@dmin
Kerja Bakti Jaga Jakarta Bersih di Kelurahan Jagakarsa
Kerja Bakti Jaga Jakarta Bersih di Kelurahan Jagakarsa February 8, 2026 3:35 pm Pegawai Sekretariat DPRD DKI Jakarta mengikuti kegiatan kerja bakti di wilayah Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kerja bakti kali ini fokus pada pembersihan saluran air dan got guna mencegah terjadinya genangan dan banjir. Khususnya di musim hujan. Kepala Subbagian Protokol Pimpinan dan Fraksi Sekretariat DPRD DKI Jakarta Dudy Setiawan Ibani menyampaikan, keterlibatan pegawai merupakan bentuk dukungan dan kepatuhan terhadap Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaga Jakarta Bersih. “Kebetulan tim dari Subag Protokol Pimpinan Fraksi dan juga tim HUMAS maupun PAMDAL dan tenaga kebersihan ada yang bertugas di sini,” ujar Dudy di lokasi, Minggu (8/2). Kepala Sub Bagian ProtokolProtokol Pimpinan dan Fraksi Dudy Setiawan Ibani. (dok.DDJP) Ia mengingatkan seluruh peserta kerja bakti mengikuti arahan petugas teknis di lapangan. “Saya pesan ikuti instruksi dari tim teknis seperti Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Lingkungan Hidup bagaimana membersihkan got atau selokan,” kata Dudy. Sementara itu, Lurah Jagakarsa Yusriati menjelaskan, kerja bakti melibatkan warga di tingkat Rukun Tetangga (RT). “Untuk Kelurahan Jagakarsa ini, setiap RT dikerahkan untuk membersihkan tempat-tempat terutama saluran air,” tutur Yusriati. Kegiatan seperti itu, kata dia, sebenarnya sudah rutin dilakukan setiap pekan di tingkat RT. Namun pelaksanaan serentak dalam skala besar baru pertama kali berlangsung dalam periode kepemimpinannya. “Harapan saya, semua saluran air yang mampat bisa jalan normal kembali berkat kegiatan ini,” ucap Yusriati. Di kesempatan yang sama, Wakil Camat Kecamatan Jagakarsa Eny Priyatni menjelaskan, kerja bakti serentak di hampir seluruh wilayah Jakarta. “Hari ini ada kerja bakti serentak. Jadi hampir 100 persen, 65 kelurahan melakukan kegiatan yang sama,” tutur Eny. Ia menilai, kerja bakti menjadi langkah tepat dalam menghadapi cuaca ekstrem. Berharap kesadaran bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan terus meningkat demi mewujudkan Jakarta yang bersih dan bebas genangan. “Ini merupakan solusi yang paling tepat dilaksanakan oleh masyarakat, kerja bakti membersihkan saluran-saluran air di musim hujan,” pungkas Eny. (gie/df)

Pegawai Sekretariat DPRD DKI Jakarta mengikuti kegiatan kerja bakti di wilayah Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kerja bakti kali ini fokus pada pembersihan saluran air dan got guna mencegah terjadinya genangan dan banjir. Khususnya di musim hujan. Kepala Subbagian Protokol Pimpinan dan Fraksi Sekretariat DPRD DKI Jakarta Dudy Setiawan Ibani menyampaikan, keterlibatan pegawai merupakan bentuk dukungan dan kepatuhan terhadap Instruksi Sekretaris … Kerja Bakti Jaga Jakarta Bersih di Kelurahan Jagakarsa
Lurah Cipedak Apresiasi Kegiatan Jaga Jakarta Bersih Sekretariat DPRD DKI
Lurah Cipedak Apresiasi Kegiatan Jaga Jakarta Bersih Sekretariat DPRD DKI February 8, 2026 11:34 am Lurah Cipedak Hariadi Aulia mengapresiasi pelaksanaan Gerakan Jaga Jakarta Bersih yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta di wilayah Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/2). Kegiatan gotong royong tersebut dinilai mampu memperkuat kolaborasi aparatur pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Hariadi Aulia menyebut keterlibatan Sekretariat DPRD DKI Jakarta memberi dampak positif bagi wilayahnya. Kegiatan tersebut tidak hanya meningkatkan kebersihan lingkungan, tetapi juga mendorong semangat kebersamaan dan partisipasi warga. “Jika kegiatan itu dijalankan secara berkelanjutan, hasilnya akan lebih baik dan pelaksanaannya semakin terorganisir,” terang Hariadi di lokasi kegiatan. Ia menjelaskan, kehadiran aparatur pemerintah