@dmin
Kejelasan Kewenangan Pengelolaan Parkir Aset DKI
Kejelasan Kewenangan Pengelolaan Parkir Aset DKI January 30, 2026 5:04 pm Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Ismail menyoroti banyak pengelolaan parkir yang memanfaatkan lahan aset milik pemerintah provinsi. Ismail meminta kejelasan wewenang Pemprov DKI Jakarta melalui Unit Pengelola Teknis (UPT) Perparkiran. Seperti pengelolaan parkir di rumah sakit umum daerah (RSUD) atau lahan Pasar Jaya. Hingga kini, banyak pengelolaannya oleh berbagai kalangan. Seperti, organisasi masyarakat (ormas) ataupun warga sekitar wilayah. Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Ismail. (dok.DDJP) “Banyak pengelolaan parkir aset milik pemerintah daerah yang sudah lebih dulu dikelola oleh pihak lain, sebenarnya kewenangan pengelolaan parkir tersebut berada di siapa?” ujar Ismail, Jumat (30/1). Bila kewenangan pengelolaan parkir berada di bawah UPT Parkir, lanjut Ismail, maka sudah seharusnya pembenahan dan penataan secara menyeluruh. Sebab, kata Ismail, pengelolaan parkir di lingkungan Pemprov DKI Jakarta tidak dapat tanpa aturan yang jelas. “Kalau ini dianggap seperti pasar bebas di lingkungan instansi pemerintah daerah, di mana siapa pun boleh mengelola selama masih di bawah Pemprov DKI Jakarta, maka hal ini harus diperjelas,” tegas dia. Meski demikian, Ismail mengimbau, UPT Perparkiran atas kondisi tersebut tidak dijadikan pembenaran terkait kinerja belum optimal. “Jangan sampai ini dijadikan alasan seolah-olah karena sudah kalah bersaing, lalu dianggap tidak adil. Hal seperti itu seharusnya tidak terjadi,” pungkas politisi PKS itu. (apn/df)

Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Ismail menyoroti banyak pengelolaan parkir yang memanfaatkan lahan aset milik pemerintah provinsi. Ismail meminta kejelasan wewenang Pemprov DKI Jakarta melalui Unit Pengelola Teknis (UPT) Perparkiran. Seperti pengelolaan parkir di rumah sakit umum daerah (RSUD) atau lahan Pasar Jaya. Hingga kini, banyak pengelolaannya oleh berbagai kalangan. Seperti, organisasi masyarakat (ormas) ataupun warga sekitar wilayah. “Banyak … Kejelasan Kewenangan Pengelolaan Parkir Aset DKI
Legislator Desak Pemprov DKI Proaktif Sertifikasi Aset
Legislator Desak Pemprov DKI Proaktif Sertifikasi Aset January 30, 2026 2:19 pm Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Nuchbatillah mengungkapkan, masih terdapat aset tanah milik pemerintah provinsi yang belum tersertifikasi. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius. Sehingga pengelolaan aset daerah berjalan tertib dan punya kepastian hukum. Demikian ungkap Nuchbatillah dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), beberapa waktu lalu. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Nuchbatillah. (dok.DDJP) “Pemprov DKI Jakarta memiliki banyak tanah yang secara administrasi sudah jelas dan tercatat,” ujar dia. Dalam forum tersebut, terungkap masih terdapat jutaan meter persegi aset tanah yang belum sertifikasi. Padahal, tercatat sebagai aset pemerintah daerah. “Ada sekitar 8,6 juta meter persegi aset tanah Pemprov DKI Jakarta yang belum disertifikatkan,” ungkap Nuchbatillah. Ia menilai, proses pengurusan administrasi aset antarlembaga pemerintah semestinya dapat berjalan efektif. Sebab berada dalam satu sistem pemerintahan. “Urusan pelat merah dengan pelat merah mestinya tidak bertele-tele. Prosesnya seharusnya bisa lebih mudah dan lebih cepat,” tandas Nuchbatillah. Selain administrasi, pengamanan fisik aset pun penting. Tujuannya, tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Khususnya, potensi sengketa lahan. “Kalau sudah melalui proses kepemilikan, aset perlu dipatok, dikuasai secara fisik, dan dilengkapi dokumen sesuai aturan yang berlaku,” tambah dia. Nuchbatillah menegaskan, percepatan sertifikasi aset tanah guna mencegah konflik agraria. Terutama di wilayah padat dan lahan bernilai tinggi, seperti Jakarta. (all/df)

