@dmin
Cegah Potensi Konflik, Komisi A Dukung Larangan SOTR
Cegah Potensi Konflik, Komisi A Dukung Larangan SOTR March 5, 2026 7:04 pm Komisi A DPRD DKI Jakarta mendukung langkah pemerintah provinsi melarang kegiatan sahur on the road (SOTR) selama Ramadan. Kebijakan itu sebagai upaya mencegah potensi gangguan ketertiban dan konflik di ruang publik. Anggota Komisi A Lazarus Simon Ishak mengatakan, kegiatan sahur on the road sebenarnya memiliki niat positif, seperti berbagi makanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Lazarus mengungkapkan hal itu usai rapat pembahasan Pra Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Pra-RKPD) 2027 di Ruang Rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/3). “Kalau kita kaji, larangan itu cukup beralasan karena untuk mencegah kemungkinan gesekan atau benturan di jalan,” terang Lazarus. Dalam praktiknya, lanjut dia, kegiatan sahur on the road kerap melibatkan kelompok anak muda yang melakukan konvoi di jalan. Kondisi tersebut berpotensi memicu konflik antarkelompok. “Yang dikhawatirkan adalah ketika berada di jalan, karakter anak-anak muda mudah terpancing sehingga keluar dari esensi kegiatan tersebut,” kata Lazarus. Ia menambahkan, sejumlah kejadian di lapangan menunjukkan kegiatan tersebut kerap menimbulkan gesekan antarkelompok. Sehingga pemerintah mengambil langkah pencegahan melalui kebijakan pelarangan. “Karena kejadian seperti itu sering terjadi, kebijakan tersebut diambil untuk mencegah potensi konflik di lapangan,” imbuh Lazarus. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Sutikno mengungkapkan hal senada. Perlu memperkuat pengawasan kegiatan masyarakat selama Ramadan demi menjaga ketertiban umum. “Kekhawatirannya adalah faktor keamanan karena kegiatan seperti itu kadang melibatkan anak-anak muda dan bisa menimbulkan gesekan,” jelas dia. Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta Satriadi menegaskan, telah mengimbau masyarakat untuk tidak melaksanakan sahur on the road selama Ramadan. Satpol PP akan menertibkan bila masih terdapat kegiatan tersebut. “Kalau ada yang melakukan, kita akan larang,” tukas Satriadi. Pihaknya bersama unsur TNI dan Polri menyiapkan patroli rutin selama Ramadan. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Jakarta. (all/df)

Komisi A DPRD DKI Jakarta mendukung langkah pemerintah provinsi melarang kegiatan sahur on the road (SOTR) selama Ramadan. Kebijakan itu sebagai upaya mencegah potensi gangguan ketertiban dan konflik di ruang publik. Anggota Komisi A Lazarus Simon Ishak mengatakan, kegiatan sahur on the road sebenarnya memiliki niat positif, seperti berbagi makanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Lazarus mengungkapkan hal itu usai rapat … Cegah Potensi Konflik, Komisi A Dukung Larangan SOTR
Permukiman Padat Butuh Penambahan Hidran Mandiri
Permukiman Padat Butuh Penambahan Hidran Mandiri March 5, 2026 6:09 pm Komisi A DPRD DKI Jakarta menyoroti penguatan layanan penanggulangan kebakaran dalam rapat pembahasan Pra Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Pra-RKPD) 2027 bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis (5/3). Satu perhatian Komisi A di antaranya, kebutuhan penambahan hidran mandiri di kawasan permukiman padat. Khususnya yang sulit terjangkau kendaraan pemadam kebakaran. Anggota Komisi A Sutikno mengatakan, keberadaan hidran mandiri penting untuk mendukung penanganan kebakaran di lingkungan padat penduduk. “Di Jakarta banyak permukiman padat dengan akses jalan sempit. Sehingga kendaraan pemadam kebakaran tidak bisa masuk,” jelas Sutikno. Ia menilai, jumlah hidran mandiri yang tersedia saat itu masih terbatas dibandingkan kebutuhan