@dmin
KEPUTUSAN PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 02 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 01 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Tim Perumus Tatib DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029 Dibentuk
Pimpinan sementara DPRD DKI Jakarta mengumumkan 24 nama yang tergabung dalam tim penyusun tata tertib (Tatib) DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029. Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta Achmad Yani mengatakan, nama-nama itu merupakan wakil dari masing-masing partai politik yang ada di DPRD DKI Jakarta dan bisa segera bekerja usai disahkan dalam rapat paripurna. “Tadi sudah dibacakan siapa yang ditunjuk sebagai perwakilan dari masing-masing partai untuk duduk di tim perumus Tatib. InsyaAllah Tatib akan segera kita bahas, selanjutnya pimpinan definitif, susunan pimpinan fraksi akan kita sampaikan dalam rapat paripurna,” ujar Achmad Yani, Selasa (17/9). Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD DKI Jakarta Augustinus membacakan daftar nama-nama tim perumus Tatib. Nama-nama itu tertuang dalam Keputusan Pimpinan Sementara DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Tatib DPRD Provinsi DKI Jakarta. Masing-masing yakni, Ketua Sementara Achmad Yani, Wakil Ketua Sementara Jhonny Simanjuntak dan 21 anggota dan satu sekretaris bukan anggota. Sebanyak 21 anggota tim yakni, Abdurahman Suhaimi, Ismail, Pendapotan Sinaga, Wa Ode Herlina, Brando Susanto, Inggard Joshua, Wahyu Dewanto, Ali Lubis, Mohammad Ongen Sangaji, Hias Kumari Putra, Judistira Hermawan, Dimas Raditya, Fuadi Lutfi, Yusuf, dan Syahroni. Lalu, Lukman Hakim, Mujiyono, Ferrial Sofyan, Justin Adrian, Bun Joi Phiau dan Plt Sekretaris DPRD DKI Jakarta Augustinus.

Pimpinan sementara DPRD DKI Jakarta mengumumkan 24 nama yang tergabung dalam tim penyusun tata tertib (Tatib) DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029. Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta Achmad Yani mengatakan, nama-nama itu merupakan wakil dari masing-masing partai politik yang ada di DPRD DKI Jakarta dan bisa segera bekerja usai disahkan dalam rapat paripurna. “Tadi sudah dibacakan siapa yang ditunjuk sebagai perwakilan … Tim Perumus Tatib DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029 Dibentuk
Rapim Sementara Persiapkan Rapat Paripurna Penetapan Pimpinan Definitif DPRD DKI Jakarta
Rapat Pimpinan Sementara DPRD DKI Jakarta mempersiapkan pelaksanaan rapat paripurna penetapan pimpinan definitif, di ruang serbaguna, Selasa (17/9). Rapat itu dipimpin Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta Achmad Yani dan didampingi Wakil Ketua Sementara Jhonny Simanjuntak dan sejumlah perwakilan dari fraksi yang ada di DPRD, serta perwakilan eksekutif. Rapim sementara hari ini akan membahas persiapan rapat paripurna dengan tiga agenda utama. Masing-masing yakni, pengumuman pimpinan DPRD DKI Jakarta masa jabatan 2024-2029, pengumuman susunan fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta, serta pengumuman nama-nama Tim Penyusun Peraturan Tata Tertib DPRD DKI Jakarta. Achmad Yani dalam sambutan pembukaannya mengatakan, perlunya membahas tiga agenda itu karena sudah banyak agenda rapat kerja yang harus segera dibahas. “Sesuai undangan rapat hari ini, kita akan melakukan persiapan rapat paripurna dengan tiga agenda,” pungkas Achmad Yani.

