@dmin
Jakarta Water Hero 2025 Dapat Apresiasi DPRD
DPRD DKI Jakarta menghadiri kegiatan Jakarta Water Hero sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pengurangan eksploitasi air tanah. Kegiatan itu juga demi meningkatkan kesadaran penggunaan air perpipaan di wilayah DKI Jakarta, di Pendopo Balaikota, Jumat (4/7). Pada kesempatan itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin didampingi Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh dan Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Dimaz Raditya. Khoirudin juga memberikan penghargaan kepada para komunitas penggiat lingkungan. Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Dimaz Raditya mengapresiasi penghargaan tersebut. Terutama apresiasi terhadap komunitas yang berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Khususnya dalam hal pelestarian air bersih dan pengelolaan air limbah. Pemberian penghargaan itu sebagai bagian dari Program Jakarta Water Hero 2025. Tujuannya mendorong budaya hemat air, tidak menggunakan air tanah, dan meningkatkan kesadaran keberlanjutan sumber daya air di Jakarta. Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Dimaz Raditya. (dok.DDJP) “Alhamdulillah, kita apresiasi PAM Jaya yang konsisten mengenai permasalahan air,” ujar Dimaz, di Pendopo Balaikota, Jumat (4/7).. Ia mengatakan, pemberian penghargaan itu diperuntukan tokoh-tokoh yang membantu komitmen PAM Jaya untuk 100 persen layanan air di Jakarta,” kata dia. Untuk itu, Dimaz mengajak seluruh masyarakat Jakarta berperan aktif mendukung program PAM Jaya. Caranya dengan memasang jaringan air bersih. Khususnya warga di wilayah yang sudah terjangkau PAM Jaya. Dengan demikian, warga mendapatkan pelayanan air bersih yang lebih baik dan terjamin. Sebab, penggunaan air tanah berlebihan dapat menyebabkan penurunan muka tanah di Jakarta. “Karena kalau kita selalu memakai air tanah tentunya ke depan Jakarta selalu abrasi,” kata Dimaz. DPRD dan Pemprov DKI juga akan terus mendukung PAM Jaya meningkatkan layanan air bersih bagi warga Jakarta. Dukungan itu mencakup berbagai aspek. Mulai dari pengawalan program, pembangunan infrastruktur, dan inovasi penyediaan air bersih. “Tentunya kami sebagai mitra akan mendukung. Apalagi air sebagai kebutuhan pokok manusia,” tegas Dimaz. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendorong PAM Jaya melakukan Initial Public Offering (IPO) atau penawaran umum perdana saham. Hal itu bertujuan meningkatkan pengawasan dan menambah pemasukan bagi PAM Jaya. Dimaz meyakini, program PAM Jaya itu merupakan itikad, upaya menjaga semangat penggunaan air bersih di Jakarta. “Ini menjadi modal semangat kita semua,” tambah dia. Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin menjelaskan, kini layanan air bersih perpipaan telah mencapai 73 persen. PAM Jaya menargetkan layanan air bersih mencapai 78 persen pada tahun 2025. “Yang terpenting, sesuai dengan mandat dan juga instruksi (Gubernur Pramono),” tukas Arief. (yla/df)

DPRD DKI Jakarta menghadiri kegiatan Jakarta Water Hero sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pengurangan eksploitasi air tanah. Kegiatan itu juga demi meningkatkan kesadaran penggunaan air perpipaan di wilayah DKI Jakarta, di Pendopo Balaikota, Jumat (4/7). Pada kesempatan itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin didampingi Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh dan Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta … Jakarta Water Hero 2025 Dapat Apresiasi DPRD
DPRD DKI Apresiasi Mandatory Spending Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Meningkat
