@dmin
Implementasi Pendidikan Gratis, Ketua Bapemperda: Tunggu Kepastian Pemerintah Pusat
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz menyampaikan penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Penyelenggaraan Pendidikan mengalami kemunduran waktu hingga Desember 2025. Pasalnya, Undang-Undang mengenai Sistem Pendidikan Nasional akan dilakukan perubahan oleh pemerintah pusat. Mengingat, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib membebaskan biaya pendidikan dasar SMP dan SMA, baik negeri maupun swasta. Karena itu, program sekolah swasta gratis di DKI Jakarta masih dikaji lebih maksimal oleh Panitia Khusus (Pansus) Penyelenggaraan Pendidikan. “Arahan dari pak gubernur, Pansus Pendidikan harus satu line,” ujar Aziz di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (28/7). Menurut Aziz, kebijakan di daerah harus searah dengan pemerintah pusat. “Harus satu arah dengan Undang-Undang Pendidikan yang sedang dibahas oleh pemerintah pusat,” tandas dia. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz. (DDJP/apn) Keputusan tersebut, sambung Aziz, berdasarkan amanah Gubernur Provinsi DKI Jakarta Pramono Anung. Yakni, Jakarta tidak terlalu cepat memutuskan pembentukan Perda, sebelum undang-undang disahkan. Dengan demikian, kebijakan daerah tidak bertentangan dengan pemerintah pusat. “Saya kira itu juga arahan yang baik ya. Karena kita ingin bahwa Perda yang kita hasilkan ini substain bertahan mungkin 20-30 tahun ke depan,” tutur politisi PKS itu. Aziz memastikan, perubahan undang-undang terkait tak menghilangkan upaya terwujudnya Program Sekolah Swasta Gratis di DKI Jakarta. “Kita sebenarnya ingin mempercepat, tapi dengan berbagai pertimbangan harus sesuai dengan undang-undang di pemerintah pusat,” ungkap dia. Ia mengapresiasi Gubernur Pramono Anung untuk bertemu dengan dengan Bapemperda sekali dalam tiga bulan. Tujuannya, memonitor langsung produk Perda yang dapat didahulukan. “Komitmen beliau (gubernur-Red) agar Pemperda DKI Jakarta lebih banyak lagi. Perda-Perda yang dihasilkan dan juga proses administrasinya bisa diperbaiki dan dipercepat,” pungkas dia. (apn/df)

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz menyampaikan penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Penyelenggaraan Pendidikan mengalami kemunduran waktu hingga Desember 2025. Pasalnya, Undang-Undang mengenai Sistem Pendidikan Nasional akan dilakukan perubahan oleh pemerintah pusat. Mengingat, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib membebaskan biaya pendidikan dasar SMP dan SMA, baik negeri maupun … Implementasi Pendidikan Gratis, Ketua Bapemperda: Tunggu Kepastian Pemerintah Pusat
Komisi D Dalami Perubahan APBD DKI Jakarta 2025
Komisi D DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama eksekutif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (22/7). Rapat dipimpin Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike didampingi Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Idris. Hadir para anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta. Yakni, Abdurrahman Suhaimi, Nabilah Aboe Bakar Alhabsyi, Pantas Nainggolan, Ali Lubis, Jamilah Abdul Gani, Matnoor Tindoan, Sardy Wahab Sadri, Alwi Moehamad Ali, Neneng Hasanah, Bun Joi Phiau dan Andika Wisnuadji Putra Soebroto. Dalam rapat tersebut, pimpinan dan anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta mendalami Ranperda tentang Perubahan APBD DKI Jakarta 2025. Kehadiran eksekutif dipimpin Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI Jakarta Afan Adriansyah Idris. Nampak hadir Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Iwan Kurniawan dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Kelik Indriyanto beserta jajaran. Kegiatan itu mengacu pada Surat Undangan Rapat Nomor 622/UD.00.00 yang ditandatangani Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. (yla/df)

Komisi D DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama eksekutif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (22/7). Rapat dipimpin Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike didampingi Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Idris. Hadir para anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta. Yakni, Abdurrahman Suhaimi, Nabilah Aboe Bakar Alhabsyi, Pantas Nainggolan, Ali Lubis, Jamilah Abdul Gani, Matnoor … Komisi D Dalami Perubahan APBD DKI Jakarta 2025