masyarakat. “Kami mengusulkan agar hidran mandiri tidak hanya satu titik setiap tahun, tetapi bisa ditambah menjadi empat sampai lima titik sesuai kebutuhan masyarakat,” pesan Sutikno. Sementara itu, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Bayu Meghantara menyampaikan, terus meningkatkan ketangguhan daerah dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Indeks ketangguhan kebakaran di Jakarta, ungkap dia, menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. “Indeks ketangguhan kebakaran pada 2025 mencapai 63, meningkat menjadi 64 pada 2026 dan kami targetkan naik menjadi 65 pada 2027,” terang Bayu. Ia menambahkan, peningkatan pelayanan juga terlihat dari capaian standar pelayanan minimal. Khususnya waktu respons penanganan kebakaran. “Capaian respons time pada 2025 mencapai 99,9 persen dan ditargetkan pada 2026 bisa mencapai 100 persen dengan waktu respons di bawah 15 menit,” papar Bayu. Bayu menegaskan, terus memperkuat pelayanan dalam peningkatan kapasitas personel serta Program Pencegahan Kebakaran. “Kami terus meningkatkan kapasitas dan keterampilan personel agar pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kepada warga dapat berjalan optimal,” pungkas Bayu. (all/df)

Komisi A DPRD DKI Jakarta menyoroti penguatan layanan penanggulangan kebakaran dalam rapat pembahasan Pra Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Pra-RKPD) 2027 bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis (5/3). Satu perhatian Komisi A di antaranya, kebutuhan penambahan hidran mandiri di kawasan permukiman padat. Khususnya yang sulit terjangkau kendaraan pemadam kebakaran. Anggota Komisi A Sutikno mengatakan, keberadaan hidran mandiri penting untuk mendukung … Permukiman Padat Butuh Penambahan Hidran Mandiri
BUMD Didorong Jadi Sumber Utama PAD 2027
BUMD Didorong Jadi Sumber Utama PAD 2027 March 5, 2026 4:38 pm Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi sumber utama peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pembahasan Pra-Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Pra-RKPD) Tahun 2027 bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta. Khoirudin menilai BUMD memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan bagi keuangan daerah. Mengingat aktivitas ekonomi nasional banyak berpusat di Jakarta. “Harapan kita BUMD menjadi tambang emas bagi PAD Jakarta,” ujar Khoirudin, Kamis (5/3). Ia menambahkan, BUMD seharusnya mampu memanfaatkan perputaran ekonomi yang besar di ibukota untuk meningkatkan kontribusi bagi kas daerah. “Sebagian besar aktivitas ekonomi ada di Jakarta, begitu juga peredaran uangnya,” kata dia. Dalam kesempatan itu, DPRD juga memastikan penyusunan program oleh eksekutif tetap sejalan dengan prioritas pembangunan oleh Gubernur Pramono Anung Wibowo. “Kita memastikan program eksekutif tidak keluar dari prioritas yang sudah ditetapkan gubernur,” tandas Khoirudin. Selain mendorong optimalisasi kinerja BUMD, DPRD juga menekankan pentingnya pengelolaan belanja daerah secara lebih efisien dengan memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat. “Kita fokus pada belanja kebutuhan dasar dan mandatory spending. Terutama layanan masyarakat,” ungkap dia. Menurut Khoirudin, belanja yang tidak bersifat mendesak sebaiknya ditunda agar anggaran dapat difokuskan pada program prioritas. “Kalau bukan kebutuhan primer dan masih bisa ditunda, sebaiknya ditunda,” tegas dia. Ia menambahkan, prioritas belanja daerah juga diarahkan untuk menjaga keberlanjutan program pendidikan bagi masyarakat seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Khoirudin mengapresiasi kinerja sejumlah BUMD yang mulai menunjukkan perbaikan meski sebelumnya mengalami kerugian. “Beberapa BUMD yang sebelumnya rugi kini mulai mencatat keuntungan. Mudah-mudahan ke depan kinerjanya semakin meningkat,” pungkas dia. (gie/df)