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengapresiasi meningkatnya alokasi anggaran mandatory spending di bidang pendidikan dan kesehatan. Hal tersebut diungkapkan saat rapat Banggar Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025, Jumat (4/7). Mandatory spending merupakan jenis pengeluaran pemerintah yang sudah diatur oleh undang-undang dan harus dilaksanakan. “Apresiasi kita pada eksekutif karena anggaran di perubahan ini ada kenaikan dari anggaran murni sebelumnya,” ujar Khoirudin. Artinya, ada peningkatan layanan di bidang pendidikan serta kesehatan yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat untuk warga Jakarta. Anggaran di bidang pendidikan, rencana kenaikan dari Rp20,3 triliun menjadi Rp21,6 triliun. Sementara di bidang kesehatan rencana kenaikan dari Rp11,4 triliun menjadi Rp11,9 triliun. “Ada layanan masyarakat yang bertambah. Ini semua untuk warga Jakarta dari kami pemerintah, dan saya akan kawal,” ungkap Khoirudin. Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Atika Nur Rahmania menjelaskan, anggaran bidang pendidikan naik di antaranya untuk menambah penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Yakni sekitar 1.208 mahasiswa. “Dari aspek kesejahteraan masyarakat ada beberapa fokus. Selain kita sudah menambah jumlah penerima KJP, juga penambahan target penerima KJMU dari 15.792 menjadi 17.000 orang,” kata Atika. Sementara itu di bidang kesehatan akan berfokus untuk menekan angka gizi buruk (stunting) serta peningkatan layanan. “Percepatan penuntasan penuntasan dan pencegahan stunting, serta optimalisasi cakupan jaminan kesehatan,” ungkap Atika. (gie/df)

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengapresiasi meningkatnya alokasi anggaran mandatory spending di bidang pendidikan dan kesehatan. Hal tersebut diungkapkan saat rapat Banggar Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025, Jumat (4/7). Mandatory spending merupakan jenis pengeluaran pemerintah yang sudah diatur oleh undang-undang dan harus dilaksanakan. “Apresiasi kita pada eksekutif … DPRD DKI Apresiasi Mandatory Spending Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Meningkat
Perubahan APBD Sasar Program Kebutuhan Warga
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino meminta Pemprov DKI mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program-program yang menyentuh langsung kebutuhan warga Jakarta. Hal tersebut diungkapkan dalam Rapat Banggar terkait Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025. “Tentang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, penanggulangan banjir, serta perlindungan sosial dan pembelian ekonomi harus menjadi perhatian utama,” ujar Wibi, Jumat (4/7). Ia tak ingin ada anggaran-anggaran yang digunakan namun manfaatnya tidak dirasakan warga Jakarta secara langsung. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino. (DDJP/gie) “Saya ingin pastikan fokus kita dalam skala prioritas semua, program-program yang tidak menyentuh kebutuhan dasar warga, baik yang tidak relevan, serapan rendah atau berdampak kecil harus kita tinjau ulang,” kata Wibi. Politisi Partai NasDem itu menyatakan, rapat Banggar kali ini bukan sekedar bicara tentang angka dan pos belanja. Namun, menyangkut arah pembangunan Jakarta ke depan. Utamanya dalam menjawab dinamika kebutuhan warga yang berubah sangat cepat. “Saya paham APBD perubahan ini bukan hanya sekedar angka-angka tapi ini adalah bagian dari pada koreksi kita untuk penyesuaian rasionalisasi anggaran dan program prioritas,” tutur Wibi. Ia juga menyatakan, bakal terus mengawal anggaran perubahan secara detail hingga turun ke warga Jakarta. “Kita kawal bersama perubahan anggaran ini agar bukan hanya sekedar prosedural tapi benar-benar bermakna untuk rakyat Jakarta,” ucap Wibi. Di kesempatan yang sama, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Marullah Matali menyebutkan, sesuai aturan, rancangan perubahan KUA-PPAS disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama. Pada rancangan Perubahan KUA-PPAS tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan 0,53 persen atau Rp487 miliar. Yakni dari Rp91,34 triliun menjadi Rp91,83 triliun. “Saya sampaikan mudah-mudahan cukup membahagiakan kita semuanya, untuk warga dan masyarakat Jakarta. Angkanya adalah Rp91,83 triliun,” tandas Marullah. Adapun Pendapatan Daerah juga mengalami kenaikan 3,72 persen atau Rp3,04 triliun dari Rp81,73 triliun menjadi Rp84,77 triliun. Selanjutnya Belanja Daerah naik 3,97 persen atau Rp3,28 triliun dari Rp82,66 triliun menjadi Rp85,94 triliun. Pengeluaran Pembiayaan turun 32,23 persen atau 2,79 triliun dari Rp8,68 triliun menjadi Rp5,88 triliun. Terakhir, Penerimaan Pembiayaan juga turun 26,57 persen atau Rp2,55 triliun dari Rp9,61 triliun menjadi Rp7,05 triliun. (gie/df)

