@dmin
Pansus Desak Audit Gedung Parkir Tak Kantongi SLF
Pansus Desak Audit Gedung Parkir Tak Kantongi SLF

Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta menyoroti banyak gedung-gedung parkirtidak mengantongi Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Tanpa SLF, pengelola mengebaikan standar keselamatan. Berisiko tinggi bagi publik. Demikian ungkap Ketua Pansus Jupiter dalam rapat kerja bersama eksekutif membahas bangunan parkir yang masa berlaku SLF telah habis, Selasa (12/3). Jupiter menegaskan, seluruh gedung dan kawasan parkir wajib punya SLF. Hal … Pansus Desak Audit Gedung Parkir Tak Kantongi SLF
RDPU Ranperda Sistem Kesehatan Daerah Bahas Penguatan Layanan
RDPU Ranperda Sistem Kesehatan Daerah Bahas Penguatan Layanan

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sistem Kesehatan Daerah, Selasa (12/5). Kegiatan itu guna menyerap masukan dari berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat. Ketua Bapemperda Aziz mengatakan, forum tersebut menjadi bagian penting dalam penyempurnaan substansi Ranperda. Sehingga mampu menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Banyak masukan … RDPU Ranperda Sistem Kesehatan Daerah Bahas Penguatan Layanan
Komisi E Kawal Penyelarasan TKD Guru PNS DKI
Komisi E Kawal Penyelarasan TKD Guru PNS DKI

Komisi E DPRD DKI Jakarta memastikan akan mengawal proses penyelarasan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Demikian ungkap Ketua Komisi E M. Subki usai menerima audiensi Dewan Pengurus Pusat Forum Guru PNS DKI Jakarta di Ruang Rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta, Selasa (12/5). Subki mengatakan, audiensi tersebut menjadi ruang bagi … Komisi E Kawal Penyelarasan TKD Guru PNS DKI
Tahun Ini, Realisasikan 103 Sekolah Swasta Gratis
Tahun Ini, Realisasikan 103 Sekolah Swasta Gratis

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta M. Subki menyebut, Program Sekolah Swasta Gratis mulai berjalan pada Juli 2026. Targetnya menyasar di 103 sekolah. Hal itu terungkap dalam pertemuan Komisi E dengan gubernur membahas isu strategis pemerataan akses pendidikan di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (12/5). Hadir dalam pertemuan itu, Wakil Ketua DPRD Rany Mauliani selaku koordinator Komisi E didampingi Ketua Komisi … Tahun Ini, Realisasikan 103 Sekolah Swasta Gratis
Tekan Angka Kekerasan dan Pemenuhan Hak Perempuan
Tekan Angka Kekerasan dan Pemenuhan Hak Perempuan

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan. Ketua Bapemperda Abdul Aziz mengatakan, RDPU  menghadirkan berbagai stakeholder. Mulai dari NGO, organisasi sosial, lembaga masyarakat, hingga unsur kementerian. Hal itu untuk memberikan masukan terhadap substansi Ranperda. Pembahasan substansi mulai pekan depan. Aziz menilai, berbagai masukan dalam forum … Tekan Angka Kekerasan dan Pemenuhan Hak Perempuan
BPN Diminta Jadwalkan Ganti Rugi Lahan Karet Kuningan
BPN Diminta Jadwalkan Ganti Rugi Lahan Karet Kuningan

