@dmin
Pastikan Penyediaan Pangan melalui Payung Hukum
Pastikan Penyediaan Pangan melalui Payung Hukum February 6, 2026 6:01 pm DPRD DKI Jakarta mendukung upaya penyediaan pangan yang berkelanjutan melalui pembentukan payung hukum. Dukungan tersebut dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan. Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, Ranperda itu penting. Mengingat jumlah penduduk Jakarta cukup besar. Begitu pula keterbatasan lahan pertanian di wilayah ibukota. Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. (dok.DDJP) “Penduduk kita yang cukup padat 10,6 juta dan butuh bahan pangan,” ujar Khoirudin, beberapa waktu lalu. Karena itu, lanjut dia, payung hukum bisa mengatur ketersediaan pangan dari berbagai sumber. “Jakarta sudah tidak ada lagi sawah ladang untuk bisa menanam bahan pangan,” ucap Khoirudin. Pembahasan Ranperda tersebut mulai setelah pidato gubernur dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Uus Kuswanto dalam rapat paripurna pada Senin, 2 Februari 2026. Pekan depan, seluruh fraksi akan membacakan pandangan umum terkait Ranperda tersebut. Nantinya, harap Khoirudin, Ranperda itu dapat memberikan kepastian hukum terhadap penyediaan pangan bagi masyarakat Jakarta. “Penyediaan pangan yang cukup, yang sehat dan enak,” pungkas Khoirudin. (gie/df)

DPRD DKI Jakarta mendukung upaya penyediaan pangan yang berkelanjutan melalui pembentukan payung hukum. Dukungan tersebut dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan. Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, Ranperda itu penting. Mengingat jumlah penduduk Jakarta cukup besar. Begitu pula keterbatasan lahan pertanian di wilayah ibukota. “Penduduk kita yang cukup padat 10,6 juta dan butuh bahan pangan,” ujar … Pastikan Penyediaan Pangan melalui Payung Hukum
Pengembangan Infrastruktur Transportasi, Yuke: Tak Bisa Parsial
Pengembangan Infrastruktur Transportasi, Yuke: Tak Bisa Parsial February 6, 2026 5:02 pm Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menegaskan komitmen mendukung pengembangan infrastruktur transportasi massal yang terintegrasi lintas wilayah. Khususnya melalui rencana pembangunan MRT Lintas Timur–Barat Fase 2 rute Kembangan–Balaraja. Yuke menyampaikan hal itu usai menghadiri penandatanganan nota kesepahaman (MoU) studi potensi kontribusi proyek tersebut di Balai Agung, beberapa waktu lalu. Pembangunan infrastruktur berskala besar, terutama yang melibatkan wilayah aglomerasi Jakarta dan sekitarnya, harus berlandaskan kerja sama yang kuat dan setara antara seluruh pihak terkait. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike. (dok.DDJP) Menurut Yuke, kolaborasi antara Pemprov DKI dan Pemprov Banten menjadi aspek krusial. Sehingga proyek MRT mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat lintas daerah. “Benar-benar kerja sama apapun itu harus mengumpulkan dua belah pihak, dan khususnya untuk warga Banten dan Jakarta,” kata Yuke. Politisi PDI Perjuangan itu menilai, pengembangan MRT Lintas Timur–Barat Fase 2 bukan hanya sekadar proyek transportasi. Melainkan bagian dari upaya jangka panjang membangun kota yang tertata, nyaman, dan berkelanjutan. Ia menekankan, pembangunan infrastruktur saat ini tidak bisa lagi dilakukan secara parsial atau terbatas pada satu wilayah administratif saja. “Segala sesuatunya kan juga nggak bisa kita hanya berpikir untuk DKI sendiri. Aglomerasi ini juga harus saling berkomunikasi dan saling terintegrasi,” kata dia. Menurut Yuke, integrasi wilayah tersebut mencakup berbagai aspek. Mulai dari sistem transportasi publik hingga jaringan jalan penghubung antarwilayah. Ia mencontohkan, konektivitas antara Jakarta Barat dan wilayah Tangerang sebagai salah satu bentuk integrasi infrastruktur