di tengah masyarakat mendorong warga untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan. Partisipasi aktif warga terlihat dari antusiasme RT, RW, dan masyarakat selama kegiatan berlangsung. “Antusiasme warga terlihat sangat tinggi dan lingkungan terasa lebih hidup,” terang Hariadi. Hariadi Aulia juga menyoroti karakter wilayah Kecamatan Jagakarsa yang memiliki banyak kawasan hijau. Kondisi tersebut membuat wilayah itu relatif tidak rawan banjir, namun memiliki potensi risiko lain yang perlu diantisipasi. “Perhatian utama di Jagakarsa tertuju pada potensi pohon tumbang akibat angin kencang,” terang Hariadi. Sementara itu, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Dyah Suryani menjelaskan jumlah personel yang terlibat dalam kegiatan Jaga Jakarta Bersih di Kelurahan Cipedak. Kegiatan tersebut melibatkan aparatur sipil negara (ASN), tenaga ahli, serta Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). “Sebanyak 17 ASN serta 53 tenaga ahli dan PJLP dilibatkan, sehingga total peserta mencapai 73 personel,” terang Dyah. Senada dengan Hariadi, Dyah Suryani menyampaikan, berharap kegiatan tersebut bermanfaat nyata bagi masyarakat. Sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif dalam menjaga kebersihan lingkungan. “Kegiatan itu diharapkan dapat terus berlanjut agar kebersihan lingkungan terjaga dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” pungkas Dyah. (all/df)

Lurah Cipedak Hariadi Aulia mengapresiasi pelaksanaan Gerakan Jaga Jakarta Bersih yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta di wilayah Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/2). Kegiatan gotong royong tersebut dinilai mampu memperkuat kolaborasi aparatur pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Hariadi Aulia menyebut keterlibatan Sekretariat DPRD DKI Jakarta memberi dampak positif bagi wilayahnya. Kegiatan tersebut tidak hanya … Lurah Cipedak Apresiasi Kegiatan Jaga Jakarta Bersih Sekretariat DPRD DKI
Lenteng Agung Berpartisipasi #JagaJakartaBersih
Lenteng Agung Berpartisipasi #JagaJakartaBersih February 8, 2026 9:18 am Beragam elemen masyarakat di Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, berpartisioaai dalam gerakan #JagaJakarta, Minggu (8/2/2026). Aksi bersih-bersih warga diikuti oleh sekitar 70 personel Sekretariat DRPD DKI Jakarta. Salah satu titik sasaran aksi ini adalah saluran air yang lokasinya berdekatan dengan tempat penampungan sampah warga. Mereka bermodalkan cangkul, garu, dan sekop, melebarkan saluran air. “Kami ikut membersihkan salurah got, agar alirannya lebih lancar. Tapi saya lihat juga lingkingan ini memang udah tertata dengan baik,” ujar Kepala Subbagian Persidangan dan Risalah Mukholik Maswi. Mukholik menambahkan, aksi itu adalah bentuk kontribusi personel ASN dan non-ASN Sekretariat DPRD DKI Jakarta dalam menjaga Jakarta yang bersih. Aksi itu mejadi inspirasi bagi seluruh elemen masyarakat. Lurah Lenteng Agung Abdul Haris mengungkapkan hal senada. “Kegiatan ini menggugah kesadaran bersama bahwa kerja baki dan gotong royong itu selalu ada. PPSU itu hanya diper atukan, namun kesadaran masyarakat adalah tulang punggungnya,” kata Abdul Haris. “Terima kasih kepada personel Sekretariat DPRD DKI Jakarta yang ikut peduli #JagaJakarta. Semoga masyarakat jadi termotivasi,” kata dia. Apel bersama di SDN 011 Lenteng Agung mengawali kegiatan tersebut. Kaum ibu, lengkap dengan seragam PKK juga berpartisipasi. Mereka menyajikan minuman hangat dan cemilan untuk para penggiat kebersihan. (yen/df)

Beragam elemen masyarakat di Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, berpartisioaai dalam gerakan #JagaJakarta, Minggu (8/2/2026). Aksi bersih-bersih warga diikuti oleh sekitar 70 personel Sekretariat DRPD DKI Jakarta. Salah satu titik sasaran aksi ini adalah saluran air yang lokasinya berdekatan dengan tempat penampungan sampah warga. Mereka bermodalkan cangkul, garu, dan sekop, melebarkan saluran air. “Kami ikut membersihkan salurah got, agar alirannya … Lenteng Agung Berpartisipasi #JagaJakartaBersih