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi sumber utama peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pembahasan Pra-Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Pra-RKPD) Tahun 2027 bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta. Khoirudin menilai BUMD memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan bagi keuangan daerah. Mengingat aktivitas ekonomi nasional banyak berpusat di Jakarta. “Harapan kita BUMD menjadi tambang … BUMD Didorong Jadi Sumber Utama PAD 2027
Pelebaran Jalan hingga Pembangunan TPS
Pelebaran Jalan hingga Pembangunan TPS March 5, 2026 4:11 pm Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menyoroti sejumlah usulan realisasi pembangunan yang mendesak. Di antaranya pelebaran Jalan Fatmawati serta penyediaan lahan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di wilayah Cilandak, Jakarta Selatan. Khoirudin mengungkapkan hal itu saat meninjau rapat kerja Komisi D bersama pihak eksekutif dalam pembahasan Pra-Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Pra-RKPD) DKI Jakarta 2027 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/3). Khoirudin mengatakan, usulan pelebaran Jalan Fatmawati sebelumnya telah disampaikan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat provinsi. Ia berharap rencana tersebut dapat kembali dipantau agar segera direalisasikan. “Pelebaran Jalan Fatmawati yang bottleneck perlu dipantau karena sudah ada anggarannya,” ujar Khoirudin. Menurut dia, pelebaran ruas jalan tersebut penting untuk mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan Jakarta Selatan. Khususnya di koridor Fatmawati yang menjadi jalur mobilitas utama masyarakat. Selain itu, Khoirudin juga menyoroti kebutuhan fasilitas pengelolaan sampah di Kecamatan Cilandak. Hingga kini, belum memiliki lahan untuk TPS. “Cilandak tidak punya tanah untuk tempat pembuangan sampah sementara,” kata dia. Padahal, TPS merupakan fasilitas penting sebagai titik pengumpulan sampah sebelum diangkut ke tempat pengolahan atau pembuangan akhir. Khoirudin berharap, forum pembahasan Pra-RKPD dapat menjadi wadah strategis untuk menampung berbagai aspirasi masyarakat agar masuk dalam rencana pembangunan daerah. “Melalui Pra-RKPD, usulan masyarakat bisa kita masukkan selama tetap sesuai prioritas pembangunan Jakarta,” tukas dia. (yla/df)

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menyoroti sejumlah usulan realisasi pembangunan yang mendesak. Di antaranya pelebaran Jalan Fatmawati serta penyediaan lahan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di wilayah Cilandak, Jakarta Selatan. Khoirudin mengungkapkan hal itu saat meninjau rapat kerja Komisi D bersama pihak eksekutif dalam pembahasan Pra-Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Pra-RKPD) DKI Jakarta 2027 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/3). … Pelebaran Jalan hingga Pembangunan TPS
Inventarisasi Titik Galian Utilitas hingga Perpipaan
Inventarisasi Titik Galian Utilitas hingga Perpipaan March 5, 2026 3:52 pm Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menyoroti banyaknya titik galian proyek seperti utilitas, saluran air limbah, hingga perpipaan air minum di Jakarta. Pasalnya, tidak segera mengembalikan seperti kondisi semula, usai pekerjaan bawah tanah. Kondisi tersebut dinilai memicu kemacetan, membahayakan pengguna jalan, serta menunjukkan lemahnya koordinasi antarinstansi dan kontraktor pelaksana. “Yang jadi masalah bukan sekadar proyeknya, tetapi koordinasinya. Tidak boleh