Komisi E Bahas Perubahan APBD 2025
Komisi E menggelar rapat bersama eksekutif dalam rangka pembahasan dan pendalaman terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (22/7). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Muhammad Thamrin. Dia meminta kepada seluruh peserta yang hadir agar tertib dan teratur mengikuti jalannya rapat. “Bismillahirahmmanirrahim, Rapat Komisi E terkait pembahasan dan pendalaman Perubahan APBD Tahun 2025, saya buka dan terbuka untuk umum,” ujar Thamrin. Anggota Komisi E hadir di antaranya, Chicha Koeswoyo, Muhammad Subki, Ramly Hi Muhammad, dan Jhonny Simanjuntak. Sementara dari eksekutif yang hadir dipimpin Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Ali Maulana Hakim didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati . Selanjutnya, Biro Kesos Setda Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan tersebut dapat terlaksana mengacu Surat Nomor 635/UD.00.00 yang ditandatangani Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. (apn/df)

Komisi E menggelar rapat bersama eksekutif dalam rangka pembahasan dan pendalaman terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (22/7). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Muhammad Thamrin. Dia meminta kepada seluruh peserta yang hadir agar tertib dan teratur mengikuti jalannya rapat. “Bismillahirahmmanirrahim, Rapat Komisi … Komisi E Bahas Perubahan APBD 2025
Optimalkan Peran Satgas Pencegahan Kebakaran
Komisi A DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta mengoptimalkan peran Satuan Tugas (Satgas) pencegahan kebakaran di 267 kelurahan. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Kevin Wu mengatakan, Satgas pencegahan kebakaran diperlukan Jakarta sebagai kota padat dengan banyak wilayah permukiman rentan. Dengan kehadiran Satgas di tingkat kelurahan, lanjut Kevin, dapat menjadi garda terdepan mengedukasi warga untuk deteksi dini dan merespons cepat terhadap potensi bahaya kebakaran. “Ini langkah positif yang perlu diapresiasi. Pencegahan jauh lebih penting daripada penanganan saat sudah terjadi kebakaran,” ujar dia saat dihubungi, Senin (21/7). Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Kevin Wu. (dok.DDJP) Menurut Kevin, Satgas pencegahan kebakaran bukan hanya bertugas saat terjadinya kebakaran. Namun berperan besar dalam membangun kesadaran dan budaya pencegahan di tengah masyarakat. Sering kali, kata dia, kasus kebakaran di Jakarta disebabkan oleh hal-hal sepele. Seperti instalasi listrik yang tidak standar, kelalaian dalam penggunaan kompor, atau korsleting. Sebenarnya, sambung Kevin, hal itu bisa dicegah jika masyarakat lebih berhati-hati. Terlebih bila mendapatkan edukasi yang memadai tentang bahaya kebakaran. “Di sinilah, Satgas punya peran strategis hadir langsung di tengah warga. Menjadi penggerak pencegahan dari bawah,” tutur Kevin. Ia juga mendorong Dinas Gulkarmat DKI Jakarta mengoptimalkan peran Satgas pencegahan kebakaran. Tidak sekadar program formalitas. Harus aktif, profesional, dan berdaya. Karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Gulkarmat perlu memastikan Satga mendapat pelatihan, peralatan, serta dukungan anggaran yang cukup. Kolaborasi yang baik antara Pemprov, warga, dan Satgas sangat penting. Sehingga menjadi upaya pencegahan untuk meminimalisasi risiko kebakaran. Membangun lingkungan yang lebih aman dan tangguh. “Satgas ini tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada kerja sama yang kuat dengan warga dan aparat wilayah,” pungkas Kevin. (yla/df)

Komisi A DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta mengoptimalkan peran Satuan Tugas (Satgas) pencegahan kebakaran di 267 kelurahan. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Kevin Wu mengatakan, Satgas pencegahan kebakaran diperlukan Jakarta sebagai kota padat dengan banyak wilayah permukiman rentan. Dengan kehadiran Satgas di tingkat kelurahan, lanjut Kevin, dapat menjadi garda terdepan mengedukasi warga … Optimalkan Peran Satgas Pencegahan Kebakaran
Ini Jawaban Rano Karno terhadap Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD 2025