Pastikan Penyediaan Pangan melalui Payung Hukum
Pastikan Penyediaan Pangan melalui Payung Hukum February 6, 2026 6:01 pm DPRD DKI Jakarta mendukung upaya penyediaan pangan yang berkelanjutan melalui pembentukan payung hukum. Dukungan tersebut dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan. Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, Ranperda itu penting. Mengingat jumlah penduduk Jakarta cukup besar. Begitu pula keterbatasan lahan pertanian di wilayah ibukota. Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. (dok.DDJP) “Penduduk kita yang cukup padat 10,6 juta dan butuh bahan pangan,” ujar Khoirudin, beberapa waktu lalu. Karena itu, lanjut dia, payung hukum bisa mengatur ketersediaan pangan dari berbagai sumber. “Jakarta sudah tidak ada lagi sawah ladang untuk bisa menanam bahan pangan,” ucap Khoirudin. Pembahasan Ranperda tersebut mulai setelah pidato gubernur dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Uus Kuswanto dalam rapat paripurna pada Senin, 2 Februari 2026. Pekan depan, seluruh fraksi akan membacakan pandangan umum terkait Ranperda tersebut. Nantinya, harap Khoirudin, Ranperda itu dapat memberikan kepastian hukum terhadap penyediaan pangan bagi masyarakat Jakarta. “Penyediaan pangan yang cukup, yang sehat dan enak,” pungkas Khoirudin. (gie/df)

DPRD DKI Jakarta mendukung upaya penyediaan pangan yang berkelanjutan melalui pembentukan payung hukum. Dukungan tersebut dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan. Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, Ranperda itu penting. Mengingat jumlah penduduk Jakarta cukup besar. Begitu pula keterbatasan lahan pertanian di wilayah ibukota. “Penduduk kita yang cukup padat 10,6 juta dan butuh bahan pangan,” ujar … Pastikan Penyediaan Pangan melalui Payung Hukum
Pengembangan Infrastruktur Transportasi, Yuke: Tak Bisa Parsial
Pengembangan Infrastruktur Transportasi, Yuke: Tak Bisa Parsial February 6, 2026 5:02 pm Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menegaskan komitmen mendukung pengembangan infrastruktur transportasi massal yang terintegrasi lintas wilayah. Khususnya melalui rencana pembangunan MRT Lintas Timur–Barat Fase 2 rute Kembangan–Balaraja. Yuke menyampaikan hal itu usai menghadiri penandatanganan nota kesepahaman (MoU) studi potensi kontribusi proyek tersebut di Balai Agung, beberapa waktu lalu. Pembangunan infrastruktur berskala besar, terutama yang melibatkan wilayah aglomerasi Jakarta dan sekitarnya, harus berlandaskan kerja sama yang kuat dan setara antara seluruh pihak terkait. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike. (dok.DDJP) Menurut Yuke, kolaborasi antara Pemprov DKI dan Pemprov Banten menjadi aspek krusial. Sehingga proyek MRT mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat lintas daerah. “Benar-benar kerja sama apapun itu harus mengumpulkan dua belah pihak, dan khususnya untuk warga Banten dan Jakarta,” kata Yuke. Politisi PDI Perjuangan itu menilai, pengembangan MRT Lintas Timur–Barat Fase 2 bukan hanya sekadar proyek transportasi. Melainkan bagian dari upaya jangka panjang membangun kota yang tertata, nyaman, dan berkelanjutan. Ia menekankan, pembangunan infrastruktur saat ini tidak bisa lagi dilakukan secara parsial atau terbatas pada satu wilayah administratif saja. “Segala sesuatunya kan juga nggak bisa kita hanya berpikir untuk DKI sendiri. Aglomerasi ini juga harus saling berkomunikasi dan saling terintegrasi,” kata dia. Menurut Yuke, integrasi wilayah tersebut mencakup berbagai aspek. Mulai dari sistem transportasi publik hingga jaringan jalan penghubung antarwilayah. Ia