@dmin
Antisipasi Virus Nipah, Baco Berharap Pemerintah Luncurkan Kampanye Digital Protokol Kesehatan
Antisipasi Virus Nipah, Baco Berharap Pemerintah Luncurkan Kampanye Digital Protokol Kesehatan February 11, 2026 11:58 am Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengungkapkan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi terkait Virus Nipah. Mengambil langkah-langkah untuk melindungi kesehatan masyarakat. Politisi Partai Golkar itu berharap, pemerintah meluncurkan kampanye digital protokol kesehatan yang fokus pada pencegahan penyakt zoonosis (penularann dari hewan ke manusia). Langkah itu, sambung Baco, merupakan hal mendesak. Setelah muncul ancaman global Virus Nipah yang penularannya lewat hewan, seperti babi dan kelelawar. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco. (dok.DDJP) Baco juga berharap, kementerian dan dinas-dinas terkait memproduksi konten edukatif yang mudah dipahami masyarakat. Terutama mengenai cara mencuci buah dengan benar. Lalu, menghindari kontak langsung dengan cairan tubuh hewan liar. Ia berharap, kampanye tersebut mampu menjangkau hingga ke pelosok daerah melalui media sosial dan jaringan komunikasi publik. (stw/df)

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengungkapkan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi terkait Virus Nipah. Mengambil langkah-langkah untuk melindungi kesehatan masyarakat. Politisi Partai Golkar itu berharap, pemerintah meluncurkan kampanye digital protokol kesehatan yang fokus pada pencegahan penyakt zoonosis (penularann dari hewan ke manusia). Langkah itu, sambung Baco, merupakan hal mendesak. Setelah muncul ancaman global Virus Nipah yang penularannya lewat … Antisipasi Virus Nipah, Baco Berharap Pemerintah Luncurkan Kampanye Digital Protokol Kesehatan
Urgensi Revisi Perda Pencemaran Udara, DPRD Siap Dukung
Urgensi Revisi Perda Pencemaran Udara, DPRD Siap Dukung February 11, 2026 11:00 am Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mendukung rencana revisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Revisi itu penting untuk menjawab tantangan kualitas udara Jakarta yang semakin kompleks. Wibi menyebut, pembaruan regulasi sangat perlu agar kebijakan pengendalian pencemaran udara lebih relevan dengan kondisi terkini. Mampu menjangkau aspek kesehatan dan lingkungan secara menyeluruh. Ia menambahkan, pembahasan revisi Perda tidak hanya melibatkan satu komisi di DPRD. Namun juga unsur lain di lingkungan Pemprov DKI. Sehingga hasil pembahasan menjadi kebijakan yang bersifat komprehensif. “Melibatkan unsur lain. Termasuk Dinas Kesehatan. Isu udara menyentuh banyak aspek,” ujar Wibi dalam Town Hall Meeting bertajuk Dialog PR Jakarta: Dengar Warga, Kerja Nyata untuk Udara Bersih yang digelar di M Bloc Space, Jakarta Selatan, Selasa (10/2). Menurut Wibi, pembahasan revisi Perda akan secara rinci dan terukur. Sehingga implementasi kebijakan bisa secara bertahap. “Item per item, untuk memastikan tahapan kebijakan berjalan terukur,” pungkas Wibi. Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara belum mengalami revisi selama lebih dari 20 tahun. Kondisi itu membuat regulasi tersebut tertinggal dari tantangan pencemaran udara Jakarta yang terus berkembang. Kondisi Jakarta saat ini membutuhkan pembaruan regulasi yang lebih adaptif. (all/df)

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mendukung rencana revisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Revisi itu penting untuk menjawab tantangan kualitas udara Jakarta yang semakin kompleks. Wibi menyebut, pembaruan regulasi sangat perlu agar kebijakan pengendalian pencemaran udara lebih relevan dengan kondisi terkini. Mampu menjangkau aspek kesehatan dan lingkungan secara menyeluruh. Ia menambahkan, pembahasan revisi … Urgensi Revisi Perda Pencemaran Udara, DPRD Siap Dukung
Distribusi Pangan Murah, Subki: Jangan Lakukan Tindakan di Luar Aturan