ada pekerjaan bawah tanah yang selesai, tetapi permukaan jalannya dibiarkan terbuka berbulan-bulan,” ujar Wibi, Senin (2/3). “Bagi warga, yang mereka lihat adalah jalan berlubang dan macet,” tambah dia. Menurut Wibi, proyek saluran air limbah, pipanisasi, maupun pekerjaan utilitas lainnya dinilai penting untuk kepentingan jangka panjang. Namun, pelaksanaannya tak boleh mengabaikan kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Kondisi tersebut, Wibi menilai, adanya pemisahan tanggung jawab antara kontraktor pengeboran dan kontraktor yang bertugas menutup kembali permukaan jalan. Tentu situasi itu, berpotensi menimbulkan kekosongan pengawasan. “Tidak boleh ada alasan beda kontraktor lalu tanggung jawabnya terputus. Yang menggali harus memastikan penutupan dilakukan dengan tuntas. Jakarta bukan kota uji coba yang terus dibobok tanpa pemulihan,” tegas dia. Ia meminta, Pemprov DKI segera menginventarisasi seluruh titik galian yang pekerjaan bawah tanahnya telah selesai, tapi belum ditutup permanen. Selain itu, ia mendorong adanya batas waktu maksimal untuk pemulihan permukaan jalan. Menerapkan sanksi tegas bagi pelaksana yang lalai. “Proyek strategis nasional sekalipun tidak boleh menjadi sumber kemacetan permanen. Kalau pembiaran terjadi sampai berbulan-bulan, itu bukan lagi kendala teknis, melainkan kelalaian dalam tata kelola,” kata dia. Dengan demikian, tambah Wibi, DPRD DKI akan memanggil dinas terkait guna memastikan adanya sistem pengendalian yang terpadu dan transparan agar persoalan serupa tidak terus berulang. “Jakarta harus menjadi kota yang tertata, bukan kota galian. Masyarakat berhak mendapatkan jalan yang aman, rapi, dan berfungsi dengan baik,” pungkas dia. (apn/df)

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menyoroti banyaknya titik galian proyek seperti utilitas, saluran air limbah, hingga perpipaan air minum di Jakarta. Pasalnya, tidak segera mengembalikan seperti kondisi semula, usai pekerjaan bawah tanah. Kondisi tersebut dinilai memicu kemacetan, membahayakan pengguna jalan, serta menunjukkan lemahnya koordinasi antarinstansi dan kontraktor pelaksana. “Yang jadi masalah bukan sekadar proyeknya, tetapi koordinasinya. Tidak boleh … Inventarisasi Titik Galian Utilitas hingga Perpipaan
100 Persen, ASN Sekretariat DPRD Tunaikan Zakat
100 Persen, ASN Sekretariat DPRD Tunaikan Zakat March 5, 2026 3:02 pm Sekretaris DPRD DKI Jakarta Augustinus menghadiri kegiatan Penunaian Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pejabat serta pimpinan BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 1447 Hijriah. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) BAZIS Provinsi DKI Jakarta selaku penyelenggara. Kegiatan berlangsung di Balai Agung, Balaikota DKI Jakarta. Augustinus mengatakan, kehadirannya untuk memenuhi undangan. Sekaligus mendengarkan laporan kegiatan pengelolaan zakat BAZNAS BAZIS DKI Jakarta. “Pada hari Kamis ini, kami menghadiri undangan terkait laporan kegiatan BAZNAS BAZIS di tahun 2025,” ujar Aga, Kamis (5/3). Sesuai arahan dari Gubernur Pramono Anung, ungkap pria yang akrab disapa Aga, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut berpartisipasi menunaikan ZIS sebesar 2,5 persen. Karena itu, ia memastikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat DPRD DKI Jakarta telah berpartisipasi dalam menunaikan zakat melalui program BAZNAS BAZIS. “Kami di Sekretariat DPRD sudah 100 persen ASN untuk berzakat 2,5 persen dari TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai -Red),” ungkap Aga. Ia berharap penghimpunan dana ZIS memberikan manfaat bagi masyarakat. Khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan. “Diharapkan dengan dana ZIS ini dapat menyejahterakan warga Jakarta supaya seluruh warga Jakarta juga dapat terpenuhi kebutuhan pokoknya,” pungkas Aga. (gie/df)

