@dmin
Perkuat Kerja Sama Budaya dan Repatriasi Warisan Sejarah
Perkuat Kerja Sama Budaya dan Repatriasi Warisan Sejarah February 5, 2026 1:58 pm Pemerintah Indonesia berkomitmen memperkuat kerja sama kebudayaan dengan Kerajaan Belanda. Mulai dari pengelolaan arsip sejarah, perfilman, hingga percepatan repatriasi warisan budaya. Upaya tersebut dipandang sebagai langkah membangun hubungan yang setara, etis, dan berorientasi pada keadilan sejarah. Menurut Ketua Komisi A DPRD DKI Inggard Jhosua, Jakarta termasuk kota yang memiliki sejarah panjang bagi Belanda selama 350 tahun. Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Jhosua. (dok.DDJP) “Karena itu, kerja sama Kementerian Kebudayaan dengan Pemerintah Belanda layak disambut dengan baik,” ujar Inggard, Selasa (3/2). Apalagi, tambah politisi Partai Gerindra itu, Pemerintah Belanda juga menyambut baik inisiatif tersebut. Mengedepankan pendekatan etis, inklusif, dan saling menghormati antarnegara. Kerja sama itu, harap Inggard, melibatnya sejumlah institusi penting. Antara lain, Eye Film Museum dan Koninklijk Insitut voor Taal Lend-en Volkenkunde (KITLV). (stw/df)

Pemerintah Indonesia berkomitmen memperkuat kerja sama kebudayaan dengan Kerajaan Belanda. Mulai dari pengelolaan arsip sejarah, perfilman, hingga percepatan repatriasi warisan budaya. Upaya tersebut dipandang sebagai langkah membangun hubungan yang setara, etis, dan berorientasi pada keadilan sejarah. Menurut Ketua Komisi A DPRD DKI Inggard Jhosua, Jakarta termasuk kota yang memiliki sejarah panjang bagi Belanda selama 350 tahun. Ketua Komisi A DPRD … Perkuat Kerja Sama Budaya dan Repatriasi Warisan Sejarah
Demonstrasi Harus Damai dan Bermartabat
Demonstrasi Harus Damai dan Bermartabat February 5, 2026 1:00 pm Gelombang aksi unjuk rasa yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir menyisakan keprihatinan mendalam. Di sejumlah daerah, aspirasi rakyat yang semestinya menjadi wujud kebebasan berpendapat, justru berujung pada kerusuhan. Bahkan, terjadi kerusakan fasilitas umum hingga korban jiwa, baik dari kalangan pendemo, warga sipil, maupun kepolisian. “Fenomena ini menjadi pengingat bahwa dalam demokrasi, ruang ekspresi tidak boleh berubah menjadi panggung anarkisme,” ujar Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Muhammad Ongen Sangaji, beberapa waktu lalu. Di tengah situasi penuh ketegangan, kata Ongen, suara para tokoh agama dan masyarakat harus tampil sebagai cahaya penuntun. Politisi Partai NasDem itu juga menuturkan, Presiden Prabowo Subianto merangkul 16 Ormas Islam untuk duduk bersama untuk membicarakan tantangan bangsa. Momentum itu, lanjut Ongen, memberi pesan penting. Bangsa Indonesia masih memiliki banyak penyangga moral yang siap menjaga persaudaraan di tengah badai. Oleh karena itu, seruan para tokoh agar demonstrasi berlangsung damai dan bermartabat patut menjadi pedoman. “Aspirasi yang benar harus disalurkan dengan cara yang benar. Aparat pun dituntut menghadirkan pendekatan persuasif dan humanis,” tukas Ongen. (stw/df)

Gelombang aksi unjuk rasa yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir menyisakan keprihatinan mendalam. Di sejumlah daerah, aspirasi rakyat yang semestinya menjadi wujud kebebasan berpendapat, justru berujung pada kerusuhan. Bahkan, terjadi kerusakan fasilitas umum hingga korban jiwa, baik dari kalangan pendemo, warga sipil, maupun kepolisian. “Fenomena ini menjadi pengingat bahwa dalam demokrasi, ruang ekspresi tidak boleh berubah menjadi panggung anarkisme,” ujar … Demonstrasi Harus Damai dan Bermartabat
Optimalisasi Truk Sampah Listrik dengan Infrastruktur Pendukung