Rapat Pimpinan Sementara DPRD DKI Jakarta mempersiapkan pelaksanaan rapat paripurna penetapan pimpinan definitif, di ruang serbaguna, Selasa (17/9). Rapat itu dipimpin Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta Achmad Yani dan didampingi Wakil Ketua Sementara Jhonny Simanjuntak dan sejumlah perwakilan dari fraksi yang ada di DPRD, serta perwakilan eksekutif. Rapim sementara hari ini akan membahas persiapan rapat paripurna dengan tiga agenda utama. … Rapim Sementara Persiapkan Rapat Paripurna Penetapan Pimpinan Definitif DPRD DKI Jakarta
DPRD DKI segera Layangkan Nama-Nama Calon Pj Gubernur ke Kemendagri
DPRD DKI Jakarta menetapkan tiga nama yang diusulkan menjadi Penjabat Gubernur DKI Jakarta, karena masa jabatan Heru Budi Hartono berakhir pada Oktober 2024. Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta Achmad Yani mengatakan, ketiga nama calon Penjabat Gubernur yang diusulkan DPRD DKI Jakarta merupakan hasil voting terbanyak dari fraksi-fraksi dalam Rapat Pimpinan Sementara DPRD DKI Jakarta yang digelar pada Jumat (12/9). Adapun ketiga nama yang diusulkan yakni, Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi dengan perolehan 8 suara, Plt Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir 7 suara dan Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik 7 suara. “Tiga nama tersebut akan kita ajukan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk menjadi bahan pertimbangan menteri dalam menetapkan penjabat gubernur,” ujar Achmad Yani. Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sementara Jhonny Simanjuntak mengatakan, ketiga nama itu akan jadi bahan pertimbangan Presiden dalam menetapkan Pj Gubernur Jakarta. “Itu kita serahkan kepada Kemendagri, usulan-usulan bisa saja digunakan bisa tidak digunakan,” ungkap Jhonny. Setiap Fraksi DPRD DKI Jakarta mengusulkan tiga nama calon Penjabat Gubernur. Diantaranya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusulkan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi, Pj Gubernur Papua Selatan Rudi Sufahriyadi dan Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mengusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Sekertaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono dan Marullah Matali. Kemudian, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mengusulkan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi, Plt Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dan Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik. Partai Golongan Karya (Golkar) mengusulkan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi, Plt Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dan Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusulkan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi, Plt Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dan Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik. Lalu, Partai Amanat Nasional (PAN) mengusulkan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi, Plt Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dan Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik. Selanjutnya, Partai Demokrat dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mengusulkan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi, Plt Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dan Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan Plt Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi, dan Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik. Sedangkan Partai Nasdem mengusulkan Sekertaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono, Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi dan Plt. Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir

DPRD DKI Jakarta menetapkan tiga nama yang diusulkan menjadi Penjabat Gubernur DKI Jakarta, karena masa jabatan Heru Budi Hartono berakhir pada Oktober 2024. Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta Achmad Yani mengatakan, ketiga nama calon Penjabat Gubernur yang diusulkan DPRD DKI Jakarta merupakan hasil voting terbanyak dari fraksi-fraksi dalam Rapat Pimpinan Sementara DPRD DKI Jakarta yang digelar pada Jumat (12/9). Adapun … DPRD DKI segera Layangkan Nama-Nama Calon Pj Gubernur ke Kemendagri
Rapim Sementara DPRD DKI Jakarta Usulkan Nama Calon Penjabat Gubernur
Rapim Sementara DPRD DKI Jakarta Usulkan Nama Calon Penjabat Gubernur September 13, 2024 12:50 pm DPRD DKI Jakarta kembali menggelar rapat pimpinan sementara untuk membahas dan penetapan usulan nama calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik di DPRD DKI Jakarta pada Jumat (13/9). Rapat dipimpin Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta Achmad Yani dan didampingi Wakil Ketua Sementara Jhonny Simanjuntak. Turut hadir perwakilan anggota dari fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta dalam rapat pimpinan sementara tersebut. Nantinya, dari seluruh usulan yang diberikan oleh fraksi, akan dipilih tiga nama untuk menjadi penjabat gubernur dari DPRD DKI Jakarta . Usulan itu akan dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selambat-lambatnya hari ini, pukul 16.00 WIB. Sebelumnya, seluruh fraksi telah diberikan waktu untuk berdiskusi dan merundingkan nama-nama yang akan diusulkan. Kegiatan rapat ini mengacu pada Surat Undangan Rapat Nomor 779/PU.06.01 yang telah ditandatangani langsung oleh Wakil Ketua Sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak.