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino meminta Pemprov DKI mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program-program yang menyentuh langsung kebutuhan warga Jakarta. Hal tersebut diungkapkan dalam Rapat Banggar terkait Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025. “Tentang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, penanggulangan banjir, … Perubahan APBD Sasar Program Kebutuhan Warga
Revisi Perda, Kunci Atasi Parkir Liar
Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan parkir liar di DKI Jakarta yang semakin meresahkan. Salah satu upaya yang harus dilakukan yaitu merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran. Demikian ditegaskan oleh Anggota Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD Provinsi DKI Jakarta Hilda Kusuma di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (2/7). Menurut Hilda, maraknya parkir liar tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas. Namun menimbulkan kerugian bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Anggota Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta Hilda Kusuma. (dok.DDJP) Seperti kawasan Tanah Abang dan Kelapa Gading. Estimasi kerugian bisa mencapai Rp1,403 triliun per tahun. “Parkir liar membuat warga tidak nyaman, mengganggu pejalan kaki, dan merugikan perekonomian daerah. Kita perlu solusi komprehensif,” ujar Hilda. Hilda menegaskan, revisi Perda parkir menjadi langkah krusial untuk memperkuat regulasi. Penyempurnaan aturan terkait penetapan tarif parkir menjadi aturan baku untuk menertibkan juru parkir (jukir) liar. Tak hanya itu, dalam revisi Perda juga mengatur sistem pembayaran nontunai seperti QRIS. Tujuannya, mencegah kebocoran PAD. “Revisi Perda harus mencakup teknologi digital dan sanksi yang tegas, termasuk denda yang tegas bagi pelaku parkir liar,” tambahnya. Selain itu, Hilda menekankan agar Jukir liar diberdayakan untuk mengikuti program pelatihan sebagai Jukir resmi. Sehingga nasib para Jukir tetap bisa bekerja secara legal dengan menggunakan seragam lengkap dengan identitasnya. “Kita tidak hanya menertibkan, tetapi juga memberikan solusi bagi mereka yang menggantungkan hidup dari parkir liar. Ini soal keseimbangan antara penegakan hukum dan kemanusiaan,” jelas Hilda. Keterlibatan masyarakat menjadi poin penting dalam pandangan Hilda. Ia mengimbau RT/RW dan komunitas lokal untuk aktif dalam pengawasan lingkungan dan melaporkan praktik parkir liar. “Kesadaran kolektif adalah kunci. Dengan kerja sama antara warga, pemerintah, dan pelaku usaha, kita bisa menciptakan Jakarta yang lebih tertib dan nyaman,” tegas Hilda. Hilda berharap, langkah-langkah penanganan parkir liar dapat segera terealisasi. Tentunya lewat revisi sejumlah aturan dalam Perda No. 5/2012 tentang Perparkiran. “Dengan regulasi yang kuat, penegakan hukum yang konsisten, dan partisipasi aktif masyarakat, kita bisa mengurangi dampak negatif parkir liar secara signifikan,” pungkas dia. (apn/df)

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan parkir liar di DKI Jakarta yang semakin meresahkan. Salah satu upaya yang harus dilakukan yaitu merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran. Demikian ditegaskan oleh Anggota Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD Provinsi DKI Jakarta Hilda Kusuma di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (2/7). Menurut Hilda, maraknya … Revisi Perda, Kunci Atasi Parkir Liar
Sinkronisasi Pembahasan Perda, Abdul Aziz: Lebih Efektif, Efisien, dan Cepat
