@dmin
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 154 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA TAHUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 153 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 152 TAHUN 2022 TENTANG PERSETUJUAN DPRD PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
Dua Rancangan Perda Siap Maju untuk Dibahas DPRD DKI Jakarta
Rancangan Perda (Raperda) Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Rencana Umum Energi Daerah dalam waktu dekat akan dibahas DPRD Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta, pembahasan dua Raperda tersebut akan diawali penyampaian penjelasan Gubernur di dalam rapat paripurna yang akan digelar pada 13 Maret 2023 pekan depan. Kemudian dilanjutkan penyampaian pandangan fraksi-fraksi dan jawaban Gubernur pada tanggal 14-15 Maret. Pembahasan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta akan dimulai bulan April 2023 mendatang dan ditarget selesai pada Juni 2023. Wakil Ketua Bamus DPRD DKI Jakarta Khoirudin menjelaskan, dibahasnya dua Raperda tersebut mampu mengisi kekosongan hukum terkait limbah. Ia meminta kepada warga Jakarta agar tertib dalam membuang limbah rumah tangga pada tempatnya. “Jadi ini darurat dan bisa selesai tepat pada waktunya sesuai jadwal. Ini kebutuhan untuk masyarakat agar ada efek untuk membuang limbah domestik pada tempatnya menjadi lebih tertib lagi buat kesehatan kita bersama warga Jakarta,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (6/3). Kemudian akan dilaksanakan Rapat Gabungan Pimpinan (Rapimgab) DPRD bersama Pimpinan Fraksi, Pimpinan Komisi dan Pimpinan Bapemperda serta Eksekutif terkait penyampaian Laporan hasil pembahasan Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dilaksanakan pada bulan Juli 2023. Selanjutnya, akan difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri sesuai Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang dilaksanakan pada bulan Juli 2023. Kemudian dilanjutkan Rapat Paripurna terkait Penyampaian Laporan hasil pembahasan Bapemperda terhadap Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, Permintaan persetujuan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap raperda, Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama, Penyerahan secara simbolis Raperda dari Pimpinan DPRD kepada Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, dan Penyampaian Pendapat Akhir Penjabat Gubernur DKI Jakarta terhadap Raperda yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2023.

Rancangan Perda (Raperda) Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Rencana Umum Energi Daerah dalam waktu dekat akan dibahas DPRD Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta, pembahasan dua Raperda tersebut akan diawali penyampaian penjelasan Gubernur di dalam rapat paripurna yang akan digelar pada 13 Maret 2023 pekan depan. Kemudian dilanjutkan penyampaian pandangan fraksi-fraksi dan jawaban Gubernur … Dua Rancangan Perda Siap Maju untuk Dibahas DPRD DKI Jakarta
PT Food Station Diharap Lebih Responsif Jaga Stabilitas Harga Pangan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta berharap ada peningkatan kinerja pasca berubahnya bentuk hukum PT Food Station Tjipinang Jaya menjadi perseroan daerah (Perseroda). Salah satunya lebih responsif turun tangan ketika terjadi gejolak harga kebutuhan pokok di pasaran. Harapan tersebut disampaikan Komisi C DPRD DKI Jakarta pada rapat kerja pembahasan revisi bentuk hukum Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang BUMD PT Food Station Tjipinang Jaya bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). “Kami berharap nantinya PT Food Station Tjipinang Jaya mestinya kalau terjadi gejolak harga pangan, jangan berdiam diri. Kita berharap PT Food Station Tjipinang Jaya lebih tanggap,” ujar Rasyidi, Wakil Ketua Komisi C di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/2). Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Anthony Winza Probowo mengingatkan, merujuk pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 54 tahun 2017 menyebutkan tujuan Perumda ataupun Perseroda. “Perumda itu diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan bahan atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat. Jadi orientasinya lebih ke hajat hidup masyarakat,” ungkapnya. Di lokasi yang sama, Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo mengaku telah sigap dan responsif menghadapi gejala adanya gejolak harga pangan di Ibukota. Dia mencontohkan respons mereka sebelum terjadi gejolak harga beras pada triwulan akhir tahun 2022 silam. “Beberapa waktu yang lalu terjadi gejolak harga beras yang tinggi di seluruh Indonesia. Pada saat itu yang kami lakukan adalah sebelum kejadian itu kami sudah bersurat, berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan, dengan Bulog. Pada akhirnya Bulog mensupport beras ke kami sehingga stok terjaga, harganya tetap terjangkau di kisaran Rp10 ribu sampai Rp11 ribu untuk beras medium. Sementara di luar daerah itu sampai Rp14 ribu,” tegasnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta berharap ada peningkatan kinerja pasca berubahnya bentuk hukum PT Food Station Tjipinang Jaya menjadi perseroan daerah (Perseroda). Salah satunya lebih responsif turun tangan ketika terjadi gejolak harga kebutuhan pokok di pasaran. Harapan tersebut disampaikan Komisi C DPRD DKI Jakarta pada rapat kerja pembahasan revisi bentuk hukum Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang … PT Food Station Diharap Lebih Responsif Jaga Stabilitas Harga Pangan