Distribusi Pangan Murah, Subki: Jangan Lakukan Tindakan di Luar Aturan February 11, 2026 10:01 am Komisi E DPRD DKI Jakarta menyoroti praktik percaloan barcode dalam distribusi pangan murah bagi masyarakat penerima bantuan sosial. Hal itu menjadi pembahasan dalam rapat kerja Komisi E bersama jajaran eksekutif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (10/2). Ketua Komisi E M. Subki mengatakan, rapat tersebut secara khusus membahas distribusi pangan murah untuk kelompok penerima manfaat. Mulai dari penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), Lansia, kader PKK, PPSU, hingga kelompok masyarakat lainnya. Subki mengakui, keterbatasan anggaran masih menjadi kendala utama. Hingga kini, dari sekitar 1.025.000 penerima manfaat, sekitar 25 persen yang dapat menerima hak pangan murah. Sedangkan 75 persen belum terlayani. Ia juga mengimbau masyarakat mengikuti prosedur. Tidak tergiur tawaran jalan pintas dalam proses antrean pangan murah. Praktik menyogok atau membayar jasa percaloan justru merugikan masyarakat. Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta M. Subki. (dok.DDJP) “Jangan melakukan tindakan-tindakan yang di luar aturan. Ditawarin nyogok untuk ngantre, janganlah. Jangan menerima karena itu merugikan kita juga,” kata Subki. Subki mendorong seluruh dinas terkait serta BUMD pangan inspeksi mendadak (Sidak) ke gerai-gerai distribusi. Tujuannya, meningkatkan kualitas layanan distribusi pangan murah. BUMD pangan antara lain, Pasar Jaya, Dharma Jaya, dan Food Station. Sidak itu, harus meliputi 107 lokasi gerai pangan murah. Artinya, tidakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Guna melihat langsung kondisi pelaksanaan distribusi di lapangan. Subki menambahkan, masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran atau praktik percaloan kepada Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta. Untuk tindak lanjut laporan, masyarakat juga bisa melaporkan kepada anggota DPRD DKI Jakarta daerah pemilihan di masing-masing wilayah. “Kita akan lihat ke lokasi sebenernya gimana pelaksanaan yang sebenarnya,” kata dia. Sementara itu, Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok mengatakan, telah mengidentifikasi permasalahan melalui inspektorat secara berkala. Fokus utama pada manajemen data penerima manfaat. Selain itu, Dinas KPKP mengevaluasi efektivitas sistem antrean. Namun keterbatasan ketersediaan pangan subsidi memicu kekacauan di lapangan. Dinas KPKP berharap, terdapat solusi komprehensif pada 2026. Satu di antaranya melalui pengembangan sistem antrean berbasis digital, sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan sistem online, ketepatan sasaran penerima manfaat bisa termonitor. “Kemudian kita juga melaksanakan preferensi-preferensi dari penerima manfaat,” pungkas Hasudungan. (yla/df)

Komisi E DPRD DKI Jakarta menyoroti praktik percaloan barcode dalam distribusi pangan murah bagi masyarakat penerima bantuan sosial. Hal itu menjadi pembahasan dalam rapat kerja Komisi E bersama jajaran eksekutif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (10/2). Ketua Komisi E M. Subki mengatakan, rapat tersebut secara khusus membahas distribusi pangan murah untuk kelompok penerima manfaat. Mulai dari penerima Kartu Jakarta … Distribusi Pangan Murah, Subki: Jangan Lakukan Tindakan di Luar Aturan
Wibi Apresiasi Antusiasme Anak Muda Jaga Kualitas Udara Jakarta
Wibi Apresiasi Antusiasme Anak Muda Jaga Kualitas Udara Jakarta February 10, 2026 7:19 pm Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mengapresiasi antusiasme generasi muda dalam menjaga kualitas udara Jakarta. Apresiasi tersebut terlihat dalam Town Hall Meeting bertajuk Dialog PR Jakarta: Dengar Warga, Kerja Nyata untuk Udara Bersih yang digelar di M Bloc Space, Jakarta Selatan, Selasa (10/2). Wibi menilai, forum dialog publik tersebut menjadi ruang penting bagi DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat. Khususnya generasi muda, terkait isu lingkungan perkotaan. “Kita mengapresiasi apa yang diinisiasi oleh Bicara Udara. Antusiasme anak-anak muda terlihat jelas saat mereka menyampaikan aspirasi,” ujar Wibi. Dialog PR Jakarta: Dengar Warga, Kerja Nyata untuk Udara Bersih yang digelar di M Bloc Space, Jakarta Selatan. (dok.DDJP) Ia menegaskan, isu kualitas udara menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Meskipun sering tidak disadari dalam aktivitas sehari-hari. “Isu udara sangat penting karena kita berbicara