@dmin
Ranperda APBD 2026, Inggard: Tidak Prioritas Jangan Dianggarkan
omisi A bersama eksekutif melanjutkan pembahasan dan pendalaman terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2026 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (23/10). Ketua Komisi A Inggard Joshua memimpin rapat kerja bersama Sekretaris Komisi A Mujiyono. Hadir Anggota Komisi A Inad Luciawaty, Heri Kustanto,Ahmad P. Riano, Lutfhi Fu’adi, Ali Muhammad Johan,Nuchbatillah, Kevin Wu, dan Lauw Siegvrieda, Bambang Kusumanto, Mochammad Ongen Sangaji, Manuara Siahaan, Wiliam Aditya Sarana, Dadiyono, Zahrina Nurbaiti. Pada kesempatan itu, Inggard menekankan agar Pemprov DKI Jakarta memprioritaskan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pemenuhan DKI Jakarta sebagai kota bisnis berskala global dapat berjalan secara maksimal. “Jadi yang sifatnya tidak prioritas jangan dianggarkan. Supaya kebutuhan masyarakat lebih jelas,” ujar Inggard. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta Sigit Wijatmoko hadir bersama jajaran Satpol PP dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta. Hadir pula jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, dan Sekretars DPRD DKI Jakarta Augustinus. Kegiatan tersebut mengacu pada Surat Nomor 1030/UD.00.02 yang ditandatangani Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. (apn/df)

omisi A bersama eksekutif melanjutkan pembahasan dan pendalaman terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2026 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (23/10). Ketua Komisi A Inggard Joshua memimpin rapat kerja bersama Sekretaris Komisi A Mujiyono. Hadir Anggota Komisi A Inad Luciawaty, Heri Kustanto,Ahmad P. Riano, Lutfhi Fu’adi, Ali Muhammad Johan,Nuchbatillah, Kevin Wu, dan Lauw Siegvrieda, Bambang Kusumanto, Mochammad Ongen Sangaji, Manuara … Ranperda APBD 2026, Inggard: Tidak Prioritas Jangan Dianggarkan
Peningkatan Kualitas SDM Jadi Sorotan Komisi E
omisi E melanjutkan rapat kerja bersama eksekutif membahas dan mendalami Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2026 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (23/10). Ketua Komisi E DPRD Muhammad Thamrin memimpin rapat bersama Wakil Ketua Komisi E DPRD Agustina Hermanto dan Sekretaris Komisi E Justin Adrian. “Bismillahirrahmanirrahim, rapat Komisi E pembahasan dan pendalaman terhadap Perda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 saya buka dan terbuka untuk umum,” ujar Thamrin. Ia menekankan, Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Biro Pendidikan Mental Spiritual Setda DKI Jakarta agar fokus pada pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam dunia pendidikan. Yakni memaksimalkan pembelajaran dengan pembentukan kualitas karakter siswa. Termasuk menyejahterakan para tenaga pendidik. “Pembahasan ini perlu kita arahkan agar program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan dasar masyarakat,” kata Thamrin. “Pastikan kualitas belajar meningkat, guru dan tenaga pendidikan mendapat dukungan yang memadai serta pembinaan karakter yang unggul,” tambah dia. Hadir dalam rapat tersebut, Anggota Komisi E Chicha Koeswoyo, Muhammad Subki, Ramly Hi Muhammad, Solikhah, Anggi Arando Siregar, Imammudin, Farah Savira, Yudha Permana, Raden Gusti Arief Yulifard, dan Fatimah Tania Nadira Alatas. Sedangkan pihak eksekutif hadir Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Ali Maulana Hakim Bersama jajaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Biro Pendidikan Mental Spiritual Setda DKI Jakarta. Kegiatan tersebut mengacu pada Surat Nomor 1025/UD.00.02 yang ditandatangani Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. (apn/df)