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Rano Karno menjawab pandangan umum dari Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Partai Demokrat-Perindo terkait Program Sekolah Swasta Gratis. Ia mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sedang menyusun regulasi untuk menjadikan dasar pelaksanaan program tersebut. Pada 2025, ada 40 sekolah swasta yang tersebar di semua wilayah kota pilot project. “Pelaksanaannya akan dievaluasi. Sehingga pada tahun berikutnya diharapkan semakin banyak jumlah sekolah swasta yang mengikuti Program Sekolah Swasta Gratis,” ujar Rano, Senin (21/7). Selanjutnya, wakil gubernur juga menjawab pandangan umum Fraksi Partai Gerindra terkait pengawasan terhadap kenaikan dana operasional RT, RW dan Dasawisma. Dalam persoalan itu, ungkap Rano, Pemprov DKI sependapat agar tak ada kader yang merangkap tugas. Dengan demikian, program bisa berjalan optimal. “Eksekutif sependapat untuk dilakukan pengawasan dengan melakukan mitigasi terhadap risiko tersebut, melalui sistem informasi berbasis IT berupa aplikasi pengelolaan dan pendataan petugas Dasawisma, kader Jumantik, kader Posyandu, dan kader lainnya, dengan menggunakan NIK sebagai dasar identifikasi unik perseorangan dalam penerimaan kader,” tuturRano. Jawaban eksekutif juga disampaikan Rano menjawab Fraksi PKS, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Demokrat-Perindo terkait penanganan kemacetan dan pengelolaan transportasi public. Rano menegaskan, Pemprov DKI akan mengajak masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum melalui berbagai media. “Seperti media sosial, Program Rabu Angkutan Umum bagi seluruh pegawai Pemprov DKI Jakarta, sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah di Jakarta, serta kerja sama dengan stasiun radio,” ucap Rano. Ia juga menyampaikan, Pemprov DKI akan terus mengembangkan kawasan Transit Oriented Development (TOD), penyediaan sarana transportasi umum massal, mendorong pemanfaatan park and ride, dan memberikan subsidi transportasi. “Ini sebagai upaya penyediaan angkutan umum massal guna mencapai kenaikan jumlah penumpang serta presentase perjalanan di DKI Jakarta yang menggunakan angkutan umum,” kata Rano. Jawaban juga diungkapkan Rano atas pandangan umum dari Fraksi PKS, Fraksi Partai NasDem dan Fraksi Partai Demokrat-Perindo terkait optimalisasi penyelenggaraan Job Fair untuk mengurangi tingkat pengangguran. Pemprov DKI, kata dia, akan berinovasi melakukan pengembangan teknis terhadap aplikasi pendukung pencaharian kerja. “Sistem digital yang andal dan mudah diakses dapat mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja secara efisien,” tegas Rano. Menjawab Fraksi PKS, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Demokrat-Perindo dan Fraksi PSI terkait pendistribusian pangan murah bersibsidi, Pemprov DKI telah membuat aplikasi pendaftaran online pangan bersubsidi yang terintegrasi dengan sistem whitelist PT. Bank Jakarta dan berbasis NIK. “Hanya penerima manfaat terdaftar yang dapat membeli pangan bersubsidi. Jika mengalami kesulitan melakukan pendaftaran online, akan difasilitasi di lokasi penjualan lingkup Perumda Pasar Jaya terdekat atau RPTRA yang terjadwal,” ungkap Rano. Menjawab Fraksi PKS, Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi PKB dan Fraksi Partai Demokrat-Perindo terkait penanggulangan banjir, Pemprov akan meningkatkan kapasitas sungai melalui pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. “Juga berkoordinasi intensif dengan pemerintah pusat terkait penentuan segmen sungai yang akan dinormalisasi, serta pengurasan dan pengerukan sedimen pada saluran drainase,” jelas Rano. Terakhir, menjawab Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Demokrat-Perindo terkait penyediaan hunian layak, Pemprov akan mendorong pembangunan Hunian Milik Terjangkau yakni Rusunami melalui kolaborasi dengan pihak swasta, BUMD ataupun BUMN terutama di kawasan pusat kota dengan konsep mixed used development. “Untuk menghadirkan hunian vertikal yang efisien dan berdaya guna secara sosial-ekonomi,” pungkas Rano. (gie/df)

