@dmin
Soroti Serapan Anggaran dan Ketepatan Bansos
Fraksi Partai Demokrat dan Perindo DPRD DKI Jakarta menyampaikan sejumlah evaluasi terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Dalam pandangan umum yang disampaikan pada Rapat Paripurna, Senin (16/6), fraksi tersebut menyoroti rendahnya serapan belanja, efektivitas bantuan sosial, serta perlunya penguatan sistem pengawasan internal. Nur Afni Sajim yang mewakili Fraksi Demokrat dan Perindo menyampaikan bahwa realisasi belanja daerah masih belum optimal. Kondisi itu berdampak pada keterlambatan pelaksanaan program-program prioritas yang dibutuhkan masyarakat Jakarta. “Penyerapan anggaran harus menjadi perhatian serius karena menyangkut keberlangsungan pelayanan publik dan efektivitas program strategis,” terang Nur Afni. Nur Afni juga menyoroti pelaksanaan bantuan sosial dan hibah yang dinilai belum tepat sasaran, serta mendorong perbaikan dalam mekanisme pendataan dan evaluasi agar bantuan benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan. “Kami mendorong perbaikan sistem verifikasi penerima bantuan sosial agar lebih transparan dan akurat,” tambah dia. Selain itu, Demokrat dan Perindo mencermati kelemahan pengawasan internal perangkat daerah, sekaligus menilai belum optimalnya pelaksanaan pengawasan anggaran. “Perlu ada penguatan fungsi inspektorat dan audit internal agar temuan yang sama tidak terus berulang,” ujar Nur Afni. Fraksi Demokrat dan Perindo berharap pengelolaan fiskal ke depan tidak hanya berfokus pada penyerapan, tetapi juga pada dampak nyata yang dirasakan masyarakat. (all/df)

Fraksi Partai Demokrat dan Perindo DPRD DKI Jakarta menyampaikan sejumlah evaluasi terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Dalam pandangan umum yang disampaikan pada Rapat Paripurna, Senin (16/6), fraksi tersebut menyoroti rendahnya serapan belanja, efektivitas bantuan sosial, serta perlunya penguatan sistem pengawasan internal. Nur Afni Sajim yang mewakili Fraksi Demokrat dan Perindo menyampaikan bahwa realisasi belanja … Soroti Serapan Anggaran dan Ketepatan Bansos
Perubahan Struktur Belanja Harus Lebih Pro-Rakyat
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi DKI Jakarta memberikan perhatian kepada sejumlah kelemahan dalam struktur anggaran dan pelaksanaan program tahun 2024. Pandangan umum Fraksi PKB tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD DKI Jakarta Muhammad Lefy dalam Rapat Paripurna, Senin (16/6), Dalam paparannya, Lefy memberikan penekanan pada dominasi belanja operasional, rendahnya serapan belanja modal, serta perlunya realokasi anggaran ke kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat. “Komposisi belanja perlu diarahkan lebih kuat pada kepentingan publik, bukan hanya untuk biaya operasional birokrasi,” terang Lefy. Fraksi PKB juga mencermati rendahnya serapan belanja modal, padahal belanja jenis ini menjadi instrumen penting untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan infrastruktur di Jakarta. “Belanja modal belum mencapai target yang seharusnya. Ini menandakan ada hambatan struktural yang belum ditangani secara serius,” jelas dia. Tak hanya itu, dalam paparannya Lefy mengingatkan agar pemerintah daerah lebih selektif dalam menyusun kegiatan. PKB menilai, masih banyak anggaran digunakan untuk program seremonial yang tidak memberi dampak langsung kepada warga. “Anggaran harus digunakan secara efisien dan dialihkan ke program yang memberi hasil nyata,” ucap Lefy. Fraksi PKB juga menyoroti pola penumpukan kegiatan di akhir tahun anggaran. Praktik seperti itu dinilai menurunkan kualitas pelaksanaan dan berisiko menyebabkan pemborosan. “Kami mendorong penataan ulang waktu pelaksanaan kegiatan agar tersebar merata sepanjang tahun,” tambah dia. Melalui pandangan ini, Fraksi PKB menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan anggaran tidak cukup diukur dari tingkat serapan, tetapi dari ketepatan sasaran, efektivitas pelaksanaan, dan manfaat langsung bagi masyarakat. (red)

