@dmin

DPRD Bakal Akselerasi Pembahasan Empat Raperda
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta segera membahas empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Masing-masing yakni Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan, Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 2 tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan. Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta, pembahasan akan dimulai dengan Rapat Paripurna penyampaian penjelasan Gubernur DKI Jakarta terhadap empat Raperda pada Senin 23 Oktober, pekan depan. Selanjutnya masing-masing Fraksi akan menyusun Pandangan Umum dan disampaikan dalam Rapat Paripurna pada Rabu 25 Oktober 2023. “Tadi kami sudah menyepakati jadwal yang sudah disusun oleh Sekretariat Dewan mengenai jadwal untuk pembahasan, penyampaian pandangan fraksi dan finalisasi,” ujar Ranny Mauliani, Wakil Ketua Bamus di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/10). Setelah itu, DPRD akan mendengar jawaban Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta terhadap empat Raperda yang rencananya dijadwalkan pada Senin 30 Oktober 2023. Barulah awal November Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI melakukan pembahasan dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait. “Ada empat Raperda yang akan dibahas Bapemperda bersama stakeholder di sisa waktu tahun 2023. Kita akan tuntaskan itu,” tandasnya. Usai pembahasan, Bapemperda DPRD DKI akan menyampaikan hasilnya dalam rapat pimpinan gabungan, lalu mengirimkan Raperda tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera di fasilitasi dan di sahkan dalam Rapat Paripurna pada Desember 2023 mendatang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta segera membahas empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Masing-masing yakni Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan, Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 2 tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan. Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Bakal Akselerasi Pembahasan Empat Raperda

Dongkrak Minat Milenial Pelajari Sejarah Budaya, Komisi E Sepakat Modernisasi Museum Wayang
Komisi E DPRD DKI Jakarta memberikan persetujuan anggaran sebesar Rp30 miliar di tahun 2024 kepada Dinas Kebudayaan DKI untuk modernisasi Museum Wayang Jakarta yang berlokasi di Kota Tua, Taman Sari Jakarta Barat. Sekretaris komisi E DPRD DKI Jakarta, Johnny Simanjuntak berharap dengan adanya perombakan total, Museum Wayang bisa menjadi lebih modern dan mampu menarik minat generasi milenial untuk berkunjung serta mengetahui sejarah wayang dari seluruh Indonesia. “Ini agar menarik kalangan milenial, dan anak-anak muda. Jadi saya pikir modernisasi ini adalah suatu kebutuhan,” ujarnya di Grand Cempaka Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/10). Di kesempatan yang sama, anggota dewan komisi E Ima Mahdiah meminta Dinas Kebudayaan menggandeng Dinas Pendidikan untuk mewajibkan para pelajar mengunjungi museum dan menyebarkan ke sosial media sebagai bentuk promosi kepada masyarakat. “Menurut saya daripada promosinya mahal-mahal lebih baik pake anak-anak sekolah. Sekarang mereka jago bikin konten, dan dijadikan tugas,” ucapnya. Sementara Kepala Unit Pengelola Museum Seni Dinas Kebudayaan Sri Kusumawati menyampaikan, modernisasi Museum Wayang akan memadukan teknologi dan wajah baru yang tentunya lebih modern, serta dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat, khususnya anak muda milenial. “Kami akan mengajukan pemanfaatan teknologi untuk melakukan renovasi 360 derajat pada Museum Wayang menjadi sebuah museum yang modern,” tandasnya.

Komisi E DPRD DKI Jakarta memberikan persetujuan anggaran sebesar Rp30 miliar di tahun 2024 kepada Dinas Kebudayaan DKI untuk modernisasi Museum Wayang Jakarta yang berlokasi di Kota Tua, Taman Sari Jakarta Barat. Sekretaris komisi E DPRD DKI Jakarta, Johnny Simanjuntak berharap dengan adanya perombakan total, Museum Wayang bisa menjadi lebih modern dan mampu menarik minat generasi milenial untuk berkunjung serta Dongkrak Minat Milenial Pelajari Sejarah Budaya, Komisi E Sepakat Modernisasi Museum Wayang

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 186 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN DPRD PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2019 – 2024
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 185 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN DPRD PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2019 – 2024
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 184 TAHUN 2023 TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 183 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KETIGABELAS ATAS KEPUTUSAN DPRD PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2019 – 2024
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 182 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KESEBELAS ATAS KEPUTUSAN DPRD PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2019 – 2024
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 181 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KESEBELAS ATAS KEPUTUSAN DPRD PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2019 – 2024
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 180 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KESEBELAS ATAS KEPUTUSAN DPRD PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2019 – 2024
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 179 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN DPRD PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2019 – 2024