DPRD Harap Perubahan Bentuk Hukum Food Station Perkokoh Ketahanan Pangan Jakarta
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi DKI Jakarta mulai menindaklanjuti usulan revisi Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang BUMD PT Food Station Tjipinang Jaya untuk berubah bentuk hukumnya menjadi perseroan daerah (Perseroda). Dengan berubahnya bentuk hukum tersebut, diharapkan Food Station mampu memperkuat ketahanan pangan Jakarta. Terutama dari sisi ketersediaan stok kebutuhan pokok masyarakat hingga terjadinya stabilitas harga di pasaran. “Soal posisi PT Food Station Tjipinang Jaya yang harus kokoh dan stabil dalam upaya menjaga ketahanan pangan,” ujar Abdurrahman Suhaimi, Wakil Ketua Bapemperda usai rapat dengar pendapat (RDP) di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/2). Sementara itu, Kementerian Perdagangan menyambut baik dengan perubahan bentuk hukum PT Food Station Tjipinang Jaya menjadi Perseroda. Dengan bentuk hukum tersebut diharapkan akan terjalin sinergitas kerja yang semakin baik antara DKI Jakarta dengan Provinsi, Kabupaten maupun Kota lainnya di Indonesia. “Jakarta ini daerah konsumen tapi tidak punya lahan pertanian. Bukan daerah produsen. Kita harapkan dalam rangka menjaga stabilitas dan menekan inflasi, kerjasama akan semakin baik,” ungkap Wisnu Graha mewakili Kementerian Perdagangan melalui video virtual. Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroan Daerah) Pamrihadi Wiraryo menjelaskan, selain tetap berkomitmen menjaga ketahanan pangan, dengan perubahan bentuk hukum tersebut pihaknya akan melebarkan sayap bisnis. “Dalam usulan draft Raperda tersebut, di pasal 6 dimana salah satunya selain menjaga stabilitas suplay pangan, kami juga melakukan pengolahan dan pengembangan sektor hulu dan hilir. Jadi, kita tambahkan redaksional selaku pelaku industri pangan terutama dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan suplay bahan pangan,” tegasnya.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi DKI Jakarta mulai menindaklanjuti usulan revisi Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang BUMD PT Food Station Tjipinang Jaya untuk berubah bentuk hukumnya menjadi perseroan daerah (Perseroda). Dengan berubahnya bentuk hukum tersebut, diharapkan Food Station mampu memperkuat ketahanan pangan Jakarta. Terutama dari sisi ketersediaan stok kebutuhan pokok masyarakat hingga terjadinya stabilitas harga di pasaran. … DPRD Harap Perubahan Bentuk Hukum Food Station Perkokoh Ketahanan Pangan Jakarta
Ketua DPRD Harap Sekda Baru Mampu Eksekusi Tiga Program Prioritas DKI
Joko Agus Setyono resmi didapuk sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) mulai hari ini. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi berharap Joko mampu membangun harmonisasi kerja untuk menuntaskan tiga program prioritas. Masing-masing penanggulangan banjir, penanganan kemacetan dan antisipasi dampak penurunan pertumbuhan ekonomi. Ketiganya digadang Heru Budi Hartono saat resmi menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. “Pertamakan permasalahan macet, banjir, masalah ketahanan pangan, masalah kemiskinan kota juga. Kita memikirkan juga nanti itu adalah target di perubahan yang akan kita bahas semoga perencanaan dari tim anggarannya TAPD yang diketuai oleh pak Sekda yang baru supaya sukses,” ujarnya di Balai Kota Jakarta, Rabu (15/2). Pengangkatan Joko sebagai Sekda DKI Jakarta tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 13/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Senin (13/2) lalu. Pras sapaan karib Ketua DPRD DKI Jakarta juga yakin selain menguasai permasalahan Jakarta, Joko juga sangat paham dengan keuangan. Sebab ia lama berkarir di Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sejak tahun 2015 sebagai Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, kemudian menjabat Kepala Subauditorat DKI Jakarta I BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2010, lalu sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat 2018, Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur 2020, dan terakhir sebagai Kepala BPK Provinsi Bali. Di kesempatan yang sama, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono yakin Joko adalah orang yang tepat dan bisa mengemban tugas sebaik-baiknya sesuai program kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja perangkat daerah (RKPD). “Dengan ini saya secara resmi melantik saudara sebagai pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Saya percaya saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan,” ucapnya. Joko pun berjanji dalam sumpah jabatannya akan menjalankan segala peraturan perundang-undanganan yang berlaku, menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. “Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggungjawab,” tandasnya.

