@dmin

Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta Perumda Pasar Jaya segera menerapkan sistem pengelolaan sampah mandiri berbasis teknologi di pasar-pasar skala besar. Sistem itu jauh lebih efektif mengurangi penumpukan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Demikian ungkap Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh usai rapat pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan DKI Jakarta Tahun … Sistem Pengelolaan Sampah Mandiri di Pasar

Pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta menggelar rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) membahas penyampaian hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan serta Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mengatakan, rapat telah membahas kedua Ranperda hasil fasilitasi Kemendagri. Menampung masukan anggota dewan yang perlu dikonsultasikan kepada Kemendagri. … Pembahasan Dua Ranperda Ditunda

Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Kesehatan (Dinkes) memperkuat penurunan angka stunting lewat penambahan anggaran. Termasuk penguatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan layanan kesehatan dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan DKI Jakarta Tahun 2026. Ketua Komisi E Muhammad Subki mengatakan, telah meminta Dinkes memperhatikan alokasi anggaran program penanganan stunting supaya makin optimal. “Kita tadi sudah minta ke … Fokus Tekan Kasus Stunting

Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah provinsi mengevaluasi dan merasionalkan belanja bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas pada APBD Perubahan 2026. Dengan begitu, memperkuat efisiensi anggaran di tengah keterbatasan fiskal daerah. Anggota Komisi A Manuara Siahaan mengatakan, penggunaan fasilitas kendaraan dinas perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Sebab, biaya perawatan, BBM, hingga pengemudi masih ditanggung anggaran pemerintah. “Roh pengelolaan anggaran … Rasionalisasi Belanja BBM Kendaraan Dinas

Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar bersikap realistis dalam merancang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Tujuannya, menjaga ketahanan fiskal daerah. Sehingga tetap stabil dan tepat sasaran. Hal itu terungkap dalam rapat kerja Komisi B dengan eksekutif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (7/7). Rapat dipimpin Ketua Komisi … APBD Perubahan 2026, BUMD Diminta Rasionalisasikan Program

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli mendukung Dinas Perhubungan (Dishub) menertibkan parkir liar. Hanya saja, penertiban harus diimbangi penyediaan area tunggu bagi pengemudi ojek online (Ojol). Dengan begitu, para pengemudi Ojol tidak lagi menggunakan badan jalan. Menurut Taufik, parkir liar menjadi salah satu penyebab kemacetan di Jakarta. Karena itu, perlu tindakan tegas secara konsisten. “Parkir liar memang … Legislator Desak Penertiban Parkir Liar Diimbangi Penyediaan Area Tunggu Ojol

Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan penelitian dan pengkajian ulang terhadap status kepemilikan lahan Girik Letter C Nomor 1448/Persil 972 Blok S II, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (6/7). Permintaan itu menjadi rekomendasi dalam audiensi terkait penyelesaian sengketa tanah yang diklaim telah diklaim Pemprov DKI sebagai fasilitas sosial dan fasilitas umum (Fasos/Fasum). Ketua Komisi A … BPN Diminta Kaji Ulang Status Tanah Girik di Kelapa Gading

Bapemperda DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Kesehatan DKI Jakarta agar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sistem Kesehatan Daerah (Siskesda) memuat klausul yang lebih tegas dan interaktif. Khususnya dalam perlindungan bagi kelompok rentan. Anggota Bapemperda Husen menyoroti perhatian terhadap warga rentan atau lanjut usia (Lansia) masih lemah. Sehingga, perlu prioritas pelayanan. Kesehatan warga tetap terjaga. “Terutama di kawasan padat penduduk, masih … Ranperda Siskesda Prioritas Lindungi Kelompok Rentan

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Reforma Agraria dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) DPRD DKI Jakarta Ismail mendorong pemerintah daerah memprioritaskan penyelesaian kategori T1, T2, dan T3.2 dalam program PTSL. Ketiga kategori itu memenuhi persyaratan administrasi dan hukum. Sehingga bisa mempercepat proses penerbitan sertifikat tanah. Demikian ungkap Ismail pada rapat Panitia Khusus (Pansus) Reforma Agraria dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap … Percepatan Sertifikasi Tanah

Insiden meninggalnya seorang balita di lokasi proyek yang didanai melalui skema corporate social responsibility (CSR) di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, menjadi perhatian DPRD DKI Jakarta. Peristiwa itu harus menjadi momentum untuk memperketat pengawasan keselamatan pada seluruh proyek pembangunan di ibukota. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino meminta pemerintah provinsi mengaudit keseluruhan sistem pengamanan proyek. Baik yang dibiayai APBD maupun … DPRD DKI Minta Audit Menyeluruh Sistem Keselamatan Proyek Infrastruktur