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi DKI Jakarta Abdul Aziz menyampaikan hasil audiensi bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (3/7). Pertemuan itu menjadi ruang koordinasi awal untuk mempercepat proses legislasi sejumlah rancangan peraturan daerah (raperda) yang masih tertunda di Bapemperda. “Kami dari Bapemperda mengajukan permohonan audiensi agar proses pembahasan peraturan daerah di DKI Jakarta bisa berlangsung lebih efektif, efisien, dan cepat ke depan,” terang Abdul Aziz. Abdul Aziz menyebut, gubernur menanggapi permintaan tersebut dengan terbuka dan menyampaikan sejumlah ide baru. Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz (tengah) didampingi para pimpinan panitia khusus usai bertemu Gubernur Pramono. (dok.DDJP) Salah satunya adalah komitmen untuk menggelar pertemuan rutin setiap tiga bulan sekali guna membahas daftar perda yang masih menumpuk. Saat ini, terdapat 30 perda yang siap dibahas. “Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh pihak, khususnya masyarakat, agar kami mampu mengembangkan perda-perda itu dengan baik sehingga bisa segera diproses dan memberi manfaat langsung kepada warga,” tambah Abdul Aziz. Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Bapemperda Jhonny Simanjuntak. Kesepahaman bersama antara legislatif dan eksekutif dalam mempercepat produktivitas legislasi daerah sangat penting. “Yang paling penting dari audiensi itu adalah lahirnya kesepahaman bersama. Pak Gubernur menunjukkan political will agar Bapemperda bersama kami bisa lebih produktif dalam menurunkan perda-perda ke depan,” ujar Jhonny. Jhonny menyebut, sejumlah hambatan yang selama ini memperlambat proses pembahasan akan segera ditinjau ulang. Jika diperlukan, bisa diterbitkan perda baru untuk mempercepat langkah tersebut. “Intinya, kami dan pak gubernur punya persepsi yang sama tentang pentingnya produktivitas Bapemperda, supaya masyarakat bisa segera merasakan manfaat dari regulasi yang kami hasilkan,” ungkap Jhonny. (all/df)

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi DKI Jakarta Abdul Aziz menyampaikan hasil audiensi bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (3/7). Pertemuan itu menjadi ruang koordinasi awal untuk mempercepat proses legislasi sejumlah rancangan peraturan daerah (raperda) yang masih tertunda di Bapemperda. “Kami dari Bapemperda mengajukan permohonan audiensi agar proses pembahasan peraturan daerah di DKI … Sinkronisasi Pembahasan Perda, Abdul Aziz: Lebih Efektif, Efisien, dan Cepat
Komisi B Apresiasi Peresmian Rute Transjabodetabek Bekasi-Dukuh Atas
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mengapresiasi peresmian rute baru Transjabodetabek B25 Bekasi-Dukuh Atas di Halte Galunggung, Jakarta Selatan, Kamis (3/7). Nova mengatakan, rute baru Transjabodetabek menjadi salah satu upaya untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Ia menilai, perluasan rute Transjabodetabek terutama ke wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek), diharapkan dapat meningkatkan penggunaan transportasi publik sehingga mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. “Tentunya saya melihat ini sangat baik sekali untuk mengatasi masalah kemacetan,” ujar Nova di Halte Galunggung Jakarta, Kamis (3/7). Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh. (dok.DDJP) Minat masyarakat terhadap rute Transjabodetabek yang sudah beroperasi sebelumnya. Karena itu, Nova mengimbau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT Transjakarta memperpendek jarak waktu antar Bus Transjabodetabek (headway). Salah satunya dengan menambah jumlah armada bus. Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan waktu tunggu penumpang Transjabodetabek dapat diperpendek, sehingga tidak terjadinya antrean yang mengular di halte. “Headway tadi harus benar-benar sepuluh menit jangan sampai lebih dari sepuluh menit jadi orang menunggu sangat lama,” imbau dia. Pada kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan, terdapat 15 armada bus dengan masing-masing jarak waktu antar bus 10 menit pada jam sibuk untuk rute Bekasi-Dukuh Atas. Melewati Tol Becakayu lalu masuk Jalan DI Panjaitan hingga ke Dukuh Atas. Total ada 29 halte di sepanjang rute, dengan rincian 11 titik di Bekasi dan 18 titik di Jakarta. Pramono menargetkan layanan baru ini dapat melayani hingga 3.000 penumpang per hari. “Jumlah bus yang disiapkan ada 15. Jarak antara bus diperkirakan 10 menit pada jam padat dan 20 menit pada jam sepi,” kata dia. Walikota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, rute baru itu akan melayani perjalanan sepanjang sekitar 53 kilometer dari Terminal Bekasi ke Dukuh Atas dengan perkiraan waktu tempuh sekitar satu jam hingga satu jam sepuluh menit pada jam sibuk. Adapun tarif pada pukul 05.00-07.00 untuk rute ini sebesar Rp2.000 dan Rp3.500 mulai jam 07.00-22.00. Ia berharap, rute Transjabodetabek Bekasi-Dukuh Atas dapat meningkatkan mobilisasi masyarakat dari daerah penyangga . Selain itu memberikan alternatif transportasi publik yang lebih andal, mengurangi kemacetan, dan mempermudah aksesibilitas warga dari dan ke Jakarta. Selain itu, rute baru ini bisa menjadi pilihan yang lebih hemat biaya dibandingkan dengan transportasi pribadi. “Sehingga pola mobilisasi akan semakin mudah, semakin ringan dan waktu berjalan juga semakin rendah,” tukas Tri. (yla/df)

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mengapresiasi peresmian rute baru Transjabodetabek B25 Bekasi-Dukuh Atas di Halte Galunggung, Jakarta Selatan, Kamis (3/7). Nova mengatakan, rute baru Transjabodetabek menjadi salah satu upaya untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Ia menilai, perluasan rute Transjabodetabek terutama ke wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek), diharapkan dapat meningkatkan penggunaan transportasi publik … Komisi B Apresiasi Peresmian Rute Transjabodetabek Bekasi-Dukuh Atas
Optimalisasi Sister City Berpotensi Kurangi Pengangguran
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco mendorong optimalisasi kerja sama antarkota melalui skema sister city untuk menurunkan angka pengangguran di ibukota. Menurut dia, hubungan bilateral dengan sejumlah wilayah luar negeri dapat membuka peluang kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jakarta. Hal itu diungkapkan Baco dalam forum audiensi bersama delegasi Pemerintah Negara Bagian Victoria, Australia, di Gedung DPRD DKI Jakarta, beberapa waktu lalu. “Jakarta itu mengalami oversupply manusia. Penduduk kita terlalu banyak, tapi banyak yang tidak berpendidikan tinggi. Akhirnya, SDM-nya lemah, daya saingnya rendah, dan pengangguran tinggi,” ujar Basri Baco. Ia menjelaskan, salah satu prasyarat kota global adalah tingginya kualitas pendidikan warga. Karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyiapkan kebijakan besar untuk menjamin akses pendidikan tanpa hambatan. “Kami akan menggratiskan sekolah dari TK sampai SMA, supaya tidak ada anak putus sekolah, tidak ada yang dipulangkan karena belum bayar, dan tidak ada ijazah yang ditahan,” jelas Basri. Namun persoalan tidak berhenti di pendidikan. Lulusan SMK dan SMA justru menghadapi tantangan baru, yakni minimnya lapangan kerja. Karena itu, DPRD mendorong perluasan kerja sama internasional, termasuk dengan Victoria, agar dapat menyerap tenaga kerja asal Jakarta. “Mungkin saja Victoria sedang butuh sesuatu, dan kita bisa suplai. Daripada mereka menganggur di DKI, lebih baik ada peluang di luar,” ujar dia. Basri juga mengusulkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan pembentukan kantor perwakilan kecil di Victoria sebagai bagian dari penguatan diplomasi daerah. Kantor itu bisa menjadi simpul kerja sama di bidang pendidikan, budaya, maupun tenaga kerja. “Walau kecil, kita bisa tempatkan orang-orang terbaik di sana. Kerja sama antarwilayah seperti itu penting, karena kadang yang mereka tidak punya, kita punya. Dan sebaliknya,” tutup Basri. (all/df)