Sekretaris DPRD DKI Jakarta Augustinus menghadiri kegiatan Penunaian Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pejabat serta pimpinan BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 1447 Hijriah. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) BAZIS Provinsi DKI Jakarta selaku penyelenggara. Kegiatan berlangsung di Balai Agung, Balaikota DKI Jakarta. Augustinus mengatakan, kehadirannya untuk memenuhi undangan. Sekaligus mendengarkan laporan kegiatan pengelolaan zakat BAZNAS BAZIS DKI … 100 Persen, ASN Sekretariat DPRD Tunaikan Zakat
Selaraskan Perencanaan Program dengan Kebutuhan Masyarakat
Selaraskan Perencanaan Program dengan Kebutuhan Masyarakat March 5, 2026 2:01 pm Komisi D DPRD DKI Jakarta kembali membahas Pra-Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Pra-RKPD) DKI Jakarta tahun 2027 dalam rapat kerja bersama eksekutif, Kamis (5/3). Ketua Komisi D Yuke Yurike didampingi Wakil Ketua DPRD Wibi Andrino selaku koordinator Komisi D. Hadir Wakil Ketua Komisi D Muhammad Idris, Sekretaris Komisi D Habib Muhammad bin Salim Alatas, Anggota Komisi D Abdurrahman Suhaimi, Matnoor Tindoan, Husen, Ferrial Sofyan, Neneng Hasanah, Bun Joi Phiau, Sardy Wahab Sadri, Yusuf, Jamilah Abdul Gani, Nabilah Aboe Bakar Alhabsyi dan Ali Muhammad Johan. Dalam rapat tersebut, Komisi D mendengarkan paparan dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta serta Dinas Bina Marga DKI Jakarta terkait rencana program dan kegiatan yang akan dimasukkan dalam Pra-RKPD DKI Jakarta tahun 2027. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menjelaskan, pembahasan Pra-RKPD bertujuan untuk memastikan rencana program yang disusun oleh perangkat daerah sudah selaras dengan kebutuhan masyarakat serta masukan dari DPRD. “Paparan teman-teman karena masih membahas Pra-RKPD yang harus dibahas rencana kegiatan dari teman-teman dinas dan masukan dari teman-teman komisi D nanti diliat apakah semuanya sudah ada rumahnya,” kata Yuke. Melalui pembahasan tersebut, DPRD ingin memperoleh gambaran awal mengenai program-program yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah pada tahun 2027. Melalui rapat itu, Komisi D berharap, setiap perangkat daerah dapat menyampaikan rencana kegiatan secara rinci sehingga program yang dirancang dapat tepat sasaran serta mendukung pembangunan di DKI Jakarta pada tahun 2027. “Gambaran di 2027 apa sih yang akan dikerjakan?” kata Yuke. (yla/df)

Komisi D DPRD DKI Jakarta kembali membahas Pra-Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Pra-RKPD) DKI Jakarta tahun 2027 dalam rapat kerja bersama eksekutif, Kamis (5/3). Ketua Komisi D Yuke Yurike didampingi Wakil Ketua DPRD Wibi Andrino selaku koordinator Komisi D. Hadir Wakil Ketua Komisi D Muhammad Idris, Sekretaris Komisi D Habib Muhammad bin Salim Alatas, Anggota Komisi D Abdurrahman Suhaimi, Matnoor Tindoan, … Selaraskan Perencanaan Program dengan Kebutuhan Masyarakat
Prioritaskan Program Layanan Publik
Prioritaskan Program Layanan Publik March 5, 2026 1:02 pm Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengunjungi sejumlah komisi di lingkungan DPRD DKI Jakarta. Memantau rapat pembahasan Pra Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Pra-RKPD) 2027, Kamis (5/3). Khoirudin mengunjungi Komisi A yang ketika itu tengah membahas program prioritas pemerintah daerah. Ia memberikan arahan agar memaksimalkan forum Pra-RKPD. Memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah. “Forum itu penting untuk menyesuaikan program prioritas gubernur