@dmin
Intensifkan Operasi Pasar
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina menilai, Bulog perlu secara intensif menggelar operasi pasar. Menurut dia, operasi pasar sebagai upaya stabilisasi harga dan stok pangan jelang Lebaran. “Artinya, Bulog harus menambah pasokan beras dari gudangnya sendiri. Sayangnya, berbagai upaya stablisasi harga itu sifatnya jangka pendek,” ujar politisi PDI Perjuangan itu, beberapa waktu lalu. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina. (dok.DDJP) Ketika ada kesenjangan harga, kata Wa Ode, maka para petani berpotensi menjual beras ke pihak swasta yang mau membayar lebih mahal dari harga yang sudah ditetapkan. Sehingga, tak menutup kemungkinan akan berdampak pada menurunnya serapan beras Bulog dalam negeri. “Tetap dibutuhkan solusi jangka panjang yang tidak bisa hanya bergantung pada intervensi Harga,” tandas dia. “Tetapi harus berfokus pada modernisasi pertanian dan efisensi rantai pasok,” tutur Wa Ode. Kebijakan beras, kata dia, juga perlu mempertimbangkan berbagai aspek. Sebab, kebijakan penetapan harga sangat mungkin mendistorsi pasar dan tidak mengatasi persoalan utama. Belum efisiennya proses produksi beras, pada akhirnya menyebabkan kualitas belum terlalu baik dan harga tinggi. “Soal menjaga stok dan stabiisas harga pangan ini, Perum Bulog memastikan segala upaya akan terus dilakukan.” ungkap dia. Bahkan, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mukhammad Suyamto menetapkan target penyediaan stok beras nasional stabil dan dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Target itu berasal dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP), maupun hasil pembelian gabah petani domestik. Karena itu, Wa Ode meminta masyarakat tidak khawati tentang kelangkaan pasokan beras. “Total stok beras yang dikuasai Bulog sekitar 1,9 juta ton,” imbuh Wa Ode.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina menilai, Bulog perlu secara intensif menggelar operasi pasar. Menurut dia, operasi pasar sebagai upaya stabilisasi harga dan stok pangan jelang Lebaran. “Artinya, Bulog harus menambah pasokan beras dari gudangnya sendiri. Sayangnya, berbagai upaya stablisasi harga itu sifatnya jangka pendek,” ujar politisi PDI Perjuangan itu, beberapa waktu lalu. Ketika ada kesenjangan harga, … Intensifkan Operasi Pasar
Jakarta Berkeadilan
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengusung Program Jakarta Berkeadilan. Yakni terfokus pada pemberdayaan masyarakat miskin dan penyediaan perumahan yang layak. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Fu’adi sangat mendukung untuk optimalisasi penggunaan lahan dan pembangunan hunian vertikal. “Tetapi, Jakarta memiliki keterbatasan lahan kosong. Sementara, harga tanah yang tinggi, jelas menyulitkan pembangunan perumahan terjangkau,” ujar Fu’adi, beberapa waktu lalu. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Fu’adi. (dok.DDJP) Selain itu, sambung politisi PKB itu, alokasi anggaran untuk program perumahan rakyat dalam RAPBD Jakarta 2023 hanya 2,5 persen dari total belanja daerah. “Oleh karena itu, skema pembiayaan inovatif perlu dipertinbangkan,” ungkap ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta itu. Ia menambahkan, program tersebut memerlukan partisipasi masyarakat. Banyak program perumahan gagal karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasinya. “Pelibatan masyarakat dalam setiap tahap program harus menjadi prioritas,” tutur dia. Termasuk sistem pemeliharaan berkelanjutan. Menurut Fu’adi harus diterapkan untuk memastikan fasilitas perumahan tetap layak huni dalam jangka panjang. Sedangkan Program Jakarta Bermukim, bertujuan menyediakan perumahan terintegrasi dengan transportasi publik. Yakni melalui konsep Transit Oriented