Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta menyoroti tiga pasal yang menjadi substansi utama dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Demikian disampaikan Anggota Fraksi Partai Gerindra Alief Bintang Haryadi Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Selasa (14/7). Tiga pasal yang menjadi perhatian meliputi, Pasal 46 tentang Pajak Barang dan … Sorotan terhadap Tiga Pasal Krusial Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah
@dmin
Penguatan Hak Wajib Pajak dalam Perubahan Perda
Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta mendorong penguatan perlindungan hak wajib pajak dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Demikian disampaikan Sekretaris Fraksi Partai NasDem Imamuddin dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Selasa (14/7). Imamuddin menilai, perubahan Perda harus menjadi bagian dari reformasi fiskal daerah. Bukan sekadar … Penguatan Hak Wajib Pajak dalam Perubahan Perda
CSR BUMD Harus Terarah dan Tepat Sasaran
Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (CSR) DPRD DKI Jakarta mendorong Program CSR Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lebih terarah, terintegrasi, dan menjawab kebutuhan masyarakat. Demikian disampaikan Ketua Pansus CSR Ghozi Zulazmi dalam rapat kerja bersama jajaran Pemprov dan BUMD. “Kita ingin mendalami bagaimana para BUMD yang ada di Jakarta menerapkan implementasi dari CSR ini,” ujar Ghozi, … CSR BUMD Harus Terarah dan Tepat Sasaran
DPRD DKI Jakarta Setujui Dua Ranperda
DPRD DKI Jakarta menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Rapat Pimpinan Gabungan bersama eksekutif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (14/7). Yakni, Ranperda Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Ranperda Sistem Kesehatan Daerah. Persetujuan tersebut menjadi tahapan lanjutan sebelum kedua Ranperda difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Bagian dari proses penyempurnaan sebelum ditetapkan menjadi … DPRD DKI Jakarta Setujui Dua Ranperda
Badan Musyawarah Jadwalkan Perubahan KUA-PPAS APBD 2026
Badan Musyawarah (Banmus) DPRD DKI Jakarta menetapkan jadwal kegiatan Pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA- PPAS) APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026, Selasa (14/7). Rapat menyepakati agenda rapat Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menbahas perihal Penyampaian TAPD terhadap Perubahan KUA-PPAS APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 pada tanggal 3 … Badan Musyawarah Jadwalkan Perubahan KUA-PPAS APBD 2026
Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Jawaban Gubernur Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah
DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Jawaban Gubernur Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Selasa (14/7). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Ima Mahdiah didampingi Wakil Ketua DPRD Rany Mauliani. Fraksi-Fraksi DPRD telah melaksanakan pembahasan terhadap … Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Jawaban Gubernur Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah
Pemprov DKI Belum Punya Lahan Makam di Pulau Kelapa
DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) mempercepat pembangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Demikian ungkap Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike usai meninjau realisasi pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 di Kepulauan Seribu, Senin (13/7). Selama ini, lahan untuk pemakaman di Pulau Kelapa berstatus wakaf atau milik pribadi. Bahkan, belum … Pemprov DKI Belum Punya Lahan Makam di Pulau Kelapa
Sensus Ekonomi 2026, Taufik Zoelkifli: Ini Sangat Penting
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sangat penting guna menghadirkan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Demikian ditegaskan Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M. Taufik Zoelkifli usai menghadiri Deklarasi Sensus Ekonomi 2026 di Balaikota DKI Jakarta, Senin (13/7). Menurut dia, setiap keputusan pemerintah harus berdasarkan data akurat dan mutakhir. Tanpa penyajian data akurat, keputusan akan tidak tepat. “Sensus Ekonomi ini sangat penting,” ujar Taufik. … Sensus Ekonomi 2026, Taufik Zoelkifli: Ini Sangat Penting