Optimalisasi Truk Sampah Listrik dengan Infrastruktur Pendukung February 5, 2026 12:01 pm Kalangan legislator di Kebon Sirih mewanti-wanti agar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menyiapkan infrastrutur pendukung yang memadai untuk operasional truk sampah listrik secara optimal. Jika tidak, truk listrik tersebut berpotensi menjadi barang rongsokan. Penggunaan kendaraan listrik bertujuan mengurangi polusi udara. Kini, Pemprov DKI telah memiliki 5 unit truk sampah listrik. Demikian ungkap Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau, Senin (2/2). Politisi Partai Solidaritas Indonesia (F-PSI) itu menambahkan, penggunaan truk sampah listrik menjadi bagian upaya peralihan Jakarta menjadi kota bersih dan hijau. Berbasis penggunaan energi baru dan terbarukan. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau. (dok.DDJP) “Agar tidak sekedar pengadaan, truk-truk sampah listrik tersebut harus dioperasikan secara optimal dalam membersihkan sampah,” ujar Bun. Karena itu, lanjut dia, Pemprov DKI Jakarta harus mengoptimalkan operasional infrastruktur penunjang truk sampah ramah lingkungan itu. Seperti mengoptimalkan tempat pengisian listrik di berbagai tempat. Sehingga, truk-truk tersebut tidak kesulitan mengisi ulang tenaganya. Perawatan Memadai Bun menambahkan, perawatan menjadi faktor penting dalam menunjang pemakaian truk-truk sampah berenergi listrik. Dengan begitu, truk tidak cepat rusak. Tanpa perawatan memadai, truk tersebut akan menjadi besi tua atau barang rongsokan. “Ini penting untuk mengatasi masalah sampah dalam jangka panjang,” ucap Bun. Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Asep Kuswanto mengungkapkan, mulai mengoperasikan truk sampah listrik tipe compactor. Truk itu sepenuhnya menggunakan tenaga listrik. Bebas emisi dan memiliki tingkat kebisingan rendah. Tepatnya hingga April 2025, Dinas LH mengadakan 5 unit truk compactor listrik lengkap dengan perangkat pengisi daya. Masing-masing truk, berkapasitas enam hingga tujuh meter kubik sampah. Dinas LH berupaya menambah unit agar bisa memenuhi kebutuhan pengangkutan sampah. Truk compactor memiliki spesifikasi teknis yang dirancang khusus untuk mendukung operasional pengolahan sampah di Jakarta. Terdapat sistem pluging full elektrik, tanpa emisi. Selain itu, terdapat teknologi pemadatan sampah otomatis. Kendaraan pengangkut sampah itu juga berukuran panjang 3.300 x 1.700 mm. Tinggi 1.950 mm dan berat (kosong) sekitar 1.700 kilogram. Kebutuhan daya listrik sebesar 1,5 kilowatt (KW) dengan sistem 3-phase. Selain itu, panel kendali digital, safety switch, dan unit kendali hidrolik untuk memastikan pengoperasian yang aman dan efisien. Guna menunjang operasional truk tersebut, Pemprov DKI Jakarta akan menyediakan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di lokasi-lokasi strategis. Antara lain, SPKLU di pangkalan truk Dinas LH dan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang. (stw/df)

Kalangan legislator di Kebon Sirih mewanti-wanti agar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menyiapkan infrastrutur pendukung yang memadai untuk operasional truk sampah listrik secara optimal. Jika tidak, truk listrik tersebut berpotensi menjadi barang rongsokan. Penggunaan kendaraan listrik bertujuan mengurangi polusi udara. Kini, Pemprov DKI telah memiliki 5 unit truk sampah listrik. Demikian ungkap Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bun Joi … Optimalisasi Truk Sampah Listrik dengan Infrastruktur Pendukung
Legislator Apresiasi Penanganan Banjir di Kelurahan Kapuk