Development (TOD). Hal itu sebagai solusi tepat mengatasi kemacetan dan keterbatasan lahan di Jakarta. Kendati demikian, kata Fu’adi, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Pertama, harga hunian yang tidak terjangkau. Rata-rata harga unit hunian vertikal di Jakarta mencapai Rp20 juta per pemeter persegi. Harga itu jauh di atas kemampuan masyarakat berepenghasilan rendah (MBR). Karena itu, subsidi silang antara hunian premium dan hunian untuk MBR. Sedangkan sistem integrasi transportasi publik Jakarta, baik MRT, LRT, dan TransJakarta, belum sepenuhnya terintegrasi dengan perencanaan hunian TOD. “Perencanaan terpadu antara pengembang hunian TOD dan operator transportasi publik harus diperkuat” tukas Fu’adi.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengusung Program Jakarta Berkeadilan. Yakni terfokus pada pemberdayaan masyarakat miskin dan penyediaan perumahan yang layak. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Fu’adi sangat mendukung untuk optimalisasi penggunaan lahan dan pembangunan hunian vertikal. “Tetapi, Jakarta memiliki keterbatasan lahan kosong. Sementara, harga tanah yang tinggi, jelas menyulitkan pembangunan perumahan terjangkau,” ujar Fu’adi, beberapa waktu lalu. Selain itu, … Jakarta Berkeadilan
Menjaga Marwah DPRD
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mendukung penuh pelaksanaan BK Award 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi DKI Jakarta. Tentu hal itu menjadi program penghargaan bagi anggota DPRD DKI Jakarta yang menunjukkan kinerja terbaik selama menjalani fungsi sebagai legislator. “Ruh semangat BK Award adalah untuk menjaga citra dewan. Kemudian untuk berlomba-lomba dalam kebaikan,” ujar Khoirudin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (25/3). Sehubungan itu, Khoirudin mengapresiasi atas kinerja BK dalam menjaga citra dewan di hadapan publik. Nantinya, penghargaan itu dapat meningkatkan kedisiplinan, kepatuhan terhadap kode etik, serta kualitas pelayanan publik di lingkungan DPRD DKI Jakarta. “Ini sebuah langkah maju dan berani. Tentu ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Hal ini wajar,” kata Khoirudin. “Insya Allah, nanti kalau sudah ada dampak baiknya pasti semuanya akan mendukung. Karena fitrahnya semua ingin yang baik-baik itu,” harap Khoirudin. Sementara itu, Ketua BK DPRD Provinsi DKI Jakarta Yudha Permana menyampaikan telah mendapat persetujuan dari sembilan fraksi untuk pelaksanaan BK Award 2025. Termasuk telah mengantongi persetujuan dari ketuadan seluruh wakil ketua DPRD DKI Jakarta. “Ini membuat Badan Kehorrmatan semakin semangat untuk menjalankan BK Award. Tujuan kita adalah untuk menjaga marwah DPRD di Jakarta,” ungkap Yudha. Yudha memastikan. penyelenggaraan program tersebut sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi dewan dalam menjalankan fungsi legislasi. “Ini adalah bentuk apresiasi kepada anggota DPRD. Pilihan terbaik dari yang terbaik. Jadi mudah-mudahan, ini sebagai kompetisi yang positif dari seluruh anggota DPRD dan bisa mendapatkan manfaat buat warga Jakarta,” pungkas Yudha. Kategori penghargaan yakni: 1. Anggota Dewan dengan Disiplin Kehadiran Terbaik 2. Kinerja Anggota Dewan Terbaik 3. Anggota Dewan Pendatang Baru Terbaik 4. Anggota Dewan Terpopuler 5. Anggota Dewan Inspiratif (Pria & Wanita) 6. Tenaga Pendukung Anggota Dewan Terbaik (Pria dan Wanita) Proses penilaian akan berlangsung April hingga November 2025, menggunakan indikator objektif. Seperti kehadiran rapat paripurna, ketepatan laporan pertanggungjawaban (SPJ) dan LHKPN, hingga kerapihan berpakaian dalam kegiatan DPRD. Acara puncak pemberian penghargaan BK Award 2025 dijadwalkan berlangsung pada pekan kedua Desember 2025 di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat.