yang perlu persiapan matang. Komisi D menyatakan siap memberikan dukungan penuh terhadap berbagai kebijakan dan program yang berkaitan dengan integrasi infrastruktur lintas wilayah. Terutama berperan aktif sesuai dengan tugas dan fungsinya. Termasuk aspek pengawasan, perencanaan, serta sinkronisasi kebijakan dengan wilayah sekitar. Melalui penandatanganan nota kesepahaman studi potensi kontribusi MRT Lintas Timur–Barat Fase 2 itu, harap Yuke, sinergi antara Jakarta dan Banten semakin kuat. Dengan demikian, pembangunan transportasi massal mampu mengurai kemacetan. Mendorong pemerataan pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan Aglomerasi Jabodetabek. “Ada juga mungkin jalan tembus yang di Jakarta Barat tembus ke Tangerang. Ini kita siap-siap di support,” tukas Yuke. (yla/df)

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menegaskan komitmen mendukung pengembangan infrastruktur transportasi massal yang terintegrasi lintas wilayah. Khususnya melalui rencana pembangunan MRT Lintas Timur–Barat Fase 2 rute Kembangan–Balaraja. Yuke menyampaikan hal itu usai menghadiri penandatanganan nota kesepahaman (MoU) studi potensi kontribusi proyek tersebut di Balai Agung, beberapa waktu lalu. Pembangunan infrastruktur berskala besar, terutama yang melibatkan wilayah aglomerasi … Pengembangan Infrastruktur Transportasi, Yuke: Tak Bisa Parsial
Siswa Sekolah Butuh Pendidikan Mitigasi Bencana
Siswa Sekolah Butuh Pendidikan Mitigasi Bencana February 6, 2026 3:04 pm Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Desie Christhyana Sari menyoroti penguatan pendidikan mitigasi bencana bagi siswa sekolah. Secara menyeluruh, lewat pembelajaran di sekolah. Dorongan tersebut muncul seiring karakter Jakarta sebagai kota padat penduduk dengan risiko bencana beragam. Mulai dari banjir, kebakaran permukiman, hingga potensi gempa bumi. Di sisi lain, siswa sekolah juga menghadapi tantangan ruang digital yang semakin kompleks dalam keseharian. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Desie Christhyana Sari. (dok.DDJP) Dalam pandangan Desie, siswa perlu pembekalan pemahaman keselamatan publik. Kesiapsiagaan bencana sejak dini mampu merespons situasi darurat secara tepat. Baik di lingkungan sekolah maupun permukiman. “Saya mendukung pendidikan keselamatan publik, mitigasi bencana perkotaan, dan literasi digital diberikan secara serius kepada siswa Jakarta,” ujar Desie, beberapa waktu lalu. Menurut dia, kebutuhan tersebut bersifat nyata karena pelajar Jakarta hidup di wilayah dengan tingkat risiko tinggi. Sekaligus aktif dalam penggunaan teknologi digital. “Ini kebutuhan riil bagi anak-anak Jakarta yang sehari-hari menghadapi potensi bencana dan tantangan di ruang digital,” jelas Desie. Desie menjelaskan, pembelajaran mitigasi bencana perlu bersifat aplikatif dan dekat dengan kehidupan siswa. Seperti pengenalan jalur evakuasi, respons saat banjir atau kebakaran, keselamatan berlalu lintas, penggunaan transportasi umum, hingga etika berinteraksi di ruang digital. Sebagai anggota Komisi E, Desie menyatakan akan mendorong penguatan kebijakan pendidikan agar materi tersebut tidak hanya bersifat insidental. Namun terintegrasi dalam ekosistem pembelajaran di Jakarta. “Kami akan mendorong Dinas Pendidikan DKI Jakarta agar pembelajaran siswa lebih kontekstual dengan kehidupan perkotaan dan risiko yang dihadapi,” pungkas Desie. (all/df)

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Desie Christhyana Sari menyoroti penguatan pendidikan mitigasi bencana bagi siswa sekolah. Secara menyeluruh, lewat pembelajaran di sekolah. Dorongan tersebut muncul seiring karakter Jakarta sebagai kota padat penduduk dengan risiko bencana beragam. Mulai dari banjir, kebakaran permukiman, hingga potensi gempa bumi. Di sisi lain, siswa sekolah juga menghadapi tantangan ruang digital yang semakin kompleks dalam … Siswa Sekolah Butuh Pendidikan Mitigasi Bencana