omisi E melanjutkan rapat kerja bersama eksekutif membahas dan mendalami Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2026 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (23/10). Ketua Komisi E DPRD Muhammad Thamrin memimpin rapat bersama Wakil Ketua Komisi E DPRD Agustina Hermanto dan Sekretaris Komisi E Justin Adrian. “Bismillahirrahmanirrahim, rapat Komisi E pembahasan dan pendalaman terhadap Perda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun … Peningkatan Kualitas SDM Jadi Sorotan Komisi E
Efisiensi Anggaran, Komisi D Bahas Program Prioritas Perumahan 2026
omisi D menggelar rapat kerja bersama Pemprov DKI Jakarta membahas efisiensi dan program prioritas sektor perumahan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (23/10). Hadir dalam kesempatan itu, Koordinator Komisi D yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino, Ketua Komisi D Yuke Yurike, Sekretaris Komisi D Habib Muhammad bin Salim Alatas, dan para anggota Komisi D. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Afan Adriansyah Idris hadir bersama Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kelik Indriyanto. Dalam rapat kerja, Yuke mengatakan, pembahasan fokus pada prioritas program dan rasionalisasi anggaran. Sehingga efisiensi tidak mengganggu pelayanan publik. “Kami ingin tahu prioritas dan alasan pengurangan anggaran yang dilakukan DPRKP. Tapi efisiensi itu tidak boleh mengurangi layanan bagi masyarakat,” ujar Yuke. Menanggapi hal itu, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekdaprov DKI Jakarta Afan Adriansyah Idris mengatakan, alokasi anggaran DPRKP yang semula direncanakan Rp2,648 triliun menjadi Rp1,711 triliun. Efisiensi itu mengacu pada Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-62/PK/2025. “Efisiensi dilakukan di seluruh kegiatan. Mulai dari biaya operasional, konsultasi, hingga pengadaan tanah,” ungkap Afan. Sementara itu, Kepala Dinas PRKP Kelik Indriyanto memaparkan perihal proyek lanjutan pembangunan rumah susun (Rusun). Pada 2026, tetap melanjutkan pembangunan Rusun Padat Karya Tahap II. Lalu, pembangunan Rusun Rorotan IX. Termasuk pula Revitalisasi Rusun Marunda Klaster C. Selain proyek lanjutan, ungkap Kelik, pihaknya mulai membangun Rusun Jalan Tongkol Tahap II. Bahkan, menyiapkan dua perencanaan baru. Yaitu, Rusun Pinus Elok dan Rusun Mixed Use. (all/df)

omisi D menggelar rapat kerja bersama Pemprov DKI Jakarta membahas efisiensi dan program prioritas sektor perumahan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (23/10). Hadir dalam kesempatan itu, Koordinator Komisi D yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino, Ketua Komisi D Yuke … Efisiensi Anggaran, Komisi D Bahas Program Prioritas Perumahan 2026
Tidak Gegabah Naikkan Pajak
Komisi C DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah provinsi tidak terburu-buru mengambil kebijakan menaikkan pajak atau retribusi sebagai respons atas pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke daerah. Anggota Komisi C Lukmanul Hakim mengungkapkan hal itu dalam rapat kerja bersama eksekutif. Terkait pembahasan dan pendalaman Ranperda APBD DKI Jakarta 2026 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (22/10). Ia menilai, kebijakan tersebut dapat menimbulkan tekanan baru bagi masyarakat. Terutama kelompok rentan. Apalagi, masyarakat sedang menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Menurut Lukmanul, masyarakat mulai khawatir terhadap kemungkinan adanya kenaikan pajak dan retribusi daerah. Tak hanya itu, masyarakat juga khawatir kebijakan pengurangan DBH berdampak terhadap program subsidi dan bantuan sosial (Bansos). Kondisi itu, kata Lukman, bisa menciptakan tekanan ganda. Mempengaruhi daya beli dan kesejahteraan warga Jakarta. “Masyarakat DKI Jakarta hari ini merasa takut pajaknya dinaikin-naikin,” tegas Lukmanul. Ia mengatakan, pembuatan kebijakan fiskal harus dengan sangat hati-hati. Memperhatikan kondisi sosial masyarakat. Pemprov DKI Jakarta tidak boleh hanya fokus pada peningkatan pendapatan. Namun harus mempertimbangkan dampak terhadap seluruh warga. “Kalau menurut kami dalam hal menaikan pajak ataupun retribusi ini mohon pertimbangan yang dalam. Khususnya untuk masyarakat DKI,” pungkas Lukman. (yla/df)