sesuatu yang tidak terlihat, tetapi dampaknya nyata terhadap kesehatan,” ungkap Wibi. Menurut Wibi, keterlibatan generasi muda dalam forum dialog publik menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan yang memerlukan penanganan bersama. “Kegiatan ini mendekatkan DPRD dan gubernur dengan masyarakat, terutama generasi muda, untuk membahas isu kualitas udara,” ucap Wibi. Sementara itu, Gubernur Pramono Anung menekankan peran partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan pengendalian pencemaran udara. “Upaya pemerintah tidak akan cukup tanpa partisipasi aktif masyarakat,” pungkas Pramono. Melalui dialog publik tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama DPRD berharap sinergi dengan masyarakat dapat memperkuat kebijakan pengendalian pencemaran udara yang lebih responsif, partisipatif, dan berkelanjutan. (all/df)

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mengapresiasi antusiasme generasi muda dalam menjaga kualitas udara Jakarta. Apresiasi tersebut terlihat dalam Town Hall Meeting bertajuk Dialog PR Jakarta: Dengar Warga, Kerja Nyata untuk Udara Bersih yang digelar di M Bloc Space, Jakarta Selatan, Selasa (10/2). Wibi menilai, forum dialog publik tersebut menjadi ruang penting bagi DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta … Wibi Apresiasi Antusiasme Anak Muda Jaga Kualitas Udara Jakarta
Coffee Morning, Momentum Legislator Tingkatkan Harmoni
Coffee Morning, Momentum Legislator Tingkatkan Harmoni February 10, 2026 5:58 pm Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menegaskan, penyelenggaraan coffee morning internal merupakan bagian dari upaya memperkuat komunikasi, membangun harmonisasi antarlegislator. Demikian ungkap Khoirudin usai Coffee Morning yang bertajuk ‘Satu Cangkir, Satu Visi: Membangun Harmonisasi Internal DPRD’ di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (10/2). Menurut Khoirudin, sejak awal hubungan internal DPRD sudah terjalin dengan baik. Sebanyak 106 legislator dapat menjalin komunikasi secara intens. Tujuannya, lanjut Khoirudin, menjaga sinergisitas antarlegislator serta mempererat hubungan kerja di masing-masing komisi. “Selama ini, harmoni sudah terjalin dengan baik, dan kita ingin terus meningkatkannya karena komunikasi adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan harmoni itu,” ujar dia. Khoirudin menekankan, harmonisasi dapat memberikan dampak positif pada peningkatan produktivitas lembaga legislatif. Termasuk penyusunan dan pengesahan produk-produk peraturan daerah yang berkualitas. “Setelah ini langkah berikutnya adalah meningkatkan produktivitas melalui berapa perda yang kita hasilkan, serta seberapa disiplin kita dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu,” kata Khoirudin. Meski demikian, Khoirudin mengapresiasi seluruh legislator atas atas upaya menjaga citra lembaga DPRD Provinsi DKI Jakarya. Menjaga hubungan baik dengan jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta “Saya berterima kasih kepada teman-teman dewan yang telah menjaga citra kita, menjaga harmoni di internal legislatif, dan juga menjaga hubungan dengan eksekutif, dengan jajaran gubernur,” tutur dia. Keharmonisan di antara pimpinan dan anggota DPRD serta eksekutif, lanjut Khoirudin, akan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. “Masyarakat bawah akan lebih tenang, lebih nyaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena pimpinannya kompak, pimpinannya harmoni,” pungkas dia. (apn/df)

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menegaskan, penyelenggaraan coffee morning internal merupakan bagian dari upaya memperkuat komunikasi, membangun harmonisasi antarlegislator. Demikian ungkap Khoirudin usai Coffee Morning yang bertajuk ‘Satu Cangkir, Satu Visi: Membangun Harmonisasi Internal DPRD’ di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (10/2). Menurut Khoirudin, sejak awal hubungan internal DPRD sudah terjalin dengan baik. Sebanyak 106 legislator dapat menjalin komunikasi secara … Coffee Morning, Momentum Legislator Tingkatkan Harmoni
Perkuat Pengawasan BUMD Pangan Jelang Ramadan