Kali Grogol Selatan makin Dangkal, Wibi: Ini Tak Bisa Dibiarkan
Kali Grogol Selatan makin Dangkal, Wibi: Ini Tak Bisa Dibiarkan February 6, 2026 11:00 am Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menyoroti pendangkalan Kali Grogol Selatan. Terdapat dugaan, pendangkalan menyebabkan banjir berulang yang dialami warga RW 04, Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Wibi mengungkapkan hal itu setelah mengetahui keluhan langsung dari masyarakat saat melaksanakan reses. Warga menyampaikan, banjir kerap terjadi saat hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi. Pendangkalan aliran kali itu membuat kapasitas tampungan air menurun. Sehingga air mudah meluap ke permukiman warga. Karena itu, Wibi mendesak Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI mengeruk kali itu secara rutin. Dengan begitu, penanganan banjir di kawasan tersebut bisa optimal. “Persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,” ujar Wibi, Rabu (4/2) Selain itu, Wibi juga menyoroti kondisi drainase lingkungan yang tidak lagi berfungsi maksimal. Sejumlah saluran air mengalami penyempitan, tertutup sedimentasi, hingga kerusakan fisik. Ia menilai, penanganan banjir harus secara menyeluruh. Yakni fokus pada aliran sungai dan sistem drainase lingkungan permukiman. “Jangan sampai air menggenang karena persoalan teknis yang seharusnya bisa diantisipasi dengan cepat,” tanas Wibi. Upaya normalisasi aliran air dan perbaikan drainase, harap politisi Partai NasDem itu, dapat meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Sekaligus meminimalisasi risiko banjir di masa mendatang. (red)

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menyoroti pendangkalan Kali Grogol Selatan. Terdapat dugaan, pendangkalan menyebabkan banjir berulang yang dialami warga RW 04, Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Wibi mengungkapkan hal itu setelah mengetahui keluhan langsung dari masyarakat saat melaksanakan reses. Warga menyampaikan, banjir kerap terjadi saat hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi. Pendangkalan aliran kali itu membuat … Kali Grogol Selatan makin Dangkal, Wibi: Ini Tak Bisa Dibiarkan
Siswa Tak Dapat KJP, Anggi Ungkap KTP Warga Dipinjam untuk Beli Mobil
Siswa Tak Dapat KJP, Anggi Ungkap KTP Warga Dipinjam untuk Beli Mobil February 6, 2026 10:01 am Persoalan Kartu Jakarta Pendidikan (KJP) masih menjadi keluhan utama warga. Demikian ungkap Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggi Arando Siregar dalam Kegiatan Reses ke-2 Masa Persidangan II Tahun Anggaran 2026 di Komplek UKA, Jakarta Utara, Rabu (4/2). Ia mengungkapkan terdapat anak-anak yang tidak pernah menerima KJP. Bahkan ada yang sudah sempat terdaftar. Namun terkena pencabutan oleh Dinas Pendidikan. “Banyak warga mempertanyakan apa saja syarat untuk mendapatkan KJP dan kenapa bantuan tersebut tidak kunjung diterima,” ujar Anggi. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggi Arando Siregar. (dok.DDJP) Menurut Anggi, salah satu syarat utama penerima KJP adalah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kini telah berubah nama menjadi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Persoalan data tersebut, kata Anggi, tidak sepenuhnya berada di tangan aparat wilayah. Secara teknis pengelolaan data DTSEN merupakan kewenangan pemerintah pusat. “Sering kali masyarakat menyalahkan kelurahan, RT, atau RW,” jelas dia. Dalam kesempatan itu, Anggi juga membeberkan temuan kasus yang terjadi di wilayah Kalibaru, Jakarta Utara. Warga yang semesinya berhak menerima KJP, namun gagal