@dmin
Komisi D Dukung Percepat Pembebasan Lahan Normalisasi Sungai Ciliwung
Komisi D Dukung Percepat Pembebasan Lahan Normalisasi Sungai Ciliwung January 29, 2026 6:17 pm Komisi D DPRD DKI Jakarta mendukung penuh upaya pemerintah provinsi memproses pembebasan lahan normalisasi Sungai Ciliwung di RW 03/RT 04 ,Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Demikian tegas Ketua Komisi D Yuke Yurike usai menghadiri peninjauan pembebasan lahan normalisasi Sungai Ciliwung, Kamis (29/1). Yuke menyatakan, proses pembebasan lahan berlangsung lancar. Melalui berbagai tahap. Mulai dari pembebasan, menunggu pembayaran hingga pelunasan. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike. (dok.DDJP) “Proses pembebasan lahan berjalan sangat-sangat smooth,” ujar dia. Sosialisasi pembebasan lahan, ungkap Yuke, sejak 2025. Masyarakat menyambut baik, serta memahami proses. Selain itu, Yuke mendukung penuh sinergisitas antara Dinas Sumber Daya Air (SDA) dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) terhadap percepatan program pembebasan lahan. Dengan demikian, upaya Pemprov DKI mengatasi banjir dapat teratasi secara optimal. “Dukungan berbagai pihak, proses normalisasi Sungai Ciliwung, khususnya di wilayah Cawang dapat cepat direalisasi,” kata Yuke. Meski demikian, Yuke mengimbau Pemprov DKI agar proses penanganan banjir tidak secara parsial. Perlu mengutamakan keadilan yang bersifat menyeluruh. “Jika Ciliwung tuntas, minimal 40 persen permasalahan banjir di Jakarta akan teratasi, lalu dapat dilanjutkan ke sungai-sungai lainnya,” jelas Yuke. Sementara itu, Anggota Komisi D Pantas Nainggolan menyatakan, normalisasi Sungai Ciliwung merupakan upaya Pemprov DKI mengatasi banjir. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan. (dok.DDJP) Ia mengapresiasi Pemprov DKI telah membebaskan lahan normalisasi Sungai Ciliwung secara humanis. Terlihat dari antusiasme tinggi masyarakat menyambut proses tersebut. “Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, beberapa tahun ke depan Ciliwung tuntas. Nah kalau tuntas ini menjadi pilot project untuk 13 aliran sungai yang ada di Jakarta,” kata Pantas. Pemprov DKI, tegas Pantas, harus berkomitmen menuntaskan proses normalisasi Sungai Ciliwung. Sehingga pada dua hingga tiga tahun mendatang, Ciliwung normal sesuai kebutuhan tuntutan alam. “Katakanlah 10 tahun, 20 tahun ke depan, betul-betul Jakarta sudah bebas dari musibah banjir yang bersumber dari infrastruktur sungai,” pungkas Pantas. (apn/df)

Komisi D DPRD DKI Jakarta mendukung penuh upaya pemerintah provinsi memproses pembebasan lahan normalisasi Sungai Ciliwung di RW 03/RT 04 ,Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Demikian tegas Ketua Komisi D Yuke Yurike usai menghadiri peninjauan pembebasan lahan normalisasi Sungai Ciliwung, Kamis (29/1). Yuke menyatakan, proses pembebasan lahan berlangsung lancar. Melalui berbagai tahap. Mulai dari pembebasan, menunggu pembayaran hingga pelunasan. “Proses … Komisi D Dukung Percepat Pembebasan Lahan Normalisasi Sungai Ciliwung
Aspirasi Warga Kerap Terhambat, DPRD Tawarkan Jalur Reses
Aspirasi Warga Kerap Terhambat, DPRD Tawarkan Jalur Reses January 29, 2026 6:15 pm Forum RT-RW Jakarta Pusat menilai, aspirasi masyarakat di tingkat lingkungan belum sepenuhnya terserap dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal itu terungkap dalam audiensi bersama DPRD DKI Jakarta, Kamis (29/1). Aspirasi dari Forum RT-RW itu bertujuan sebagai upaya memperbaiki pola komunikasi dari tingkat lingkungan. Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Khoirudin mengakui masih terdapat kendala dalam penyerapan aspirasi masyarakat. Tidak semua usulan terakomodasi hingga tahap perencanaan daerah. “Banyak usulan masyarakat yang menguap dan tidak masuk ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah,” ujar Khoirudin. Ia mengatakan, DPRD membuka ruang alternatif agar aspirasi masyarakat tetap tersampaikan secara efektif. Satu opsi di antaranya melalui mekanisme reses anggota dewan. “Saya menyarankan agar usulan dapat langsung disampaikan melalui reses sebagai alternatif,” jelas dia. Mekanisme reses, nilai Khoirudin, relevan. Sebab, tidak melalui pembahasan berjenjang di tingkat kecamatan maupun walikota. Sehingga aspirasi warga dapat langsung masuk ke pembahasan DPRD. Ketua Dewan Pengurus Wilayah Forum RT RW Jakarta Pusat Joko Hardoyo menyampaikan, RT RW kerap menghadapi hambatan birokrasi dalam menyampaikan aspirasi warga. Kondisi tersebut membuat komunikasi dari bawah ke tingkat pengambil kebijakan belum berjalan optimal. “Kami sering kesulitan menyampaikan aspirasi ke tingkat atas karena adanya sekat birokrasi,” tandas Joko. Forum RT-RW berharap, terbangun pola komunikasi yang lebih terbuka dan berkelanjutan. Sehingga aspirasi masyarakat terserap lebih baik dalam kebijakan pembangunan DKI Jakarta. (all/df)

Forum RT-RW Jakarta Pusat menilai, aspirasi masyarakat di tingkat lingkungan belum sepenuhnya terserap dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal itu terungkap dalam audiensi bersama DPRD DKI Jakarta, Kamis (29/1). Aspirasi dari Forum RT-RW itu bertujuan sebagai upaya memperbaiki pola komunikasi dari tingkat lingkungan. Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Khoirudin mengakui masih terdapat kendala dalam penyerapan aspirasi masyarakat. Tidak semua usulan terakomodasi … Aspirasi Warga Kerap Terhambat, DPRD Tawarkan Jalur Reses
Perkuat Infrastruktur Pengendalian Banjir
Perkuat Infrastruktur Pengendalian Banjir January 29, 2026 5:58 pm Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menegaskan, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) tidak bisa sebagai satu-satunya andalan mengendalikan banjir. Menurut dia, Pemprov DKI tetap harus memperkuat pembenahan infrastruktur pengendalian banjir secara menyeluruh dan berkelanjutan. Meskipun demikian, OMC dapat menjadi langkah mitigasi jangka pendek saat curah hujan tinggi, harus berimbang dengan perbaikan infrastruktur fisik. Mulai dari sistem drainase hingga pengelolaan sungai. “Bukan berarti semuanya kita mengandalkan modifikasi cuaca juga ya,” ujar Yuke di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (28/1). Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike. (dok.DDJP) Pemprov DKI, tutur Yuke, sejatinya telah membangun infrastruktur pengendalian banjir secara masif. Mulai dari drainase mikro, waduk, polder, hingga tanggul pantai. Akan tetapi, tantangan di lapangan masih cukup besar. Terutama karena Jakarta memiliki 13 aliran sungai dengan berbagai persoalan yang belum sepenuhnya tertangani. Seperti pendangkalan sungai di kawasan permukiman penduduk. Penanganannya keterbatasan alat berat untuk menjangkau saluran air berukuran sempit. Proses pengerukan tidak optimal. “Tidak tidak lancar karena banyak kendala juga kalau kita lihat. Kali-kali kecil itu mengalami pendangkalan. Sedangkan alat berat itu tidak bisa masuk,” ungkap Yuke. Karena itu, ia mendorong Pemprov DKI mencari solusi alternatif. Termasuk penggunaan alat pengerukan yang lebih fleksibel atau portable. Dengan demikian, mampu menangani pendangkalan sungai kecil secara berkala. Tanpa harus menunggu kondisi semakin parah. Selain aspek teknis, lanjut dia, harus ada penataan ruang yang lebih tegas. Hingga kini, masih banyak bangunan yang berdiri terlalu dekat, bahkan di atas saluran air. Kondisi itu memperparah risiko banjir. Dengan pembenahan infrastruktur yang konsisten dan terintegrasi, harap Yuke, pengendalian banjir di Jakarta tidak hanya bersifat reaktif. Namun mampu memberikan solusi jangka panjang bagi masyarakat. “Itu juga harus kita perhatikan betul,” pungkas Yuke. (yla/df)