Perkuat Pengawasan BUMD Pangan Jelang Ramadan February 10, 2026 5:02 pm Peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan harus berjalan optimal dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat jelang Bulan Suci Ramadan. Karena itu, Komisi B DPRD DKI Jakarta meninjau Pasar Induk Kramat Jati, Selasa (10/2). Memastikan distribusi pangan berjalan lancar. Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh mengatakan, peninjauan untuk melihat langsung kondisi rantai pasok pangan. Mulai dari distributor hingga ritel. Dari hasil pemantauan, ia mencatat terdapat kenaikan harga pada komoditas hortikultura. Khususnya bawang merah, sekitar Rp.10 ribu per kilogram. Lalu, cabai sekitar Rp.20 ribu per kilogram. “Kita sudah memantau ya, harga bawang, kentang, cabai, memang ada sedikit pergerakan naik,” ujar Nova di lokasi. Terkait penyebab kenaikan harga, jelas dia, faktor utama berasal dari rantai pasok, ketersediaan barang, cuaca ekstrem, serta lonjakan permintaan yang kerap terjadi menjelang Ramadan. “Dari rantai pasoknya, sama kelangkaan dan ketersediaan barang. Biasanya juga ada pembelian yang sangat banyak sekali jelang Ramadan,” kata Nova. Meski demikian, tegas Nova, kebutuhan pokok utama seperti beras, telur, dan susu berada dalam kondisi relatif stabil karena didukung oleh jaringan ritel BUMD. “Beras, telur, ataupun susu ada di Jakmart,” ucap Nova. Ia juga memastikan harga beras akan tetap stabil karena mengacu pada ketentuan pemerintah. “Tentunya beras tidak boleh melampaui HET (Harga Eceran Tertinggi-Red),” tutur Nova. Menurut dia, keberadaan Jakmart dan Jakgrosir milik Perumda Pasar Jaya yang tersebar di berbagai wilayah Jakarta menjadi instrumen strategis dalam menjaga kestabilan harga dan memastikan masyarakat mendapatkan akses pangan dengan harga terjangkau. “Tentunya ini juga bisa menstabilkan harga di wilayah Jakarta,” kata Nova. Nova menegaskan, DPRD bersama Pemprov DKI Jakarta fokus menjaga kebutuhan pokok masyarakat. Seperti beras, telur, daging ayam, daging sapi, dan susu. Di akhir peninjauan, imbau dia, masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan. Ia juga menegaskan, distribusi pangan melalui BUMD dan jaringan ritel seperti Jakmart dan Jakgrosir bisa langsung menyentuh masyarakat. Sehingga, kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi dengan harga sesuai ketentuan selama Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri. “Kita memastikan harga ini mudah-mudahan terus stabil, terkait dengan kebutuhan dasar bahan pokok masyarakat,” pungkas Nova. (gie/df)

Peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan harus berjalan optimal dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat jelang Bulan Suci Ramadan. Karena itu, Komisi B DPRD DKI Jakarta meninjau Pasar Induk Kramat Jati, Selasa (10/2). Memastikan distribusi pangan berjalan lancar. Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh mengatakan, peninjauan untuk melihat langsung kondisi rantai pasok pangan. Mulai dari distributor hingga ritel. Dari … Perkuat Pengawasan BUMD Pangan Jelang Ramadan
Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lahan TPU Tegal Alur
Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lahan TPU Tegal Alur February 10, 2026 4:01 pm DPRD DKI Jakarta memfasilitasi audiensi terkait penyelesaian pembayaran lahan yang berada di atas Taman Pemakaman Umum (TPU) Tegal Alur. Audiensi ini mempertemukan masyarakat yang mengklaim kepemilikan lahan dengan jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menjelaskan, audiensi digelar sebagai ruang klarifikasi antarpihak. “Telah hadir masyarakat yang menyatakan bahwa makam Tegal Alur adalah tanah miliknya dengan membawa data dan didampingi penasihat hukum. Saya juga hadirkan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota,” ujar Khoirudin, Selasa (10/2). Dari sisi pemerintah daerah, sebut dia, lahan TPU Tegal Alur merupakan aset Pemda dan telah terdaftar dalam Kartu Inventaris Barang (KIB). “Dinas Pertamanan dan Hutan Kota juga menyatakan itu milik pemda yang sekarang sudah dipagar, seluruhnya 70 hektare,” kata Khoirudin. Ia menegaskan, DPRD tidak berada pada posisi untuk mengambil keputusan hukum. “Tentu di sini DPRD hanya mempertemukan para pihak, tidak dalam