu sebagai upaya menyerap aspirasi terkait isu-isu kemasyarakatan dan pembangunan. Dalam pertemuan itu, Khoirudin menegaskan, kolaborasi antara pemerintah daerah dan elemen masyarakat sangat penting. Seperti Bang Japar, kerap mengadvokasi bantuan hukum hingga kesehatan masyarakat. Hal itu, lanjut Khoirudin, bagian dari komitmen Bang Japar menjaga Jakarta. “Jakarta sebagai kota kita bersama memang membutuhkan kemitraan dengan seluruh elemen masyarakat untuk jaga Jakarta,” ujar Khoirudin di Gedung DPRD DKI Jakarta. Khoirudin juga mengapresiasi atas kontribusi Bang Japar menjaga Jakarta lewat aktivitas di hidang bantuan hukum dan kesehatan. Sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Saya sering melihat ambulannya Bang Japar mondar-mandir,” ujar Khoirudin. Dengan demikian, harap Khoirudin, hubungan kerja dengan Pemprov DKI Jakarta semakin kuat dalam menjembatani kebutuhan masyarakat DKI Jakarta. Apalagi, keberadaan Tim Bang Japar sampai di tingkat kelurahan.. “Ke depan semoga ada kolaborasi yang lebih kuat antara Pemda dengan Bang Japar. Karena kita butuh sinergi untuk sama-sama jaga Jakarta, melayani Jakarta,” ucap dia. Selain itu, Khoirudin berharap, Bang Japar tetap konsisten dalam menjalani visinya. Terutama membantu masyarakat kurang mampu. Pada 25 Februari 2026, Bang Japar memasuki usia baru ke-9. “Semoga Bang Japar terus konsisten dan komitmen dengan value-nilai yang diperjuangkan,” kata Khoirudin. “Saya berharap Bang Japar tetap eksis dengan nilai-nilai yang akan diperjuangkan untuk Jakarta,” tutup dia. Sementara itu Ketua Ormas Bang Japar Fahira Idris mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat DPRD DKI Jakarta. “Alhamdulillah, hari ini kami berbahagia sekali bertemu dengan pak ketua,” kata Fahira. Sebagai Ormas, kata dia, Bang Japar telah banyak berkecimpung di berbagai aktivitas kemanusiaan. Misalnya menyediakan layanan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bang Japar. “Baru saja kemarin kami menangani kasus pedofil yang dilakukan seorang oknum di Jakarta Barat. Alhamdulillah, kena vonis 10 tahun,” kata Fahira. “Sejak kami memenangkan kasus itu, semakin banyak warga mau melapor, dan kami siap membantu masyarakat,” tambah dia. Bang Japar juga turut serta menerima pelayanan kesehatan bagi masyarakat DKI Jakarta yang memiliki permasalahan di rumah sakit. “Kami membantu warga yang membutuhkan ambulans dan layanan kesehatan lainnya,” kata Fahira. Selain itu, Bang Japar memberikan dukungan modal kepada pelaku UMKM. Termasuk aktif dan aktif dalam pelestarian seni budaya, khususnya seni budaya Betawi. Fahira berharap, keberadaan Bang Japar mendapatkan dukungan nyata keberlangsungan roda organisasi ke depan. “Terima kasih atas masukan hari ini, mohon doanya,” pungkas dia. (apn/df)

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menerima audiensi Ormas Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar), Rabu (11/2). Kegiatan itu sebagai upaya menyerap aspirasi terkait isu-isu kemasyarakatan dan pembangunan. Dalam pertemuan itu, Khoirudin menegaskan, kolaborasi antara pemerintah daerah dan elemen masyarakat sangat penting. Seperti Bang Japar, kerap mengadvokasi bantuan hukum hingga kesehatan masyarakat. Hal itu, lanjut Khoirudin, bagian dari komitmen Bang Japar menjaga … Serap Aspirasi lewat Bang Japar
APBD Perubahan 2026 akan Menjawab Kebutuhan Lahan Pemakaman
APBD Perubahan 2026 akan Menjawab Kebutuhan Lahan Pemakaman February 11, 2026 3:34 pm Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin memastikan anggaran pengadaan lahan makam dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026. Langkah itu untuk menjawab kebutuhan lahan pemakaman yang semakin mendesak. Khoirudin menjelaskan, APBD murni terdapat penyesuaian anggaran. Dampak pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencapai Rp.15 triliun. “APBD murni kemarin dipotong Rp585 miliar untuk pengadaan tanah, dan yang paling besar adalah tanah pemakaman. Itu buntut dari pemotongan DBH yang sangat besar,” ujar dia. Khoirudin menegaskan, tidak bisa menunda kebutuhan lahan makam. DPRD DKI Jakarta akan mengupayakan alokasi pengadaan lahan pemakamans sebagai prioritas dalam APBD Perubahan. “Mau tidak mau harus kita anggarkan kembali karena itu kebutuhan mendesak. Dalam APBD Perubahan nanti akan saya upayakan anggaran pengadaan makam dikembalikan,” ungkap Khoirudin. Angka pemakaman harian cukup tinggi. Sementara ketersediaan lahan tidak sebanding dengan kebutuhan. “Sehari ada sekitar 50 jenazah dimakamkan. Itu tidak mungkin kita diamkan,” tandas Khoirudin. Ia juga menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib memastikan pelayanan pemakaman berjalan optimal. (all/df) DPRD Provinsi DKI Jakarta Jl. Kebon Sirih, No. 18, Jakarta Pusat 10110 Telp. (+6221) 3822951, 3822051 Fax. (+6221) 3843647 Email. humas@dprd-dkijakartaprov.go.id Menu Utama Podcast Berita Pimpinan DPRD AKD Fraksi Sekretariat Dewan Sejarah Kanal Berita Berita Dewan Wakil Kita Galeri Dewan Galeri Sekretariat Dewan Link

