@dmin
Bamus Tetapkan Jadwal Kegiatan DPRD DKI di Bulan Juni 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Kegiatan DPRD DKI di Bulan Juni 2026 June 5, 2026 4:03 pm Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta menggelar rapat penetapan jadwal kegiatan DPRD selama bulan Juni 2026, Jumat (5/6). Wakil Ketua Bamus DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino memimpin rapat. Persetujuan penetapan jadwal secara mufakat dan dihadiri fraksi-fraksi. Rapat dihadiri Anggota Bamus Lazarus Simon Ishak, Ahmad P. Riano, Zahrina Nurbaiti, Jamilah Abdul Gani, Neneng Hasanah, Ade Suherman, Solikhah, Muhammad Al Fatih, Ryan Kurnia, Bun Joi Phiau, Inad Luciawaty, Gani Suwondo, Lauw Siegvrieda, Nabilah Aboebakar Alhabsyi, Uwais El Qoroni, Oman Rakinda, Muhammad Thamrin, dan Nuchbatillah. Jadwal yang telah ditetapkan antara lain, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Ditetapkan pula jadwal Rapat Paripurna DPRD Dalam Rangka PengucapanSumpah/Janji Suhud Alynudin dari Fraksi PKS sebagai Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Sisa Masa Jabatan 2024-2029. Sedangkan agenda terjadwal lainnya, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Ketenagakerjaan. Kegiatan tersebut mengacu pada Surat Nomor 675/TG.03.00 yang ditandatangani Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. (apn/df)

Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta menggelar rapat penetapan jadwal kegiatan DPRD selama bulan Juni 2026, Jumat (5/6). Wakil Ketua Bamus DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino memimpin rapat. Persetujuan penetapan jadwal secara mufakat dan dihadiri fraksi-fraksi. Rapat dihadiri Anggota Bamus Lazarus Simon Ishak, Ahmad P. Riano, Zahrina Nurbaiti, Jamilah Abdul Gani, Neneng Hasanah, Ade Suherman, Solikhah, Muhammad Al Fatih, Ryan … Bamus Tetapkan Jadwal Kegiatan DPRD DKI di Bulan Juni 2026
DPRD DKI Apresiasi Raihan WTP ke-9
DPRD DKI Apresiasi Raihan WTP ke-9 June 5, 2026 3:23 pm Pemprov DKI Jakarta yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Predikat tersebut menjadi yang ke-9 kali secara berturut-turutsejak 2017. Hal itu menuai apresiasi DPRD DKI Jakarta. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 oleh Pimpinan V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi didampingi Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V (Dirjen PKN V) Widhi Widayat, dan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta M. Ali Asyhar. Penyerahan LHP kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin dan Gubernur Pramono Anung dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Jumat (5/6). Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menyambut baik capaian tersebut. Mengapresiasi seluruh jajaran pemerintah provinsi yang berhasil mempertahankan standar pengelolaan keuangan daerah secara konsisten selama sembilan tahun terakhir. Menurut Khoirudin, opini WTP menjadi indikator pengelolaan keuangan daerah telah terlaksana secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Capaian itu menunjukkan komitmen kuat dari pemerintah daerah dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan. “Ini bukti kebijakan sangat bagus,” ujar Khoirudin. Ia berharap, prestasi tersebut tidak berhenti sebagai capaian administrati. Melainkan mampu berdampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Khoirudin menegaskan, DPRD punya peran penting menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Melalui fungsi pengawasan, DPRD akan mengawal seluruh rekomendasi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. “DPRD sangat terbantu dengan hasil pemeriksaan BPK ini,” kata dia. Selain itu, DPRD DKI memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan aset daerah. Khususnya fasilitas sosial dan fasilitas umum (Fasos-Fasum). Sebab, kewajiban para pengembang menyerahkan ke pemerintah daerah. Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal persoalan tersebut, DPRD DKI Jakarta telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Fasos-Fasum. Pembentukan Pansus dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan aset. Sekaligus memastikan bermanfaat optimal bagi masyarakat. “Fasos Fasum nantinya dimanfaatkan oleh seluruh warga Jakarta,” ucap Khoirudin. Tata Kelola Keuangan Daerah Pimpinan V BPK Republik Indonesia Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan, Pemprov DKI Jakarta kembali memperoleh opini WTP. Kendati demikian, masih terdapat sejumlah rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti. Memperkuat tata kelola keuangan daerah. BPK merekomendasikan Pemprov DKI memvalidasi dan memutakhirkan data objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Selain itu, mengoptimalkan pengelolaan aset daerah, memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan, serta menindaklanjuti pengenaan denda keterlambatan guna mengamankan potensi penerimaan daerah. BPK juga menyoroti pengamanan Fasos Fasum yang masih dikuasai pihak lain tanpa izin. Termasuk penyelesaian kewajiban aset yang belum serah terima ke Pemprov DKI. Sinergi antara BPK, pemerintah daerah, dan DPRD menjadi kunci mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Menurut Bobby, pemerintah daerah perlu segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Sementara DPRD terus memperkuat fungsi pengawasan agar setiap penggunaan anggaran memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. “Apabila semua lembaga berperan aktif, kami yakinkan akan melihat kemajuan yang signifikan dalam perjalanan kita mencapai tujuan negara,” tambah dia. Konsistensi Pemerintah Daerah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, opini WTP atas LKPD Tahun 2025 menjadi capaian kesembilan yang diraih Pemprov DKI Jakarta secara berturut-turut sejak 2017. Prestasi tersebut, kata Pramono, mencerminkan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Pemprov DKI Jakarta, lanjut Pramono, akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK. Memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. “Secara konsisten dan berkelanjutan,” tukas Pramono. (yla/df)