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco mendorong optimalisasi kerja sama antarkota melalui skema sister city untuk menurunkan angka pengangguran di ibukota. Menurut dia, hubungan bilateral dengan sejumlah wilayah luar negeri dapat membuka peluang kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jakarta. Hal itu diungkapkan Baco dalam forum audiensi bersama delegasi Pemerintah Negara Bagian Victoria, Australia, di Gedung DPRD DKI Jakarta, beberapa waktu … Optimalisasi Sister City Berpotensi Kurangi Pengangguran
Pansus bakal Cecar Alur Laporan Keuangan Perparkiran
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta Raden Gusti Arief menegaskan akan menelusuri alur pelaporan keuangan dari pengguna parkir hingga kas daerah. Hal itu diungkapkan dalam rapat Pansus Perparkiran bersama jajaran eksekutif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (2/7). Dalam pembahasan sistem perparkiran, Pansus fokus pada persoalan tata kelola parkir. Terutama terkait potensi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perparkiran. Anggota Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta Raden Gusti Arief. (DDJP/pun) “Kami akan mencecar alur pelaporan keuangan dari pengguna parkir hingga ke kas daerah,” ujar Gusti Arief. Pansus mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk menjalankan digitalisasi dalam sistem perparkiran. “Jangan sampai sistem digital yang seharusnya transparan justru menjadi alat pengelabuan setoran,” tandas Gusti Arief. Pansus juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap sistem e-parking dan skema self-assessment. Kendati mengadopsi sistem cashless dan digital, masih terbuka peluang manipulasi data transaksi. Sebab, pelaporan pendapatan masih bersifat sepihak. Tidak ada verifikasi real time yang dapat diakses langsung oleh Pemprov DKI atau pihak independen. “Jakarta kehilangan potensi PAD yang besar jika ini terus dibiarkan,” tegas Gusti Arief. Karena itu, Pansus berencana inspeksi mendadak (Sidak) ke para operator parkir yang tidak hadir dalam rapat resmi pansus. “Melihat back-end dari sistem parkir itu sendiri,” imbuh politisi Partai NasDem itu. Selain menyasar sistem pelaporan, Pansus juga menyoroti buruknya pengaturan parkir on street di berbagai wilayah strategis ibukota. Banyak ditemukan lokasi parkir on street yang tidak tertib secara operasional. Pemberlakuan tarif tidak jelas. Bahkan, cenderung dikuasai pihak yang tidak setor ke kas daerah. “Parkir on-street harus menjadi sumber PAD yang sehat dan tertata, bukan ruang abu-abu yang merugikan daerah,” kata Gusti Arief. Selain itu, sambung Gusti Arief, pengaturan parkir on-street seharusnya memberi kenyamanan dan kepastian bagi pengguna kendaraan. “Bukan malah menambah kekacauan lalu lintas,” tutur dia. Pansus juga mendorong agar pengelolaan parkir on-street dikaji ulang secara menyeluruh. Baik dari sisi penataan zonasi dan tarif progresif. Termasuk pula sistem pembayaran, maupun model kelembagaan pengelolaan dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Sebelumnya pada Kamis, 22 Mei 2025, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengakui kebocoran dana dalam pengelolaan parkir. Ia mengungkapkan, kebocoran dana terjadi akibat ulah orang tidak bertanggung jawab. Seperti preman dan juru parkir (Jukir) liar. Di sisi lain, ungkap Syafrin, mendorong digitalisasi pengelolaan perparkiran di 200 ruas jalan oleh Unit Pelaksana (UP) Perparkiran. Bahkan, kerusakan fasilitas Terminal Parkir Elektronik (TPE) sebanyak 216 unit bakal segera diperbaiki. (red)

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta Raden Gusti Arief menegaskan akan menelusuri alur pelaporan keuangan dari pengguna parkir hingga kas daerah. Hal itu diungkapkan dalam rapat Pansus Perparkiran bersama jajaran eksekutif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (2/7). Dalam pembahasan sistem perparkiran, Pansus fokus pada persoalan tata kelola parkir. Terutama terkait potensi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dari … Pansus bakal Cecar Alur Laporan Keuangan Perparkiran
Transjabodetabek Sejalan Konsep Aglomerasi