mencontohkan, konektivitas antara Jakarta Barat dan wilayah Tangerang sebagai salah satu bentuk integrasi infrastruktur yang perlu persiapan matang. Komisi D menyatakan siap memberikan dukungan penuh terhadap berbagai kebijakan dan program yang berkaitan dengan integrasi infrastruktur lintas wilayah. Terutama berperan aktif sesuai dengan tugas dan fungsinya. Termasuk aspek pengawasan, perencanaan, serta sinkronisasi kebijakan dengan wilayah sekitar. Melalui penandatanganan nota kesepahaman studi potensi kontribusi MRT Lintas Timur–Barat Fase 2 itu, harap Yuke, sinergi antara Jakarta dan Banten semakin kuat. Dengan demikian, pembangunan transportasi massal mampu mengurai kemacetan. Mendorong pemerataan pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan Aglomerasi Jabodetabek. “Ada juga mungkin jalan tembus yang di Jakarta Barat tembus ke Tangerang. Ini kita siap-siap di support,” tukas Yuke. (yla/df)

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menegaskan komitmen mendukung pengembangan infrastruktur transportasi massal yang terintegrasi lintas wilayah. Khususnya melalui rencana pembangunan MRT Lintas Timur–Barat Fase 2 rute Kembangan–Balaraja. Yuke menyampaikan hal itu usai menghadiri penandatanganan nota kesepahaman (MoU) studi potensi kontribusi proyek tersebut di Balai Agung, beberapa waktu lalu. Pembangunan infrastruktur berskala besar, terutama yang melibatkan wilayah aglomerasi … Pengembangan Infrastruktur Transportasi, Yuke: Tak Bisa Parsial
Siswa Sekolah Butuh Pendidikan Mitigasi Bencana
Siswa Sekolah Butuh Pendidikan Mitigasi Bencana February 6, 2026 3:04 pm Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Desie Christhyana Sari menyoroti penguatan pendidikan mitigasi bencana bagi siswa sekolah. Secara menyeluruh, lewat pembelajaran di sekolah. Dorongan tersebut muncul seiring karakter Jakarta sebagai kota padat penduduk dengan risiko bencana beragam. Mulai dari banjir, kebakaran permukiman, hingga potensi gempa bumi. Di sisi lain, siswa sekolah juga menghadapi tantangan ruang digital yang semakin kompleks dalam keseharian. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Desie Christhyana Sari. (dok.DDJP) Dalam pandangan Desie, siswa perlu pembekalan pemahaman keselamatan publik. Kesiapsiagaan bencana sejak dini mampu merespons situasi darurat secara tepat. Baik di lingkungan sekolah maupun permukiman. “Saya mendukung pendidikan keselamatan publik, mitigasi bencana perkotaan, dan literasi digital diberikan secara serius kepada siswa Jakarta,” ujar Desie, beberapa waktu lalu. Menurut dia, kebutuhan tersebut bersifat nyata karena pelajar Jakarta hidup di wilayah dengan tingkat risiko tinggi. Sekaligus aktif dalam penggunaan teknologi digital. “Ini kebutuhan riil bagi anak-anak Jakarta yang sehari-hari menghadapi potensi bencana dan tantangan di ruang digital,” jelas Desie. Desie menjelaskan, pembelajaran mitigasi bencana perlu bersifat aplikatif dan dekat dengan kehidupan siswa. Seperti pengenalan jalur evakuasi, respons saat banjir atau kebakaran, keselamatan berlalu lintas, penggunaan transportasi umum, hingga etika berinteraksi di ruang digital. Sebagai anggota Komisi E, Desie menyatakan akan mendorong penguatan kebijakan pendidikan agar materi tersebut tidak hanya bersifat insidental. Namun terintegrasi dalam ekosistem pembelajaran di Jakarta. “Kami akan mendorong Dinas Pendidikan DKI Jakarta agar pembelajaran siswa lebih kontekstual dengan kehidupan perkotaan dan risiko yang dihadapi,” pungkas Desie. (all/df)

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Desie Christhyana Sari menyoroti penguatan pendidikan mitigasi bencana bagi siswa sekolah. Secara menyeluruh, lewat pembelajaran di sekolah. Dorongan tersebut muncul seiring karakter Jakarta sebagai kota padat penduduk dengan risiko bencana beragam. Mulai dari banjir, kebakaran permukiman, hingga potensi gempa bumi. Di sisi lain, siswa sekolah juga menghadapi tantangan ruang digital yang semakin kompleks dalam … Siswa Sekolah Butuh Pendidikan Mitigasi Bencana