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Rano Karno menjawab pandangan umum dari Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Partai Demokrat-Perindo terkait Program Sekolah Swasta Gratis. Ia mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sedang menyusun regulasi untuk menjadikan dasar pelaksanaan program tersebut. Pada 2025, ada 40 sekolah swasta yang tersebar di semua wilayah kota pilot project. “Pelaksanaannya akan dievaluasi. Sehingga pada tahun berikutnya diharapkan semakin banyak jumlah sekolah swasta yang mengikuti Program Sekolah Swasta Gratis,” ujar Rano, Senin (21/7). Selanjutnya, wakil gubernur juga menjawab pandangan umum Fraksi Partai Gerindra terkait pengawasan terhadap kenaikan dana operasional RT, RW dan Dasawisma. Dalam persoalan itu, ungkap Rano, Pemprov DKI sependapat agar tak ada kader yang merangkap tugas. Dengan demikian, program bisa berjalan optimal. “Eksekutif sependapat untuk dilakukan pengawasan dengan melakukan mitigasi terhadap risiko tersebut, melalui sistem informasi berbasis IT berupa aplikasi pengelolaan dan pendataan petugas Dasawisma, kader Jumantik, kader Posyandu, dan kader lainnya, dengan menggunakan NIK sebagai dasar identifikasi unik perseorangan dalam penerimaan kader,” tuturRano. Jawaban eksekutif juga disampaikan Rano menjawab Fraksi PKS, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Demokrat-Perindo terkait penanganan kemacetan dan pengelolaan transportasi public. Rano menegaskan, Pemprov DKI akan mengajak masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum melalui berbagai media. “Seperti media sosial, Program Rabu Angkutan Umum bagi seluruh pegawai Pemprov DKI Jakarta, sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah di Jakarta, serta kerja sama dengan stasiun radio,” ucap Rano. Ia juga menyampaikan, Pemprov DKI akan terus mengembangkan kawasan Transit Oriented Development (TOD), penyediaan sarana transportasi umum massal, mendorong pemanfaatan park and ride, dan memberikan subsidi transportasi. “Ini sebagai upaya penyediaan angkutan umum massal guna mencapai kenaikan jumlah penumpang serta presentase perjalanan di … Ini Jawaban Rano Karno terhadap Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD 2025
Ranperda RAPBD 2025, DPRD DKI Gelar Rapat Paripurna Jawaban Gubernur
PRD DKI Jakarta menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah. Paripurna digelar sesuai Surat Undangan Nomor 631/HK.01.02 tanggal 16 Juli 2025 yang ditandatangani Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. “Selanjutnya pada hari ini, saudara wakil gubernur DKI Jakarta akan menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi,” ujar Ima, Senin (21/7). Sebelumnya, sembilan fraksi telah menyampaikan berbagai pertanyaan, tanggapan, pendapat, dan permohonan penjelasan yang berkaitan dengan Ranperda Perubahan APBD 2025. Di kesempatan itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno sebelum membacakan jawaban, mengucapkan terima kasih atas Pandangan Umum yang telah disampaikan sembilan fraksi. “Mengawali pidato ini, saya beserta jajaran eksekutif menyampaikan terima kasih atas pertanyaan, apresiasi, dukungan, saran dan pendapat yang disampaikan oleh fraksi terhadap materi Ranperda ini,” tandas Rano. (gie/df)

PRD DKI Jakarta menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah. Paripurna digelar sesuai Surat Undangan Nomor 631/HK.01.02 tanggal 16 Juli 2025 yang ditandatangani Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. “Selanjutnya pada hari ini, saudara wakil gubernur DKI Jakarta akan menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi,” ujar Ima, Senin (21/7). Sebelumnya, sembilan fraksi telah menyampaikan berbagai pertanyaan, tanggapan, pendapat, dan permohonan penjelasan yang berkaitan dengan Ranperda Perubahan APBD 2025. Di kesempatan itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno sebelum membacakan jawaban, mengucapkan terima kasih atas Pandangan Umum yang telah disampaikan sembilan fraksi. “Mengawali pidato ini, saya beserta jajaran eksekutif menyampaikan terima kasih atas pertanyaan, apresiasi, dukungan, saran dan pendapat yang disampaikan oleh fraksi terhadap materi Ranperda ini,” tandas Rano. (gie/df)
Transformasi Digital dan Pengembangan Ekonomi Hijau Belum Maksimal
Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta menyoroti kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam transformasi ekonomi hijau dan digitalisasi masih jalan di tempat. Demikian disampaikan Anggota Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Bambang Kusumanto dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Perubahan APBD 2025, Senin (21/7). Dalam pidato Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno sebelumnya menyebutkan, transformasi digital dan pengembangan ekonomi hijau menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan. Hal itu dapat sambutan Fraksi PAN. Mengingat, DKI Jakarta membutuhkan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dan teknologi inklusif. “Dalam praktiknya, transformasi digital sering kali hanya menyentuh lapisan atas birokrasi dan belum menjangkau layanan publik secara holistik,” ujar Bambang di Gedung DPRD DKI Jakarta. Fraksi PAN meminta Pemprov DKI Jakarta menyiapkan strategi konkret merealisasikan program tersebut. Khususnya, digitalisasi BUMD yang berdampak langsung terhadap efesiensi, transparansi, dan pelayanan publik. “Apakah ada roadmap atau blueprint yang terukur untuk implementasi ekonomi hijau. Misalnya program konversi kendaraan dinas ke listrik, pengelolaan limbah, serta insentif bagi pelaku usaha ramah lingkungan?” tandas Bambang. (apn/df)

Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta menyoroti kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam transformasi ekonomi hijau dan digitalisasi masih jalan di tempat. Demikian disampaikan Anggota Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Bambang Kusumanto dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Perubahan APBD 2025, Senin (21/7). Dalam pidato Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno sebelumnya menyebutkan, transformasi digital dan pengembangan ekonomi … Transformasi Digital dan Pengembangan Ekonomi Hijau Belum Maksimal
Kendalikan Banjir dengan Normalisasi Sungai Ciliwung
Komisi D DPRD DKI Jakarta mendukung upaya Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta untuk menormalisasi Kali Ciliwung. Program itu dilakukan untuk pengendalian banjir di Jakarta. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike dalam rapat pembahasan dan pendalaman terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD DKI Jakarta 2025. Dalam kesempatan itu, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp158,6 miliar untuk pengadaan tanah kali atau sungai. Pada penetapan APBD 2025, pengadaan tanah kali atau sungai sebesar Rp98,7 miliar. Bila usulan Dinas SDA terkabulkan maka anggaran tersebut menjadi Rp257,3 miliar. “Penganggaran untuk normalisasi Kali Ciliwung sesuai dengan PSN dan arahan pak gubernur,” ujar Yuke di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (22/7). Normalisasi Kali Ciliwung, lanjut politisi PDI Perjuangan itu, paling krusial. Harapannya dapat mengurangi risiko banjir di Jakarta hingga 30 persen. “Tuntas (normalisasi) Ciliwung, mungkin ini mengurangi kurang lebih 20 persen sampai 30 persen,” ungkap Yuke. Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sumber Daya Air Jakarta Ika Agustin mengatakan, pembebasan lahan menjadi salah satu tahapan penting dalam proses normalisasi. Target pembebasan lahan sepanjang 16,5 kilometer akan selesai pada 2027. Paling lambat 2028. “Kita mengejar normalisasi Kali Ciliwung,” tandas Ika. Di 2025, Dinas Sumber Daya Air akan menuntaskan pengadaan tanah kali atau sungai di Pengadegan, Cililitan, dan Cawang. Kini, gubernur DKI Jakarta sudah menandatangani empat penetapan lokasi (Penlok). Meliputi Rawajati, Pengadegan, Cawang, dan Cililitan. “Di APBDP 2025, kami akan menyelesaikan pembebasan lahan di wilayah Pengadegan. Satu kelurahan itu selesai semua. Sebagian Cililitan dan sebagian di Cawang,” ungkap Ika. (yla/df)

Komisi D DPRD DKI Jakarta mendukung upaya Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta untuk menormalisasi Kali Ciliwung. Program itu dilakukan untuk pengendalian banjir di Jakarta. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike dalam rapat pembahasan dan pendalaman terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD DKI Jakarta 2025. Dalam kesempatan itu, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mengusulkan … Kendalikan Banjir dengan Normalisasi Sungai Ciliwung
Maksimalkan Puskesmas Pembantu di Tingkat Kelurahan
Komisi E DPRD DKI Jakarta menyoroti fasilitas kesehatan di DKI Jakarta yang dinilai masih belum merata. Kondisi demikian menyebabkan masyarakat kesulitan akses pelayanan kesehatan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Agustina Hermanto dalam pembahasan dan pendalaman terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025, Selasa (22/7). Karena itu, Agustina mendorong Dinas Kesehatan DKI Jakarta memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan. Khususnya di 15 kelurahan yang belum punya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pembantu. Tentu hal itu agar pemerataan fasilitas kesehatan cepat terwujud. Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Agustina Hermanto. (DDJP/apn) Di antaranya yaitu, Kelurahan Duri Selatan, Jembatan Lima, Karanganyar, Karet Semanggi, Tangki, Gambir, Gunung Sahari Selatan, Cikini, Senen, Gondangdia, Kebon Kacang, Kemayoran, Cipedak, dan Kebayoran Lama Selatan. “Mudah-mudahan tahun ini selesai, dan tadi sudah disampaikan 2026,” ujar Agustina di Gedung DPRD DKI Jakarta. Berdasarkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, pada Belanja Operasi secara keseluruhan telah ditetapkan Rp10,4 triliun naik dari sebelumnya sebesar Rp9,8 triliun. Sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp542 miliar. “Tadi saya sayangkan sebenarnya, ada beberapa penambahan anggaran. Tapi yang kita suarakan (Puskesmas) terus-menerus itu ada juga yang belum dilaksanakan,” tandas Agustina. Dengan begitu, harap Agustina, pelayanan kesehatan masyarakat terwujud secara merata. “Jadi tidak minjem kanan-kiri, tidak pindah-pindah,” imbuh dia. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati menyampaikan dari 267 kelurahan di DKI Jakarta terdapat 15 kelurahan yang belum memiliki puskesmas pembantu. Dua kelurahan di antaranya sedang tahap pembangunan. Yakni Kelurahan Cipedak dan Gelodok. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati (tengah). (DDJP/apn) Pastinya, sambung Ani, Puskesmas pembantu yang belum terbangun karena menunggu kepastian lahan. “Ada yang menunggu proses pengalihan lahan, ada yang belum dapat lahan,” jelas Ani. Meski ada kelurahan yang belum memiliki puskesmas pembantu, Ani memastikan akses masyarakat untuk pelayanan kesehatan dapat terpenuhi secara optimal. Tentunya dengan menjangkau lokasi Puskesmas pembantu di kelurahan lainnya yang tidak terlalu jauh. “Kita dorong ke puskesmas yang terdekat. Karena pada dasarnya di DKI Jakarta itu basenya setiap kelurahan ada,” pungkas Ani. (apn/df)

Komisi E DPRD DKI Jakarta menyoroti fasilitas kesehatan di DKI Jakarta yang dinilai masih belum merata. Kondisi demikian menyebabkan masyarakat kesulitan akses pelayanan kesehatan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Agustina Hermanto dalam pembahasan dan pendalaman terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025, Selasa (22/7). Karena itu, Agustina mendorong … Maksimalkan Puskesmas Pembantu di Tingkat Kelurahan
Komisi B-BUMD Bahas Perubahan APBD 2025
Komisi B DPRD DKI Jakarta bersama 22 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menggelar rapat kerja di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Jakarta Pusat, Senin (7/7). Rapat digelar dalam rangka membahas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025. Pembahasan digelar sesuai Surat Undangan Nomor 568/UD.00.00 yang ditandatangani Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin pada 30 Juni 2025. Rapat dipimpin Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh. Didampingi Wakil Ketua Komisi B Wahyu Dewanto dan Sekretaris Komisi B Muhammad Lefy. Hadir juga sejumlah anggota Komisi B. Di antaranya, Wa Ode Herlina, Francine Eustacia, Muhammad Al Fatih, Nurhasan, dan Ahmad Moetaba, Nur Afni Sajim, Ryan Kurnia Ar Rahman. “Kita sudah ada gambaran secara umum di Banggar apa yang jadi prioritas di perubahan. Nanti akan kita bahas,” ujar Nova. Sedangkan delegasi dari eksekutif dipimpin Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda DKI Jakarta Suharini Eliawati, serta Sekretaris Badan Pembina BUMD Fitria Rahadiani. Sebanyak 22 BUMD hadir dalam pertemuan itu. Yakni, Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Perumda Air Minum Jaya, Perumda Pasar Jaya, Perumda Dharma Jaya, Perumda Paljaya, PT.MRT Jakarta, PT.Jakarta Propertindo, PT.Jakarta Tourisindo, PT.Food Station Tjipinang Jaya, dan PT.Transportasi Jakarta. Kemudian PT. Bank DKI, PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk, PT. Pembangunan Jaya, PT. Kawasan Berikat Nusantara, PT .Asuransi Bangun Askrida Jakarta, PT. JIEP (Persero), PT. Jamkrida Jakarta, PT. JiExpo, PT. Graha Sahari Suryajaya, PT. Pakuan, PT. Delta Jakarta, dan PT. Cemani Toka. (gie/df)

Komisi B DPRD DKI Jakarta bersama 22 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menggelar rapat kerja di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Jakarta Pusat, Senin (7/7). Rapat digelar dalam rangka membahas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025. Pembahasan digelar sesuai Surat Undangan Nomor 568/UD.00.00 yang … Komisi B-BUMD Bahas Perubahan APBD 2025