Operasional Bus Transjabodetabek rute Blok M-PIK-2 dinilai wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi kemacetan. Demikian ditegaskan Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga, beberapa waktu lalu. Pandapotan menilai, kebijakan tersebut bisa mengatasi kemacetan dan menurunkan polusi udara atau emisi karbon. Khususnya di kawasan aglomerasi Jakarta dan sekitarnya. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga. (dok.DDJP) Menurut dia, kebijakan tersebut sejalan dengan konsep aglomerasi Pulau Jawa. Yaitu, keterhubungan antarwilayah menjadi kunci dalam membangun sistem transportasi yang efisien dan terintegrasi. “Karena Jakarta sebagai pusat aktvitas ekonomi nasional tidak bisa berdiri sendiri,” tandas Pandapotan. Politisi PDI Perjuangan itu mendorong Pemprov DKI terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah provinsi sekitar. Pemerintah Pusat dalam hal perencanaan rute, integrasi moda, maupun skema subsidi. “Kita berharap, masyarakat mempunyai pilihan transportasi yang aman, nyaman, dan efisien,” tambah dia. “Mendorong peralihan nyata dari kendaraan pribadi ke transportasi umum,” tukas Pandapotan. (stw/df)

Operasional Bus Transjabodetabek rute Blok M-PIK-2 dinilai wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi kemacetan. Demikian ditegaskan Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga, beberapa waktu lalu. Pandapotan menilai, kebijakan tersebut bisa mengatasi kemacetan dan menurunkan polusi udara atau emisi karbon. Khususnya di kawasan aglomerasi Jakarta dan sekitarnya. Menurut dia, kebijakan tersebut sejalan dengan konsep aglomerasi Pulau Jawa. Yaitu, … Transjabodetabek Sejalan Konsep Aglomerasi
Sosialisasi Rute Baru Transjabodetabek Harus Gencar
Sejumlah pihak menyambut positif rute baru Bus Transjabodetabek Blok M-Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 atau T-31. Kehadiran rute yang membentang dari Jakarta Selatan hingga Kabupaten Tangerang itu diharapkan dapat menjadi alternatif transportasi warga. Dengan demikian, angkutan publik itu bisa mengurangi ketergantungan pada penggunaan kendaraan pribadi. Dampak kemacetan bisa diminimalisasi. “Tetapi, Pemprov DKI Jakarta harus gencar mensosialisasikan rute baru ini,” ujar Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Wahyu Dewanto, beberapa waktu lalu. Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Wahyu Dewanto. (dok.DDJP) Menurut dia, sosialisasi perlu dilengkapi dengan fasilitas dan petunjuk bagi pengguna. “Keberadaannya benar-benar diketahui dan dirasakan masyarakat pada koridor-koridor yang dilalui,” kata Wahyu. Politisi Partai Gerindra itu juga mendorong keterlibatan aktif seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta dalam sosialisasi. Mulai dari walikota hingga lurah. Efek sosialisasi, rute baru tersebut bermanfaat bagi para pekerja. Bahkan menarik digunakan siapa saja, sepanjang hari. “Sekaligus memperkenalkan keberadaan obyek-obyek yang menarik pada koridor-koridor tersebut,” ungkap Wahyu. Selain itu, sambung dia, evaluasi secara berkala oleh Transjakarta terhadap operasional rute baru sangat penting. Pelayanan bisa maksimal dan dapat mewujudkan target mengganti seluruh armada bus dengan bus listrik pada 2030. Target tersebut bukan hanya untuk layanan di Jakarta, tetapi juga untuk seluruh wilayah yang masuk kawasan aglomerasi. “Ini komitmen untuk mengurangi polusi udara,” tandas Wahyu. (stw/df)

Sejumlah pihak menyambut positif rute baru Bus Transjabodetabek Blok M-Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 atau T-31. Kehadiran rute yang membentang dari Jakarta Selatan hingga Kabupaten Tangerang itu diharapkan dapat menjadi alternatif transportasi warga. Dengan demikian, angkutan publik itu bisa mengurangi ketergantungan pada penggunaan kendaraan pribadi. Dampak kemacetan bisa diminimalisasi. “Tetapi, Pemprov DKI Jakarta harus gencar mensosialisasikan rute baru ini,” ujar … Sosialisasi Rute Baru Transjabodetabek Harus Gencar