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin memastikan anggaran pengadaan lahan makam dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026. Langkah itu untuk menjawab kebutuhan lahan pemakaman yang semakin mendesak. Khoirudin menjelaskan, APBD murni terdapat penyesuaian anggaran. Dampak pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencapai Rp.15 triliun. “APBD murni kemarin dipotong Rp585 miliar untuk pengadaan tanah, dan yang paling … APBD Perubahan 2026 akan Menjawab Kebutuhan Lahan Pemakaman
Lahan Makam Serang Jakbar Butuh Perluasan
Lahan Makam Serang Jakbar Butuh Perluasan February 11, 2026 3:02 pm Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin meninjau Tanah Wakaf Makam Serang di Jalan Meruya Utara RT 006/001 Nomor 03, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Selasa (11/2/). Peninjauan itu menindaklanjuti aspirasi warga terkait keterbatasan lahan pemakaman. Dalam kunjungan tersebut, Khoirudin didampingi Sekretaris Kota Jakarta Barat Firmanudin Ibrahim, Kepala Bidang Pemakaman Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Siti Hasni, serta camat dan lurah setempat. Ia menyampaikan, tiga lokasi makam di kawasan Meruya telah penuh dan tidak lagi dapat menampung jenazah. “Ini aspirasi 10 RW di Meruya. Tiga titik makam sudah penuh dan tidak memungkinkan lagi menampung jenazah,” ujar Khoirudin. Khoirudin menegaskan, pemerintah harus segera merespons kebutuhan dasar masyarakat. Khususnya penyediaan lahan pemakaman. “Yang diminta warga adalah perluasan makam. Saya akan siapkan anggarannya agar segera diproses,” jelas Khoirudin. Sementara itu, Kepala Bidang Pemakaman Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Siti Hasni membenarkan kondisi keterbatasan lahan makam. “Kenyataannya lahan makam saat itu terbatas. Jika perluasan dapat dipenuhi, paling tidak bisa melayani warga sekitar,” terang Siti Hasni. Khoirudin berharap, koordinasi antarperangkat daerah dapat mempercepat proses administrasi dan penganggaran. Sehingga perluasan makam segera terealisasi. Pelayanan pemakaman merupakan kebutuhan dasar masyarakat. “Kita tidak bisa membiarkan warga kesulitan mendapatkan tempat pemakaman. Pemerintah harus hadir dan memastikan kebutuhan itu terpenuhi,” tukas Khoirudin. (all/df)