dengan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota DPRD,” terang Khoirudin. Khoirudin menjelaskan, aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses dewan perlu menjadi perhatian dalam pembahasan Pra-RKPD. Sehingga perencanaan program menjawab kebutuhan warga. “Harapannya seluruh usulan masyarakat dapat dicek langsung oleh pimpinan dan anggota Komisi A agar dapat difasilitasi dalam perencanaan program,” terang Khoirudin. Prioritas program, lanjut dia, terkait dengan pelayanan dasar masyarakat. Seperti bantuan sosial dan program pendidikan. “Program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta bantuan sosial harus menjadi perhatian karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” terang Khoirudin. Ia mengungkapkan, jumlah calon penerima bantuan sosial di Jakarta saat ini mencapai lebih dari satu juta orang. Kuota bantuan yang tersedia masih terbatas. Jumlah penerima bansos mencapai sekitar 1.025.000 orang. Sedangkan paket bantuan yang tersedia sekitar 300.000. Selain itu, Khoirudin juga menyoroti keterbatasan ruang fiskal daerah akibat penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke daerah belum optimal. “Perhitungan kami menunjukkan hak DKI Jakarta dari pajak penghasilan bisa mencapai di atas Rp100 triliun, tetapi yang diterima saat ini sekitar Rp.23 triliun,” ungkap Khoirudin. Karena itu, ia meminta seluruh komisi DPRD DKI Jakarta dapat memilah program prioritas secara cermat dalam pembahasan Pra-RKPD agar memanfaatkan anggaran tersedia secara efektif. “Saya berharap usulan program dipilah dengan baik, mana yang benar-benar menjadi prioritas masyarakat sehingga pembahasan anggaran ke depan bisa lebih efektif,” pungkas dia. (all/df)

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengunjungi sejumlah komisi di lingkungan DPRD DKI Jakarta. Memantau rapat pembahasan Pra Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Pra-RKPD) 2027, Kamis (5/3). Khoirudin mengunjungi Komisi A yang ketika itu tengah membahas program prioritas pemerintah daerah. Ia memberikan arahan agar memaksimalkan forum Pra-RKPD. Memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah. “Forum itu penting untuk menyesuaikan program prioritas gubernur … Prioritaskan Program Layanan Publik
Anggaran Kebudayaan hanya Dinikmati Elite, Komisi E Dorong Pengembangan Sanggar
Anggaran Kebudayaan hanya Dinikmati Elite, Komisi E Dorong Pengembangan Sanggar March 5, 2026 12:07 pm Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama eksekutif membahas Pra-RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) Tahun 2027, Rabu (4/3). Ketua Komisi E M. Subki memimpin rapat bersama Wakil Ketua Komsi E Agustina Hermanto. Hadir Anggota Komisi E Ramly Hi Muhammad, Solikhah, Dina Masyusin, Gozi Zulazmi, dan Elva Farhi Qolbina. Pada kesempatan itu, Agustina mendorong Dinas Kebudayaan agar mengoptimalkan anggaran di tingkat wilayah. Sebab, banyak sanggar dan organisasi kebudayaan lokal kesulitan mengakses bantuan pendanaan dari pemerintah. Wanita yang akrab disapa Tina Toon itu mengungkapkan, sering kali pelaku seni dan budaya terkendala masalah administratif. Seperti tidak ada dasar nomenklatur anggaran yang tepat. Akibatnya, proposal beralih ke legislator. “Ketika di Dinas Kebudayaan itu tidak bisa karena terhalang dengan yang namanya ‘tidak ada rumahnya’. Jadi mereka tidak bisa dibantu secara dana,” ujar dia di Gedung DPRD DKI Jakarta. Ia juga menyoroti pemberian bantuan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, dukungan dalam bentuk fisik, seperti pemberian atribut budaya yang bukan menjadi prioritas utama pelaku seni di wilayah. “Mohon untuk ke depan, jangan cuma kasih support-nya dalam