Pemprov DKI Jakarta yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Predikat tersebut menjadi yang ke-9 kali secara berturut-turutsejak 2017. Hal itu menuai apresiasi DPRD DKI Jakarta. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 oleh Pimpinan V BPK RI … DPRD DKI Apresiasi Raihan WTP ke-9
Setwan BerSINERGI Perkuat Layanan Kedewanan
Setwan BerSINERGI Perkuat Layanan Kedewanan June 4, 2026 3:42 pm Sekretariat dewan menggelar kegiatan Komunitas Pembelajar Setwan BerSINERGI di Lobi Gedung Lama DPRD DKI Jakarta, Kamis (4/6). Kegiatan itu mengangkat tema ‘Peran Setwan dalam Mendukung Fungsi Pembentukan Perda, Penganggaran, dan Pengawasan DPRD’. Agenda itu dihadiri Sekretaris DPRD DKI Jakarta Augustinus beserta jajaran. Hadir sebagai narasumber Kepala Bagian Produk Hukum dan Persidangan Nur Achmad, Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran Ahmad Yuliadi, serta Kepala Bagian Umum Asril Pinayungan. Asril Pinayungan mengatakan, kegiatan Community of Practice (CoP) merupakan agenda wajib dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) yang harus dilaksanakan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD DKI Jakarta Asril Pinayungan. (dok.ddjp) Setwan BerSINERGI menjadi ruang pembelajaran internal. Memperkuat pemahaman aparatur sekretariat dewan terhadap fungsi strategis DPRD. Satu di antaranya terkait dukungan terhadap Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Kini, proses pembentukan peraturan daerah (Perda) semakin terorganisasi melalui Bapemperda. Namun, efektivitas dukungan kerja tetap perlu semakin kuat agar proses pembahasan berjalan lebih optimal. “Dengan adanya Bapemperda, proses pembentukan Perda menjadi lebih terorganisasi. Ke depan semoga lebih bagus lagi,” terang Asril. Aparatur Sekretariat DPRD DKI memiliki peran penting memberikan pelayanan administratif, teknis, dan substansial kepada pimpinan serta anggota dewan. Karena itu, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu menjaga kualitas kerja dalam setiap tahapan dukungan terhadap fungsi pembentukan Perda, penganggaran, dan pengawasan. Ia juga mendorong aparatur muda di lingkungan Sekretariat DPRD untuk lebih aktif menghadirkan gagasan baru. Regenerasi sangat penting. Banyak pegawai senior akan memasuki masa purnatugas dalam beberapa tahun ke depan. “Teman-teman yang masih muda, silakan bantu Sekwan ini dengan ide-ide cemerlang. Di sini sebenarnya sudah kelihatan yang pintar-pintar,” kata Asril. Selain ASN, Asril juga berpesan kepada Tenaga Ahli Kelengkapan (TAK) dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di lingkungan Sekretariat DPRD untuk terus mengembangkan kapasitas diri. Ia meminta seluruh pegawai tidak terjebak dalam zona nyaman. Harus berani mengambil peluang peningkatan karier. “Saya berpesan kepada teman-teman TA dan PJLP, jangan ada zona nyaman di Setwan. Kalau ada kegiatan atau kesempatan menjadi ASN, silakan ikut,” jelas Asril. Melalui kegiatan Setwan BerSINERGI, kualitas pelayanan terhadap pelaksanaan fungsi DPRD semakin efektif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan kerja kedewanan. (all/df)