Legislator Apresiasi Penanganan Banjir di Kelurahan Kapuk February 5, 2026 11:02 am Kinerja aparatur Kelurahan dalam menangani banjir menuai apresiasi dari kalangan legislator di Kebon Sirih. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Hilda Kusuma Dewi menilai penanganan banjir di Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, sangat sigap dan responsif. Hilda mengungkapkan hal itu saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 Kelurahan Kapuk, Rabu (4/2). Pada saat cuah hujan tinggi, ungkap Hilda, senantiasa berkomunikasi langsung dengan lurah. Memastikan situasi dan kondisi wilayah tersebut. Meskipun terdapat beberapa titik yang tergenang, kata politisi PDI Perjuangan itu, selalu tertangani dengan mengaktifkan pompa air. “Saya selalu tanya ke Pak Arif, ‘pak, aman enggak?’ dan beliau jawab aman,” ujar Hilda. Menurut dia, respons cepat aparatur kelurahan menjadi faktor penting menekan dampak banjir. Pembenahan infrastruktur pengendalian banjir dapat secara bertahap agar wilayah terbebas dari banjir. “Semakin banyak wilayah di Kelurahan Kapuk yang sebelumnya sering banjir, perlahan bisa terbebas dari genangan,” ucap Hilda. Selain itu, ia menekankan perihal peran serta masyarakat dalam mengawal kinerja pemerintah kelurahan. Warga bisa menyampaikan kritik maupun masukan secara terbuka. “Kalau ada yang kurang, silakan dirembugkan dengan pak lurah,” tutur Hilda. Lurah Kapuk M. Arif Budiman menyampaikan, telah menghimpun puluhan usulan pembangunan dalam Musrenbang 2026. Khususnya untuk mendukung peningkatan infrastruktur dan pelayanan masyarakat. Usulan itu mencakup berbagai sektor. Antara lain, terkait Bina Marga, SSumber Daya Air, kepemudaan dan olahraga, pendidikan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, kebudayaan, perhubungan, perpustakaan dan kearsipan, serta sosial. Arif menjelaskan, usulan berasal dari 16 RW di wilayah Kelurahan Kapuk. RW 01 mengajukan lima usulan fisik. RW 02 dua usulan fisik dan satu nonfisik. RW 03 lima usulan fisik. RW 04 empat fisik dan satu nonfisik. RW 05 mengusulkan tiga fisik dan dua nonfisik. RW 06 empat fisik dan satu nonfisik. RW 07 tiga fisik dan dua nonfisik. RW 08 empat fisik dan satu nonfisik. RW 09 empat fisik dan satu nonfisik. RW 10 mengajukan tiga fisik dan dua nonfisik. RW 11 tiga fisik dan dua nonfisik. RW 12 lima usulan fisik. RW 13 satu usulan fisik dan satu nonfisik. RW 14 tiga fisik dan dua nonfisik. RW 15 tercatat sebagai pengusul terbanyak dengan 22 usulan fisik dan tiga nonfisik, sementara RW 16 mengajukan tiga usulan fisik dan dua nonfisik. Menurut Arif, seluruh usulan tersebut merupakan hasil penjaringan aspirasi warga yang dilakukan para ketua RW. “Mudah-mudahan seluruh usulan ini dapat ditindaklanjuti demi kepentingan masyarakat Kelurahan Kapuk,” tukas Arif. (red)

Kinerja aparatur Kelurahan dalam menangani banjir menuai apresiasi dari kalangan legislator di Kebon Sirih. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Hilda Kusuma Dewi menilai penanganan banjir di Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, sangat sigap dan responsif. Hilda mengungkapkan hal itu saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 Kelurahan Kapuk, Rabu (4/2). Pada saat cuah hujan tinggi, ungkap Hilda, senantiasa … Legislator Apresiasi Penanganan Banjir di Kelurahan Kapuk
Planetarium Perlu Keterlibatan Pakar Astronomi