Joko Agus Setyono resmi didapuk sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) mulai hari ini. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi berharap Joko mampu membangun harmonisasi kerja untuk menuntaskan tiga program prioritas. Masing-masing penanggulangan banjir, penanganan kemacetan dan antisipasi dampak penurunan pertumbuhan ekonomi. Ketiganya digadang Heru Budi Hartono saat resmi menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. “Pertamakan permasalahan macet, banjir, masalah … Ketua DPRD Harap Sekda Baru Mampu Eksekusi Tiga Program Prioritas DKI
DPRD DKI Tetapkan Jadwal Pembahasan Awal Rancangan RKPD 2024
DPRD Provinsi DKI Jakarta akan menggelar pembahasan penuyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2024 mulai hari ini hingga Kamis, (16/2) besok. Wakil Ketua Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta Khoirudin menjelaskan, keterlibatan DPRD DKI Jakarta dalam penyusunan RKPD tertuang dalam amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. “Dengan demikian sudah bisa dimulai nanti, bisa ditelaah masing-masing RKPD 2024 dari masing-masing OPD untuk bisa didalami di masing-masing komisi.” ujar Khoirudin di gedung DPRD DKI, Rabu (15/2). Dengan pembahasan bersama mengenai rencana kerja Pemprov DKI di tahun 2024 mendatang, ia berharap terjalinnya sinergitas kerja yang efektif. Khususnya menyukseskan tiga program prioritas Pemprov DKI Jakarta saat ini, yakni penanggulangan banjir, penanganan kemacetan dan antisipasi resesi dengan ketahanan pangan. “Harapan saya, manfaat dari anggaran yang besar itu harus diterima ke masyarakat langsung. Saya sangat apresiasi Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta yg fokusnya pada 3 hal yaitu banjir, mengatasi kemacetan dan krisis ekonomi. Dan ini yang ditunggu tunggu sama masyarakat, ” tandas Khoirudin.

DPRD Provinsi DKI Jakarta akan menggelar pembahasan penuyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2024 mulai hari ini hingga Kamis, (16/2) besok. Wakil Ketua Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta Khoirudin menjelaskan, keterlibatan DPRD DKI Jakarta dalam penyusunan RKPD tertuang dalam amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, … DPRD DKI Tetapkan Jadwal Pembahasan Awal Rancangan RKPD 2024
Perda Jaringan Utilitas Baru Diproyeksikan Mampu Dongkrak PAD DKI Jakarta
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) secara maraton melanjutkan pembahasan pasal per pasal revisi Perda Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas. Perda terbaru nanti diyakini mampu menambah pendapatan asli daerah (PAD) dari kebijakan yang dituangkan. Anggota Bapemperda DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menyampaikan, peningkatan PAD akan muncul karena kedepannya para pengguna Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) akan dikenakan biaya sewa per tahun. Kewajiban itu, akan dituangkan dalam pasal khusus yang sebelumnya belum diatur. “Kalau regulasi sebelumnya (retribusi) hanya saat izin diawal. Saat ini kita susun antara izin diawal dan retribusi setiap tahunnya, sehingga akan ada dampak berkelanjutan dan sinergi saling mengisi. Kita bisa mengestimasikan, pasti berdampak signifikan terhadap pendapatan daerah,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (8/2). Meskipun besaran tarif layanan pertahun tidak diatur dalam Perda melainkan melalui peraturan gubernur (Pergub), namun Dwi Rio mengimbau agar Perda tetap mengatur batas atas dan bawah tarif yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, kualifikasi serta kuantitas besaran pemeliharaan sebagai patokan agar para operator tetap mendapat harga yang terjangkau. “Paling tidak harus kita bahas. Kalau kemudian itu tidak ditempatkan secara tekstual, paling tidak itu menjadi rekomendasi atau rujukan ketika nanti Pemerintah Daerah menyusun Pergub (Peraturan Gubernur),” ucapnya. Sementara anggota Bapemperda Yusuf mengimbau, Pemprov DKI juga harus memaksimalkan pelayanan, perawatan dan pemeliharaan barang milik operator yang tertanam di dalam SJUT, dengan harapan pengguna layanan operator terjamin kenyamanannya. “Pemprov harus memaksimalkan itu, jangan sampai sudah dibebankan biaya perawatan tapi pada saat ada kabel terputus, yang dirugikan justru masyarakat, karena masyarakat yang menggunakan jaringan tersebut,” tuturnya. Di lokasi yang sama, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho menjelaskan, peraturan retribusi per tahun memang baru akan diterapkan dalam revisi Perda Jaringan Utilitas di Pasal 4 poin D, dimana sebelumnya operator hanya dikenakan retribusi saat awal pemasangan alat saja. “Jadi sekarang retribusi ditetapkan sebelum pelayanan perizinan. Itu hanya sekali seumur hidup. Setelah selesai, saat mereka mau memanfaatkan jaringan, baru ditetapkan izin pemanfaatan yang selanjutnya dibayarkan setiap tahun,” tandasnya.