Produk DPRD | JDIH

Keputusan DPRD

KEPUTUSAN DPRD NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PERSETUJUAN DPRD PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Keputusan DPRD

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGUBAHAN NAMA, BATAS, DAN PENGAPUSAN KECAMATAN DAN KELURAHAN

Keputusan Pimpinan DPRD

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD DKI JAKARTA NOMOR 02 TAHUN 2026 TENTANG PELAKSANAAN MASA RESES KE-II MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2025-2026 BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026

Keputusan Pimpinan DPRD

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD PROVINSI DKI Jakarta NOMOR 01 TAHUN 2026 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP PELAKSANAAN PRODUK HUKUM DAERAH BULAN JANUARI TAHUN ANGGARAN 2026.

Keputusan DPRD

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA JABATAN 2024-2029

Keputusan Pimpinan DPRD

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI BADAN KEHORMATAN AWARD DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025

Keputusan Pimpinan DPRD

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2025

Keputusan DPRD

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 60 TAHUN 2025 TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS

Keputusan DPRD

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 59 TAHUN 2025 TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN AIR MINUM JAYA MENJADI PERSEROAN TERBATAS AIR MINUM (PERSEROAN DAERAH)

Keputusan DPRD

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 58 TAHUN 2025 TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Berita Terbaru

Perlindungan Khusus Kelompok Rentan March 9, 2026 12:13 pm Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyampaikan pandangan umum terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam rapat paripurna, Senin (9/3). Pertama, Ranperda tentang Pembangunan Keluarga. Kedua, Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Fraksi PSI mendorong Pemprov DKI Jakarta memperkuat aturan terkait perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti perempuan dan anak. Mengingat tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Fraksi PSI berharap, pembahasan Ranperda itu tidak sekadar formalitas administratif. Namun, mampu melahirkan kebijakan untuk menekan angka kriminalitas di lingkup keluarga secara signifikan. “Kami melihat perlunya perhatian khusus agar pemerintah dapat memberikan solusi nyata dan menekan angka kekerasan yang terjadi di lingkup keluarga,” ujar Bun Joi Phiaw, wakil ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) tahun 2025, tercatat sebanyak 35.025 perempuan dan anak menjadi korban kekerasan. Apalagi, sebanyak 20.573 kasus di antaranya terjadi di lingkup rumah tangga atau keluarga. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta perlu segera menghadirkan regulasi yang lebih taktis dan solutif terkait perlindungan perempuan dan anak. “Fraksi PSI melihat perlunya perhatian khusus lagar pemerintah dapat memberikan solusi dan menekan angka kekerasan yang terjadi di lingkup keluarga,” kata Bun. Pengelolaan Lingkungan Hidup Fraksi PSI meminta Pemprov DKI Jakarta memperketat pengawasan dan tata kelola perizinan bangunan terkait Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebab, banyak laporan dari masyarakat terkait pembangunan fasilitas yang mengganggu kenyamanan warga. Fraksi PSI menyoroti pembangunan lapangan padel di kawasan Kembangan, Tanjung Barat, dan Cilandak. Termasuk masalah klasik, sampah yang masih berserakan di Tempat Penampungan Sampah Terpadu (TPST) Rawajati dan Pasar Minggu. Selain itu, Rencana pembangunan krematorium di Kalideres, Jakarta Barat, perlu peninjauan dampak terhadap lingkungan. “Ranperda ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola perizinan dan pengawasan agar setiap pembangunan di Jakarta tetap selaras dengan perlindungan lingkungan dan kepentingan warga,” pungkas Bun. (apn/df)

10 Mar, 2026
Perlindungan Khusus Kelompok Rentan

Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Jawaban Gubernur terhadap Dua Ranperda March 9, 2026 11:34 am DPRD DKI Jakarta menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Senin (9/3). Ranperda dimaksud yakni Ranperda tentang Pembangunan Keluarga dan Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Wakil Ketua DPRD Ima Mahdiah memimpin rapat paripurna. Sebelumnya, Gubernur Pramono Anung telah menyampaikan pidato dan penjelasan mengenai Ranperda tentang Pembangunan Keluarga dan Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam rapat paripurna. Selanjutnya, fraksi-fraksi DPRD membahas kedua Ranperda. Setelah pembacaan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua Ranperda. Wakil Gubernur Rano Karno beserta jajaran hadir dalam rapat paripurna itu. Kegiatan tersebut mengacu pada Surat Nomor 247/HK.01.02 dan 286/HK.01.02 yang ditandatangani Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. (apn/df)

Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Jawaban Gubernur terhadap Dua Ranperda

Jaga Identitas Budaya Betawi March 5, 2026 10:30 pm Ketua DPRDDKI Jakarta Khoirudin menghadiri kegiatan Safari Ramadan, sekaligus tradisi khas Betawi Ganti Ayat atau Qunut di Mushola An-Nur Haji Gatong, Meruya, Jakarta Barat, Kamis (5/3). Kegiatan pada pertengahan Ramadan itu menjadi bagian dari upaya menjaga tradisi lokal di tengah pesatnya modernisasi Kota Jakarta. Kunjungan itu, Khoirudin bersama Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) DKI Jakarta Muhammad Bahauddin serta sejumlah tokoh masyarakat setempat. Khoirudin mengapresiasi warga Meruya yang masih menjaga tradisi Betawi. Satu di antaranya terlihat dari rangkaian pembacaan tahlil hingga makan ketupat sayur bersama. “Alhamdulillah, di sini kita merasakan suasana asli Kebetawian. Tradisi yang hampir hilang masih terjaga,” kata Khoirudin. Ia menilai, tradisi kuliner dan prosesi keagamaan tersebut mengingatkannya pada suasana Ramadan di masa kecil. Menurut dia, pelestarian Budaya Betawi sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota global. Tetap berakar pada budaya lokal. “Kita punya tagline Kota Global yang Berbudaya. Global, tapi tidak meninggalkan Budaya Betawi,” ucap dia. Selain melestarikan tradisi, kehadiran DPRD bersama Baznas DKI di wilayah Meruya yang berbatasan dengan Tangerang juga bertujuan mempererat hubungan sosial. Sekaligus memastikan kehadiran pemerintah di wilayah pinggiran Jakarta. Khoirudin berharap, Safari Ramadan dapat menjadi momentum memperkuat silaturahmi antara masyarakat dan pemerintah daerah. “Mudah-mudahan kehadiran Baznas bersama saya membuat masyarakat merasakan kehadiran pemerintah hingga di pinggir Jakarta,” pungkas dia. (apn/df)

06 Mar, 2026
Jaga Identitas Budaya Betawi

Perluas Jangkauan Festival Budaya March 5, 2026 10:05 pm Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Kebudayaan memperluas jangkauan festival budaya hingga ke seluruh wilayah. Langkah itu penting agar masyarakat dapat merasakan langsung program kebudayaan tanpa terkendala jarak. Ketua Komisi E Muhammad Subki menilai, kegiatan kebudayaan sebaiknya tidak hanya terpusat di satu lokasi. Terutama untuk acara berskala besar yang membutuhkan biaya tinggi. “Kita ingin layanan ini disediakan dalam bentuk yang lebih menyebar, meskipun kecil-kecil,” ujar dia, Kamis (5/3). Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Subki. (dok.DDJP) Penyelenggaraan acara, lanjut Subki, tidak selalu harus berbentuk festival besar yang terpusat di satu tempat. “Jangan selalu mengandalkan event yang besar dengan biaya besar, tapi hanya di satu lokasi,” ucap dia. Subki mencontohkan. lokasi kegiatan budaya yang selama ini terpusat di kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan. Menurut dia, kegiatan di lokasi tersebut relatif sulit terjangkau oleh warga dari wilayah Jakarta Utara maupun Jakarta Barat. Karena itu, ia mengusulkan agar Dinas Kebudayaan memanfaatkan berbagai ruang publik. Seperti Kota Tua Jakarta, Lapangan Banteng, serta taman-taman kota untuk penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya. “Idealnya kegiatan seni bisa hadir sampai tingkat kecamatan. Syukur kalau di setiap kecamatan muncul pagelaran seni,” tutur Subki. Selain pemerataan kegiatan budaya, Subki juga menyoroti kondisi kesenian lokal seperti Gambang Kromong yang semakin kurang peminat. Bahkan, terancam punah. Persoalan regenerasi serta mahalnya perangkat alat musik menjadi kendala utama. “Kita semua sepakat untuk mendorong menghidupkan kembali budaya lokal. Jangan sampai kalah dengan budaya luar,” tegas dia. Menanggapi hal itu, Sekretaris Dinas Kebudayaan Retno Setiowati memastikan kegiatan seni dan budaya di Jakarta tidak hanya terpusat di satu wilayah. Ia mengungkapkan, Dinas Kebudayaan memiliki Pusat Pelatihan Seni Budaya (PPSB) tersebar di lima wilayah kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Sekretaris Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Retno Setiowati. (dok.DDJP) “Kami tidak hanya di Setu Babakan atau Gedung Pertunjukan Seni Budaya saja, tetapi juga hadir di wilayah-wilayah melalui PPSB,” jelas Retno. Menurut dia, PPSB menjadi garda terdepan dalam penyelenggaraan pertunjukan seni. Sekaligus wadah edukasi bagi generasi muda. Mulai dari pelatihan tari, menggambar, melukis, hingga teater. Selain melestarikan Budaya Betawi, kata Retno, Dinas Kebudayaan juga memberi ruang bagi kebudayaan nusantara untuk berkembang di Jakarta. Retno mengakui, kegiatan seni di tingkat wilayah selama ini kurang terekspos. Padahal, PPSB rutin menggelar berbagai kegiatan kebudayaan di seluruh wilayah Jakarta. “Mungkin selama ini kurang terekspos,” pungkas dia. (apn/df)