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin meninjau Tanah Wakaf Makam Serang di Jalan Meruya Utara RT 006/001 Nomor 03, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Selasa (11/2/). Peninjauan itu menindaklanjuti aspirasi warga terkait keterbatasan lahan pemakaman. Dalam kunjungan tersebut, Khoirudin didampingi Sekretaris Kota Jakarta Barat Firmanudin Ibrahim, Kepala Bidang Pemakaman Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Siti Hasni, serta camat dan … Lahan Makam Serang Jakbar Butuh Perluasan
Perkuat Pembinaan Atlet Karate
Perkuat Pembinaan Atlet Karate February 11, 2026 2:31 pm Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin memastikan siap mengawal pemenuhan fasilitas olahraga karate sebagai bagian dari penguatan pembinaan atlet di Jakarta. Dukungan tersebut sangat penting untuk menjaga konsistensi prestasi karate Jakarta pada tingkat nasional. Khoirudin menegaskan, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana latihan, termasuk fasilitas khusus karate, melalui mekanisme penganggaran daerah. “Soal fasilitas, termasuk kebutuhan karpet khusus karate di GOR-GOR Jakarta, tentu dapat didukung melalui penganggaran di Dinas Pemuda dan Olahraga,” terang Khoirudin. Ia menambahkan, DPRD DKI Jakarta siap menindaklanjuti dukungan tersebut dalam pembahasan anggaran bersama pemerintah provinsi. “Gubernur sudah menyampaikan dukungan penuh. Selanjutnya DPRD akan menindaklanjuti dalam pembahasan anggaran,” jelas Khoirudin. Gubernur Pramono Anung mengungkapkan hal senada. Menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembinaan olahraga prestasi. “Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan olahraga agar prestasi Jakarta terus meningkat,” terang Pramono. Ketua FORKI DKI Jakarta Mayjen TNI Herianto Syahputra menilai, dukungan fasilitas menjadi faktor penting dalam mencetak atlet berprestasi. “Dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi motivasi besar bagi kami untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan prestasi karate di Jakarta,” pungkas Herianto. Dukungan fasilitas olahraga karate tersebut mampu memperkuat pembinaan atlet. Sekaligus menjaga konsistensi prestasi Jakarta pada ajang nasional. Termasuk PON 2028. (all/df)

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin memastikan siap mengawal pemenuhan fasilitas olahraga karate sebagai bagian dari penguatan pembinaan atlet di Jakarta. Dukungan tersebut sangat penting untuk menjaga konsistensi prestasi karate Jakarta pada tingkat nasional. Khoirudin menegaskan, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana latihan, termasuk fasilitas khusus karate, melalui mekanisme penganggaran daerah. “Soal fasilitas, termasuk kebutuhan karpet khusus karate di GOR-GOR Jakarta, tentu … Perkuat Pembinaan Atlet Karate
Khoirudin Optimistis FORKI DKI Jakarta Berprestasi di PON 2028
Khoirudin Optimistis FORKI DKI Jakarta Berprestasi di PON 2028 February 11, 2026 2:05 pm Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menghadiri pelantikan Pengurus Provinsi Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) DKI Jakarta periode 2025–2029 di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (11/2). Pelantikan tersebut menjadi awal konsolidasi organisasi untuk memperkuat pembinaan atlet karate. Sekaligus membidik prestasi tertinggi pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028. Dalam kesempatan itu, Khoirudin menyampaikan optimisme terhadap kepengurusan baru FORKI DKI Jakarta. Ia menilai, Jakarta punya potensi besar meraih prestasi puncak pada ajang olahraga nasional. “Saya mengucapkan selamat bertugas kepada pengurus FORKI DKI Jakarta. Saya optimistis FORKI mampu meraih banyak medali emas,” terang Khoirudin. Khoirudin yang juga menjabat sebagai Dewan Pelindung FORKI DKI Jakarta menegaskan, pembinaan karate di Jakarta harus berorientasi pada target PON 2028. “Saya berharap Jakarta dapat menjadi juara umum pada PON 2028,” jelas Khoirudin. Sementara itu, Ketua FORKI DKI Jakarta Mayjen TNI Herianto Syahputra menegaskan, pelantikan pengurus menjadi titik awal kerja nyata dalam membangun prestasi karate Jakarta. “Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan awal kerja seluruh pengurus untuk melahirkan atlet karate yang berprestasi, berkarakter, dan menjunjung tinggi sportivitas,” terang Herianto. Gubernur Pramono Anung juga menaruh harapan besar terhadap kontribusi FORKI DKI Jakarta pada ajang olahraga nasional. “Target kami jelas, FORKI DKI Jakarta harus menjadi salah satu penopang utama Jakarta untuk meraih juara umum PON 2028,” pungkas Pramono. (all/df)