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi DKI Jakarta memberikan perhatian kepada sejumlah kelemahan dalam struktur anggaran dan pelaksanaan program tahun 2024. Pandangan umum Fraksi PKB tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD DKI Jakarta Muhammad Lefy dalam Rapat Paripurna, Senin (16/6), Dalam paparannya, Lefy memberikan penekanan pada dominasi belanja operasional, rendahnya serapan belanja modal, serta perlunya realokasi anggaran ke kegiatan yang … Perubahan Struktur Belanja Harus Lebih Pro-Rakyat
Evaluasi Bansos Pendidikan dan Pengawasan Anggaran
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Provinsi DKI Jakarta menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program prioritas, khususnya di sektor pendidikan dan distribusi bantuan sosial. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau yang mewakili Fraksi PSI menyampaikan sejumlah catatan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Ia menyampaikan keprihatinan atas bantuan sosial pendidikan yang belum tersalurkan, dengan nilai mencapai Rp106 miliar. Anggaran itu seharusnya digunakan untuk mendukung pelaksanaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus serta bantuan pendidikan bagi anak-anak yang kehilangan orang tua akibat pandemi COVID-19. “Distribusi bantuan pendidikan perlu menjadi perhatian serius. Ini menyangkut hak dasar anak-anak untuk bisa belajar,” terang Bun Joi saat membacakan pandangan umum fraksinya di Rapat Paripurna, Senin (16/6), Menurut dia, program KJP Plus perlu dikelola secara hati-hati dan berkeadilan. PSI mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kendala teknis dan administratif yang menyebabkan terhambatnya penyaluran. “Jangan sampai beasiswa untuk anak yang kehilangan orang tua karena pandemi tertahan oleh persoalan birokrasi,” tegas dia. Selain itu, PSI turut menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kegiatan fiktif senilai Rp26,2 miliar di lingkungan Dinas Kebudayaan. PSI juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menindaklanjuti temuan tersebut dengan langkah konkret. Memperkuat sistem pengawasan internal di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. “Penggunaan anggaran publik harus memegang prinsip transparansi dan akuntabilitas,” pungkas Bun Joi. (all/df)

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Provinsi DKI Jakarta menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program prioritas, khususnya di sektor pendidikan dan distribusi bantuan sosial. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau yang mewakili Fraksi PSI menyampaikan sejumlah catatan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Ia menyampaikan keprihatinan atas bantuan sosial pendidikan yang … Evaluasi Bansos Pendidikan dan Pengawasan Anggaran
Dorong Penguatan Layanan Publik dan Infrastruktur Prioritas
Capaian program layanan dasar dan infrastruktur dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi hal yang dibahas oleh fraksi-fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rapat paripurna, Senin (16/6). Para anggota dewan menyampaikan sejumlah catatan terhadap sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, serta pelaksanaan program kesejahteraan sosial. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui Hardiyanto Kenneth menyoroti penurunan angka partisipasi pendidikan, terutama pada jenjang SMA/SMK. “Kami mendorong peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan secara berkelanjutan,” terang Kenneth. Ia juga menyinggung persoalan kemacetan yang belum tertangani secara optimal meski anggaran sektor perhubungan cukup besar. Karena itu, PDIP mendorong evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas belanja di sektor transportasi. Fraksi berlogo banteng itu juga menggarisbawahi perlunya konsistensi terhadap program penanggulangan kemiskinan. “Angka kemiskinan masih 4,44 persen. Itu harus menjadi perhatian lintas sektor,” tambah Kenneth. (all/df)