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menegaskan, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) tidak bisa sebagai satu-satunya andalan mengendalikan banjir. Menurut dia, Pemprov DKI tetap harus memperkuat pembenahan infrastruktur pengendalian banjir secara menyeluruh dan berkelanjutan. Meskipun demikian, OMC dapat menjadi langkah mitigasi jangka pendek saat curah hujan tinggi, harus berimbang dengan perbaikan infrastruktur fisik. Mulai dari sistem drainase hingga pengelolaan … Perkuat Infrastruktur Pengendalian Banjir
Dukung Kolaborasi Cegah Bullying
Dukung Kolaborasi Cegah Bullying January 29, 2026 5:48 pm Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani menegaskan, persoalan bullying (perundungan) masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Penanganannya harus secara kolaboratif. Rany menyampaikan hal itu saat menjadi narasumber dalam Seminar dan Diskusi Interaktif bertema ‘Penguatan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman’ di Jakarta Barat, Kamis (29/1). Menurut dia, tindakan bullying kerap berawal dari candaan. Para pelaku tidak menyadari dampaknya. “Bullying itu suatu tindakan yang awalnya mungkin tidak ada niat untuk bully,” ujar Rany. Kegiatan tersebut, lanjut dia, dapat menjadi contoh bagi wilayah lain. Menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman. “Jakarta Barat bisa menjadi contoh atau menularkan ke wilayah lainnya,” kata Rany. Ia berpendapat, beban menciptakan sekolah aman tidak bisa hanya kepada sekolah atau orangtua. “Perlu kerja sama semua pihak,” tegas Rany. Dukungan dari berbagai instansi ucap dia, sangat penting. Termasuk SKPD dan aparat penegak hukum (APH). Terutama bila terdapat unsur pidana dalam kasus bullying. “Tentunya dari APH-APH ini bisa menjelaskan sanksi-sanksi seperti apa,” kata Rany. Dalam kesempatan itu, ia berpesan agar memotivasi para siswa agar fokus pada hal-hal positif. “Mari kita fokus untuk terus berkarya, berprestasi,” ucap Rany. Pada kesempatan yang sama, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat Agus Ramdani mengungkapkan, telah meluncurkan Program Jarak Aman. Hal itu sebagai upaya konkret menciptakan budaya sekolah ramah anak. “Hari ini saya meluncurkan program jarak aman tentunya membutuhkan dukungan seluruh stakeholder,” ungkap Agus. Program itu, jelas Agus, antara lain membuka akses pelaporan seluas-luasnya serta membentuk Satgas Teman Aman melalui tutor sebaya. Pendekatan teman sebaya lebih efektif dalam mengedukasi siswa sekolah. “Tentunya lebih gampang. Lebih mudah jika dengan teman sebaya,” tutur Agus. “Bersinergi untuk menciptakan budaya sekolah yang ramah anak, aman dan nyaman,” pungkas Agus. (gie/df)

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani menegaskan, persoalan bullying (perundungan) masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Penanganannya harus secara kolaboratif. Rany menyampaikan hal itu saat menjadi narasumber dalam Seminar dan Diskusi Interaktif bertema ‘Penguatan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman’ di Jakarta Barat, Kamis (29/1). Menurut dia, tindakan bullying kerap berawal dari candaan. Para pelaku tidak menyadari dampaknya. “Bullying itu suatu tindakan yang awalnya mungkin tidak … Dukung Kolaborasi Cegah Bullying
Peran Strategis RT-RW menuju Kota Global