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menghadiri pelantikan Pengurus Provinsi Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) DKI Jakarta periode 2025–2029 di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (11/2). Pelantikan tersebut menjadi awal konsolidasi organisasi untuk memperkuat pembinaan atlet karate. Sekaligus membidik prestasi tertinggi pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028. Dalam kesempatan itu, Khoirudin menyampaikan optimisme terhadap kepengurusan baru FORKI DKI Jakarta. Ia menilai, … Khoirudin Optimistis FORKI DKI Jakarta Berprestasi di PON 2028
Antisipasi Penyebaran Virus Nipah tanpa Picu Kepanikan
Antisipasi Penyebaran Virus Nipah tanpa Picu Kepanikan February 11, 2026 1:54 pm Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Dian Pratama mengemukakan, protokol kesehatan harus berevolusi dalam menghadapi ancaman Virus Nipah yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat. Menurut dia, masyarakat perlu tahu cara menjaga kebersihan makanan. Seperti mencuci buah yang mungkin terpapar air liur kelelawar merupakan bagian dari pertahanan kesehatan saat ini. Selain itu, kata Dian, butuh kolaborasi antara pakar kesehatan manusia dan pakar kesehatan hewan dalam menyusun narasi kampanye. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Dian Pratama. (dok.DDJP) Hal itu bertujuan agar informasi yang sampai ke masyarakat bersifat akurat dan berbasis sains. Namun tetap sederhana. Butuh sikap proaktif. Kampanye digital yang cerdas dan tepat sasaran akan membangun kewaspadaan publik tanpa memicu kepanikan. “Tujuannya adalah membangun kemandirian masyarakat dalam menerapkan Prokes (prosedur kesehatan) secara sadar sebagai gaya hidup baru,” tutur Dian. (stw/df)

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Dian Pratama mengemukakan, protokol kesehatan harus berevolusi dalam menghadapi ancaman Virus Nipah yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat. Menurut dia, masyarakat perlu tahu cara menjaga kebersihan makanan. Seperti mencuci buah yang mungkin terpapar air liur kelelawar merupakan bagian dari pertahanan kesehatan saat ini. Selain itu, kata Dian, butuh kolaborasi antara pakar kesehatan manusia dan pakar … Antisipasi Penyebaran Virus Nipah tanpa Picu Kepanikan
Jelang Ramadan, ‘Nelayan Kecil’ Butuh Bantuan Khusus
Jelang Ramadan, ‘Nelayan Kecil’ Butuh Bantuan Khusus February 11, 2026 12:47 pm Jelang Ramadan, kalangan nelayan kecil di pesisir pantai Jakarta merupakan bagian yang butuh bantuan khusus distribusi pangan. Demikian ungkap Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo, beberapa waktu lalu. Menurut politisi PDI Perjuangan itu, pemberian bantuan khusus merupakan upaya memastikan kebijakan pangan dan kelautan benar-benar berpihak kepada rakyat kecil. “Kami mengimbau Kementeriuan Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan ‘hadiah lebaran’ kepada nelayan kecil melalui kebijakan Vessel Monitoring System (VMS),” ujar Rio. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo. (dok.DDJP) Rio menyatakan, output dari kebijakan VMS yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sehingga tidak ada salahnya mengembalikan sebagian PNBP pada 2025 untuk bantuan VMS bagi nelayan kecil. VMS merupakan sistem pemantauan kapal perikanan berbasis satelit yang wajib terpasang pada kapal berizin pusat. Umumnya, kapal di atas 30 GT atau kapal eks-daerah yang bermigrasi. Sistem tersebut berfungsi melacak posisi dan aktivitas kapal secara real-time. Meningkatkan keselamatan melalui fitur alarm, efisiensi operasional, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi perikanan berkelanjutan. Hingga April 2025, ungkap Rio, tercatat sekitar 8.893 kapal telah terpasang VMS, dari total 13.313 unit yang mengantongi izin pemerintah pusat. Selain itu, Rio mengapresiasi langkah Menteri KKP Sakti Wahyu Tranggono yang menggaransi percepatan perizinan bagi pengusaha perikanan yang akan memasang VSM. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengungkapkan hal senada. Dengan semakin banyak nelayan yang menggunakan VMS, akan menambah potensi pemasukan negara dari sektor ikan tangkap. Ismail juga menyoroti kebijakan pangan. Khususnya pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2026. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail. (dok.DDJP) GPM, kata Ismail, harus menunjukkan keberpihakan negara kepada masyarakat korban bencana. Khususnya bencana hidrometeorologi di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. “Tolonglah titik GPM-nya diperbanyak di daerah masyarakat yang dirundung duka,” tutur politisi PKS itu. Rencananya, ID Food mengelar GPM di 420 titik di seluruh Indonesia dalam upaya mengantisipasi lonjakan permintaan selama Ramadan 2026. (stw/df)

Jelang Ramadan, kalangan nelayan kecil di pesisir pantai Jakarta merupakan bagian yang butuh bantuan khusus distribusi pangan. Demikian ungkap Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo, beberapa waktu lalu. Menurut politisi PDI Perjuangan itu, pemberian bantuan khusus merupakan upaya memastikan kebijakan pangan dan kelautan benar-benar berpihak kepada rakyat kecil. “Kami mengimbau Kementeriuan Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan ‘hadiah … Jelang Ramadan, ‘Nelayan Kecil’ Butuh Bantuan Khusus