September 13, 2024 12:50 pm DPRD DKI Jakarta kembali menggelar rapat pimpinan sementara untuk membahas dan penetapan usulan nama calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik di DPRD DKI Jakarta pada Jumat (13/9). Rapat dipimpin Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta Achmad Yani dan didampingi Wakil Ketua Sementara Jhonny Simanjuntak. Turut hadir perwakilan anggota dari fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta … Rapim Sementara DPRD DKI Jakarta Usulkan Nama Calon Penjabat Gubernur
Bidik Seluruh RSUD Punya Burn Unit
Pelayanan khusus luka bakar atau Burn Unit harus dimiliki seluruh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Pemprov DKI. Demikian ditegaskan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029 Ghozi Zulazmi. Menurut dia, pelayanan ini diperlukan untuk menangani korban kebakaran dan musibah yang menyebabkan luka bakar. Sehingga dapat tertangani secara cepat. “Saya berharap dan mendorong setiap RSUD di Jakarta mempunyai fasilitas luka bakar agar korban tertangani dengan baik dan fast recovery,” ujar Ghozi, Kamis (12/9). Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029 Ghozi Sulazmi. (dok.DDJP) Unit luka bakar diperlukan, mengingat kasus kebakaran masih sering terjadi. “Saat ini banyak permukiman padat dan sektor pekerjaan yang rentan kebakaran dan mengakibatkan luka bakar yang memerlukan perawatan intensif,” tutur Ghozi. Apalagi, Jakarta digadang-gadang akan menjadi kota berskala global. Dengan demikian, pelayanan kesehatan di rumah sakit harus berstandar internasional. “Jakarta akan menjadi kota global, pelayanan rumah sakit harus standar International. Atau minimalnya layanan harus cepat, tepat, dan spesialis,” tandas Ghozi. Ia juga mengapresiasi unit luka bakar yang dimiliki RSUD Tarakan. Harapannya, RS Tarakan bisa jadi contoh bagi RSUD lainnya.

Pelayanan khusus luka bakar atau Burn Unit harus dimiliki seluruh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Pemprov DKI. Demikian ditegaskan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029 Ghozi Zulazmi. Menurut dia, pelayanan ini diperlukan untuk menangani korban kebakaran dan musibah yang menyebabkan luka bakar. Sehingga dapat tertangani secara cepat. “Saya berharap dan mendorong setiap RSUD di Jakarta mempunyai fasilitas luka bakar … Bidik Seluruh RSUD Punya Burn Unit
KEPUTUSAN PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 01 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPRD Bakal Umumkan Nama Pimpinan Definitif Pada 17 September
DPRD DKI Jakarta segera menetapkan pimpinan definitif periode 2024-2029. Rencananya, pengumuman nama ketua dan para wakil ketua DPRD DKI Jakarta akan dilaksanakan pada rapat paripurna yang akan diselenggarakan pada 17 September 2024. Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta Achmad Yani mengatakan, telah mengajukan surat ke masing-masing fraksi DPRD DKI Jakarta untuk segera mempersiapkan nama calon pimpinan. “Untuk ketua dan wakil ketua, kita sudah sampaikan ke masing-masing partai untuk mengajukan calon-calon pimpinan,” ujar dia di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/9). Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta Achmad Yani. (DDJP/pun) Selain itu, kata Achmad Yani, DPRD DKI telah menyiapkan alat kelengkapan dewan (AKD) periode 2024-2029. Hal ini sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. Hal tersebut dilakukan agar DPRD DKI Jakarta dapat segera menggelar rapat kerja baik di komisi ataupun badan bisa segera terlaksana. “Kami dari pimpinan sementara memang berharap agar DPRD DKI bisa berjalan dengan baik. Kami menyiapkan pembentukan fraksi, AKD, dan membahas tata tertib,” ujar Achmad Yani. Nantinya, nama ketua dan wakil ketua DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 akan diserahkan kepada Kementerian Menteri Dalam Negeri (Kemendagri). “Setalah nama-nama itu masuk, kita akan rapat paripurna. Hasil rapat paripurna kita akan umumkan ke Kemendagri,” ungkap Achmad Yani. Sebelumnya, Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Achmad Yani dan Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Jhonny Simanjuntak terpilih menjadi pimpinan sementara DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029. Komposisi pimpinan sementara DPRD ini berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD Provinsi.