kapasitas memutuskan,” tutur Khoirudin. Dia berharap, audiensi itu membuka hambatan administrasi yang selama ini kerap terjadi. “Hanya mempertemukan dan silahkan adu data, silakan adu keterangan,” ucap Khoirudin. Khoirudin berpesan kepada seluruh pihak untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyelesaian persoalan lahan. “Yang jelas jangan sampai tanah masyarakat dipakai tidak dibayar. Tetapi kita juga tidak akan gegabah membayar kalau tanah itu tidak clear and clean,” kata Khoirudin. Untuk memperjelas status kepemilikan, DPRD akan menindaklanjuti dengan rapat lanjutan dengan melibatkan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Saya akan menjadwalkan kembali pertemuan dengan BPAD dan datangkan BPN Jakarta Barat, yang mudah-mudahan dari situ ada kejelasan,” harap Khoirudin. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta Eko Cahyono menegaskan, lahan tersebut saat ini berfungsi sebagai TPU dan menjadi tanggung jawab pengelolaan pemerintah. “Karena dengan kondisi yang sudah ada itu sebagai lahan TPU. Dan itu memang yang menjadi kewajiban kami untuk mengelola,” kata Eko. Dengan tegas, ia menyebutkan lahan TPU Tegal Alur tercatat sebagai aset daerah. “Kalau dari berkas memang tadi sudah disampaikan juga di forum memang yang kami kelola masuk di KIB kami,” kata Eko. Namun demikian, Distamhut masih memerlukan pendampingan hukum dalam proses pembuktian dokumen. Ia menambahkan, koordinasi dengan Biro Hukum akan dilakukan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan. “Nanti kami butuh bantuan teman-teman Biro Hukum untuk pendampingan juga,” pungkas Eko. (gie/df)

DPRD DKI Jakarta memfasilitasi audiensi terkait penyelesaian pembayaran lahan yang berada di atas Taman Pemakaman Umum (TPU) Tegal Alur. Audiensi ini mempertemukan masyarakat yang mengklaim kepemilikan lahan dengan jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menjelaskan, audiensi digelar sebagai ruang klarifikasi antarpihak. “Telah hadir masyarakat yang menyatakan bahwa makam … Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lahan TPU Tegal Alur
DPRD Buka Ruang Belajar Demokrasi bagi Pelajar
DPRD Buka Ruang Belajar Demokrasi bagi Pelajar February 10, 2026 4:47 pm DPRD DKI Jakarta menegaskan komitmen untuk membuka ruang edukasi politik bagi generasi muda melalui kegiatan kunjungan edukatif pelajar ke Gedung DPRD DKI Jakarta. Satu di antaranya dengan menerima kunjungan siswa SMP Muhammadiyah 32 Jakarta Barat, di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (10/2). Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz menyampaikan DPRD DKI Jakarta sangat terbuka bagi pelajar dan anak muda yang ingin mengenal lebih dekat tugas, fungsi, serta peran lembaga legislatif daerah. Ia menilai, pengenalan terhadap lembaga legislatif sejak dini penting untuk menumbuhkan pemahaman demokrasi dan kesadaran berpolitik yang sehat di kalangan generasi muda. Melalui kunjungan langsung ke gedung rakyat, para pelajar dapat melihat secara nyata bagaimana proses kerja DPRD DKI Jakarta dan kebijakan publik disusun. “Sangat terbuka, bahkan kami senang ya berdiskusi dengan anak muda, masukan-masukan dari mereka dan kesenangan mereka menjadi inspirasi bagi kami untuk membuat kebijakan-kebijakan yang tentunya sangat bermanfaat untuk masyarakat ke depan,” kata dia usai menerima kunjungan siswa. Abdul Aziz mengapresiasi antusiasme para siswa, guru, dan kepala sekolah yang hadir dalam kunjungan tersebut. Ia menyampaikan bahwa SMP Muhammadiyah 32 merupakan salah satu sekolah swasta yang menjadi pilot project program sekolah swasta gratis di Jakarta. “Kami apresiasi ya atas kunjungan dari siswa-siswa Muhammadiyah 32 di Jakarta Barat ya. Anak-anak merasa senang, mengetahui bagaimana pola kerja di DPRD,” kata Abdul Aziz usai menerima kunjungan siswa tersebut. Dalam kesempatan itu, para siswa mendapatkan penjelasan mengenai tugas dan fungsi DPRD DKI Jakarta, termasuk pola kerja lembaga legislatif daerah. “Agar mereka mengetahui apa itu tugas DPRD, bagaimana menjalankannya, dan kebijakan-kebijakan apa yang mereka hasilkan yang bermanfaat untuk warga, untuk masyarakat, khususnya untuk anak-anak didik,” kata dia. Abdul Aziz