bentuk fisik, kadang-kadang cuma kasih ondel-ondel atau apa. Jangan yang seperti itu, karena mereka memang butuhnya dana. Kita ngomong to the point saja, kalau proposal datang itu butuh dana,” tegas dia. Menurut Agustina, alokasi anggaran kebudayaan hanya dinikmati oleh kalangan elite melalui acara-acara berskala besar. Ia berharap, anggaran tersebut dapat dinikmati juga untuk menunjang pengembangan budaya di akar rumput. “Anggaran kita besar tapi hanya diperuntukkan untuk acara-acara besar yang menikmati orang-orang ‘besar’ juga, orang-orang elit ibaratnya,” tegas dia. “Sedangkan yang membutuhkan adalah orang-orang yang betul-betul mau mengembangkan kebudayaan di wilayah masing-masing, tapi terkendala dengan budget,” tambah dia. Dengan demikian, Agustina meminta Dinas Kebudayaan agar merumuskan dasar hukum atau mekanisme hibah yang jelas dalam RKPD mendatang. Sehingga sanggar-sanggar di wilayah dapat terakomodasi secara maksimal. “Tolong dimaksimalkan di Pra-RKPD ini. Bagaimana caranya nanti di RKPD ada anggaran untuk mengcover sanggar dan organisasi kebudayaan di wilayah-wilayah,” pungkas Agustina. (apn/df)

Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama eksekutif membahas Pra-RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) Tahun 2027, Rabu (4/3). Ketua Komisi E M. Subki memimpin rapat bersama Wakil Ketua Komsi E Agustina Hermanto. Hadir Anggota Komisi E Ramly Hi Muhammad, Solikhah, Dina Masyusin, Gozi Zulazmi, dan Elva Farhi Qolbina. Pada kesempatan itu, Agustina mendorong Dinas Kebudayaan agar mengoptimalkan anggaran di tingkat wilayah. … Anggaran Kebudayaan hanya Dinikmati Elite, Komisi E Dorong Pengembangan Sanggar
Kekerasan Digital Anak Jakarta Jadi Sorotan Komisi E
Kekerasan Digital Anak Jakarta Jadi Sorotan Komisi E March 4, 2026 10:05 pm DPRD DKI Jakarta menyoroti tingginya angka kekerasan digital terhadap anak di ibukota. Isu tersebut mengemuka dalam rapat Pra-Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 bersama Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk. Sekretaris Komisi E Justin Adrian menegaskan, perlu perencanaan program berbasis data untuk menekan angka kekerasan digital yang masih marak. Berdasarkan data 2024, ungkap dia, kasus kekerasan digital di Jakarta tergolong tinggi. Tercatat sekitar 75 ribu kasus bullying, 14 ribu kasus pedofilia, 603 kasus grooming, serta 205 kasus revenge porn. “Berdasarkan data 2024, kekerasan digital di Jakarta sangat tinggi,” ujar Justin, Rabu (4/3). Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian. (dok.DDJP) Menurut dia, kondisi tersebut merupakan persoalan serius yang harus dijawab dengan kebijakan konkret dalam perencanaan 2027. Ia meminta Dinas PPAPP tidak menyusun program secara reaktif, melainkan melalui perencanaan matang. “Ini masalah nyata. Harus ada program yang jelas dan terukur pada 2027,” tegas dia. Justin berharap, rapat Pra-RKPD menjadi momentum untuk merumuskan strategi penanganan yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dengan langkah itu, perlindungan anak di Jakarta diharapkan lebih efektif ke depan. “Jangan action by accident. Harus ada planning yang matang,” pungkas dia. (gie/df)

DPRD DKI Jakarta menyoroti tingginya angka kekerasan digital terhadap anak di ibukota. Isu tersebut mengemuka dalam rapat Pra-Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 bersama Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk. Sekretaris Komisi E Justin Adrian menegaskan, perlu perencanaan program berbasis data untuk menekan angka kekerasan digital yang masih marak. Berdasarkan data 2024, ungkap dia, kasus kekerasan digital di Jakarta … Kekerasan Digital Anak Jakarta Jadi Sorotan Komisi E