@dmin

BPBD Diminta segera Perbaiki Mobil Toilet Hibah
BPBD Diminta segera Perbaiki Mobil Toilet Hibah

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Dadiyono meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta agar memaksimalkan perbaikan unit mobil toilet hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Keberadaannya sangat penting untuk penanganan bencana. Dadiyono menyatakan, fasilitas tersebut belum dapat beroperasi. Sebab terkendala pada sistem sanitasi. Perlu kepastian BPBD agar unit mobil toilet segera disiagakan. “Ini progresnya bagaimana selanjutnya? Apakah BPBD Diminta segera Perbaiki Mobil Toilet Hibah

LPDP DKI Diminta Prioritaskan Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Kurang Mampu
LPDP DKI Diminta Prioritaskan Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Kurang Mampu

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Farah Savira meminta pemerintah provinsi memastikan Program Beasiswa LPDP DKI tepat sasaran. Memprioritaskan mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Permintaan itu disampaikan Farah dalam rapat kerja Komisi E bersama Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta yang membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan 2026 di Gedung DPRD DKI Jakarta, beberapa waktu lalu. Farah menegaskan, kriteria LPDP DKI Diminta Prioritaskan Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Kurang Mampu

Pembahasan Ranperda Siskesda Rampung
Pembahasan Ranperda Siskesda Rampung

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta menuntaskan pembahasan finalisasi pasal demi pasal Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sistem Kesehatan Daerah (Siskesda) dalam rapat bersama jajaran eksekutif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (8/7). Penyelesaian pembahasan tingkat pertama tersebut menjadi tahapan penting sebelum Ranperda memasuki pembahasan lanjutan hingga ditetapkan menjadi peraturan daerah. Ketua Bapemperda Abdul Aziz mengatakan, pembahasan Ranperda Pembahasan Ranperda Siskesda Rampung

RKPD 2026, Sardy Wahab: Harus Jawab Kebutuhan Masyarakat
RKPD 2026, Sardy Wahab: Harus Jawab Kebutuhan Masyarakat

Penyelesaian persoalan mendasar masyarakat harus menjadi prioritas dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. Demikian ditegaskan Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Sardy Wahab dalam rapat pembahasan RKPD 2026 bersama mitra Komisi D DPRD DKI Jakarta, Rabu (8/7). Menurut dia, anggaran daerah harus diarahkan pada program yang memberi dampak langsung bagi warga. Bukan sekadar memenuhi target perencanaan. “RKPD harus RKPD 2026, Sardy Wahab: Harus Jawab Kebutuhan Masyarakat

Hasil Reses Dewan Jangan Berakhir Jadi Tumpukan Dokumen
Hasil Reses Dewan Jangan Berakhir Jadi Tumpukan Dokumen

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Mohamad Ongen Sangaji meminta pemerintah provinsi segera menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) sebagai dasar seluruh pemerintah kota dan organisasi perangkat daerah (OPD) menindaklanjuti aspirasi masyarakat hasil reses anggota DPRD. Menurut Ongen, usulan warga yang diserap saat reses tidak boleh berhenti sebagai dokumen administrasi tanpa realisasi di lapangan. “Jangan sampai aspirasi warga hanya berhenti di atas Hasil Reses Dewan Jangan Berakhir Jadi Tumpukan Dokumen

Kenaikan Tarif Transjakarta Harus Dikaji secara Matang
Kenaikan Tarif Transjakarta Harus Dikaji secara Matang

Komisi C DPRD DKI Jakarta meminta rencana penyesuaian tarif PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) dikaji secara matang, sebelum diputuskan. Dengan demikian, kebijakan tarif tidak membebani masyarakat. Ketua Komisi C Dimaz Raditya mengatakan, subsidi transportasi publik saat itu menjadi salah satu beban besar dalam APBD DKI Jakarta. Namun, penyesuaian tarif tetap harus mempertimbangkan kemampuan warga. “Kami meminta dikaji maksimal dulu,” ujar Dimaz Kenaikan Tarif Transjakarta Harus Dikaji secara Matang

RKPD Perubahan 2026 Prioritas Aspirasi Warga
RKPD Perubahan 2026 Prioritas Aspirasi Warga

Komisi D DPRD DKI Jakarta menggelar rapat pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan DKI Jakarta Tahun 2026 bersama jajaran mitra kerja. Ketua Komisi D Yuke Yurike mengatakan, fokus pada penyesuaian anggaran di tengah kebijakan efisiensi. “Tadi Mitra Kerja menyampaikan ada beberapa penyesuaian anggaran,” ujar Yuke di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (8/7). Menurut dia, pengelolaan anggaran harus secara cermat. RKPD Perubahan 2026 Prioritas Aspirasi Warga

Rapimgab Bahas Progres Hasil Pansus
Rapimgab Bahas Progres Hasil Pansus

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) dalam rangka Penyampaian Progres Hasil Pembahasan terhadap lima panitia khusus (Pansus) di 2026, Rabu (7/8). Yaitu, Pansus Percepatan Penyerahan Aset Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos Fasum) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pansus Tata Kelola Perparkiran. Pansus tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (CSR), Pansus Pengelolaan Sampah, dan Pansus Reforma Agraria Rapimgab Bahas Progres Hasil Pansus

Efisiensi Anggaran OPD Mitra Komisi A
Efisiensi Anggaran OPD Mitra Komisi A

Komisi A DPRD DKI Jakarta mendalami kembali Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun Anggaran 2026, Rabu (8/7). Evaluasi itu fokus pada penyempurnaan nomenklatur program dan efisiensi anggaran di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rapat dipimpin Ketua Komisi A Inggard Joshua didampingi Wakil Ketua Komisi A Alia Noorayu Laksono. Hadir Anggota Komisi A Heri Kustanto, Achmad Yani, Lazarus Simon Ishak, Efisiensi Anggaran OPD Mitra Komisi A

Tingkatkan Pendapatan Daerah lewat Digitalisasi Retribusi
Tingkatkan Pendapatan Daerah lewat Digitalisasi Retribusi

Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Tri Waluyo mendorong pemerintah provinsi meningkatkan pendapatan retribusi daerah. Satu di antaranya melalui penguatan sistem digitalisasi pemungutan retribusi. Hal itu terungkap dalam rapat pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2026 di Ruang Rapat Komisi C DPRD DKI Jakarta, Selasa (7/7). Tri Waluyo mengatakan, target pendapatan dalam RKPD Perubahan 2026 masih belum Tingkatkan Pendapatan Daerah lewat Digitalisasi Retribusi