Perluas Jangkauan Festival Budaya

Evaluasi Program BUMD, Kenneth: Dibutuhkan Masyarakat March 5, 2026 9:53 pm Komisi C DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perangkat daerah. Agendanya, membahas Pra Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Pra-RKPD) Tahun 2027. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi C, Kamis (5/3). Pembahasan fokus pada pemaparan program prioritas BUMD sebagai bagian dari rencana pembangunan daerah tahun mendatang. Komisi C menilai, sejumlah rencana kerja masih perlu penyempurnaan agar lebih tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat. Anggota Komisi C Hardiyanto Kenneth mengatakan, hasil pembahasan menunjukkan masih ada sejumlah persoalan penting yang belum masuk dalam program prioritas BUMD. “Padahal sangat dibutuhkan masyarakat,” ujar Kenneth. Ia menegaskan, setiap program dan produk BUMD harus memberikan manfaat nyata bagi warga Jakarta. Selain evaluasi rencana kerja, Komisi C juga menyoroti isu keselamatan operasional transportasi publik. Khususnya armada Transjakarta. Kenneth menilai, sejumlah kecelakaan yang terjadi perlu menjadi bahan evaluasi. Terutama terkait pengelolaan sumber daya manusia dan pengawasan pramudi. “Kami melihat faktor kelelahan dan pengaturan jam kerja pramudi juga harus menjadi perhatian,” ucap dia. Menurut Kenneth, sebagian pramudi Transjakarta berasal dari operator swasta. Sehingga perlu memperkuat pengawasan terhadap jam kerja dan kesiapan pengemudi. Ia juga mendorong optimalisasi Akademi Transjakarta sebagai pusat pelatihan bagi para pramudi. Tujuannya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. “Agar pramudi mendapat pelatihan yang memadai,” kata Kenneth. Selain itu, Komisi C turut mengingatkan agar program pangan murah tidak membuka celah penyimpangan dalam proses distribusi. “Ke depan jangan ada lagi celah bagi oknum penyedia untuk bermain dalam program pangan murah,” tegas dia. Ia berharap, evaluasi terhadap mekanisme distribusi dapat mempersempit ruang penyimpangan. Dengan demikian, program pangan murah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Kami berharap distribusi pangan murah berjalan lebih baik dan tepat sasaran,” tandas dia. (all/df)

Evaluasi Program BUMD, Kenneth: Dibutuhkan Masyarakat

140

Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta

Jl. Kebon Sirih, No. 18, Jakarta Pusat 10110
Telp. (+6221) 3822951, 3822051
Fax. (+6221) 3843647
Email. humas@dprd-dkijakartaprov.go.id

https://Dissertation-Writingservice.com

Tautan Cepat

Instansi Terkait