Kali Grogol Selatan makin Dangkal, Wibi: Ini Tak Bisa Dibiarkan
Kali Grogol Selatan makin Dangkal, Wibi: Ini Tak Bisa Dibiarkan February 6, 2026 11:00 am Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menyoroti pendangkalan Kali Grogol Selatan. Terdapat dugaan, pendangkalan menyebabkan banjir berulang yang dialami warga RW 04, Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Wibi mengungkapkan hal itu setelah mengetahui keluhan langsung dari masyarakat saat melaksanakan reses. Warga menyampaikan, banjir kerap terjadi saat hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi. Pendangkalan aliran kali itu membuat kapasitas tampungan air menurun. Sehingga air mudah meluap ke permukiman warga. Karena itu, Wibi mendesak Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI mengeruk kali itu secara rutin. Dengan begitu, penanganan banjir di kawasan tersebut bisa optimal. “Persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,” ujar Wibi, Rabu (4/2) Selain itu, Wibi juga menyoroti kondisi drainase lingkungan yang tidak lagi berfungsi maksimal. Sejumlah saluran air mengalami penyempitan, tertutup sedimentasi, hingga kerusakan fisik. Ia menilai, penanganan banjir harus secara menyeluruh. Yakni fokus pada aliran sungai dan sistem drainase lingkungan permukiman. “Jangan sampai air menggenang karena persoalan teknis yang seharusnya bisa diantisipasi dengan cepat,” tanas Wibi. Upaya normalisasi aliran air dan perbaikan drainase, harap politisi Partai NasDem itu, dapat meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Sekaligus meminimalisasi risiko banjir di masa mendatang. (red)

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menyoroti pendangkalan Kali Grogol Selatan. Terdapat dugaan, pendangkalan menyebabkan banjir berulang yang dialami warga RW 04, Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Wibi mengungkapkan hal itu setelah mengetahui keluhan langsung dari masyarakat saat melaksanakan reses. Warga menyampaikan, banjir kerap terjadi saat hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi. Pendangkalan aliran kali itu membuat … Kali Grogol Selatan makin Dangkal, Wibi: Ini Tak Bisa Dibiarkan
Siswa Tak Dapat KJP, Anggi Ungkap KTP Warga Dipinjam untuk Beli Mobil
Siswa Tak Dapat KJP, Anggi Ungkap KTP Warga Dipinjam untuk Beli Mobil February 6, 2026 10:01 am Persoalan Kartu Jakarta Pendidikan (KJP) masih menjadi keluhan utama warga. Demikian ungkap Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggi Arando Siregar dalam Kegiatan Reses ke-2 Masa Persidangan II Tahun Anggaran 2026 di Komplek UKA, Jakarta Utara, Rabu (4/2). Ia mengungkapkan terdapat anak-anak yang tidak pernah menerima KJP. Bahkan ada yang sudah sempat terdaftar. Namun terkena pencabutan oleh Dinas Pendidikan. “Banyak warga mempertanyakan apa saja syarat untuk mendapatkan KJP dan kenapa bantuan tersebut tidak kunjung diterima,” ujar Anggi. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggi Arando Siregar. (dok.DDJP) Menurut Anggi, salah satu syarat utama penerima KJP adalah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kini telah berubah nama menjadi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Persoalan data tersebut, kata Anggi, tidak sepenuhnya berada di tangan aparat wilayah. Secara teknis pengelolaan data DTSEN merupakan kewenangan pemerintah pusat. “Sering kali masyarakat menyalahkan kelurahan, RT, atau RW,” jelas dia. Dalam kesempatan itu, Anggi juga membeberkan temuan kasus yang terjadi di wilayah Kalibaru, Jakarta Utara. Warga yang semesinya berhak menerima KJP, namun gagal diproses. Ternyata, terdapat pihak lain yang meminjam KTP milik warga tersebut untuk