DPRD DKI Jakarta segera menetapkan pimpinan definitif periode 2024-2029. Rencananya, pengumuman nama ketua dan para wakil ketua DPRD DKI Jakarta akan dilaksanakan pada rapat paripurna yang akan diselenggarakan pada 17 September 2024. Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta Achmad Yani mengatakan, telah mengajukan surat ke masing-masing fraksi DPRD DKI Jakarta untuk segera mempersiapkan nama calon pimpinan. “Untuk ketua dan wakil ketua, … DPRD Bakal Umumkan Nama Pimpinan Definitif Pada 17 September
Legislatif dan Eksekutif Butuh Sinergi dan Kolaborasi Berkelanjutan
Anggota DPRD DKI Jakarta Hj. Nabilah Aboe Bakar Alhabsyi, MSi, mendorong sinergi berkelanjutan antara eksekutif dan legislatif dalam bekerja. Sinergitas berkelanjutan itu akan memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Jakarta di kemudian hari. Pernyataan itu dia sampaikan usai mengikuti kegiatan silaturahmi antara Pemkot Jakarta Selatan bersama anggota DPRD DKI Jakarta daerah pemilihan (Dapil) 7 dan 8 Jakarta Selatan. Acara bertajuk Coffee Morning itu diinisiasi Walikota Jakarta Selatan Munjirin. Nabilah mengaku bahagia dengan adanya acara tersebut. “Ini progres yang luar biasa dari walikota Jakarta Selatan karena ini pertemuan perdana se-DKI Jakarta. Jakarta Selatan menjadi pelopor. Ini menunjukkan Jaksel layak menjadi contoh bagi seluruh walikota lain,” ujar Nabilah, Rabu (11/9). Anggota DPRD DKI Jakarta Hj. Nabilah Aboe Bakar Alhabsyi, MSi (tengah). (DDJP/rei) Nabilah mengatakan, suasana keakraban yang dibangun oleh Pemkot Jakarta Selatan sekaligus menunjukkan pada masyarakat bahwa para pemimpin di Jakarta saling bergandengan tangan. Hal itu penting dilakukan agar masyarakat merasakan kemanfaatannya. “Kalau kita semua akrab, eksekutif dan legislatif saling menjaga silaturahmi maka dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat Jakarta karena punya pemimpin yang bersinergi dengan baik,” tutur dia. Pada pertemuan perdana itu, suasananya dibangun lebih santai. Nabilah berharap, pertemuan serupa kembali diselenggarakan pada waktu-waktu yang akan datang. “Nah, di pertemuan-pertemuan berikutnya bisa lebih serius dan lebih substansial, jadi tempat kita mendorong aspirasi apa saja yang paling dibutuhkan masyarakat. Agar manfaatnya lebih terasa dan lebih cepat ditangani,” kata dia. Pada pertemuan itu, Walikota Jakarta Selatan Munjirin mengenalkan satu persatu para pejabat di lingkungan Pemkot Jakarta Selatan. Mulai wakil walikota, sekretaris kota, kepala Badan, kepala suku dinas, kepala UPT, camat, lurah hingga dewan kota. “Saya bahagia sekali bisa lebih mengenal pribadi-pribadi mereka lebih dekat lagi sehingga ke depannya akan tercipta sinergitas yang baik, kolaborasi yang semakin baik lagi,” tambah Nabilah. Sementara itu, Walikota Jakarta Selatan Munjirin memastikan akan menjadwalkan pertemuan berkelanjutan dengan anggota DPRD DKI Jakarta Dapil Jakarta Selatan. Hal itu dilakukan untuk saling bertukar pikiran mencari solusi atas masalah yang ada di wilayah Jakarta Selatan. “Nanti akan kita programkan pertemuan selanjutnya apakah per dua bulan sekali atau per tiga bulan sekali. Nanti lokasinya juga akan pindah-pindah di tempat yang terbuka tidak hanya di kantor walikota,” kata dia.