Komisi C DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah provinsi tidak terburu-buru mengambil kebijakan menaikkan pajak atau retribusi sebagai respons atas pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke daerah. Anggota Komisi C Lukmanul Hakim mengungkapkan hal itu dalam rapat kerja bersama eksekutif. Terkait pembahasan dan pendalaman Ranperda APBD DKI Jakarta 2026 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (22/10). Ia menilai, … Tidak Gegabah Naikkan Pajak
Awasi Ketat Kinerja BUMD
Komisi B DPRD DKI Jakarta memperkuat fungsi pengawasan terhadap kerja sama antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta. Terutama pelaksanaan skema business to business (B2B) dalam pola pembiayaan kreatif (creative financing). Hal itu terungkap usai rapat pembahasan Ranperda APBD 2026 bersama eksekutif dan jajaran BUMD di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (22/10). Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh menegaskan, pengawasan itu untuk memastikan seluruh bentuk kerja sama sejalan dengan target kinerja dan rencana keuangan daerah. “Terutama apakah kerja sama B2B dijalankan dengan sehat dan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA),” ujar Nova. Komisi B terus memantau pencapaian target RKA 2025 dan proyeksi 2026. Sebab, setiap skema kerja sama harus menghasilkan keuntungan signifikan bagi daerah. “Dengan adanya creative financing, kami ingin memastikan laba dan profitabilitas BUMD meningkat. Sekaligus memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” ungkap Nova. Komisi B juga akan berkoordinasi dengan Badan Pembinaan BUMD (BP BUMD) untuk mengkaji secara menyeluruh implementasi kerja sama tersebut. “Agar hasilnya objektif,” tegas Nova. Ke depan, tambah dia, perlu penerapan mekanisme evaluasi kinerja. Melibatkan pihak independen. Sehingga proses pengawasan lebih transparan dan profesional. “Kami mendorong agar evaluasi tidak hanya dilakukan oleh Inspektorat,” tukas Nova. (all/df)

Komisi B DPRD DKI Jakarta memperkuat fungsi pengawasan terhadap kerja sama antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta. Terutama pelaksanaan skema business to business (B2B) dalam pola pembiayaan kreatif (creative financing). Hal itu terungkap usai rapat pembahasan Ranperda APBD 2026 bersama eksekutif dan jajaran BUMD di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (22/10). Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh menegaskan, pengawasan … Awasi Ketat Kinerja BUMD
Efisiensi Anggaran, Komisi A Ingatkan soal Perbaikan Infrastruktur Prioritas
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua menegaskan, kebijakan efisiensi anggaran dampak pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berlaku bagi program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Hal itu Inggard ungkapkan usai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Ranperda APBD) 2026 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (22/10). “Tentu saja kita harus melakukan penghematan. Tapi jangan sampai menyentuh kepentingan prioritas masyarakat. Saya hanya ingin mengingatkan itu,” ujar Inggard. Ia juga meminta para walikota mengkaji ulang kebijakan efisiensi sesuai perencanaan. Yakni mengembalikan program sektor pelayanan publik yang terkena efisiensi. Politisi Partai Gerindra itu menegaskan, sejumlah program penting dan harus tetap berjalan. Antara lain, perbaikan kawasan kumuh, peningkatan sarana dan prasarana umum, serta perbaikan infrastruktur vital di tingkat kelurahan dan kecamatan. “Program yang menyangkut pembenahan RT dan RW kumuh, perbaikan selokan, jalan, maupun alat-alat vital seperti lift yang berhubungan dengan keselamatan, itu jangan diefisiensi,” ungkap Inggard. Begitu pula, lanjut dia, pembangunan kantor kelurahan atau kecamatan yang sudah mau roboh. “Itu harus menjadi prioritas,” tandas dia. Menurut Inggard, menjalankan efisiensi anggaran harus secara bijak. Tidak boleh mengorbankan keselamatan dan kesejahteraan warga. “Kalau bangunan yang sudah rawan roboh tidak diperbaiki karena efisiensi, lalu terjadi bahaya, siapa yang bertanggung jawab? Jadi program seperti itu harus dihidupkan kembali,” pungkas dia. (gie/df)