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Nuchbatillah mengungkapkan, masih terdapat aset tanah milik pemerintah provinsi yang belum tersertifikasi. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius. Sehingga pengelolaan aset daerah berjalan tertib dan punya kepastian hukum. Demikian ungkap Nuchbatillah dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), beberapa waktu lalu. “Pemprov DKI Jakarta memiliki banyak … Legislator Desak Pemprov DKI Proaktif Sertifikasi Aset
Kondisi Pangan Jelang Ramadan, Komisi B bakal Sidak Pasar
Kondisi Pangan Jelang Ramadan, Komisi B bakal Sidak Pasar January 30, 2026 10:05 am Stok pangan di Jakarta jelang Ramadan hingga Idufitri dalam kondisi aman. Demikian ungkap Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Nur Afni Sajim, Kamis (29/1). Kepastian kondisi tersebut, kata Nur Afni, usai rapat jajaran BUMD dengan Komisi B terkai pasokan kebutuhan pokok masyarakat masih terjaga. Pasalnya, BUMD bidang pangan seperti Pasar Jaya dan Food Station telah menjalin kerja sama dengan pihak dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Lampung. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Nur Afni Sajim. (dok.DDJP) “Hal ini karena BUMD bekerja sama dengan pihak ketiga,” ujar Afni. Terkait komoditas daging, Afni menegaskan, Perumda Dharma Jaya telah menandatangani kontrak kerja sama dengan pihak di Australia. Kerja sama itu untuk memastikan pasokan daging tetap stabil jelang Ramadan dan Idulfitri. Menanggapi potensi kenaikan harga pangan secara nasional, menurut Afni, kondisi Jakarta masih terkendali. Politisi Partai Demokrat itu juga berharap BUMD bidang pangan terus meningkatkan inovasi. Khususnya olahan ikan. Dengan begitu, minat konsumsi masyarakat terhadap produk ikan terus meningkat. Terutama di kalangan anak-anak. Untuk memastikan situasi dan kondisi pangan jelang Ramadan, tambah Afni, Komisi B akan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah pasar. (red)

Stok pangan di Jakarta jelang Ramadan hingga Idufitri dalam kondisi aman. Demikian ungkap Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Nur Afni Sajim, Kamis (29/1). Kepastian kondisi tersebut, kata Nur Afni, usai rapat jajaran BUMD dengan Komisi B terkai pasokan kebutuhan pokok masyarakat masih terjaga. Pasalnya, BUMD bidang pangan seperti Pasar Jaya dan Food Station telah menjalin kerja sama dengan pihak … Kondisi Pangan Jelang Ramadan, Komisi B bakal Sidak Pasar
Komisi D Dukung Percepat Pembebasan Lahan Normalisasi Sungai Ciliwung
Komisi D Dukung Percepat Pembebasan Lahan Normalisasi Sungai Ciliwung January 29, 2026 6:17 pm Komisi D DPRD DKI Jakarta mendukung penuh upaya pemerintah provinsi memproses pembebasan lahan normalisasi Sungai Ciliwung di RW 03/RT 04 ,Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Demikian tegas Ketua Komisi D Yuke Yurike usai menghadiri peninjauan pembebasan lahan normalisasi Sungai Ciliwung, Kamis (29/1). Yuke menyatakan, proses pembebasan lahan berlangsung lancar. Melalui berbagai tahap. Mulai dari pembebasan, menunggu pembayaran hingga pelunasan. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike. (dok.DDJP) “Proses pembebasan lahan berjalan sangat-sangat smooth,” ujar dia. Sosialisasi pembebasan lahan, ungkap Yuke, sejak 2025. Masyarakat menyambut baik, serta memahami proses. Selain itu, Yuke mendukung penuh sinergisitas antara Dinas Sumber Daya Air (SDA) dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) terhadap percepatan program pembebasan lahan. Dengan demikian, upaya Pemprov DKI mengatasi banjir dapat teratasi secara optimal. “Dukungan berbagai pihak, proses normalisasi Sungai Ciliwung, khususnya di wilayah Cawang dapat cepat direalisasi,” kata Yuke. Meski demikian, Yuke mengimbau Pemprov DKI agar proses penanganan banjir tidak secara parsial. Perlu mengutamakan keadilan yang bersifat menyeluruh. “Jika Ciliwung tuntas, minimal 40 persen permasalahan banjir di Jakarta akan teratasi, lalu dapat dilanjutkan ke sungai-sungai lainnya,” jelas Yuke. Sementara itu, Anggota Komisi D Pantas Nainggolan menyatakan, normalisasi Sungai Ciliwung merupakan upaya Pemprov DKI mengatasi banjir. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan. (dok.DDJP) Ia mengapresiasi Pemprov DKI telah membebaskan lahan normalisasi Sungai Ciliwung secara humanis. Terlihat dari antusiasme tinggi masyarakat menyambut proses tersebut. “Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, beberapa tahun ke depan Ciliwung tuntas. Nah kalau tuntas ini menjadi pilot project untuk 13 aliran sungai yang ada di Jakarta,” kata Pantas. Pemprov DKI, tegas Pantas, harus berkomitmen menuntaskan proses normalisasi Sungai Ciliwung. Sehingga pada dua hingga tiga tahun mendatang, Ciliwung normal sesuai kebutuhan tuntutan alam. “Katakanlah 10 tahun, 20 tahun ke depan, betul-betul Jakarta sudah bebas dari musibah banjir yang bersumber dari infrastruktur sungai,” pungkas Pantas. (apn/df)

Komisi D DPRD DKI Jakarta mendukung penuh upaya pemerintah provinsi memproses pembebasan lahan normalisasi Sungai Ciliwung di RW 03/RT 04 ,Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Demikian tegas Ketua Komisi D Yuke Yurike usai menghadiri peninjauan pembebasan lahan normalisasi Sungai Ciliwung, Kamis (29/1). Yuke menyatakan, proses pembebasan lahan berlangsung lancar. Melalui berbagai tahap. Mulai dari pembebasan, menunggu pembayaran hingga pelunasan. “Proses … Komisi D Dukung Percepat Pembebasan Lahan Normalisasi Sungai Ciliwung
Aspirasi Warga Kerap Terhambat, DPRD Tawarkan Jalur Reses
Aspirasi Warga Kerap Terhambat, DPRD Tawarkan Jalur Reses January 29, 2026 6:15 pm Forum RT-RW Jakarta Pusat menilai, aspirasi masyarakat di tingkat lingkungan belum sepenuhnya terserap dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal itu terungkap dalam audiensi bersama DPRD DKI Jakarta, Kamis (29/1). Aspirasi dari Forum RT-RW itu bertujuan sebagai upaya memperbaiki pola komunikasi dari tingkat lingkungan. Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Khoirudin mengakui masih terdapat kendala dalam penyerapan aspirasi masyarakat. Tidak semua usulan terakomodasi hingga tahap perencanaan daerah. “Banyak usulan masyarakat yang menguap dan tidak masuk ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah,” ujar Khoirudin. Ia mengatakan, DPRD membuka ruang alternatif agar aspirasi masyarakat tetap tersampaikan secara efektif. Satu opsi di antaranya melalui mekanisme reses anggota dewan. “Saya menyarankan agar usulan dapat langsung disampaikan melalui reses sebagai alternatif,” jelas dia. Mekanisme reses, nilai Khoirudin, relevan. Sebab, tidak melalui pembahasan berjenjang di tingkat kecamatan maupun walikota. Sehingga aspirasi warga dapat langsung masuk ke pembahasan DPRD. Ketua Dewan Pengurus Wilayah Forum RT RW Jakarta Pusat Joko Hardoyo menyampaikan, RT RW kerap menghadapi hambatan birokrasi dalam menyampaikan aspirasi warga. Kondisi tersebut membuat komunikasi dari bawah ke tingkat pengambil kebijakan belum berjalan optimal. “Kami sering kesulitan menyampaikan aspirasi ke tingkat atas karena adanya sekat birokrasi,” tandas Joko. Forum RT-RW berharap, terbangun pola komunikasi yang lebih terbuka dan berkelanjutan. Sehingga aspirasi masyarakat terserap lebih baik dalam kebijakan pembangunan DKI Jakarta. (all/df)

Forum RT-RW Jakarta Pusat menilai, aspirasi masyarakat di tingkat lingkungan belum sepenuhnya terserap dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal itu terungkap dalam audiensi bersama DPRD DKI Jakarta, Kamis (29/1). Aspirasi dari Forum RT-RW itu bertujuan sebagai upaya memperbaiki pola komunikasi dari tingkat lingkungan. Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Khoirudin mengakui masih terdapat kendala dalam penyerapan aspirasi masyarakat. Tidak semua usulan terakomodasi … Aspirasi Warga Kerap Terhambat, DPRD Tawarkan Jalur Reses
Perkuat Infrastruktur Pengendalian Banjir