Peran Strategis RT-RW menuju Kota Global January 29, 2026 4:03 pm Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menilai, peran RT-RW merupakan elemen penting dalam mendukung Jakarta menuju kota global. Pernyataan Khoirudin itu usai menerima audiensi Dewan Pengurus Wilayah Forum RT-RW Jakarta Pusat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (29/1). Ia menjelaskan, konsep kota global tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi. Namun mencakup kualitas lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks tersebut, RT-RW memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan warga. Indikator kota global tak terlepas dari peran pamong warga. “Karena kota global juga berbicara tentang kebersihan, lingkungan, dan kehidupan sosial,” ujar Khoirudin. Ia menegaskan, pencapaian Jakarta sebagai kota global butuh keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Termasuk masyarakat di tingkat lingkungan. Karena itu, perlu memposisikan RT-RW sebagai mitra penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. “Semua indikator itu melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat. Termasuk Forum RT RW,” terang dia. Ketua Dewan Pengurus Wilayah Forum RT RW Jakarta Pusat Joko Hardoyo mengungkapkan hal senada. RT-RW siap berperan aktif mendukung Jakarta menuju kota global. Selama ini, lanjut dia, RT-RW menjadi penggerak berbagai aktivitas sosial dan kemasyarakatan di tingkat lingkungan. “RT dan RW setiap hari berhadapan langsung dengan persoalan warga,” tukas Joko. (all/df)

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menilai, peran RT-RW merupakan elemen penting dalam mendukung Jakarta menuju kota global. Pernyataan Khoirudin itu usai menerima audiensi Dewan Pengurus Wilayah Forum RT-RW Jakarta Pusat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (29/1). Ia menjelaskan, konsep kota global tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi. Namun mencakup kualitas lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat. Dalam … Peran Strategis RT-RW menuju Kota Global
Jaga JPO dari Aksi Vandalisme dan Pencurian
Jaga JPO dari Aksi Vandalisme dan Pencurian January 29, 2026 3:06 pm Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengimbau masyarakat Jakarta bersama-sama menjaga fasilitas umum. Khususnya jembatan penyeberangan orang (JPO) dari aksi vandalisme dan pencurian. Saat ini, jelas Yuke, pembangunan JPO menggunakan wooden press. Material yang lebih aman dari tindak pencurian. “Mungkin lebih sulit untuk dicuri kayak sekrup atau apanya,” ujar Yuke di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (28/1). Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike. (dok.DDJP) Menurut dia, penggunaan material yang lebih aman saja tidak cukup tanpa peran aktif masyarakat menjaga fasilitas tersebut. Fasilitas umum merupakan aset bersama yang perlu penjagaan secara kolektif. “Kalau fasilitas umum ya harus kita jaga sama-sama,” kata dia. Yuke juga menyoroti koordinasi antara pemerintah daerah dan lingkungan setempat mengawasi fasilitas umum. Pengelolaan CCTV oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) menjadi salah satu upaya pencegahan. “Kalau memang belum, itu juga mungkin bisa dijadikan prioritas,” tutur Yuke. Ia mendorong partisipasi warga sekitar mengawasi dan melaporkan bila menemukan aktivitas mencurigakan di sekitar fasilitas umum. Demi kenyamanan dan keamanan bersama. “Tapi yang terpenting adalah bagaimana mengawasinya,” pungkas Yuke. (yla/df)

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengimbau masyarakat Jakarta bersama-sama menjaga fasilitas umum. Khususnya jembatan penyeberangan orang (JPO) dari aksi vandalisme dan pencurian. Saat ini, jelas Yuke, pembangunan JPO menggunakan wooden press. Material yang lebih aman dari tindak pencurian. “Mungkin lebih sulit untuk dicuri kayak sekrup atau apanya,” ujar Yuke di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (28/1). Menurut dia, … Jaga JPO dari Aksi Vandalisme dan Pencurian
Penguatan Budaya Sekolah Aman, Rany: Minimalisir Hal yang Tidak Diinginkan