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua menegaskan, kebijakan efisiensi anggaran dampak pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berlaku bagi program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Hal itu Inggard ungkapkan usai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Ranperda APBD) 2026 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (22/10). “Tentu saja kita harus melakukan penghematan. Tapi jangan … Efisiensi Anggaran, Komisi A Ingatkan soal Perbaikan Infrastruktur Prioritas
Pembangunan ITF, Solusi Pengolahan Sampah
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco mendukung komitmen pemerintah provinsi merealisasikan pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF). Solusi dalam pengelolaan sampah di Jakarta. Ia mengatakan, rencana pembangunan proyek strategis mulai 2026. Sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Pembangunan fasilitas itu agar Kota Jakarta menjadi provinsi percontohan dalam penerapan teknologi pengolahan sampah modern. “Insya Allah, tahun depan kita mulai rencanakan pembangunan,” ujar Baco di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (21/10). Menurut dia, Pemprov DKI melalui PT. Jakarta Propertindo (Jakpro) telah menunjukkan kesiapan penuh melaksanakan proyek strategis tersebut. “Jakpro sudah melaporkan kemarin bahwa mereka sudah siap tanahnya dan sudah pernah groundbreaking sampai empat kali, tapi belum jadi-jadi,” tandas Baco. Namun, ia memastikan, proyek ITF akan terealisasi di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung. Terdapat dua lokasi dalam rencana pembangunan ITF. Yakni kawasan Sunter (Jakarta Utara) dan Bantargebang (Bekasi). Pemilihan kedua lokasi itu mempertimbangkan faktor strategis dalam distribusi sampah, serta kapasitas pengolahan. Nantinya, Pemprov DKI mampu mengurangi ketergantungan pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. “Sehingga pak gubernur konsen betul,” pungkas Baco. (yla/df)

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco mendukung komitmen pemerintah provinsi merealisasikan pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF). Solusi dalam pengelolaan sampah di Jakarta. Ia mengatakan, rencana pembangunan proyek strategis mulai 2026. Sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Pembangunan fasilitas itu agar Kota Jakarta menjadi provinsi percontohan dalam penerapan teknologi pengolahan sampah modern. “Insya Allah, tahun depan kita mulai rencanakan pembangunan,” … Pembangunan ITF, Solusi Pengolahan Sampah
Optimalisasi PAD untuk Jaga Stabilitas Fiskal
DPRD DKI Jakarta mendorong pemerintah provinsi (Pemprov) memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu sebagai strategi menjaga stabilitas fiskal di tengah penyesuaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mengungkapkan, terjadi penurunan postur anggaran dari Rp95,3 triliun menjadi Rp81,2 triliun. Karena itu, pemerintah daerah tetap harus menemukan cara agar program prioritas publik tetap berjalan. “Masih banyak potensi pendapatan yang bisa kita gali, terutama dari PAD,” ujar Nova dalam Rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Senin (20/10). Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh. (dok.DDJP) “Kita perlu pastikan apakah SiLPA sudah masuk dalam perhitungan atau belum. Karena itu bisa menambah ruang fiskal,” sambung dia. Nova menjelaskan, forum Banggar menjadi momentum untuk mengevaluasi seluruh komponen pendapatan. Termasuk menggali sumber-sumber penerimaan baru agar penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat tidak berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat. Nova menegaskan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus memastikan seluruh langkah penyesuaian dilakukan dengan prinsip efisiensi dan transparansi. “Kalau penyesuaian ini dijalankan dengan cermat, kita bisa menjaga program prioritas tetap berjalan tanpa mengorbankan pelayanan publik,” tambah Nova. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Yusuf mengungkapkan hal senada. Langkah optimalisasi PAD perlu dibarengi dengan kebijakan fiskal yang realistis dan berbasis potensi daerah. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Yusuf. (dok.DDJP) Menurut dia, Jakarta masih memiliki peluang besar untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi. “Dari sisi pajak daerah, ada peningkatan sekitar Rp500 miliar. Sementara retribusi naik Rp365 miliar. Ini sinyal positif,” tandas Yusuf. Ia juga mendorong Pemprov DKI Jakarta memperkuat pengawasan terhadap wajib pajak. Serta melaksanakan digitalisasi sistem perpajakan. “Kalau sistem penarikan pajak diperkuat dan pengawasan ditingkatkan, pendapatan daerah bisa naik signifikan tanpa harus membebani masyarakat,” tambah Yusuf. (all/df)