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) secara maraton melanjutkan pembahasan pasal per pasal revisi Perda Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas. Perda terbaru nanti diyakini mampu menambah pendapatan asli daerah (PAD) dari kebijakan yang dituangkan. Anggota Bapemperda DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menyampaikan, peningkatan PAD akan muncul karena kedepannya para pengguna Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) akan dikenakan biaya … Perda Jaringan Utilitas Baru Diproyeksikan Mampu Dongkrak PAD DKI Jakarta
DPRD Mewanti Food Station Jaga Pasokan Beras Jelang Ramadan
Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta mengingatkan PT Food Station Tjipinang Jaya untuk terus menjaga ketersediaan stok kebutuhan pokok khususnya beras jelang Bulan Suci Ramadan. Upaya tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan hingga melonjaknya harga di pasaran. Anggota Komisi B Hasan Basri Umar mengatakan, telah terjadi gejolak harga beras yang membuat masyarakat resah. Apalagi saat ini masalah pangan juga diwarnai isu adanya mafia beras yang potensial mengganggu rantai distirbusi beras. “Masyarakat itu sekarang tahunya harga beras itu naik terus. Jadi kalau boleh jangan sampai pas bulan Ramadan itu harganya semakin tinggi, kemudian stoknya berkurang. Pengalaman kelangkaan minyak goreng kemarin harus jadi pelajaran. Jangan sampai masalah minyak itu merembet juga ke masalah beras,” kata dalam rapat kerja di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (8/2). Anggota Komisi B Achmad Yani menambahkan, PT Food Station juga harus mengantisipasi kemungkinan adanya penimbunan beras yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan bertujuan mengontrol harga beras di pasaran. “Kami dari DPRD berharap agar harga beras itu tidak naik. Jadi benar-benar dikendalikan. Jangan sampai ada penimbunan. Jangan sampai harga dikendalikan oleh mafia seperti yang disinggung Dirut Bulog kemarin,” katanya. Pada kesempatan itu, Direktur Utama PT Food Station Pamrihadi Wiraryo memastikan stok beras di gudang perusahaan, dan di pasar cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat Ramadaan. Ia menjamin ketersediaan stok tersebut lantaran karakter saat bulan Ramadan tidak ada peningkatan permintaan yang signifikan dari pasar lantaran mayoritas masyarakat sedang berpuasa. “Kalau harga beras di DKI relatif terkendali di angka Rp10.175per kilogram kemarin. Untuk beras jenis IR 64 atau beras medium sudah turun Rp200 dibanding dua minggu lalu Rp 10.375. Kalau kita simak di beberapa daerah malah harganya sudah di atas Rp12.000 sampai Rp13.000. Jadi di Jakarta ini relatif terkendali,” ungkapnya. Saat ini, kata Pamrihadi, stok beras di gudang pasar beras induk Cipinang lebih dari 15 ribu ton, sementara stok di gudang milik PT Food Station sebanyak 6000 ton dan di gudang Bulog mempunyai stok beras sebanyak 40 ribu ton. Jumlahnya akan semakin bertambah saat musim panen tiba di akhir bulan Februari ini. “Soal penimbunan beras dan adanya mafia, Food Station bisnisnya adalah gudang. Tempat timbun beras memang tapi penimbunan beras yang memang cadangan untuk masyarakat DKI Jakarta yang kita umumkan di website jadi siapapun bisa akses. Apakah ada mafia? Sepanjang saya jadi Dirut di PT Food Station, saya tidak menemukan adanya mafia,” ungkapnya.

Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta mengingatkan PT Food Station Tjipinang Jaya untuk terus menjaga ketersediaan stok kebutuhan pokok khususnya beras jelang Bulan Suci Ramadan. Upaya tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan hingga melonjaknya harga di pasaran. Anggota Komisi B Hasan Basri Umar mengatakan, telah terjadi gejolak harga beras yang membuat masyarakat resah. Apalagi saat ini masalah pangan juga … DPRD Mewanti Food Station Jaga Pasokan Beras Jelang Ramadan