diproses. Ternyata, terdapat pihak lain yang meminjam KTP milik warga tersebut untuk membeli mobil. Padahal, lanjut Anggi, warga tersebut tinggal di rumah kos bersama lima keluarga lainnya. Profesinya sebagai ojek online. “Sementara istrinya bekerja sebagai buruh setrika. Secara ekonomi, mereka sangat layak menerima KJP,” beber dia. Menindaklanjuti laporan tersebut, Anggi bersama tim dari Suku Dinas Pendidikan Jakarta Utara langsung turun ke lapangan untuk memverifikasi faktual. “Orang yang meminjam KTP tersebut ternyata berdomisili di Jakarta Selatan,” ungkap dia. “Langkah hukum sudah ditempuh agar data kepemilikan KTP dibersihkan. Harapannya, data warga Kalibaru ini bisa kembali normal dan anaknya berhak mendapatkan KJP,” tambah Anggi. (red)

Persoalan Kartu Jakarta Pendidikan (KJP) masih menjadi keluhan utama warga. Demikian ungkap Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggi Arando Siregar dalam Kegiatan Reses ke-2 Masa Persidangan II Tahun Anggaran 2026 di Komplek UKA, Jakarta Utara, Rabu (4/2). Ia mengungkapkan terdapat anak-anak yang tidak pernah menerima KJP. Bahkan ada yang sudah sempat terdaftar. Namun terkena pencabutan oleh Dinas Pendidikan. “Banyak … Siswa Tak Dapat KJP, Anggi Ungkap KTP Warga Dipinjam untuk Beli Mobil
Ketimpangan Sosial dan Kemiskinan Ekstrem Disorot Legislator
Ketimpangan Sosial dan Kemiskinan Ekstrem Disorot Legislator February 5, 2026 6:27 pm Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menegaskan, pengurangan ketimpangan sosial dan kemiskinan masih menjadi tantangan utama dalam perencanaan pembangunan DKI Jakarta mendatang. Yuke mengungkapkan hal itu usai menghadiri Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI Jakarta Tahun 2027. Menurut Yuke, konsultasi itu menjadi momentum penting untuk menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Termasuk menyesuaikan seluruh program daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hingga 2044. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike. (dok.DDJP) “Memang yang menjadi tantangan kita, nanti di 2027, adalah bagaimana mengurangi ketimpangan sosial dan kemiskinan di Jakarta,” ujar Yuke. “Yang jelas, perencanaan harus selaras dengan RPJMN nasional serta RPJMD hingga 2045,” tambah Yuke. Pemprov DKI Jakarta, sambung Yuke, perlu menyesuaikan sejumlah program dengan pemerintah pusat. Misalnya, pembangunan infrastruktur kota, pendidikan, dan kesehatan. Meski demikian, Yuke mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta atas perbaikan kondisi pembangunan daerah. “Secara umum, pembangunan DKI ini cenderung membaik, Namun khusus pada ketimpangan dan kesenjangan antargenerasi, itu masih cukup timpang,” kata politisi PDI Perjuangan itu. Yuke berharap, program-program Pemprov DKI Jakarta pada 2027 sesuai berjalan sesuai target yang lebih konkret. Menurunkan ketimpangan sosial dan kemiskinan ekstrem. Selain itu, Yuke mengimbau Pemprov DKI Jakarta fokus terhadap pembangunan dan infrastruktur kota. Namun, penentuan prioritas harus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. “Tantangan kita tentu kondisi keuangan yang mungkin belum sepenuhnya stabil, sehingga kita harus benar-benar mencermati mana yang menjadi prioritas,” jelas dia. Selain infrastruktur, tambah Yuke, sektor-sektor mendasar seperti kesehatan, pendidikan, dan layanan dasar lainnya juga tidak kalah penting untuk diperhatikan. “Itu semua harus disesuaikan dengan kondisi fiskal yang ada,” ungkap Yuke. Komisi D berkomitmen mendukung program-program pembangunan kota Jakarta. Sehingga target yang ditetapkan dapat terpenuhi secara optimal. “Kita akan memaksimalkan apa yang bisa kita dukung. Mudah-mudahan kondisi fiskal kita juga baik, sehingga program yang direncanakan untuk DKI Jakarta 2027 benar-benar bisa sesuai target,” tutup dia. Diskusi publik tersebut, harap Yuke, dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Sehingga menghasilkan arah kebijakan yang sejalan dengan pemerintah pusat. “Mudah-mudahan diskusi publik ini melibatkan seluruh unsur, sehingga kita bisa menemukan jalan yang paling pas dan menyelaraskannya dengan arahan pemerintah pusat untuk DKI Jakarta,” pungkas Yuke. (apn/df)