membeli mobil. Padahal, lanjut Anggi, warga tersebut tinggal di rumah kos bersama lima keluarga lainnya. Profesinya sebagai ojek online. “Sementara istrinya bekerja sebagai buruh setrika. Secara ekonomi, mereka sangat layak menerima KJP,” beber dia. Menindaklanjuti laporan tersebut, Anggi bersama tim dari Suku Dinas Pendidikan Jakarta Utara langsung turun ke lapangan untuk memverifikasi faktual. “Orang yang meminjam KTP tersebut ternyata berdomisili di Jakarta Selatan,” ungkap dia. “Langkah hukum sudah ditempuh agar data kepemilikan KTP dibersihkan. Harapannya, data warga Kalibaru ini bisa kembali normal dan anaknya berhak mendapatkan KJP,” tambah Anggi. (red)

Persoalan Kartu Jakarta Pendidikan (KJP) masih menjadi keluhan utama warga. Demikian ungkap Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggi Arando Siregar dalam Kegiatan Reses ke-2 Masa Persidangan II Tahun Anggaran 2026 di Komplek UKA, Jakarta Utara, Rabu (4/2). Ia mengungkapkan terdapat anak-anak yang tidak pernah menerima KJP. Bahkan ada yang sudah sempat terdaftar. Namun terkena pencabutan oleh Dinas Pendidikan. “Banyak … Siswa Tak Dapat KJP, Anggi Ungkap KTP Warga Dipinjam untuk Beli Mobil
Ketimpangan Sosial dan Kemiskinan Ekstrem Disorot Legislator
Ketimpangan Sosial dan Kemiskinan Ekstrem Disorot Legislator February 5, 2026 6:27 pm Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menegaskan, pengurangan ketimpangan sosial dan kemiskinan masih menjadi tantangan utama dalam perencanaan pembangunan DKI Jakarta mendatang. Yuke mengungkapkan hal itu usai menghadiri Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI Jakarta Tahun 2027. Menurut Yuke, konsultasi itu menjadi momentum penting untuk menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Termasuk menyesuaikan seluruh program daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hingga 2044. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike. (dok.DDJP) “Memang yang menjadi tantangan kita, nanti di 2027, adalah bagaimana mengurangi ketimpangan sosial dan kemiskinan di Jakarta,” ujar Yuke. “Yang jelas, perencanaan harus selaras dengan RPJMN nasional serta RPJMD hingga 2045,” tambah Yuke. Pemprov DKI Jakarta, sambung Yuke, perlu menyesuaikan sejumlah program dengan pemerintah pusat. Misalnya, pembangunan infrastruktur kota, pendidikan, dan kesehatan. Meski demikian, Yuke mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta atas perbaikan kondisi pembangunan daerah. “Secara umum, pembangunan DKI ini cenderung membaik, Namun khusus pada ketimpangan dan kesenjangan antargenerasi, itu masih cukup timpang,” kata politisi PDI Perjuangan itu. Yuke berharap, program-program Pemprov DKI Jakarta pada 2027 sesuai berjalan sesuai target yang lebih konkret. Menurunkan ketimpangan sosial dan kemiskinan ekstrem. Selain itu, Yuke mengimbau Pemprov DKI Jakarta fokus terhadap pembangunan dan infrastruktur kota. Namun, penentuan prioritas harus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. “Tantangan kita tentu kondisi keuangan yang mungkin belum sepenuhnya stabil, sehingga kita harus benar-benar mencermati mana yang menjadi prioritas,” jelas dia. Selain infrastruktur, tambah Yuke, sektor-sektor mendasar seperti kesehatan, pendidikan, dan layanan dasar lainnya juga tidak kalah penting untuk diperhatikan. “Itu semua harus disesuaikan dengan kondisi fiskal yang ada,” ungkap Yuke. Komisi D berkomitmen mendukung program-program pembangunan kota Jakarta. Sehingga target yang ditetapkan dapat terpenuhi secara optimal. “Kita akan memaksimalkan apa yang bisa kita dukung. Mudah-mudahan kondisi fiskal kita juga baik, sehingga program yang direncanakan untuk DKI Jakarta 2027 benar-benar bisa sesuai target,” tutup dia. Diskusi publik tersebut, harap Yuke, dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Sehingga menghasilkan arah kebijakan yang sejalan dengan pemerintah pusat. “Mudah-mudahan diskusi publik ini melibatkan seluruh unsur, sehingga kita bisa menemukan jalan yang paling pas dan menyelaraskannya dengan arahan pemerintah pusat untuk DKI Jakarta,” pungkas Yuke. (apn/df)