Planetarium Perlu Keterlibatan Pakar Astronomi February 5, 2026 10:03 am Masyarakat menyambut antusias atas reaktivitas Planetarium oleh Pemprov DKI Jakarta. Namun, banyak pula masukan dari masyarakat. Termasuk mantan pekerja di Planetarium. Masukan itu antara lain, pertunjukan saat ini belum mencerminkan esensi planetarium yang sesungguhnya. “Planetarium bukan sekadar pemutaran video. Live naration oleh pakar astronomi adalah kunci Utama,” ujar Ron Aldebaran, mantan pekerja Planetarium, beberapa waktu lalu. Informasi astronomi, kata dia, bersifat dinamis dan terus berubah. Sesuai Stadar International Planetarium Society (IPS), sajian utama Planetarium adalah simulasi langit malam dan fenomena benda langit secara langsung. “Sementara video dan efek visual hanyalah pelengkap,” tutur Ron. Sejak awal pembangunan oleh Bung Karno, ungkap dia, Planetarium bertujuan mengedukasi masyarakat dan meluruskan misinformasi serta tahayul tentang fenomena langit dengan pendekatan belajar kolektif yang menyenangkan. “Karena itu, porsi pertunjukan idealnya 75 persen edukasi dan 25 persen hiburan. Bukan sebaliknya,” tambah Ron. Menanggapi masukan para mantan pekerja Planetarium itu, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian mensupport usulan tersebut. Justin berharap, pengelola baru Planetarium melibatkan pakar astronomi dan teknisi yang kompeten. Sehingga penyampaian informasi menjadi akurat dan bermutu. “Planetarium adalah pusat edukasi sains, bukan sekadar atraksi visual,” kata politisi PSI itu. (stw/df)

Masyarakat menyambut antusias atas reaktivitas Planetarium oleh Pemprov DKI Jakarta. Namun, banyak pula masukan dari masyarakat. Termasuk mantan pekerja di Planetarium. Masukan itu antara lain, pertunjukan saat ini belum mencerminkan esensi planetarium yang sesungguhnya. “Planetarium bukan sekadar pemutaran video. Live naration oleh pakar astronomi adalah kunci Utama,” ujar Ron Aldebaran, mantan pekerja Planetarium, beberapa waktu lalu. Informasi astronomi, kata dia, … Planetarium Perlu Keterlibatan Pakar Astronomi
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGUBAHAN NAMA, BATAS, DAN PENGAPUSAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
MRT Kembangan–Balaraja Dukung Mobilitas Pekerja dari Banten dan Bogor
MRT Kembangan–Balaraja Dukung Mobilitas Pekerja dari Banten dan Bogor February 4, 2026 5:51 pm DPRD DKI Jakarta mendukung pemerintah provinsi melakukan studi potensi kontribusi pembangunan MRT Lintas Timur–Barat Fase 2 rute Kembangan–Balaraja. Studi itu melalui penandatanganan nota kesepahaman di Balaikota, Rabu (4/2). Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh menilai, kajian tersebut penting. Memperkuat interkoneksi transportasi lintas wilayah. Khususnya mempermudah mobilitas masyarakat dari daerah penyangga menuju Jakarta. “Mempermudah akses mungkin yang karyawan yang tinggalnya dari Bogor (dan) Banten yang masuk ke Jakarta,” ujar Nova. Menurut Nova, nota kesepahaman masih berada pada tahap awal berupa kesepakatan kajian. Potensi bisnis dari proyek MRT Timur–Barat Fase 2 sangat menjanjikan. Terutama pengembangan kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD). “Tentunya nanti kan dikaji lagi lebih lanjut,” kata Nova. Fasilitas pendukung seperti area parkir di sekitar stasiun akan melengkapi pengembangan konsep TOD. Mengurangi kepadatan lalu lintas kendaraan pribadi yang masuk ke Jakarta. “Nanti, kendaraan motor bisa parkir di situ. Istilahnya terpusat,” kata dia. Sementara itu, Gubernur Pramono Anung menegaskan, prinsip utama kerja sama lintas daerah dalam proyek ini adalah saling memberikan manfaat dan keuntungan bagi semua pihak. Ia mengingatkan agar nota kesepahaman yang telah ditandatangani tidak berhenti pada tataran administratif semata. Melainkan benar-benar diwujudkan dalam bentuk nyata. Realisasi proyek MRT Timur–Barat Fase 2 berdampak positif secara luas. Termasuk oleh para pengembang kawasan. Pramono menegaskan, proyek itu akan saling memberi manfaat kepada berbagai pihak. “Saling menguntungkan. Enggak boleh hanya Jakarta yang untung,” tutur dia. (yla/df)