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menegaskan, pengurangan ketimpangan sosial dan kemiskinan masih menjadi tantangan utama dalam perencanaan pembangunan DKI Jakarta mendatang. Yuke mengungkapkan hal itu usai menghadiri Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI Jakarta Tahun 2027. Menurut Yuke, konsultasi itu menjadi momentum penting untuk menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Termasuk … Ketimpangan Sosial dan Kemiskinan Ekstrem Disorot Legislator
Rany Sebut IIMS 2026 sebagai Penggerak Perekonomian dan Industri Otomotif Nasional
Rany Sebut IIMS 2026 sebagai Penggerak Perekonomian dan Industri Otomotif Nasional February 5, 2026 5:06 pm Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani mengapresiasi penyelenggaraan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 yang berkontribusi positif terhadap pertumbuhan perekonomian. Khususnya sektor industri otomotif. Rany mengungkapkan hal itu usai menghadiri Opening Ceremony IIMS 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (5/2). Rany menilai, IIMS 2026 menunjukkan perkembangan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Baik dari sisi skala pameran maupun jumlah keterlibatan pelaku industri. Menurut dia, hal itu mencerminkan kuatnya sektor otomotif sebagai salah satu motor penggerak ekonomi. “Luar biasa, tadi sudah dilaporkan memang IIMS kali ini memang lebih besar ya lebih besar, lebih banyak lagi kendaraan-kendaraan, merk-merk kendaraan yang bergabung,” kata dia. Ia menyebutkan, sebanyak 62 merek kendaraan roda empat dan roda dua mengikuti IIMS 2026. Terdapat pula sekitar 190 tenant pendukung. Tingginya partisipasi tersebut mampu mendorong aktivitas ekonomi. Mulai dari industri manufaktur, perdagangan, hingga sektor jasa. Rany juga menyoroti beragam kegiatan pendamping yang hadir selama pameran berlangsung. Rangkaian acara tersebut menarik minat pengunjung dan berdampak pada perputaran ekonomi. Termasuk sektor pariwisata dan UMKM. “Banyak sekali juga ada giat-giat pendampingnya ada hiburan, ada sarana olahraga dan lain-lain,” kata Rany. Pada kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Republik Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita dalam sambutannya menegaskan, sektor otomotif merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian nasional. Besarnya investasi di sektor otomotif, kata dia, memiliki dampak berantai (multiplier effect) yang kuat terhadap sektor lainnya. “Bisa meningkatkan perekonomian karena saya tidak akan terlalu bosan-bosan menyampaikan bahwa sektor otomotif, sektor yang terbesar, memiliki power linkage dan juga network linkage-nya,” kata dia. Agus Gumiwang optimistis prospek ekonomi Indonesia ke depan semakin memperkuat daya beli masyarakat. Mendorong pertumbuhan industri, termasuk otomotif. “Kita dalam waktu dekat ini akan menjadi harapan kita akan menjadi negara dengan ekonomi kuat dan ekonomi besar kelima atau ke tujuh di dunia,” kata dia. (yla/df)

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani mengapresiasi penyelenggaraan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 yang berkontribusi positif terhadap pertumbuhan perekonomian. Khususnya sektor industri otomotif. Rany mengungkapkan hal itu usai menghadiri Opening Ceremony IIMS 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (5/2). Rany menilai, IIMS 2026 menunjukkan perkembangan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Baik dari sisi skala pameran maupun jumlah keterlibatan pelaku … Rany Sebut IIMS 2026 sebagai Penggerak Perekonomian dan Industri Otomotif Nasional
Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2027
Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2027 February 5, 2026 5:00 pm DPRD DKI Jakarta turut menghadiri forum konsultasi publik yang digelar oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengenai rancangan awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Kamis (5/2). Hadir Ketua Komisi D Yuke Yurike bersama Anggota Komisi D Judistira Hermawan, Anggota Komisi D Ali Muhammad Johan, Anggota Komisi B Muhammad Taufik Zoelkifli, dan Sekretaris DPRD Augustinus. Dalam sambutan, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Uus Kuswanto menyampaikan, forum itu sebagai wadah sinergi dan bertukar gagasan dalam meningkatkan pelayanan publik. Mewujudkan pembangunan kota Jakarta yang berdaya saing secara global. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah, lanjut Uus, merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional. Sehingga saling terhubung antara kebijakan nasional, visi jangka panjang, visi kepala daerah, hingga fokus pembangunan tahunan. Uus mengatakan, arah pembangunan Jakarta tahun 2027 harus selaras dengan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional. “Di antaranya yaitu, RPJPN Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, dan RKP Tahun 2027,” ujar Uus. Uus menambahkan, pelaksanaan pembangunan kota agar berpedoman pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Hal itu wajib dalam merumuskan arah pembangunan Jakarta pada 2027. “Hal itu penting untuk mempertimbangkan kondisi aktual serta berbagai tantangan yang dihadapi ke depan,” kata Uus. Kegiatan itu terlaksana berdasarkan Surat Nomor e-0016/RB.02.03 yang ditandatangani Sekretaris Daerah DKI Jakarta Uus Kuswanto. (apn/df)

DPRD DKI Jakarta turut menghadiri forum konsultasi publik yang digelar oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengenai rancangan awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Kamis (5/2). Hadir Ketua Komisi D Yuke Yurike bersama Anggota Komisi D Judistira Hermawan, Anggota Komisi D Ali Muhammad Johan, Anggota Komisi B Muhammad Taufik Zoelkifli, dan Sekretaris DPRD Augustinus. Dalam sambutan, Sekretaris … Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2027
Warga Penjaringan Jakarta Utara Butuh RSUD
Warga Penjaringan Jakarta Utara Butuh RSUD February 5, 2026 3:56 pm Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Imamuddin menyoroti kebutuhan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Aspirasi tersebut muncul saat reses bersama warga Penjaringan. Masyarakat mengeluhkan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan milik pemerintah . Dalam kegiatan itu, masyarakat menyampaikan bahwa hingga saat ini wilayah Penjaringan belum memiliki RSUD yang dapat diakses langsung oleh warga. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Imamuddin. (dok.DDJP) “Ini tentu menjadi perhatian serius karena fasilitas kesehatan milik pemerintah sangat dibutuhkan masyarakat,” ujar Imamuddin, Rabu (4/2). Menurut dia, ketiadaan RSUD di wilayah tersebut menyulitkan masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan yang cepat dan terjangkau. Terutama bagi warga yang butuh penanganan medis darurat maupun rujukan. Imamuddin akan membawa aspirasi dalam pembahasan di DPRD DKI Jakarta bersama pihak eksekutif. Menjadi bahan pertimbangan perencanaan pembangunan fasilitas kesehatan ke depan. “Agar dapat segera dicarikan solusi. Sehingga ke depan Penjaringan bisa memiliki RSUD,” tutur dia. Imamuddin berharap, Pemprov DKI Jakarta dapat memperhatikan kebutuhan fasilitas kesehatan di wilayah pesisir Jakarta Utara. Sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih merata dan berkualitas. (red)