Penguatan Budaya Sekolah Aman, Rany: Minimalisir Hal yang Tidak Diinginkan January 29, 2026 3:02 pm Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani menjadi narasumber dalam Seminar dan Diskusi Interaktif bertema ‘Penguatan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman serta Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel Menuju Jakarta Barat JUARA’. Hadir Walikota Jakarta Barat Iin Mutmainah, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana, Sekretaris Kota Jakarta Barat Firmanudin, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat Agus Ramdani, Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI Anna Mariana, dan Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Dody Taruna Dwiputra. Rany mengatakan, membangun komunikasi dan interaksi yang lebih terbuka di lingkungan sekolah santa penting. Khususnya di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Mencegah terjadi berbagai hal yang tidak diinginkan. “SMP dan SMA harusnya bisa lebih terbuka dalam berinteraksi untuk meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan seperti bullying (perundungan),” ujar Rany di Kantor Walikota Jakarta Barat, Kamis (29/1). Menurut dia, sekolah harus menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik. Lingkungan sekolah memiliki peran besar membentuk karakter serta rasa aman bagi siswa. “Acara ini harus kita support. Sekolah harus aman dan nyaman karena sekolah adalah rumah kedua,” tegas Rany. Selain membahas budaya sekolah yang aman, Rany turut menyoroti tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan sebagai fondasi mewujudkan kualitas pendidikan yang lebih baik. Melalui seminar dan diskusi interaktif ini, harap dia, tercipta sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Terutama mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, serta berintegritas demi tercapainya Jakarta Barat JUARA. (gie/df)

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani menjadi narasumber dalam Seminar dan Diskusi Interaktif bertema ‘Penguatan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman serta Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel Menuju Jakarta Barat JUARA’. Hadir Walikota Jakarta Barat Iin Mutmainah, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana, Sekretaris Kota Jakarta Barat Firmanudin, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat Agus Ramdani, Anggota Komisi … Penguatan Budaya Sekolah Aman, Rany: Minimalisir Hal yang Tidak Diinginkan
Tekan Potensi Banjir lewat Pembebasan Lahan Normalisasi Sungai Ciliwung
Tekan Potensi Banjir lewat Pembebasan Lahan Normalisasi Sungai Ciliwung January 29, 2026 2:07 pm DPRD DKI Jakarta bersama pemerintah provinsi meninjau lokasi pembebasan lahan normalisasi Sungai Ciliwung di RW 03/RT 04 ,Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (29/1). Gubernur Pramono Anung memimpin peninjauan dengan pendampingan Ketua Komisi D Yuke Yurike dan Anggota Komisi D Pantas Nainggolan. Hadir jajaran eksekutif. Antara lain, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum, Walikota Jakarta Timur Munjirin, dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta Erry Juliani Pasoreh. Pramono menjelaskan, Program Normalisasi Sungai Ciliwung sempat terhenti sejak 2017. Karena itu, Pemprov DKI bersama BPN berkomitmen untuk melanjutkan program tersebut. Normalisasi Sungai Ciliwung, kata Pramono, menjadi langkah penting mengurangi potensi banjir dalam jangka menengah. Sebab, 40 persen aktivitas sungai di Jakarta berada di kawasan Ciliwung. Penuntasan normalisasi sungai sangat krusial. “Hampir 40 persen aktivitas sungai yang ada di Jakarta berada di tempat ini,” ujar Pramono. Normalisasi Sungai Ciliwung dibagi ke dalam dua segmen. Pertama, berada pada ruas Pintu Air Manggarai hingga MT Haryono sepanjang 7 kilometer. Rencananya, pembangunan tanggul sepanjang 