DPRD DKI Jakarta mendukung pemerintah provinsi melakukan studi potensi kontribusi pembangunan MRT Lintas Timur–Barat Fase 2 rute Kembangan–Balaraja. Studi itu melalui penandatanganan nota kesepahaman di Balaikota, Rabu (4/2). Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh menilai, kajian tersebut penting. Memperkuat interkoneksi transportasi lintas wilayah. Khususnya mempermudah mobilitas masyarakat dari daerah penyangga menuju Jakarta. “Mempermudah akses mungkin yang karyawan yang tinggalnya dari … MRT Kembangan–Balaraja Dukung Mobilitas Pekerja dari Banten dan Bogor
Sekretariat DPRD Koordinasikan Finalisasi Ranperda P4GN
Sekretariat DPRD Koordinasikan Finalisasi Ranperda P4GN February 4, 2026 4:43 pm Sekretariat DPRD DKI Jakarta menggelar rapat koordinasi bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Biro Hukum, Rabu (4/2). Pertemuan itu terkait finalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN). Kepala Subbagian Produk Hukum dan Pengkajian Sekretariat DPRD DKI Jakarta Ramandhika Suryasmara memastikan finalisasi draf Ranperda sudah sesuai dengan hasil pembahasan pada Selasa, 3 Januari 2026. Pembahasan tersebut menghasilkan sebanyak 30 pasal, 14 bab. “Kita pastikan tidak ada pasal-pasal tambahan dan semua sudah inline. Jadi proses ke depannya biar smooth juga,” ujar Dhika di Gedung DPRD DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta, lanjut dia, wajib menyediakan pusat rehabilitasi terhadap korban-korban pecandu narkotika. Hal itu tertuang dalam BAB III Penanganan, Pasal 11 dan 12 mengenai rehabilitasi. “Mudah-mudahan adanya pusat rehabilitasi ini bisa dilaksanakan dengan baik ketika Perda disahkan,” ucap Dhika. Ia berharap, implementasi Perda P4GN berdampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat. Di antaranya, menekan angka pengguna narkotika. Berdasarkan hasil finalisasi, Ranperda P4GN terdiri dari 14 bab. Yaitu, BAB I Ketentuan Umum, BAB II Pencegahan dan Pemberantasan, BAB III Penanganan, BAB IV Tim Terpadu P4GN, BAB V Sarana dan Prasarana. Kemudian BAB VI Kerja Sama, BAB VII Partisipasi Masyarakat, BAB VIII Evaluasi, Monitoring, dan Pelaporan, BAB IX Pembinaan dan Pengawasan, BAB X Sistem dan Informasi, BAB XI Penghargaan, BAB XII Pendanaan, BAB XIII Sanksi Administratif, BAB IV Ketentuan Penutup. Rapat koordinasi itu mengacu pada Surat Nomor 234/HK.01.02 yang ditandatangani Sekretaris DPRD DKI Jakarta Augustinus. (apn/df)

Sekretariat DPRD DKI Jakarta menggelar rapat koordinasi bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Biro Hukum, Rabu (4/2). Pertemuan itu terkait finalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN). Kepala Subbagian Produk Hukum dan Pengkajian Sekretariat DPRD DKI Jakarta Ramandhika Suryasmara memastikan finalisasi draf Ranperda sudah sesuai dengan … Sekretariat DPRD Koordinasikan Finalisasi Ranperda P4GN
Penandatanganan MoU Studi Potensi MRT Lintas Timur–Barat Fase 2