Perkuat Infrastruktur Pengendalian Banjir January 29, 2026 5:58 pm Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menegaskan, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) tidak bisa sebagai satu-satunya andalan mengendalikan banjir. Menurut dia, Pemprov DKI tetap harus memperkuat pembenahan infrastruktur pengendalian banjir secara menyeluruh dan berkelanjutan. Meskipun demikian, OMC dapat menjadi langkah mitigasi jangka pendek saat curah hujan tinggi, harus berimbang dengan perbaikan infrastruktur fisik. Mulai dari sistem drainase hingga pengelolaan sungai. “Bukan berarti semuanya kita mengandalkan modifikasi cuaca juga ya,” ujar Yuke di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (28/1). Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike. (dok.DDJP) Pemprov DKI, tutur Yuke, sejatinya telah membangun infrastruktur pengendalian banjir secara masif. Mulai dari drainase mikro, waduk, polder, hingga tanggul pantai. Akan tetapi, tantangan di lapangan masih cukup besar. Terutama karena Jakarta memiliki 13 aliran sungai dengan berbagai persoalan yang belum sepenuhnya tertangani. Seperti pendangkalan sungai di kawasan permukiman penduduk. Penanganannya keterbatasan alat berat untuk menjangkau saluran air berukuran sempit. Proses pengerukan tidak optimal. “Tidak tidak lancar karena banyak kendala juga kalau kita lihat. Kali-kali kecil itu mengalami pendangkalan. Sedangkan alat berat itu tidak bisa masuk,” ungkap Yuke. Karena itu, ia mendorong Pemprov DKI mencari solusi alternatif. Termasuk penggunaan alat pengerukan yang lebih fleksibel atau portable. Dengan demikian, mampu menangani pendangkalan sungai kecil secara berkala. Tanpa harus menunggu kondisi semakin parah. Selain aspek teknis, lanjut dia, harus ada penataan ruang yang lebih tegas. Hingga kini, masih banyak bangunan yang berdiri terlalu dekat, bahkan di atas saluran air. Kondisi itu memperparah risiko banjir. Dengan pembenahan infrastruktur yang konsisten dan terintegrasi, harap Yuke, pengendalian banjir di Jakarta tidak hanya bersifat reaktif. Namun mampu memberikan solusi jangka panjang bagi masyarakat. “Itu juga harus kita perhatikan betul,” pungkas Yuke. (yla/df)

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menegaskan, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) tidak bisa sebagai satu-satunya andalan mengendalikan banjir. Menurut dia, Pemprov DKI tetap harus memperkuat pembenahan infrastruktur pengendalian banjir secara menyeluruh dan berkelanjutan. Meskipun demikian, OMC dapat menjadi langkah mitigasi jangka pendek saat curah hujan tinggi, harus berimbang dengan perbaikan infrastruktur fisik. Mulai dari sistem drainase hingga pengelolaan … Perkuat Infrastruktur Pengendalian Banjir
Dukung Kolaborasi Cegah Bullying
Dukung Kolaborasi Cegah Bullying January 29, 2026 5:48 pm Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani menegaskan, persoalan bullying (perundungan) masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Penanganannya harus secara kolaboratif. Rany menyampaikan hal itu saat menjadi narasumber dalam Seminar dan Diskusi Interaktif bertema ‘Penguatan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman’ di Jakarta Barat, Kamis (29/1). Menurut dia, tindakan bullying kerap berawal dari candaan. Para pelaku tidak menyadari dampaknya. “Bullying itu suatu tindakan yang awalnya mungkin tidak ada niat untuk bully,” ujar Rany. Kegiatan tersebut, lanjut dia, dapat menjadi contoh bagi wilayah lain. Menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman. “Jakarta Barat bisa menjadi contoh atau menularkan ke wilayah lainnya,” kata Rany. Ia berpendapat, beban menciptakan sekolah aman tidak bisa hanya kepada sekolah atau orangtua. “Perlu kerja sama semua pihak,” tegas Rany. Dukungan dari berbagai instansi ucap dia, sangat penting. Termasuk SKPD dan aparat penegak hukum (APH). Terutama bila terdapat unsur pidana dalam kasus bullying. “Tentunya dari APH-APH ini bisa menjelaskan sanksi-sanksi seperti apa,” kata Rany. Dalam kesempatan itu, ia berpesan agar memotivasi para siswa agar fokus pada hal-hal