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Imamuddin menyoroti kebutuhan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Aspirasi tersebut muncul saat reses bersama warga Penjaringan. Masyarakat mengeluhkan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan milik pemerintah . Dalam kegiatan itu, masyarakat menyampaikan bahwa hingga saat ini wilayah Penjaringan belum memiliki RSUD yang dapat diakses langsung oleh warga. “Ini tentu … Warga Penjaringan Jakarta Utara Butuh RSUD
Rio Desak Pemprov DKI Tindak Tegas Pembongkaran Trotoar tanpa Izin
Rio Desak Pemprov DKI Tindak Tegas Pembongkaran Trotoar tanpa Izin February 5, 2026 2:57 pm Anggota DPRD DKI Jakarta Rio Dwisambodo meminta pemerintah provinsi menindak tegas pembongkaran trotoar tanpa izin untuk kepentingan hotel di kawasan Jalan Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan. Menurut dia, trotoar merupakan fasilitas publik. Kepentingan komersial tidak boleh memanfaatkannya tanpa dasar hukum yang jelas. “Itu prinsipnya tidak boleh diutak-atik,” ujar Rio, Rabu (4/2). Ia menegaskan, pemerintah daerah harus memastikan pembongkaran trotoar itu punya dasar perizinan yang sah. Setiap kegiatan yang menyangkut fasilitas publik wajib memiliki payung hukum. Tidak bisa bertindak secara sepihak. Bila pihak yang membongkar pernah mengajukan izin, kata Rio, perlu memastikan sesuai atau tidak. Sebab, regulasi trotoar sebagai fasilitas publik berbeda dengan regulasi hotel. Karena itu, politisi PDI Perjuangan itu meminta aparat penegak aturan bertindak tegas bila terdapat pelanggaran hukum. Penindakan egas oleh aparat tanpa pandang bulu. Sehingga tidak menimbulkan preseden buruk dalam pengelolaan ruang publik di Jakarta. “Itu yang harus dibuka dan ditegakkan secara hukum,” tandas Rio. Dalam rapat tindak lanjut arapatur bersama pengelola hotel di Kantor Kelurahan Pondok Pinang, Selasa (3/2), terungkap bahwa pembongkaran trotoar itu untuk kepentingan akses masuk dan keluar hotel. Kepala Satpol PP Kelurahan Pondok Pinang Dahilidir mengatakan, pembongkaran trotoar di depan Hotel Home tanpa mengantongi izin resmi. “Tidak ada izinnya,” tegas Dahilidir dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/2). Menurut Dahilidir, pihak kelurahan bersama Satpol PP telah meminta pemilik maupun perwakilan manajemen Hotel Home untuk segera mengembalikan fungsi trotoar sebagaimana fasilitas pejalan kaki. Material konblok yang telah dibongkar juga diminta untuk dipasang kembali seperti kondisi semula. Bahkan, Kelurahan Pondok Pinang telah memberikan arahan agar pihak hotel segera menindaklanjuti proses perapihan trotoar. Setelah trotoar dikembalikan ke kondisi semula, pihak hotel disarankan untuk segera mengurus perizinan inrit akses keluar sesuai ketentuan. Menurut Dahilidir, pihak hotel telah mengakui kekurangan legalitas terkait izin inrit akses kendaraan tersebut. Menyatakan siap bertanggung jawab dan berkomitmen mengembalikan fungsi trotoar. (red)

Anggota DPRD DKI Jakarta Rio Dwisambodo meminta pemerintah provinsi menindak tegas pembongkaran trotoar tanpa izin untuk kepentingan hotel di kawasan Jalan Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan. Menurut dia, trotoar merupakan fasilitas publik. Kepentingan komersial tidak boleh memanfaatkannya tanpa dasar hukum yang jelas. “Itu prinsipnya tidak boleh diutak-atik,” ujar Rio, Rabu (4/2). Ia menegaskan, pemerintah daerah harus memastikan pembongkaran trotoar itu … Rio Desak Pemprov DKI Tindak Tegas Pembongkaran Trotoar tanpa Izin