Capaian program layanan dasar dan infrastruktur dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi hal yang dibahas oleh fraksi-fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rapat paripurna, Senin (16/6). Para anggota dewan menyampaikan sejumlah catatan terhadap sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, serta pelaksanaan program kesejahteraan sosial. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui Hardiyanto Kenneth menyoroti penurunan angka partisipasi pendidikan, terutama pada jenjang … Dorong Penguatan Layanan Publik dan Infrastruktur Prioritas
Refleksi Perjuangan Pahlawan, Energi Bangun Jakarta
Ziarah ke Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata bukan sekadar seremonial penghormatan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-498 Kota Jakarta. Bagi Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta Yuke Yurike, momentum itu merupakan ruang refleksi yang mendalam tentang arti perjuangan dan pengabdian. Yuke menilai, semangat para pahlawan yang dimakamkan di Kalibata tak hanya meninggalkan jejak sejarah. Namun, pembangunan Jakarta tak bisa dilepaskan dari semangat pengorbanan para pahlawan. “Kita tidak akan bisa seperti sekarang tanpa perjuangan mereka. Sebagai generasi yang lebih muda, kita jangan pernah melupakan apa yang telah mereka lakukan untuk bangsa ini,” terang Yuke di TMP Kalibata, Selasa (17/6). Menurut dia, setiap langkah pembangunan Jakarta harus dilandasi nilai-nilai pengabdian dan keteladanan dari mereka yang telah gugur mendahului. “Semangat dan perjuangan para pahlawan harus menjadi energi kita untuk terus memperbaiki dan memajukan kota ini,” ucap dia. Yuke menyebut, kegiatan ziarah juga menjadi pengingat kolektif untuk semua pemangku kebijakan agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat. “Tadi kita berdoa di makam Ahmad Yani, Rasuna Said, juga pahlawan revolusi dan tanpa nama. Saat berdoa, kita sekaligus mengingat kembali apa yang telah mereka perjuangkan,” ungkap dia. Ia berharap, semangat itu tidak berhenti menjadi seremoni tahunan, tapi benar-benar menjiwai arah kebijakan dan pembangunan di Jakarta. “Mudah-mudahan semangat itu tidak pernah padam, dan menjadi dorongan bagi kita semua untuk membangun Jakarta yang lebih baik, adil, dan manusiawi,” pungkas Yuke. (all/df)

Ziarah ke Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata bukan sekadar seremonial penghormatan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-498 Kota Jakarta. Bagi Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta Yuke Yurike, momentum itu merupakan ruang refleksi yang mendalam tentang arti perjuangan dan pengabdian. Yuke menilai, semangat para pahlawan yang dimakamkan di Kalibata tak hanya meninggalkan jejak sejarah. Namun, pembangunan Jakarta tak … Refleksi Perjuangan Pahlawan, Energi Bangun Jakarta
Tingkatkan Efektivitas Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran
Fraksi-fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta menyampaikan sejumlah catatan terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna, Senin (16/6). Sorotan utama mencakup realisasi pendapatan dan belanja modal, pengelolaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), serta perlunya penguatan manajemen fiskal. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Zahrina Nurbaiti mencermati realisasi pendapatan daerah yang mencapai 97,34 persen dan belanja modal yang baru terserap 84,72 persen. “Perlu peningkatan efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran,” terang Zahrina. Ia juga mengingatkan agar pelaksanaan program dirancang sejak awal agar tidak menumpuk di akhir tahun. “Penumpukan belanja menunjukkan lemahnya distribusi waktu dalam pelaksanaan kegiatan,” jelas dia. Fraksi PKS turut menyoroti penurunan saldo anggaran lebih (SAL) dan realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) yang belum terserap. “Itu perlu menjadi perhatian agar pengelolaan fiskal lebih adaptif terhadap kondisi darurat,” tambah dia. (all/df)

