@dmin

Pancasila Mewujudkan Keadilan Sosial
Pancasila Mewujudkan Keadilan Sosial

Pancasila sebagai pandangan kehidupan bernegara merupakan fondasi etik dan strategis yang harus menjadi rujukan utama bagi seluruh penyelenggara pemerintahan daerah. Termasuk Dewan Perwakil Rakyat Daerah (DPRD). Tidak berhenti sebagai dasar negara yang bersifat normatif-konstitusional, Pancasila menjelma sebagai sistem nilai hidup yang menjiwai setiap proses pengambilan keptusan politik, legislasi, penganggaran dan pengawasan. Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, Pancasila berfungsi sebagai Pancasila Mewujudkan Keadilan Sosial

Pancasila, Perempuan, dan Planet
Pancasila, Perempuan, dan Planet

Pembenahan pembangunan harus dilakukan dengan meletakkan Pancasila sebagai meja statis, sekaligus bintang penuntun untuk mengatasi ketertinggalan pembangunan. Feminisme Pancasila mengajukan strategi 3P dengan pengintegrasian perspektif pro Pancasila, pro planet (lingkungan), dann pro perempuan (people) demi kelanjutan SDGs untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sayangnya, Penilaian Pencapaian SDGS Indonesia (UNDP 2024) ditangguhkan. Sehingga peringkat Indonesia melorot dari urutan 70 ke 78 dari 146 negara. Kemandegan Pancasila, Perempuan, dan Planet

Kaji Penambahan Waktu Edukasi Kesehatan Reproduksi di Sekolah
Kaji Penambahan Waktu Edukasi Kesehatan Reproduksi di Sekolah

Komisi E DPRD DKI Jakarta mengkaji penambahan alokasi waktu khusus untuk edukasi kesehatan reproduksi di sekolah. Ketua Komisi E M. Subki mengatakan, bakal koordinasi dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkait usulan tersebut. Dengan begitu, pihak sekolah memiliki ruang dan waktu yang cukup menyampaikan edukasi secara terarah. “Baik melalui kegiatan intra maupun ekstra,” ujar Subki di DPRD DKI Jakarta, beberapa waktu Kaji Penambahan Waktu Edukasi Kesehatan Reproduksi di Sekolah

Pariwisata Berkualitas, Perkuat Sumber Daya Manusia
Pariwisata Berkualitas, Perkuat Sumber Daya Manusia

Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto mengatakan, penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci transformasi sektor pariwisata menuju industri yang berkualitas dan berkelanjutan. Menurut dia, Jakarta sebagai kota global harus memperkuat SDM melalui pelatihan, sertifikasi, dan pendidikan vokasi. Ia juga mendorong peningkatan kualitas destinasi wisata, standar keselamatan, serta konektivitas transportasi guna mendukung kenyamanan wisatawan. Sementara itu, penguatan Pariwisata Berkualitas, Perkuat Sumber Daya Manusia

Sektor Pariwisata Jadi Mesin Ekonomi
Sektor Pariwisata Jadi Mesin Ekonomi

Sektor pariwisata merupakan satu di antara mesin pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Pada Triwulan I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen dengan pariwisata sebagai salah satu penopang utama devisa negara. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata 2026 di Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, sepanjang 2025 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 15,39 juta kunjungan. Sementara perjalanan wisatawan Sektor Pariwisata Jadi Mesin Ekonomi

Energi Terbarukan untuk Nelayan Jakarta
Energi Terbarukan untuk Nelayan Jakarta

Sekretariat DPRD DKI Jakarta menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (26/5). Kegiatan tersebut membahas peningkatan produktivitas nelayan melalui pemanfaatan energi terbarukan. Forum tersebut juga menjadi ruang kajian untuk melihat kebutuhan nelayan di tengah perubahan kawasan pesisir Jakarta. Kepala Bagian Produk Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD DKI Jakarta Energi Terbarukan untuk Nelayan Jakarta

Ranperda Pelindungan Perempuan, Bapemperda Perkuat Sanksi
Ranperda Pelindungan Perempuan, Bapemperda Perkuat Sanksi

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan. Membahas pasal demi pasal. Kali ini, fokus utama penguatan sanksi bagi pelanggar. Sehingga penerapan aturan bisa berjalan efektif. Ketua Bapemperda Abdul Aziz mengatakan, Ranperda itu masih memerlukan pengaturan sanksi yang lebih definitif. “Selama ini yang kami temui di masyarakat sulitnya menegakkan Ranperda Pelindungan Perempuan, Bapemperda Perkuat Sanksi

SDM Satpol PP Butuh Penguatan
SDM Satpol PP Butuh Penguatan

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Mohamad Ongen Sangaji meminta pemerintah provinsi memperkuat sumber daya manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Penambahan personel perlu menjadi perhatian dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Pasalnya, beban kerja Satpol PP semakin berat. Seiring meningkatnya kebutuhan pengawasan, patroli, dan penegakan ketertiban umum Demikian ungkap Ongen usai rapat kerja bersama Satuan SDM Satpol PP Butuh Penguatan

Perkuat Pos Pengamanan di Titik Rawan Kriminalitas
Perkuat Pos Pengamanan di Titik Rawan Kriminalitas

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Mohamad Ongen Sangaji mendorong Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta memperkuat pos pengamanan di titik rawan kriminalitas. Hal itu diungkapkan dalam rapat kerja bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di Ruang Rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta, Senin (25/5). Ongen menilai, peningkatan kasus kriminalitas jalanan perlu mendapat respons cepat. Karena itu, Perkuat Pos Pengamanan di Titik Rawan Kriminalitas

Bamus Sepakati Perubahan Jadwal Paripurna Penyerahan LHP BPK
Bamus Sepakati Perubahan Jadwal Paripurna Penyerahan LHP BPK

Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta menyepakati perubahan pertama jadwal paripurna penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) RI Perwakilan DKI Jakarta Tahun 2025. Dalam rapat Bamus juga menyepakati perubahan jadwal rapat kerja komisi-komisi dalam rangka pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2026. Ketua Bamus Khoirudin mengatakan, penyesuaian agenda diperlukan agar pembahasan berjalan lebih efektif. “Hari Bamus Sepakati Perubahan Jadwal Paripurna Penyerahan LHP BPK