positif. “Mari kita fokus untuk terus berkarya, berprestasi,” ucap Rany. Pada kesempatan yang sama, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat Agus Ramdani mengungkapkan, telah meluncurkan Program Jarak Aman. Hal itu sebagai upaya konkret menciptakan budaya sekolah ramah anak. “Hari ini saya meluncurkan program jarak aman tentunya membutuhkan dukungan seluruh stakeholder,” ungkap Agus. Program itu, jelas Agus, antara lain membuka akses pelaporan seluas-luasnya serta membentuk Satgas Teman Aman melalui tutor sebaya. Pendekatan teman sebaya lebih efektif dalam mengedukasi siswa sekolah. “Tentunya lebih gampang. Lebih mudah jika dengan teman sebaya,” tutur Agus. “Bersinergi untuk menciptakan budaya sekolah yang ramah anak, aman dan nyaman,” pungkas Agus. (gie/df)

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani menegaskan, persoalan bullying (perundungan) masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Penanganannya harus secara kolaboratif. Rany menyampaikan hal itu saat menjadi narasumber dalam Seminar dan Diskusi Interaktif bertema ‘Penguatan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman’ di Jakarta Barat, Kamis (29/1). Menurut dia, tindakan bullying kerap berawal dari candaan. Para pelaku tidak menyadari dampaknya. “Bullying itu suatu tindakan yang awalnya mungkin tidak … Dukung Kolaborasi Cegah Bullying
Peran Strategis RT-RW menuju Kota Global
Peran Strategis RT-RW menuju Kota Global January 29, 2026 4:03 pm Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menilai, peran RT-RW merupakan elemen penting dalam mendukung Jakarta menuju kota global. Pernyataan Khoirudin itu usai menerima audiensi Dewan Pengurus Wilayah Forum RT-RW Jakarta Pusat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (29/1). Ia menjelaskan, konsep kota global tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi. Namun mencakup kualitas lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks tersebut, RT-RW memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan warga. Indikator kota global tak terlepas dari peran pamong warga. “Karena kota global juga berbicara tentang kebersihan, lingkungan, dan kehidupan sosial,” ujar Khoirudin. Ia menegaskan, pencapaian Jakarta sebagai kota global butuh keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Termasuk masyarakat di tingkat lingkungan. Karena itu, perlu memposisikan RT-RW sebagai mitra penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. “Semua indikator itu melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat. Termasuk Forum RT RW,” terang dia. Ketua Dewan Pengurus Wilayah Forum RT RW Jakarta Pusat Joko Hardoyo mengungkapkan hal senada. RT-RW siap berperan aktif mendukung Jakarta menuju kota global. Selama ini, lanjut dia, RT-RW menjadi penggerak berbagai aktivitas sosial dan kemasyarakatan di tingkat lingkungan. “RT dan RW setiap hari berhadapan langsung dengan persoalan warga,” tukas Joko. (all/df)

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menilai, peran RT-RW merupakan elemen penting dalam mendukung Jakarta menuju kota global. Pernyataan Khoirudin itu usai menerima audiensi Dewan Pengurus Wilayah Forum RT-RW Jakarta Pusat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (29/1). Ia menjelaskan, konsep kota global tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi. Namun mencakup kualitas lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat. Dalam … Peran Strategis RT-RW menuju Kota Global
Jaga JPO dari Aksi Vandalisme dan Pencurian