Fraksi-fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta menyampaikan sejumlah catatan terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna, Senin (16/6). Sorotan utama mencakup realisasi pendapatan dan belanja modal, pengelolaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), serta perlunya penguatan manajemen fiskal. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Zahrina Nurbaiti mencermati realisasi pendapatan daerah yang mencapai 97,34 persen dan belanja modal yang baru terserap … Tingkatkan Efektivitas Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran
Sinergi DPRD dan Dewan Kota Perkuat Sistem Pemerintahan yang Partisipatif
DPRD DKI Jakarta membangun sinergi dengan dewan kota (Dekot). Yakni sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pemerintahan yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Fungsi kemitraan ini tidak hanya bersifat konsultatif, namun juga substantif. Tentunya terkait dukungan dalam pengambilan kebijakan yang berbasis pada kondisi nyata di lapangan. Ketua Forum Komunikasi Dewan Kota DKI Jakarta Said Al Khudry menyampaikan, peran Dekot selama ini telah terbukti mampu memberikan masukan konkret kepada DPRD. Khususnya dalam isu-isu perkotaan yang langsung menyentuh kehidupan warga. “Dekot hadir bukan sekadar sebagai penonton, tetapi sebagai pengusul dan pengawal agenda-agenda kerakyatan yang harus disuarakan di tingkat legislatif,” ujar Said, Jumat (13/6). Kemitraan tersebut makin diperkuat melalui forum-forum koordinasi rutin antara Dekot dan DPRD DKI Jakarta. Terutama dalam membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta pelaksanaan Musrenbang. Dewan kota kerap menjadi penyambung suara masyarakat bawah yang tidak selalu terjangkau oleh mekanisme formal DPRD. Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengungkapkan, sangat terbantu dengan data dan laporan dari Dekot. Sebab, Dekot juga merupakan representasi warga. “Kolaborasi ini perlu ditingkatkan agar kebijakan yang lahir benar-benar sesuai dengan kebutuhan rakyat,” tandas Khoirudin. Ke depan, sinergi Dekot dan DPRD diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata kelola daerah yang lebih demokratis dan akuntatabel. (red)

DPRD DKI Jakarta membangun sinergi dengan dewan kota (Dekot). Yakni sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pemerintahan yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Fungsi kemitraan ini tidak hanya bersifat konsultatif, namun juga substantif. Tentunya terkait dukungan dalam pengambilan kebijakan yang berbasis pada kondisi nyata di lapangan. Ketua Forum Komunikasi Dewan Kota DKI Jakarta Said Al Khudry menyampaikan, peran … Sinergi DPRD dan Dewan Kota Perkuat Sistem Pemerintahan yang Partisipatif
Sepakat Perkuat Sinergi, Optimalisasi Pelayanan Warga
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Khoirudin menegaskan, sinergi antara lembaga legislatif dan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) serta dewan kota (Dekot) sangat penting untuk memperkuat pelayanan publik di tingkat wilayah. Penegasan itu disampaikan dalam audiensi bersama Forum Komunikasi LMK DKI Jakarta yang berlangsung di lantai 10 Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (13/6). Khoirudin menyebut LMK sebagai mitra strategis yang menjadi perpanjangan tangan dewan di lapangan. Dengan kata lain, ujung tombak pelayanan di tingkat mikro. “Mereka (LMK) menjadi perpanjangan tangan kita dalam merespons berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat,” ujar Khoirudin. DPRD, Dekot, dan LMK memiliki tujuan yang sama. Yakni melayani masyarakat. Karena itu, komunikasi antara keduanya harus berjalan intensif. Ia mendorong agar ketua dan anggota LMKdi tingkat kelurahan menjalin relasi aktif dengan anggota DPRD di daerah pemilihan masing-masing. “Kalau ada hal strategis yang perlu keputusan pimpinan, silakan datang. Selebihnya bisa dibicarakan langsung dengan dewan di wilayah. Kita semua sama-sama melayani,” tegas dia. Dalam kesempatan itu, Ketua Forum Komunikasi LMK DKI Jakarta Dwi Hartanti menekankan, sinergi perlu diperkuat dengan mekanisme yang lebih terbuka dan setara. Dia mengapresiasi respons cepat DPRD terhadap permohonan audiensi. Namun mengingatkan agar LMK tidak hanya dilibatkan secara simbolis. “Kami berharap ada ruang dialog rutin, bukan hanya saat ada masalah besar. LMK membawa suara warga dari tingkat paling dasar. Jika sinerginya kuat, solusi akan lebih cepat,” tutur Dwi. Ia menambahkan, perlu penguatan kelembagaan dan kejelasan peran LMK di tengah masyarakat. Sehingga koordinasi dengan dewan dan pemerintah kota/kabupaten bisa berjalan lebih harmonis. Audiensi tersebut turut membahas sejumlah usulan teknis. Seperti pelatihan, peningkatan kesejahteraan, dan perlindungan sosial bagi anggota LMK. Akan tetapi, penekanan lebih pada sinergi antara DPRD dan LMK terus dijaga dan diperkuat demi pelayanan publik yang merata dan responsif. (all/df)