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mendukung penuh pelaksanaan BK Award 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi DKI Jakarta. Tentu hal itu menjadi program penghargaan bagi anggota DPRD DKI Jakarta yang menunjukkan kinerja terbaik selama menjalani fungsi sebagai legislator. “Ruh semangat BK Award adalah untuk menjaga citra dewan. Kemudian untuk berlomba-lomba dalam kebaikan,” ujar Khoirudin di Gedung DPRD … Menjaga Marwah DPRD
Tangani Kejahatan Siber
Tangani Kejahatan Siber

Komisi A DPRD DKI Jakarta mendorong Polda Metro Jaya menangani maraknya kejahatan siber. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Kevin Wu mengatakan, kejahatan siber (cyber crime) hingga kini masih marak. Hal itu terjadi seiring dengan pesatnya perkembangan dan penggunaan teknologi. Kevin mengakui, segudang manfaat teknologi yang memberikan kemudahan untuk berbagai aspek kehidupan. Namun, tak menutup kemungkinan ada oknum yang memanfaatkan untuk … Tangani Kejahatan Siber
Pertahankan Prestasi Penerima KJP
Pertahankan Prestasi Penerima KJP

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Dina Masyusin mengimbau seluruh siswa penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus untuk mempertahankan prestasinya. Pasalnya, terdapat wacana perubahan syarat penerima KJP Plus. Yakni, siswa harus memiliki rata-rata nilai rapor minimal 70 selama dua semester berturut-turut. “Saya mengimbau siswa agar mempertahankan prestasi, supaya bisa mendapatkan manfaat KJP plus kembali,” ujar Dina, Jumat (21/3). Ia berharap, … Pertahankan Prestasi Penerima KJP
Apresiasi Tinjauan Langsung Pramono ke RDF Plant Rorotan
Apresiasi Tinjauan Langsung Pramono ke RDF Plant Rorotan

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau mengapresiasi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang telah mengunjungi Refuse Derived Plant (RDF) Plant di Rorotan, Jakarta Utara, Kamis, 20 Maret 2025. Menurut pria yang akrab disapa Abun itu, tinjauan gubernur itu sebagai tindak lanjut atas keluhan warga setempat karena muncul aroma tak sedap dari RDF Plant. Perlu langkah optimistis untuk … Apresiasi Tinjauan Langsung Pramono ke RDF Plant Rorotan
Upaya Preventif Cegah Tawuran
Upaya Preventif Cegah Tawuran

Komisi A DPRD DKI Jakarta mendorong perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Polda Metro Jaya menyiapkan beberapa upaya antisipasi tawuran pelajar di Jakarta. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Zahrina Nurbaiti mengatakan, penting bagi Polda Metro Jaya bekerja sama dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk menyiapkan upaya preventif mencegah tawuran. Dengan demikian, tercipta lingkungan yang lebih aman dan harmonis di kalangan pelajar. … Upaya Preventif Cegah Tawuran
Perketat Izin Tempat Hiburan Berkedok Restoran
Perketat Izin Tempat Hiburan Berkedok Restoran

Kalangan legislator meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta mengecek perizinan tempat hiburan dan restoran. Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto mengungkapkan hal itu pada pembahasan Pra Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2026, beberapa waktu lalu. Menurut Wahyu, pengawasan perizinan dan operasional tempat hiburan harus diperketat. Diduga, banyak tempat hiburan berkedok restoran. … Perketat Izin Tempat Hiburan Berkedok Restoran
Prioritas Pembangunan Jakarta 2026
Prioritas Pembangunan Jakarta 2026

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota dan kabupaten di Ruang Pola, Balaikota, Jumat (21/3). Forum itu menjadi wadah strategis dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah untuk tahun 2026. Musrenbang ini juga dihadiri oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Atika Nur Rahmania, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta … Prioritas Pembangunan Jakarta 2026
Ingatkan Pengembalian Dana Pilkada Putaran Dua
Ingatkan Pengembalian Dana Pilkada Putaran Dua

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengingatkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta untuk mengembalikan sisa anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Ia mengingatkan, jangan sampai Bawaslu dan KPU melampaui tenggat waktu pengembalian sisa anggaran Pilkada, yakni April 2025.