Jaga JPO dari Aksi Vandalisme dan Pencurian January 29, 2026 3:06 pm Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengimbau masyarakat Jakarta bersama-sama menjaga fasilitas umum. Khususnya jembatan penyeberangan orang (JPO) dari aksi vandalisme dan pencurian. Saat ini, jelas Yuke, pembangunan JPO menggunakan wooden press. Material yang lebih aman dari tindak pencurian. “Mungkin lebih sulit untuk dicuri kayak sekrup atau apanya,” ujar Yuke di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (28/1). Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike. (dok.DDJP) Menurut dia, penggunaan material yang lebih aman saja tidak cukup tanpa peran aktif masyarakat menjaga fasilitas tersebut. Fasilitas umum merupakan aset bersama yang perlu penjagaan secara kolektif. “Kalau fasilitas umum ya harus kita jaga sama-sama,” kata dia. Yuke juga menyoroti koordinasi antara pemerintah daerah dan lingkungan setempat mengawasi fasilitas umum. Pengelolaan CCTV oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) menjadi salah satu upaya pencegahan. “Kalau memang belum, itu juga mungkin bisa dijadikan prioritas,” tutur Yuke. Ia mendorong partisipasi warga sekitar mengawasi dan melaporkan bila menemukan aktivitas mencurigakan di sekitar fasilitas umum. Demi kenyamanan dan keamanan bersama. “Tapi yang terpenting adalah bagaimana mengawasinya,” pungkas Yuke. (yla/df)

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengimbau masyarakat Jakarta bersama-sama menjaga fasilitas umum. Khususnya jembatan penyeberangan orang (JPO) dari aksi vandalisme dan pencurian. Saat ini, jelas Yuke, pembangunan JPO menggunakan wooden press. Material yang lebih aman dari tindak pencurian. “Mungkin lebih sulit untuk dicuri kayak sekrup atau apanya,” ujar Yuke di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (28/1). Menurut dia, … Jaga JPO dari Aksi Vandalisme dan Pencurian
Penguatan Budaya Sekolah Aman, Rany: Minimalisir Hal yang Tidak Diinginkan
Penguatan Budaya Sekolah Aman, Rany: Minimalisir Hal yang Tidak Diinginkan January 29, 2026 3:02 pm Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani menjadi narasumber dalam Seminar dan Diskusi Interaktif bertema ‘Penguatan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman serta Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel Menuju Jakarta Barat JUARA’. Hadir Walikota Jakarta Barat Iin Mutmainah, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana, Sekretaris Kota Jakarta Barat Firmanudin, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat Agus Ramdani, Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI Anna Mariana, dan Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Dody Taruna Dwiputra. Rany mengatakan, membangun komunikasi dan interaksi yang lebih terbuka di lingkungan sekolah santa penting. Khususnya di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Mencegah terjadi berbagai hal yang tidak diinginkan. “SMP dan SMA harusnya bisa lebih terbuka dalam berinteraksi untuk meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan seperti bullying (perundungan),” ujar Rany di Kantor Walikota Jakarta Barat, Kamis (29/1). Menurut dia, sekolah harus menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik. Lingkungan sekolah memiliki peran besar membentuk karakter serta rasa aman bagi siswa. “Acara ini harus kita support. Sekolah harus aman dan nyaman karena sekolah adalah rumah kedua,” tegas Rany. Selain membahas budaya sekolah yang aman, Rany turut menyoroti tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan sebagai fondasi mewujudkan kualitas pendidikan yang lebih baik. Melalui seminar dan diskusi interaktif ini, harap dia, tercipta sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Terutama mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, serta berintegritas demi tercapainya Jakarta Barat JUARA. (gie/df)

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani menjadi narasumber dalam Seminar dan Diskusi Interaktif bertema ‘Penguatan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman serta Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel Menuju Jakarta Barat JUARA’. Hadir Walikota Jakarta Barat Iin Mutmainah, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana, Sekretaris Kota Jakarta Barat Firmanudin, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat Agus Ramdani, Anggota Komisi … Penguatan Budaya Sekolah Aman, Rany: Minimalisir Hal yang Tidak Diinginkan