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Khoirudin menegaskan, sinergi antara lembaga legislatif dan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) serta dewan kota (Dekot) sangat penting untuk memperkuat pelayanan publik di tingkat wilayah. Penegasan itu disampaikan dalam audiensi bersama Forum Komunikasi LMK DKI Jakarta yang berlangsung di lantai 10 Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (13/6). Khoirudin menyebut LMK sebagai mitra … Sepakat Perkuat Sinergi, Optimalisasi Pelayanan Warga
Pansus Tinjau Jaringan Utilitas di Kawasan Senopati Jakarta Selatan
Panitia Khusus (Pansus) Jaringan Utilitas DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama Dinas Bina Marga DKI Jakarta dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta meninjau Sarana Jaringan Utilitas Terpadu di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Jumat (13/6). BUMD dimaksud yakni, PT. Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Perumda Sarana Jaya. Peninjauan dipimpin Ketua Pansus Jaringan Utilitas DPRD Provinsi DKI Jakarta Pantas Nainggolan didampingi oleh Wakil Ketua Pansus Husen. Anggota Pansus yang hadir yakni Judistira, Mumahmmad Taufik Zoelkifli, Ferrial Sofyan, Neneng Hasanah, Ali Muhammad Johan, Bun Joi Phiau, Pandapotan Sinaga, Yuke Yurike, Dadiyono, Ahmad Ruslan, dan Alwi Moehammad Ali, dan Nabilah Aboe Bakar Alhabsy. Hadir dari pihak BUMD, Direktur Utama PT. Jakarta Propertindo (Jakpro) Iwan Takwin dan Direktur Utama Perumda Sarana Jaya Andira Reoputra. Peninjauan tersebut mengacu pada Surat Nomor 525/HK.01.02 yang ditandatangani Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. (apn/df)

Panitia Khusus (Pansus) Jaringan Utilitas DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama Dinas Bina Marga DKI Jakarta dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta meninjau Sarana Jaringan Utilitas Terpadu di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Jumat (13/6). BUMD dimaksud yakni, PT. Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Perumda Sarana Jaya. Peninjauan dipimpin Ketua Pansus Jaringan Utilitas DPRD Provinsi DKI Jakarta Pantas Nainggolan didampingi oleh … Pansus Tinjau Jaringan Utilitas di Kawasan Senopati Jakarta Selatan
DPRD DKI Hadiri Rakerda HIPPI Jakarta
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino, Anggota DPRD DKI Jakarta Ali Muhammad Johan, dan Hilda Kusuma Dewi menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Jakarta Tahun 2025. Rakerda HIPPI dilaksanakan di Teater Wahyu Sihombing, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Rakerda kali ini, HIPPI Jakarta mengangkat tema Mewujudkan Kota Jakarta sebagai Kota Global yang Inklusif, Kolaboratif, dan Berkelanjutan Melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi. Dalam kesempatan itu, Wibi berharap HIPPI bisa menjadi wadah anak bangsa mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) “Kami berharap melalui Rakerda ini, HIPPI dapat melahirkan program-program yang baik di dunia usaha,” ujar Wibi, Kamis (12/6). Hadir juga pada acara ini Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok, Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta Uchy Hardiman, Ketua Umum KADIN DKI Jakarta Diana Dewi, dan Ketua Umum DPP HIPPI Erik Hidayat. (gie/df)

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino, Anggota DPRD DKI Jakarta Ali Muhammad Johan, dan Hilda Kusuma Dewi menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Jakarta Tahun 2025. Rakerda HIPPI dilaksanakan di Teater Wahyu Sihombing, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Rakerda kali ini, HIPPI Jakarta mengangkat tema Mewujudkan Kota Jakarta sebagai Kota Global yang Inklusif, Kolaboratif, dan … DPRD DKI Hadiri Rakerda HIPPI Jakarta