juga menjelaskan kepada para siswa mengenai Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang baru disahkan, yakni Perda Nomor 5 Tahun 2025. Penjelasan tersebut disambut antusias oleh para murid, guru, dan kepala sekolah. Ia berharap, kegiatan kunjungan edukatif seperti itu dapat dilakukan oleh sekolah-sekolah lain, sehingga para pelajar dapat memperluas wawasan serta merasakan langsung suasana gedung rakyat. “Ya kami berharap bahwa hal-hal seperti ini bisa juga dilakukan oleh sekolah-sekolah lain, agar mereka terbuka wawasannya dan juga merasakan langsung gedung rakyat ini, bisa melihat langsung fasilitas-fasilitasnya seperti apa, dan apa yang dilakukan, karena ini akan memperkaya pengetahuan mereka ke depan,” kata dia. (yla/df)

DPRD DKI Jakarta menegaskan komitmen untuk membuka ruang edukasi politik bagi generasi muda melalui kegiatan kunjungan edukatif pelajar ke Gedung DPRD DKI Jakarta. Satu di antaranya dengan menerima kunjungan siswa SMP Muhammadiyah 32 Jakarta Barat, di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (10/2). Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz menyampaikan DPRD DKI Jakarta sangat terbuka bagi pelajar … DPRD Buka Ruang Belajar Demokrasi bagi Pelajar
Ranperda Sistem Pangan, Bapemperda Tampung Masukan Publik
Ranperda Sistem Pangan, Bapemperda Tampung Masukan Publik February 10, 2026 3:02 pm Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta menampung berbagai saran dan masukan masyarakat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan, Selasa (10/2). Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan, RDPU sebagai ruang partisipasi publik. Yakni menerima pandangan dari akademisi, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta organisasi terkait lainnya. Termasuk perwakilan kementerian dan lembaga pemerintah pusat. Aziz mengatakan, RDPU merupakan bagian penting dalam proses penyusunan Ranperda. Sehingga substansi kebijakan sistem pangan di DKI Jakarta semakin komprehensif dan aplikatif. “Kami mendapatkan banyak sekali masukan-masukan ya dari berbagai pihak, baik dari unsur pemerintahan, Departemen Dalam Negeri, Kementerian Pertanian dan badan-badan terkait dengan pangan ya,” ujar dia di Gedung DPRD DKI Jakarta. Ranperda tersebut, jelas Aziz, memiliki landasan filosofis untuk mencegah pemborosan atau kemubaziran pangan. Pengaturanya dalam ketentuan mengenai food loss dan food waste. “Paling tidak, Perda ini bisa mengurangi secara signifikan kemubaziran atau pemborosan tersebut,” tandas dia. Selain itu, penyusunan Ranperda dengan landasan sosiologis. Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Khususnya di tengah potensi lonjakan harga pada momentum tertentu. “Kalau kita memperhatikan pangan, sebenarnya memperhatikan kehidupan manusia,” kata dia. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok menyampaikan, RDPU merupakan tahapan penting memperkaya substansi Ranperda. Dengan demikian, penerapannya lebih komprehensif dan mudah di lapangan. Ia berharap, seluruh masukan dalam RDPU terakomodasi dalam Ranperda itu. “demi kemajuan atau kesejahteraan masyarakat Jakarta terkait dengan sistem pangan,” pungkas Aziz. (yla/df)

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta menampung berbagai saran dan masukan masyarakat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan, Selasa (10/2). Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan, RDPU sebagai ruang partisipasi publik. Yakni menerima pandangan dari akademisi, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta organisasi terkait lainnya. Termasuk perwakilan … Ranperda Sistem Pangan, Bapemperda Tampung Masukan Publik
Siswa SMPN 74 Jakarta Timur Pelajari Peran dan Fungsi DPRD

Siswa SMP Negeri 74 Jakarta Timur mengunjungi Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (10/2). Ketua Komisi D Yuke Yurike bersama Anggota Komisi B Dwi Rio Sambodo dan Wa Ode Herlina menyambut kedatangan para siswa. Yuke Yurike menyambut positif kunjungan tersebut sebagai bagian dari upaya edukasi politik dan pengenalan lembaga legislatif sejak dini kepada para pelajar. “Kita sih senang banget ya semakin … Siswa SMPN 74 Jakarta Timur Pelajari Peran dan Fungsi DPRD