14,99 kilometer. Proses pembangunan hingga kini telah mencapai 8,24 kilometer. Segmen kedua, lanjut Pramono, berada pada ruas MT Haryono hingga TB Simatupang, sepanjang 12,89 kilometer. Pada segmen itu, membangun tanggul sepanjang 18,7 kilometer. Kini, realisasi mencapai sekitar 8,9 kilometer. Secara keseluruhan, total panjang tanggul di Sungai Ciliwung mencapai 33,69 kilometer dengan realisasi penurapan sepanjang 17,14 kilometer. “Saudara-saudara sekalian, saya menginginkan normalisasi Ciliwung ini berjalan dengan tidak ribut-ribut,” kata Pramono “Kami sudah melakukan pembebasan yang cukup masif di tempat ini dan itu memang dilakukan secara adem ayem dan senyap,” tambah dia. Selain itu, Pramono memastikan seluruh proses pembebasan lahan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA). Termasuk berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk penetapan lokasi di lapangan. “Kami berterima kasih kepada BPN Jakarta. Mudah-mudahan normalisasi Ciliwung ini bisa dilakukan dengan baik dan lancar,” tutur Pramono Kemudian, kata Pramono, pembangunan tanggul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Kerja sama pemerintah daerah dan pemerintah pusat kita lakukan,” jelas Pramono. Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Ika Agustin Ningrum menegaskan, Sungai Ciliwung berperan strategis dalam sistem pengendalian banjir di Jakarta. Pasalnya, Sungai Ciliwung merupakan salah satu dari 13 aliran sungai besar yang melintasi ibukota. “Ketika Jakarta dan Katulampa berada dalam kondisi siaga, maka Ciliwung menjadi faktor penentu utama untuk mengatur lima wilayah lainnya,” ungkap Ika. Ika juga memastikan pengendalian Sungai Ciliwung berdampak nyata terhadap penanganan daerah aliran sungai (DAS). Mengurangi risiko banjir. Menjaga keseimbangan sistem tata air. “Jika kita bisa mengendalikan Ciliwung, menyelesaikan persoalan sebesar 40 persen di DAS Ciliwung,” tandas dia. Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Erry Juliani Pasoreh memastikan proses pembebasan lahan normalisasi Sungai Ciliwung hampir 100 persen rampung di dua kelurahan. Yakni, Cawang dan Cililitan. Pencapaia itu, ungkap Erry, hasil kerja sama lintas instansi yang berjalan dengan baik. Sinergi antara Pemprov DKI dan jajaran pemerintah wilayah menjadi kunci kelancaran proses pembebasan lahan. “Ini berkat kerja sama walikota, camat, lurah, Dinas SDA, Tim P2T (Pusat Pelayanan Perizinan Terpadu), kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur,” tutur Erry. “Kerja sama yang baik ini membuat proses pembebasan lahan dapat terlaksana dengan baik tanpa ada gejolak,” pungkas dia. (apn/df)

DPRD DKI Jakarta bersama pemerintah provinsi meninjau lokasi pembebasan lahan normalisasi Sungai Ciliwung di RW 03/RT 04 ,Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (29/1). Gubernur Pramono Anung memimpin peninjauan dengan pendampingan Ketua Komisi D Yuke Yurike dan Anggota Komisi D Pantas Nainggolan. Hadir jajaran eksekutif. Antara lain, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum, Walikota Jakarta … Tekan Potensi Banjir lewat Pembebasan Lahan Normalisasi Sungai Ciliwung
Penguatan Peran RT-RW Perlu Ditopang Perda

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menerima audiensi Dewan Pengurus Wilayah Forum RT-RW Jakarta Pusat di Ruang Rapat Ketua DPRD, Kamis (29/1). Dalam pertemuan itu, Khoirudin menegaskan, penguatan regulasi bagi RT-RW sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat. Khususnya di tingkat lingkungan. Khoirudin menilai. RT-RW punya peran strategis menjaga ketertiban, kebersihan, dan kehidupan sosial warga. Namun, peranan tersebut belum sepenuhnya dapat dukungan dasar … Penguatan Peran RT-RW Perlu Ditopang Perda
Parkir Liar Penyebab Kebocoran PAD
Parkir Liar Penyebab Kebocoran PAD January 28, 2026 8:53 pm Komisi C DPRD DKI Jakarta menyoroti marak praktik parkir liar yang berdampak pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Demikian pernyataan Wakil Ketua Komisi C Tri Waluyo usai rapat evaluasi retribusi daerah dengan Unit Pengelola (UP) Parkir, Rabu (28/1). Parkir liar, lanjut Tri, menjadi salah satu penyebab pendapatan UP Parkir yang disetorkan kepada Pemprov DKI relatif rendah. Karena itu, perlu langkah proaktif menangani parkir liar di seluruh wilayah Ibukota DKI Jakarta. “Parkir liar menjadi kendala dalam meningkatkan pendapatan sektor parkir,” ujar Tri. Menurut dia, perlu evaluasi menyeluruh terkait sistem pengawasan di lapangan. Termasuk evaluasi struktural karena terdapat dugaan pembiaran terhadap parkir liar. “Ini terjadi karena kurang pengawasan, atau justru ada pembiaran dengan tanda petik adanya pihak yang membekingi,” tandas Tri. Selain itu, tegas Tri, UP Parkir harus komitmen memperketat pengawasan di masing masing wilayah. Komisi C juga akan mengawasi secara ekstra. Termasuk memberikan teguran. “Agar kebocoran-kebocoran di lapangan dapat diminimalisir,” tegas Tri. Fakta di lapangan, sambung dia, pengelolaan parkir liar tidak seluruhnya oleh warga sekitar. Banyak pula oleh oknum tertentu. “UP Parkir menyampaikan parkir liar dikelola oleh ‘Akamsi’ (anak kampung sini), tapi di lapangan ada juga orang luar yang di-hire, dengan tanda petik, oknum-oknum tertentu dari luar yang dipekerjakan,” ungkap Tri. Sementara Kepala Unit Pengelola (UP) Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta Masdess Aroufy menanggapi sorotan terkait maraknya parkir liar. Ia menjelaskan, praktik tersebut umumnya terjadi pada parkir tepi jalan (on street). Belum masuk dalam lokasi binaan resmi Dinas Perhubungan. “Ada warga setempat yang mengelola parkir secara konvensional dan masih menggunakan sistem tunai,” beber Masdess. Menurut dia ,UP Perparkiran akan melakukan pendekatan persuasif terkait praktik parkir liar. Merangkul pengelola parkir setempat agar menjadi mitra resmi. Langkah itu, lanjut Masdess, diawali dengan pendataan juru parkir, inventarisasi potensi kendaraan, hingga penetapan kerja sama melalui surat tugas resmi. “Kami memberikan surat tugas, kartu identitas, serta atribut seperti rompi atau seragam. Kini kami kelola bersama,” papar Masdes. Pendekatan, kata dia, dengan prinsip merangkul. Mengedepankan kearifan lokal, bukan menggusur juru parkir yang sudah lebih dahulu beroperasi di lokasi. “Memang tidak mudah menangani parkir liar di seluruh Jakarta. Tetapi langkah ini sudah kami lakukan di cukup banyak lokasi,” ucap Masdes. Ia mencontohkan, pengelolaan parkir saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Bundaran HI, Jalan Imam Bonjol, dan Pamekasan. Saat ini, lokasi parkir telah melibatkan sekitar 30 juru parkir sebagai mitra resmi. Menerapkan sistem pembayaran digital. Model pengelolaan tersebut, lanjut Masdes, akan diterapkan secara bertahap di lokasi-lokasi lain. Ia juga mengimbau masyarakat mulai terbiasa dengan pembayaran parkir nontunai. Melalui QRIS, mobile banking, maupun dompet digital. Berdasarkan hasil uji coba, Masdes optimistis digitalisasi parkir dapat meningkatkan pendapatan sektor parkir. “Sekaligus meminimalisir kebocoran yang selama ini disinyalir terjadi,” pungkas dia. (apn/df)

Komisi C DPRD DKI Jakarta menyoroti marak praktik parkir liar yang berdampak pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Demikian pernyataan Wakil Ketua Komisi C Tri Waluyo usai rapat evaluasi retribusi daerah dengan Unit Pengelola (UP) Parkir, Rabu (28/1). Parkir liar, lanjut Tri, menjadi salah satu penyebab pendapatan UP Parkir yang disetorkan kepada Pemprov DKI relatif rendah. Karena itu, perlu langkah … Parkir Liar Penyebab Kebocoran PAD