Anggota DPRD DKI Jakarta Hj. Nabilah Aboe Bakar Alhabsyi, MSi, mendorong sinergi berkelanjutan antara eksekutif dan legislatif dalam bekerja. Sinergitas berkelanjutan itu akan memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Jakarta di kemudian hari. Pernyataan itu dia sampaikan usai mengikuti kegiatan silaturahmi antara Pemkot Jakarta Selatan bersama anggota DPRD DKI Jakarta daerah pemilihan (Dapil) 7 dan 8 Jakarta Selatan. Acara bertajuk Coffee … Legislatif dan Eksekutif Butuh Sinergi dan Kolaborasi Berkelanjutan
Target Realisasi Pemekaran Kelurahan Kapuk
Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 Mujiyono menyatakan, kesiapannya untuk merealisasikan rencana pemekaran Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Pasalnya, realisasi pemekaran wilayah itu belum tuntas dilaksanakan pada periode 2019-2024. Menurut dia, Pemprov DKI perlu segera merealisasikan pemekaran agar tidak terjadi kemunduruan pelayanan akibat banyaknya jumlah penduduk. Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029 Mujiyono. (dok.DDJP) Berdasarkan data, Kelurahan Kapuk memiliki penduduk sebanyak 175 ribu jiwa. “Pemekaran ini harus dikawal,” ujar Mujiyono saat ditemui di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (10/9). “Beberapa target kami yang salah satunya itu adalah pemekaran kelurahan yang sudah over penduduk itu harus segera dilakukan,” tambah dia. Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua menjelaskan, Komisi A telah berpartisipasi membuat kajian pemekaran wilayah bersama Pemprov DKI. Ia berharap pemekaran ini segera direalisasikan pada periode ini. “Di Kelurahan saya saja masyarakatnya berjumlah 35 ribu, bisa dibayangin 175 ribu itu dikelola satu kelurahan,” beber Inggard. Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029 Inggard Jhosua. (dok.DDJP) “Ini mohon percepatan supaya bisa berjalan dengan baik,” imbuh Inggar, wakil komisi A DPRD DKI Jakarta Periode 2019-2024. Menurut dia, sudah selayaknya pemekaran ini dilaksanakan. Mengingat, Kelurahan Kapuk memiliki luas 562,6 hektare dengan penduduk 175 jiwa atau 55.258 kepala keluarga. Bila mengacu pada Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Pemekaran, Penghapusan dan Pengganbungan Wilayah Kotamadya/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjelaskan bahwa maksinal jumlah penduduk di suatu kelurahan dapat dimekarkan adalah sebanyak 40.000 jiwa.

Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 Mujiyono menyatakan, kesiapannya untuk merealisasikan rencana pemekaran Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Pasalnya, realisasi pemekaran wilayah itu belum tuntas dilaksanakan pada periode 2019-2024. Menurut dia, Pemprov DKI perlu segera merealisasikan pemekaran agar tidak terjadi kemunduruan pelayanan akibat banyaknya jumlah penduduk. Berdasarkan data, Kelurahan Kapuk memiliki penduduk sebanyak 175 ribu jiwa. “Pemekaran ini harus … Target Realisasi Pemekaran Kelurahan Kapuk