DPRD DKI Jakarta mendorong pemerintah provinsi (Pemprov) memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu sebagai strategi menjaga stabilitas fiskal di tengah penyesuaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mengungkapkan, terjadi penurunan postur anggaran dari Rp95,3 triliun menjadi Rp81,2 triliun. Karena itu, pemerintah daerah tetap harus menemukan cara agar program … Optimalisasi PAD untuk Jaga Stabilitas Fiskal
Dugaan Hujan Mikroplastik, Baco: Harus Kita Tanggapi Serius
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco menanggapi serius isu yang beredar mengenai adanya hujan mikroplastik di wilayah Jakarta. Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta perlu segera menelusuri sumber dan penyebab potensi pencemaran udara oleh mikroplastik. Memastikan kebenaran fenomena tersebut. Persoalan mikroplastik, kata Baco, semua pihak tak boleh meremehkan. Mengingat dampaknya berpengaruh langsung terhadap kondisi kesehatan masyarakat. Termasuk kualitas lingkungan hidup. “Ya, terkait isu itu mengenai mikroplastik itu memang ini harus kita tanggapi secara serius,” ujar Baco di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (21/10). Karena itu, ia mendorong Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta segera mengambil langkah konkret. Langkah pertama, memastikan secara ilmiah. Mendeteksi ada atau tidak mikroplastik pada udara Jakarta. Selain itu, menelusuri kemungkinan sumber pencemaran. Dengan demikian, kebijakan Pemprov DKI Jakarta berbasis data. Dapat memberikan solusi efektif. “Kan kita harus periksa dan cek ulang baik-baik lagi kenapa ini bisa terjadi,” kata Baco. Ia menilai, penanganan isu mikroplastik di udara Jakarta merupakan tanggung jawab lintas instansi. Kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk memitigasi secara tepat dan berkelanjutan. Baco berpendapat, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta perlu memperkuat pengelolaan sampah plastik dari sumber. Terutama dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya limbah plastik yang tidak terurai. Salah satu cara mencegah mikroplastik mencemari lingkungan adalah dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan memperluas sistem daur ulang. “Dan kalau itu memang ada serius dan bisa membahayakan bagi manusia maka tidak ada pilihan lain. Harus kita segera respon dan ambil tindakan secepat-cepatnya,” tukas Baco. (yla/df)

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco menanggapi serius isu yang beredar mengenai adanya hujan mikroplastik di wilayah Jakarta. Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta perlu segera menelusuri sumber dan penyebab potensi pencemaran udara oleh mikroplastik. Memastikan kebenaran fenomena tersebut. Persoalan mikroplastik, kata Baco, semua pihak tak boleh meremehkan. Mengingat dampaknya berpengaruh langsung terhadap kondisi kesehatan masyarakat. Termasuk kualitas lingkungan hidup. … Dugaan Hujan Mikroplastik, Baco: Harus Kita Tanggapi Serius
Skema Pergeseran Program Jangan Hambat Pembangunan Daerah
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike meminta pemerintah provinsi memastikan skema shifting (pergeseran) program ke pemerintah pusat tidak menghambat penyelesaian proyek-proyek prioritas daerah. Yuke mengakui, efisiensi anggaran sangat perlu. Namun pelaksanaannya harus hati-hati. Jangan sampai menimbulkan keterlambatan pelaksanaan pembangunan. “Efisiensi itu penting, tapi jangan sampai proyek prioritas terbengkalai karena skema shifting (dengan pemerintah pusat) yang belum matang,” ujar Yuke dalam Rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Senin (20/10). Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike. (dok.DDJP) Koordinasi antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat, kata Yuke, harus menyeluruh. Sebelum pelimpahan tanggung jawab program berjalan. “Kita perlu pastikan proyek yang di-shifting benar-benar siap dijalankan oleh pemerintah pusat. Supaya tidak ada penundaan yang justru menambah biaya dan target waktu penyelesaian proyek,” jelas Yuke. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali memastikan, koordinasi lintas pemerintah terus berjalan. Sehingga pengalihan program tetap berjalan sesuai rencana. “Angkanya nanti akan kami detailkan saat pembahasan di komisi,” tukas Marullah. (all/df)

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike meminta pemerintah provinsi memastikan skema shifting (pergeseran) program ke pemerintah pusat tidak menghambat penyelesaian proyek-proyek prioritas daerah. Yuke mengakui, efisiensi anggaran sangat perlu. Namun pelaksanaannya harus hati-hati. Jangan sampai menimbulkan keterlambatan pelaksanaan pembangunan. “Efisiensi itu penting, tapi jangan sampai proyek prioritas terbengkalai karena skema shifting (dengan pemerintah pusat) yang belum matang,” ujar Yuke dalam Rapat Badan … Skema Pergeseran Program Jangan Hambat Pembangunan Daerah