Setwan BerSINERGI Perkuat Layanan KedewananSekretariat dewan menggelar kegiatan Komunitas Pembelajar Setwan BerSINERGI di Lobi Gedung Lama DPRD DKI Jakarta, Kamis (4/6). Kegiatan itu mengangkat tema ‘Peran Setwan dalam Mendukung Fungsi Pembentukan Perda, Penganggaran, dan Pengawasan DPRD’. Agenda itu dihadiri Sekretaris DPRD DKI Jakarta Augustinus beserta jajaran. Hadir sebagai narasumber Kepala Bagian Produk Hukum dan Persidangan Nur Achmad, Kepala Subbagian Perencanaan … Setwan BerSINERGI Perkuat Layanan Kedewanan
Program Prioritas Pengelolaan Sampah
Program Prioritas Pengelolaan Sampah

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan menyatakan, siap mengurai benang kusut manajemen pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Satu di antaranya dengan fokus terhadap empat program prioritas. Yaitu terkait sarana dan prasarana, regulasi, teknologi, dan pembenahan manajemen armada. Sorotan tajam Pansus seperti minimnya sarana dan prasarana penunjang pemilahan sampah di tingkat RW. Dinas Lingkungan Hidup … Program Prioritas Pengelolaan Sampah
Masyarakat Kepulauan Seribu Butuh Tarif Khusus Air Bersih
Masyarakat Kepulauan Seribu Butuh Tarif Khusus Air Bersih

Masyarakat Kepulauan Seribu membutuhkan perlakuan khusus atas tarif layanan air bersih dari PAM Jaya. Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menilai, wilayah Kepulauan Seribu masuk kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). “Padahal lokasinya sangat dekat dengan (daratan) Jakarta,” ujar dia. Pengelolaan air bersih di Kepulauan Seribu kini berada di bawah PAM Jaya. Sebelumnya, aset dan operasional di … Masyarakat Kepulauan Seribu Butuh Tarif Khusus Air Bersih
Menuju Kota Global, Peristiwa Kebakaran Tak Boleh Dianggap Biasa
Menuju Kota Global, Peristiwa Kebakaran Tak Boleh Dianggap Biasa

Anggota DPRD DKI Jakarta menyampaikan keprihatinan atas peristiwa kebakaran yang kembali terjadi di Kecamatan Tambora pada Kamis (28/5/2026) malam. Sholikhah menilai, kebakaran berulang itu tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa. Pemprov DKI untuk langkah cepat dan penanganan serius. Terutama dalam konteks penataan kota menuju Jakarta sebagai global city. Menurut dia, tidak selayaknya sebuah kota yang ingin menjadi kota global masih … Menuju Kota Global, Peristiwa Kebakaran Tak Boleh Dianggap Biasa
Tertibkan Parkir Liar
Tertibkan Parkir Liar

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta Muhammad Al Fatih mendukung penuh penertiban parkir liar. Khususnya di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Menurut dia, konsistensi dalam pengawasan sangat dinilai penting. Mengingat, praktik parkir liar terbukti merugikan masyarakat. Bahkan, memicu kemacetan parah hingga merusak ketertiban ruang publik. Al Fatih menegaskan, masyarakat bisa berperan memutus rantai pungutan liar (Pungli) … Tertibkan Parkir Liar
Sertijab Walikota Jaksel, DPRD Berharap Komunikasi akan Lebih Baik
Sertijab Walikota Jaksel, DPRD Berharap Komunikasi akan Lebih Baik

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino berharap kepemimpinan Walikota Jakarta Selatan Syafrin Liputo mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan di wilayah. Wibi mengungkapkan hal itu usai menghadiri Serah Terima Jabatan (Sertijab) Walikota Jakarta Selatan di Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan, Selasa (2/6). Hadir dalam kegiatan itu, Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta Uus Kuswanto, Anggota DPRD DKI Jakarta Wahyu … Sertijab Walikota Jaksel, DPRD Berharap Komunikasi akan Lebih Baik
Hari Lahir Pancasila, Sekretariat Dewan Perkuat Semangat Persatuan dan Integritas
Hari Lahir Pancasila, Sekretariat Dewan Perkuat Semangat Persatuan dan Integritas

Sekretaris DPRD DKI Jakarta Augustinus bersama jajaran mengikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di Halaman Balaikota DKI Jakarta, Senin (1/6). Kepala Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Sekretariat DPRD DKI Jakarta Arya Angga Avisena mengatakan, peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum penting bagi jajaran sekretariat dewan (Setwan) memperkuat semangat persatuan dan kesatuan. Menjalankan tugas dan fungsi pelayanan … Hari Lahir Pancasila, Sekretariat Dewan Perkuat Semangat Persatuan dan Integritas
Pemprov DKI Gelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila
Pemprov DKI Gelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Uus Kuswanto memimpin Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Halaman Balaikota DKI Jakarta, Senin (1/6). Kegiatan itu berlangsung khidmat. Seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI mengikuti upacara. Pada kesempatan itu, Uus membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengangkat tema ‘Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Kedamaian … Pemprov DKI Gelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila