@dmin
DPRD DKI Jakarta Apresiasi Mudik Gratis 2026
DPRD DKI Jakarta Apresiasi Mudik Gratis 2026 March 17, 2026 5:14 pm Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menghadiri pelepasan belasan ribu peserta Program Mudik Gratis 2026 oleh Pemprov DKI Jakarta di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (17/3). Wibi menilai, program tersebut sebagai langkah positif dengan dampak luas. Baik secara sosial maupun ekonomi. “Ini upaya yang sangat baik,” ujar Wibi. Ia menyebut, Program Mudik Gratis tahun ini menunjukkan perkembangan positif. Terutama dari sisi jumlah peserta yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu menjadi indikator tingginya antusiasme masyarakat. Sekaligus bukti masyarakat merasakan manfaat program itu. Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Menurut Wibi, program itu berdampak social dan berkontribusi pada pergerakan ekonomi. Baik di Jakarta maupun daerah tujuan mudik. “Program ini mendukung roda perekonomian daerah di tengah tekanan global yang dirasakan saat ini,” kata dia. Ia berharap, arus mudik mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di kampung halaman. Perputaran uang selama periode mudik mampu menggerakkan ekonomi local. Khususnya sektor informal dan usaha kecil menengah. “Dengan warga kembali ke kampung halaman, kami berharap ekonomi daerah ikut bergerak,” ucap Wibi. Dalam kesempatan itu, Gubernur Pramono Anung menegaskan, program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah menghadirkan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau. Ia menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta mengusung tema ‘Mudik Gratis dari Jakarta untuk Keluarga’. Tema tersebut menegaskan, mudik bukan sekadar perjalanan, tapi momentum mempererat hubungan keluarga. “Tema ini mengingatkan bahwa mudik bukan sekadar pulang, tetapi juga merawat silaturahmi dan memperkuat kebersamaan,” tandas dia. (yla/df)

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menghadiri pelepasan belasan ribu peserta Program Mudik Gratis 2026 oleh Pemprov DKI Jakarta di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (17/3). Wibi menilai, program tersebut sebagai langkah positif dengan dampak luas. Baik secara sosial maupun ekonomi. “Ini upaya yang sangat baik,” ujar Wibi. Ia menyebut, Program Mudik Gratis tahun ini menunjukkan perkembangan positif. Terutama … DPRD DKI Jakarta Apresiasi Mudik Gratis 2026
Soroti Penegakan Sanksi dalam RDPU Ranperda RPPLH
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta menyoroti aspek penegakan sanksi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama para pemangku kepentingan, Selasa (10/3). Ketua Bapemperda Abdul Aziz mengatakan, masukan terkait sanksi menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan pasal demi pasal. “Penegakan sanksi akan menjadi perhatian dalam pembahasan pasal per pasal agar aturan ini efektif diterapkan,” ujar Aziz. Ia menambahkan, menerima masukan dari Ketua Komisi D Yuke Yurike mengenai perlu penguatan penegakan sanksi dalam Ranperda RPPLH. “Kami mengapresiasi masukan dari Ketua Komisi D terkait penguatan sanksi dalam perda ini,” kata Aziz. Sementara itu, Yuke menilai, pengaturan sanksi perlu dibuat lebih tegas agar tidak berhenti pada tataran norma. Menurut dia, pengalaman selama ini menunjukkan penegakan sanksi dalam sejumlah Perda belum optimal. “Penegakan sanksi itu yang paling penting. Banyak Perda sudah ada, tetapi sanksinya belum berjalan maksimal,” jelas Yuke. Ia juga menekankan, perlu kejelasan mengenai bentuk pelanggaran serta batasan hal larangan atau boleh. Sehingga masyarakat memahami aturan. Pemerintah punya dasar kuat untuk menindak. “Harus jelas apa yang menjadi pelanggaran dan apa yang diperbolehkan,” tegas Yuke. Selain itu, Yuke mendorong pembahasan Ranperda RPPLH melibatkan lebih banyak unsur masyarakat dan komunitas lingkungan. “Pembahasan perlu diperluas, tidak hanya dengan para ahli tetapi juga komunitas dan masyarakat peduli lingkungan,” pungkas dia. (all/df)

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta menyoroti aspek penegakan sanksi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama para pemangku kepentingan, Selasa (10/3). Ketua Bapemperda Abdul Aziz mengatakan, masukan terkait sanksi menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan pasal demi pasal. “Penegakan sanksi … Soroti Penegakan Sanksi dalam RDPU Ranperda RPPLH
Bamus Tetapkan Jadwal Pembentukan Pansus
Bamus Tetapkan Jadwal Pembentukan Pansus March 10, 2026 12:05 pm Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta menggelar rapat bersama eksekutif, Selasa (10/3). Wakil Ketua Bamus Wibi Andrino memimpin pertemuan itu. Hadir Anggota Bamus DPRD Muhammad Al Fatih, Wa Ode Herlina, Ryan Kurnia Ar Rahman, Jamilah Abdul Gani, Dina Masyusin, Gani Suwondo, Dadiyono, Lazarus Simon Ishak, Neneng Hasanah, dan Bun Joi Phiau. Pimpinan dan anggota Bamus membahas penetapan jadwal rapat paripurna terkait pembentukan sejumlah panitia khusus (Pansus). Yaitu, Pansus tentang Pengelolaan Sampah, Pansus tentang Percepatan Penyerahan Aset Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos Fasum), Pansus tentang Reformasi Agraria atau PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), Pansus tentang (Corporate Social Responsibility) CSR/TJSL (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan), dan Pansus tentang Tata Kelola Perparkiran. Selain itu, penetapan perubahan pertama jadwal Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Masa Reses ke-ll Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 Tahun Anggaran 2026 (Reses ke-5 Pimpinan dan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode Tahun 2024-2029). Dalam rapat tersebut, Wibi mempersilakan para pimpinan dan anggota Bamus untuk menyampaikan pandangan mereka terhadap agenda pembentukan Pansus. (yla/df)

Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta menggelar rapat bersama eksekutif, Selasa (10/3). Wakil Ketua Bamus Wibi Andrino memimpin pertemuan itu. Hadir Anggota Bamus DPRD Muhammad Al Fatih, Wa Ode Herlina, Ryan Kurnia Ar Rahman, Jamilah Abdul Gani, Dina Masyusin, Gani Suwondo, Dadiyono, Lazarus Simon Ishak, Neneng Hasanah, dan Bun Joi Phiau. Pimpinan dan anggota Bamus membahas penetapan jadwal rapat paripurna … Bamus Tetapkan Jadwal Pembentukan Pansus
Potensi Pengusaha Lokal sebagai Penggerak Ekonomi
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani dan Wibi Andrino menghadiri kegiatan Rapat Pimpinan Provinsi (RAPIMPROV) II Tahun 2026 Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta. Kegiatan itu mengusung tema ‘Pengusaha Lokal Sebagai Pilar Strategis Penggerak Ekonomi Provinsi DKI Jakarta’. RAPIMPROV ini digelar sebagai forum konsolidasi sekaligus penguatan peran dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Wibi menekankan, peran pengusaha lokal sangat penting sebagai tulang punggung perekonomian Jakarta. Termasuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. “Ini adalah tema yang diambil bagaimana peran pengusaha lokal bisa upscaling, bisa membantu roda perekonomian di Jakarta,” ujar Wibi, Senin (9/3). Saat ini, para pelaku usaha lokal dari berbagai sektor menopang struktur perekonomian Jakarta. Mulai dari usaha kecil hingga sektor usaha lainnya. “Kita paham sekali bahwa hari ini kalau kita dalam konteks perekonomian Jakarta, backbone-nya adalah pengusaha lokal,” kata Wibi. Penguatan sektor usaha juga menjadi bagian penting dalam menjawab tantangan pengangguran. “Bagaimana lapangan pekerjaan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk bisa diadakan di DKI Jakarta,” lanjut Wibi. Melalui forum RAPIMPROV KADIN, harap dia, para pengusaha lokal dapat terus berkembang. Berkontribusi lebih besar dalam membuka peluang kerja bagi masyarakat. “Harapan kita besar adalah para pengusaha lokal ini mampu juga bisa membuka banyak sektor lapangan pekerjaan untuk masyarakat di Jakarta,” ungkap Wibi. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani mengungkapkan hal senada. Ia menegaskan, DPRD berperan penting mengawal kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah daerah. “Yang pasti DPRD seperti tugas dan fungsinya adalah mengawal, mensahkan, mengkolaborasikan, memediatori antara kadin DKI Jakarta dengan pemprov DKI Jakarta,” kata Rany. Ia juga mengapresiasi berbagai program pelatihan oleh KADIN DKI Jakarta. Membantu mengatasi masalah pengangguran. Upaya tersebut, lanjut Rany, merupakan langkah positif untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang belum memiliki pekerjaan. “Ini sebenarnya kalau tadi kita lihat dari laporan itu cukup harus diapresiasi karena pelatihan jadi target penyelesaian untuk para pengangguran di DKI Jakarta,” tutur Rany. KADIN DKI Jakarta, harap Rany, dapat terus berkembang. Menjadi wadah menampung aspirasi para pelaku usaha di berbagai level. Melalui kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah daerah, dan DPRD, perekonomian Jakarta dapat terus tumbuh. Memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat “Semoga KADIN DKI Jakarta bisa terus sukses, maju, jaya dan bisa terus mengakomodir aspirasi para pengusaha dari tingkat yang bawah sampai tingkat yang paling atas,” pungkas Rany. (gie/df)

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani dan Wibi Andrino menghadiri kegiatan Rapat Pimpinan Provinsi (RAPIMPROV) II Tahun 2026 Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta. Kegiatan itu mengusung tema ‘Pengusaha Lokal Sebagai Pilar Strategis Penggerak Ekonomi Provinsi DKI Jakarta’. RAPIMPROV ini digelar sebagai forum konsolidasi sekaligus penguatan peran dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Wibi menekankan, peran pengusaha … Potensi Pengusaha Lokal sebagai Penggerak Ekonomi
Perlindungan Khusus Kelompok Rentan
Perlindungan Khusus Kelompok Rentan March 9, 2026 12:13 pm Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyampaikan pandangan umum terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam rapat paripurna, Senin (9/3). Pertama, Ranperda tentang Pembangunan Keluarga. Kedua, Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Fraksi PSI mendorong Pemprov DKI Jakarta memperkuat aturan terkait perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti perempuan dan anak. Mengingat tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Fraksi PSI berharap, pembahasan Ranperda itu tidak sekadar formalitas administratif. Namun, mampu melahirkan kebijakan untuk menekan angka kriminalitas di lingkup keluarga secara signifikan. “Kami melihat perlunya perhatian khusus agar pemerintah dapat memberikan solusi nyata dan menekan angka kekerasan yang terjadi di lingkup keluarga,” ujar Bun Joi Phiaw, wakil ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) tahun 2025, tercatat sebanyak 35.025 perempuan dan anak menjadi korban kekerasan. Apalagi, sebanyak 20.573 kasus di antaranya terjadi di lingkup rumah tangga atau keluarga. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta perlu segera menghadirkan regulasi yang lebih taktis dan solutif terkait perlindungan perempuan dan anak. “Fraksi PSI melihat perlunya perhatian khusus lagar pemerintah dapat memberikan solusi dan menekan angka kekerasan yang terjadi di lingkup keluarga,” kata Bun. Pengelolaan Lingkungan Hidup Fraksi PSI meminta Pemprov DKI Jakarta memperketat pengawasan dan tata kelola perizinan bangunan terkait Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebab, banyak laporan dari masyarakat terkait pembangunan fasilitas yang mengganggu kenyamanan warga. Fraksi PSI menyoroti pembangunan lapangan padel di kawasan Kembangan, Tanjung Barat, dan Cilandak. Termasuk masalah klasik, sampah yang masih berserakan di Tempat Penampungan Sampah Terpadu (TPST) Rawajati dan Pasar Minggu. Selain itu, Rencana pembangunan krematorium di Kalideres, Jakarta Barat, perlu peninjauan dampak terhadap lingkungan. “Ranperda ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola perizinan dan pengawasan agar setiap pembangunan di Jakarta tetap selaras dengan perlindungan lingkungan dan kepentingan warga,” pungkas Bun. (apn/df)

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyampaikan pandangan umum terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam rapat paripurna, Senin (9/3). Pertama, Ranperda tentang Pembangunan Keluarga. Kedua, Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Fraksi PSI mendorong Pemprov DKI Jakarta memperkuat aturan terkait perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti perempuan dan anak. Mengingat tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Fraksi PSI … Perlindungan Khusus Kelompok Rentan
Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Jawaban Gubernur terhadap Dua Ranperda
Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Jawaban Gubernur terhadap Dua Ranperda March 9, 2026 11:34 am DPRD DKI Jakarta menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Senin (9/3). Ranperda dimaksud yakni Ranperda tentang Pembangunan Keluarga dan Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Wakil Ketua DPRD Ima Mahdiah memimpin rapat paripurna. Sebelumnya, Gubernur Pramono Anung telah menyampaikan pidato dan penjelasan mengenai Ranperda tentang Pembangunan Keluarga dan Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam rapat paripurna. Selanjutnya, fraksi-fraksi DPRD membahas kedua Ranperda. Setelah pembacaan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua Ranperda. Wakil Gubernur Rano Karno beserta jajaran hadir dalam rapat paripurna itu. Kegiatan tersebut mengacu pada Surat Nomor 247/HK.01.02 dan 286/HK.01.02 yang ditandatangani Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. (apn/df)

DPRD DKI Jakarta menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Senin (9/3). Ranperda dimaksud yakni Ranperda tentang Pembangunan Keluarga dan Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Wakil Ketua DPRD Ima Mahdiah memimpin rapat paripurna. Sebelumnya, Gubernur Pramono Anung telah menyampaikan pidato dan penjelasan mengenai … Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Jawaban Gubernur terhadap Dua Ranperda
Jaga Identitas Budaya Betawi
Jaga Identitas Budaya Betawi March 5, 2026 10:30 pm Ketua DPRDDKI Jakarta Khoirudin menghadiri kegiatan Safari Ramadan, sekaligus tradisi khas Betawi Ganti Ayat atau Qunut di Mushola An-Nur Haji Gatong, Meruya, Jakarta Barat, Kamis (5/3). Kegiatan pada pertengahan Ramadan itu menjadi bagian dari upaya menjaga tradisi lokal di tengah pesatnya modernisasi Kota Jakarta. Kunjungan itu, Khoirudin bersama Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) DKI Jakarta Muhammad Bahauddin serta sejumlah tokoh masyarakat setempat. Khoirudin mengapresiasi warga Meruya yang masih menjaga tradisi Betawi. Satu di antaranya terlihat dari rangkaian pembacaan tahlil hingga makan ketupat sayur bersama. “Alhamdulillah, di sini kita merasakan suasana asli Kebetawian. Tradisi yang hampir hilang masih terjaga,” kata Khoirudin. Ia menilai, tradisi kuliner dan prosesi keagamaan tersebut mengingatkannya pada suasana Ramadan di masa kecil. Menurut dia, pelestarian Budaya Betawi sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota global. Tetap berakar pada budaya lokal. “Kita punya tagline Kota Global yang Berbudaya. Global, tapi tidak meninggalkan Budaya Betawi,” ucap dia. Selain melestarikan tradisi, kehadiran DPRD bersama Baznas DKI di wilayah Meruya yang berbatasan dengan Tangerang juga bertujuan mempererat hubungan sosial. Sekaligus memastikan kehadiran pemerintah di wilayah pinggiran Jakarta. Khoirudin berharap, Safari Ramadan dapat menjadi momentum memperkuat silaturahmi antara masyarakat dan pemerintah daerah. “Mudah-mudahan kehadiran Baznas bersama saya membuat masyarakat merasakan kehadiran pemerintah hingga di pinggir Jakarta,” pungkas dia. (apn/df)

Ketua DPRDDKI Jakarta Khoirudin menghadiri kegiatan Safari Ramadan, sekaligus tradisi khas Betawi Ganti Ayat atau Qunut di Mushola An-Nur Haji Gatong, Meruya, Jakarta Barat, Kamis (5/3). Kegiatan pada pertengahan Ramadan itu menjadi bagian dari upaya menjaga tradisi lokal di tengah pesatnya modernisasi Kota Jakarta. Kunjungan itu, Khoirudin bersama Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) DKI Jakarta Muhammad Bahauddin serta … Jaga Identitas Budaya Betawi
Perluas Jangkauan Festival Budaya
Perluas Jangkauan Festival Budaya March 5, 2026 10:05 pm Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Kebudayaan memperluas jangkauan festival budaya hingga ke seluruh wilayah. Langkah itu penting agar masyarakat dapat merasakan langsung program kebudayaan tanpa terkendala jarak. Ketua Komisi E Muhammad Subki menilai, kegiatan kebudayaan sebaiknya tidak hanya terpusat di satu lokasi. Terutama untuk acara berskala besar yang membutuhkan biaya tinggi. “Kita ingin layanan ini disediakan dalam bentuk yang lebih menyebar, meskipun kecil-kecil,” ujar dia, Kamis (5/3). Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Subki. (dok.DDJP) Penyelenggaraan acara, lanjut Subki, tidak selalu harus berbentuk festival besar yang terpusat di satu tempat. “Jangan selalu mengandalkan event yang besar dengan biaya besar, tapi hanya di satu lokasi,” ucap dia. Subki mencontohkan. lokasi kegiatan budaya yang selama ini terpusat di kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan. Menurut dia, kegiatan di lokasi tersebut relatif sulit terjangkau oleh warga dari wilayah Jakarta Utara maupun Jakarta Barat. Karena itu, ia mengusulkan agar Dinas Kebudayaan memanfaatkan berbagai ruang publik. Seperti Kota Tua Jakarta, Lapangan Banteng, serta taman-taman kota untuk penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya. “Idealnya kegiatan seni bisa hadir sampai tingkat kecamatan. Syukur kalau di setiap kecamatan muncul pagelaran seni,” tutur Subki. Selain pemerataan kegiatan budaya, Subki juga menyoroti kondisi kesenian lokal seperti Gambang Kromong yang semakin kurang peminat. Bahkan, terancam punah. Persoalan regenerasi serta mahalnya perangkat alat musik menjadi kendala utama. “Kita semua sepakat untuk mendorong menghidupkan kembali budaya lokal. Jangan sampai kalah dengan budaya luar,” tegas dia. Menanggapi hal itu, Sekretaris Dinas Kebudayaan Retno Setiowati memastikan kegiatan seni dan budaya di Jakarta tidak hanya terpusat di satu wilayah. Ia mengungkapkan, Dinas Kebudayaan memiliki Pusat Pelatihan Seni Budaya (PPSB) tersebar di lima wilayah kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Sekretaris Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Retno Setiowati. (dok.DDJP) “Kami tidak hanya di Setu Babakan atau Gedung Pertunjukan Seni Budaya saja, tetapi juga hadir di wilayah-wilayah melalui PPSB,” jelas Retno. Menurut dia, PPSB menjadi garda terdepan dalam penyelenggaraan pertunjukan seni. Sekaligus wadah edukasi bagi generasi muda. Mulai dari pelatihan tari, menggambar, melukis, hingga teater. Selain melestarikan Budaya Betawi, kata Retno, Dinas Kebudayaan juga memberi ruang bagi kebudayaan nusantara untuk berkembang di Jakarta. Retno mengakui, kegiatan seni di tingkat wilayah selama ini kurang terekspos. Padahal, PPSB rutin menggelar berbagai kegiatan kebudayaan di seluruh wilayah Jakarta. “Mungkin selama ini kurang terekspos,” pungkas dia. (apn/df)

Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Kebudayaan memperluas jangkauan festival budaya hingga ke seluruh wilayah. Langkah itu penting agar masyarakat dapat merasakan langsung program kebudayaan tanpa terkendala jarak. Ketua Komisi E Muhammad Subki menilai, kegiatan kebudayaan sebaiknya tidak hanya terpusat di satu lokasi. Terutama untuk acara berskala besar yang membutuhkan biaya tinggi. “Kita ingin layanan ini disediakan dalam bentuk yang lebih … Perluas Jangkauan Festival Budaya
Evaluasi Program BUMD, Kenneth: Dibutuhkan Masyarakat
Evaluasi Program BUMD, Kenneth: Dibutuhkan Masyarakat March 5, 2026 9:53 pm Komisi C DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perangkat daerah. Agendanya, membahas Pra Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Pra-RKPD) Tahun 2027. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi C, Kamis (5/3). Pembahasan fokus pada pemaparan program prioritas BUMD sebagai bagian dari rencana pembangunan daerah tahun mendatang. Komisi C menilai, sejumlah rencana kerja masih perlu penyempurnaan agar lebih tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat. Anggota Komisi C Hardiyanto Kenneth mengatakan, hasil pembahasan menunjukkan masih ada sejumlah persoalan penting yang belum masuk dalam program prioritas BUMD. “Padahal sangat dibutuhkan masyarakat,” ujar Kenneth. Ia menegaskan, setiap program dan produk BUMD harus memberikan manfaat nyata bagi warga Jakarta. Selain evaluasi rencana kerja, Komisi C juga menyoroti isu keselamatan operasional transportasi publik. Khususnya armada Transjakarta. Kenneth menilai, sejumlah kecelakaan yang terjadi perlu menjadi bahan evaluasi. Terutama terkait pengelolaan sumber daya manusia dan pengawasan pramudi. “Kami melihat faktor kelelahan dan pengaturan jam kerja pramudi juga harus menjadi perhatian,” ucap dia. Menurut Kenneth, sebagian pramudi Transjakarta berasal dari operator swasta. Sehingga perlu memperkuat pengawasan terhadap jam kerja dan kesiapan pengemudi. Ia juga mendorong optimalisasi Akademi Transjakarta sebagai pusat pelatihan bagi para pramudi. Tujuannya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. “Agar pramudi mendapat pelatihan yang memadai,” kata Kenneth. Selain itu, Komisi C turut mengingatkan agar program pangan murah tidak membuka celah penyimpangan dalam proses distribusi. “Ke depan jangan ada lagi celah bagi oknum penyedia untuk bermain dalam program pangan murah,” tegas dia. Ia berharap, evaluasi terhadap mekanisme distribusi dapat mempersempit ruang penyimpangan. Dengan demikian, program pangan murah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Kami berharap distribusi pangan murah berjalan lebih baik dan tepat sasaran,” tandas dia. (all/df)

Komisi C DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perangkat daerah. Agendanya, membahas Pra Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Pra-RKPD) Tahun 2027. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi C, Kamis (5/3). Pembahasan fokus pada pemaparan program prioritas BUMD sebagai bagian dari rencana pembangunan daerah tahun mendatang. Komisi C menilai, sejumlah rencana kerja masih perlu … Evaluasi Program BUMD, Kenneth: Dibutuhkan Masyarakat
Pastikan Bansos Tepat Sasaran
Pastikan Bansos Tepat Sasaran March 5, 2026 9:38 pm Akurasi data kependudukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (Bansos) kepada warga tepat sasaran menjadi perhatian Komisi A DPRD DKI Jakarta. Hal itu mengemuka dalam rapat pembahasan Pra Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Pra-RKPD) Tahun 2027 bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis (5/3). Anggota Komisi A Sutikno mengatakan, validitas data kependudukan menjadi faktor penting agar berbagai program bantuan pemerintah daerah dapat diterima masyarakat yang berhak. “Anggaran harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, termasuk bantuan sosial yang diberikan pemerintah,” kata Sutikno di Ruang Rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Sutikno (tengah). (dok.DDJP) Ia menjelaskan, masih menemukan warga yang memiliki KTP DKI Jakarta tetapi berdomisili di luar daerah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial. “Jangan sampai warga yang tinggal di luar daerah menerima bantuan dari APBD DKI Jakarta. Sementara warga yang benar-benar tinggal di Jakarta justru tidak mendapatkannya,” tutur Sutikno. Karena itu, ia menilai, verifikasi dan pemutakhiran data kependudukan harus berlanjut. Sehingga bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak. “Data tersebut perlu ditelusuri dan diverifikasi agar bantuan dari APBD benar-benar diterima warga yang berhak,” terang Sutikno. Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Denny Wahyu Haryanto mengatakan, terus meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan sebagai dasar berbagai layanan publik. “Tujuan utama kami adalah mewujudkan layanan administrasi kependudukan yang berkualitas dengan target kepuasan masyarakat mencapai nilai empat,” jelas Denny. Ia menargetkan peningkatan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan oleh masyarakat mencapai 99,96 persen. “Agar seluruh penduduk memiliki dokumen yang lengkap dan sah sebagai dasar pemenuhan layanan publik,” pungkas dia. (all/df)

Akurasi data kependudukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (Bansos) kepada warga tepat sasaran menjadi perhatian Komisi A DPRD DKI Jakarta. Hal itu mengemuka dalam rapat pembahasan Pra Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Pra-RKPD) Tahun 2027 bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis (5/3). Anggota Komisi A Sutikno mengatakan, validitas data kependudukan menjadi faktor penting agar berbagai program bantuan pemerintah daerah dapat … Pastikan Bansos Tepat Sasaran