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menegaskan, pengurangan ketimpangan sosial dan kemiskinan masih menjadi tantangan utama dalam perencanaan pembangunan DKI Jakarta mendatang. Yuke mengungkapkan hal itu usai menghadiri Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI Jakarta Tahun 2027. Menurut Yuke, konsultasi itu menjadi momentum penting untuk menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Termasuk … Ketimpangan Sosial dan Kemiskinan Ekstrem Disorot Legislator
Rany Sebut IIMS 2026 sebagai Penggerak Perekonomian dan Industri Otomotif Nasional
Rany Sebut IIMS 2026 sebagai Penggerak Perekonomian dan Industri Otomotif Nasional February 5, 2026 5:06 pm Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani mengapresiasi penyelenggaraan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 yang berkontribusi positif terhadap pertumbuhan perekonomian. Khususnya sektor industri otomotif. Rany mengungkapkan hal itu usai menghadiri Opening Ceremony IIMS 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (5/2). Rany menilai, IIMS 2026 menunjukkan perkembangan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Baik dari sisi skala pameran maupun jumlah keterlibatan pelaku industri. Menurut dia, hal itu mencerminkan kuatnya sektor otomotif sebagai salah satu motor penggerak ekonomi. “Luar biasa, tadi sudah dilaporkan memang IIMS kali ini memang lebih besar ya lebih besar, lebih banyak lagi kendaraan-kendaraan, merk-merk kendaraan yang bergabung,” kata dia. Ia menyebutkan, sebanyak 62 merek kendaraan roda empat dan roda dua mengikuti IIMS 2026. Terdapat pula sekitar 190 tenant pendukung. Tingginya partisipasi tersebut mampu mendorong aktivitas ekonomi. Mulai dari industri manufaktur, perdagangan, hingga sektor jasa. Rany juga menyoroti beragam kegiatan pendamping yang hadir selama pameran berlangsung. Rangkaian acara tersebut menarik minat pengunjung dan berdampak pada perputaran ekonomi. Termasuk sektor pariwisata dan UMKM. “Banyak sekali juga ada giat-giat pendampingnya ada hiburan, ada sarana olahraga dan lain-lain,” kata Rany. Pada kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Republik Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita dalam sambutannya menegaskan, sektor otomotif merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian nasional. Besarnya investasi di sektor otomotif, kata dia, memiliki dampak berantai (multiplier effect) yang kuat terhadap sektor lainnya. “Bisa meningkatkan perekonomian karena saya tidak akan terlalu bosan-bosan menyampaikan bahwa sektor otomotif, sektor yang terbesar, memiliki power linkage dan juga network linkage-nya,” kata dia. Agus Gumiwang optimistis prospek ekonomi Indonesia ke depan semakin memperkuat daya beli masyarakat. Mendorong pertumbuhan industri, termasuk otomotif. “Kita dalam waktu dekat ini akan menjadi harapan kita akan menjadi negara dengan ekonomi kuat dan ekonomi besar kelima atau ke tujuh di dunia,” kata dia. (yla/df)

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani mengapresiasi penyelenggaraan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 yang berkontribusi positif terhadap pertumbuhan perekonomian. Khususnya sektor industri otomotif. Rany mengungkapkan hal itu usai menghadiri Opening Ceremony IIMS 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (5/2). Rany menilai, IIMS 2026 menunjukkan perkembangan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Baik dari sisi skala pameran maupun jumlah keterlibatan pelaku … Rany Sebut IIMS 2026 sebagai Penggerak Perekonomian dan Industri Otomotif Nasional