Penandatanganan MoU Studi Potensi MRT Lintas Timur–Barat Fase 2 February 4, 2026 3:00 pm DPRD DKI Jakarta menghadiri penandatanganan nota kesepahaman studi potensi kontribusi MRT Lintas Timur-Barat Fase 2 (Kembangan-Balaraja) di Balaikota, Rabu (4/2). PT. MRT Jakarta (Perseroda) bersama pengembang melaksanakan penandatangan. Hadir Wakil Ketua DPRD Rany Mauliani bersama Ketua Komisi D Yuke Yurike, Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh dan Anggota Komisi E Chicha Koeswoyo. Penandatanganan nota kesepahaman bagian dari upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengkaji pengembangan transportasi massal berbasis rel yang terintegrasi. Sekaligus mendorong peningkatan konektivitas wilayah Jakarta dengan daerah penyangga di kawasan barat. Melalui studi potensi kontribusi MRT Lintas Timur–Barat Fase 2, mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai manfaat ekonomi dan sosial. Begitu pula dampak terhadap pengurangan kemacetan dan peningkatan mobilitas masyarakat. Gubernur Pramono Anung dan Gubernur Banten Andra Soni hadir dalam kesempatan itu. (yla/df)

DPRD DKI Jakarta menghadiri penandatanganan nota kesepahaman studi potensi kontribusi MRT Lintas Timur-Barat Fase 2 (Kembangan-Balaraja) di Balaikota, Rabu (4/2). PT. MRT Jakarta (Perseroda) bersama pengembang melaksanakan penandatangan. Hadir Wakil Ketua DPRD Rany Mauliani bersama Ketua Komisi D Yuke Yurike, Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh dan Anggota Komisi E Chicha Koeswoyo. Penandatanganan nota kesepahaman bagian dari upaya Pemerintah Provinsi … Penandatanganan MoU Studi Potensi MRT Lintas Timur–Barat Fase 2
Awasi Penyerahan Fasos-Fasum, DPRD akan Bentuk Pansus
Awasi Penyerahan Fasos-Fasum, DPRD akan Bentuk Pansus February 4, 2026 2:01 pm DPRD DKI Jakarta akan membentuk panitia khusus (Pansus) memperkuat pengawasan terhadap penyerahan fasilitas sosial (Fasos) dan fasilitas umum (Fasum) dari pengembang ke pemerintah provinsi. Demikian ungkapan Ketua Komisi A Inggard Joshua usai menghadiri penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Semester II Tahun 2025 di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (4/2). Ia menilai, perlu pembentukan Pansus karena masih terdapat pengembang belum menuntaskan kewajiban penyerahan Fasos dan Fasum hingga lebih dari 10 tahun. “Kondisi itu jelas tidak baik dan tidak nyaman bagi warga,” ujar Inggard. DPRD akan menekan para pengembang agar menyerahkan Fasos dan Fasum sebelum memperoleh izin pengembangan di lokasi lain. “Pengembang tidak boleh diberikan izin pengembangan di lahan lain sebelum kewajibannya dipenuhi,” tegas Inggard. Pansus akan mengecek secara keseluruhan. Mulai dari dokumen hingga status aset. Termasuk membuka ruang koordinasi dengan aparat penegak hukum, bila terdapat pelanggaran. “Kami akan mengecek SPPT dan status Fasos Fasumnya. Jika masih bermasalah, kami akan berkoordinasi dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” ucap politisi Partai Gerindra itu. Gubernur Pramono Anung mengungkapkan hal senada. Pemerintah tidak akan ragu menindak pengembang yang tidak memenuhi kewajiban Fasos dan Fasum. “Kalau kewajiban tidak dipenuhi, pemerintah bisa memberikan peringatan bahkan mengambil tindakan secara terbuka,” ungkap Pramono. Pelibatan KPK, kata Pramono, menjadi bagian dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Fasos dan Fasum. “Agar pengelolaan Fasos dan Fasum berjalan bersih dan bertanggung jawab,” pungkas dia. (all/df)

DPRD DKI Jakarta akan membentuk panitia khusus (Pansus) memperkuat pengawasan terhadap penyerahan fasilitas sosial (Fasos) dan fasilitas umum (Fasum) dari pengembang ke pemerintah provinsi. Demikian ungkapan Ketua Komisi A Inggard Joshua usai menghadiri penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Semester II Tahun 2025 di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (4/2). Ia menilai, perlu pembentukan Pansus karena masih terdapat pengembang belum menuntaskan kewajiban … Awasi Penyerahan Fasos-Fasum, DPRD akan Bentuk Pansus