@dmin

Mandeknya realisasi usulan pembangunan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi perhatian serius DPRD DKI Jakarta. Komisi D meminta pemerintah provinsi mengevaluasi penyebab banyak usulan warga belum terealisasi. Padahal, pengajuan telah bertahun-tahun. Demikian ditegaskan Ketua Komisi D Yuke Yurike saat menyerap aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses di RW 05, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Rabu (1/7). Warga menyampaikan berbagai usulan yang belum … Legislator Desak Evaluasi Realisasi Usulan Musrenbang Warga

Komisi A DPRD DKI Jakarta mendorong penguatan koordinasi penanganan penyalahgunaan Narkoba melalui keterlibatan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus. Ketua Komisi A Inggard Joshua menilai, langkah itu sebagai upaya dukungan pencegahan dan penindakan Narkoba hingga ke tingkat wilayah. “Sehingga cara operasionalnya dan langkah-langkah kerjanya bisa di-backup oleh kesatuan yang ada sampai di … Komisi A Usul BNNP Gabung Forkopimda Plus

Komisi A DPRD DKI Jakarta menerima audiensi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta guna membahas penguatan pencegahan dan penanganan penyalahgunaan Narkoba. Pertemuan itu menghasilkan sejumlah masukan. Menjadi bahan rekomendasi Komisi A kepada pimpinan DPRD dan gubernur. Ketua Komisi A Inggard Joshua mengapresiasi kehadiran BNNP DKI Jakarta karena memberikan gambaran mengenai berbagai persoalan. Khususnya, layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. “Sehingga … Koordinasi Lintas Sektor Tangani Penyalahgunaan Narkoba

Komisi A DPRD DKI Jakarta kembali memfasilitasi audiensi sengketa lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Audiensi itu berdasarkan kepemilikan warga bernama Tonny Tanuwijaya yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), . Dalam forum audiensi itu, Komisi A menghadirkan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD), Biro Hukum Setda DKI … Komisi A Fasilitasi Sengketa Lahan TPU Tegal Alur

Pengawasan terhadap proyek pembangunan harus terus diperkuat. Dengan demikian, penerapan standar keselamatan berjalan secara konsisten. Hal itu juga untuk memastikan pembangunan berjalan aman. Mencegah terulangnya kecelakaan di lokasi proyek. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Kevin Wu meminta Inspektorat mengaudit seluruh proyek-proyek di bawah koordinasi Pemprov DKI. Termasuk proyek yang didanai lewat skema corporate social responsibility (CSR). Permintaan itu menyusul … Pengawasan Pembangunan, Legislator Dorong Audit Keselamatan Proyek

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ade Suherman mendorong pemerintah provinsi memprioritaskan penguatan infrastruktur pengelolaan sampah dalam pembahasan APBD Perubahan 2026. Menurut Ade, keberhasilan berbagai regulasi persampahan bergantung pada kesiapan sarana dan prasarana di lapangan. Ia menjelaskan, Jakarta telah memiliki dasar hukum yang kuat. Mulai dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 yang diperbarui melalui Perda Nomor 4 Tahun 2019, … APBD Perubahan 2026, Penyediaan Infrastruktur Pengelolaan Sampah jadi Sorotan Legislator

DPRD DKI Jakarta mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun 2025. Pengesahan tersebut ditandai dengan persetujuan dari pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta melalui rapat paripurna. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, Perda tentang P2APBD tahun 2025 telah melalui proses pembahasan mulai dari rapat kerja komisi-komisi di DPRD DKI Jakarta bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD). … Perda P2APBD 2025 Disahkan

Panitia Khusus (Pansus) Reforma Agraria dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (RA-PTSL) DPRD DKI Jakarta terus mendorong percepatan penyelesaian sertifikasi tanah warga. Ketua Pansus RA-PTSL DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo memastikan, proses penerbitan sertifikat kategori satu atau tanah berstatus clean and clear bakal segera terealisasi. Pada awal Juli 2026, setidaknya terdapat 192 sertifikat siap diterbitkan dan diserahkan langsung kepada warga. Penyerahan bersama … Siapkan Satgas Khusus Reforma Agraria

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta menuntaskan pembahasan pasal-pasal Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Ketua Bapemperda Abdul Aziz mengatakan, pembahasan pasal-pasal selesai. Memperhatikan berbagai masukan dari sejumlah anggota Bapemperda. “Hari ini sudah kita tuntaskan pembahasan pasal per pasal Ranperda tentang Sistem Penyediaan Air Minum,” ujar Aziz, Senin (29/6). Dalam rapat tersebut, Bapemperda memberikan … Ranperda SPAM Hadirkan Regulasi yang Adil

Panitia Khusus (Pansus) Percepatan Penyerahan Aset Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos-Fasum) DPRD DKI Jakarta menegaskan, akan mengambil langkah tegas terhadap pengembang yang belum memenuhi kewajiban menyerahkan aset kepada pemerintah provinsi. Ketua Pansus Inggard Joshua mengatakan, tidak menutup kemungkinan membawa persoalan itu ke ranah hukum. Bila terindikasi pelanggaran yang merugikan daerah. Selama ini, lanjut dia, banyak aset Fasos-Fasum yang disewakan. … Fasos-Fasum, Pansus bakal Kejar Pengembang Nakal