Komisi A DPRD DKI Jakarta mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) segera menyusun jadwal resmi penyelesaian pembayaran ganti rugi lahan di Kelurahan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Demikian ungkap Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono usai rapat audiensi bersama pihak ahli waris dan instansi terkait di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (12/5). Komisi A meminta BPN menyerahkan time schedule resmi dalam waktu … BPN Diminta Jadwalkan Ganti Rugi Lahan Karet Kuningan
Komisi B Terima Komisi II NTB, Bahas Potensi Kerja Sama
Komisi B Terima Komisi II NTB, Bahas Potensi Kerja Sama May 12, 2026 1:22 pm Komisi B DPRD DKI Jakarta menerima audiensi Komisi II DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (12/5). Audiensi tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPRD NTB Lalu Pelita Putra dan diterima Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh. Pertemuan itu membahas potensi kerja sama antardaerah. Terutama pada sektor pangan dan pariwisata. Nova mengatakan, kedua daerah memiliki ruang kolaborasi yang dapat dikembangkan melalui pertukaran gagasan dan penjajakan program. “Kita mendapatkan kunjungan dari DPRD NTB, khususnya Komisi II yang bidangnya hampir sama dengan Komisi B. Banyak tadi kita saling bertukar pikiran mengenai penjajakan ke depan,” ujar Nova. Nova menilai, NTB memiliki potensi peternakan sapi yang cukup besar. Potensi tersebut membuka peluang kerja sama dengan BUMD pangan. Khususnya, Perumda Dharma Jaya. “Kalau di NTB itu ada sapi yang cukup bagus. Hampir tiap kurban misalnya mereka ke sini. Kalau dengan Perumda Dharma Jaya, silakan saja berkolaborasi ke depannya,” terang Nova. Selain sektor pangan, kedua komisi juga membahas pengembangan pariwisata. Jakarta dapat belajar dari NTB, memperkuat daya tarik destinasi wisata. Menurut dia, pengelolaan pariwisata di NTB sudah berjalan cukup baik. Mulai dari layanan pemandu wisata, penginapan, hotel, hingga pengelolaan destinasi unggulan. Seperti Gili Trawangan. “Belum lama ini, kami kunjungan kerja ke NTB terkait pariwisata. Saya kira NTB sudah cukup baik, termasuk pemandu wisata, penginapan, hotel, maupun pengelolaan di Gili Trawangan,” ungkap Nova. Jakarta tidak hanya memiliki potensi sebagai kota jasa. Perlu optimalisasi titik-titik wisata agar punya daya tarik lebih kuat bagi masyarakat dan wisatawan. “Jakarta bukan hanya service city, tetapi juga punya spot wisata yang bisa dikembangkan daya tariknya,” tambah Nova. Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD NTB Lalu Pelita Putra berharap, audiensi tersebut memberi manfaat bagi kedua daerah. Menurut dia, sejumlah masukan dalam pertemuan itu dapat menjadi bahan tindak lanjut di NTB. “Ada hal-hal yang kami dapatkan tadi dan dapat kami terapkan. Ada juga harapan dari teman-teman Komisi II yang mungkin dapat kami tindaklanjuti,” pungkas Lalu. Harapannya, pertukaran pengalaman itu membuka ruang kerja sama konkret. Terutama dalam penguatan rantai pasok pangan dan pengembangan sektor pariwisata antardaerah. (all/df)

Komisi B DPRD DKI Jakarta menerima audiensi Komisi II DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (12/5). Audiensi tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPRD NTB Lalu Pelita Putra dan diterima Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh. Pertemuan itu membahas potensi kerja sama antardaerah. Terutama pada sektor pangan dan pariwisata. Nova mengatakan, kedua … Komisi B Terima Komisi II NTB, Bahas Potensi Kerja Sama
Kerugian Negara Capai 50 Miliar Rupiah, Parkir Ilegal Blok M Square Disegel
Kerugian Negara Capai 50 Miliar Rupiah, Parkir Ilegal Blok M Square Disegel May 11, 2026 8:16 pm Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta menyegel enam fasilitas parkir di kawasan Blok M Square, Jakarta Selatan, Senin (11/5). Praktik parkir ilegal dan indikasi manipulasi data pajak telah merugikan daerah. Ketua Pansus Jupiter menyatakan, penyegelan sebagai langkah konkret melindungi hak masyarakat. Mengamankan kebocoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dari hasil parkir di kawasan Blok M Square. “Yang melanggar aturan segera ditutup,” ujar Jupiter. Potensi kerugian negara dari pajak parkir yang dikelola PT. Dinamika Mitra Pratama (Best Parking) selama 15 tahun mencapai lebih dari Rp50 miliar. Pansus Tata Kelola Parkir bersama UP Perparkiran usai menyegel area parkir ilegal di kawasan Blok M Square, (dok.DDJP) Dalam tiga tahun terakhir, izin operasional area parkir tersebut tidak mengantongi izin secara resmi dari Pemprov DKI Jakarta. “Mereka memungut uang dari masyarakat secara ilegal tanpa izin. Ini tidak diperbolehkan,” tegas Jupiter. Berdasarkan data Pansus, pendapatan parkir di kawasan strategis Blok M bisa mencapai lebih dari Rp100 juta per hari atau sekitar Rp3 miliar per bulan. Kenyataannya, berbeda laporan keuangan yang disetorkan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Dengan kata lain, telah terjadi praktik manipulasi. “Ini adalah potensi kerugian negara. Kami meminta BPK dan penegak hukum, termasuk Kejaksaan Tinggi, untuk menindaklanjuti temuan Pansus ini karena ada indikasi pidana pengemplangan pajak,” tandas Jupiter. Setelah penyegelan, Jupiter memastikan, pengelolaan parkir di Blok M Square akan diambil alih sepenuhnya oleh Unit Pengelola (UP) Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Termasuk sistem pembayaran akan diubah menjadi digital (cashless) agar lebih transparan. “Sehingga 100 persen menjadi pendapatan retribusi daerah,” ungkap Jupiter. Dengan digitalisasi yang terintegrasi secara real-time, mencegah kebocoran atau permainan oknum. Selain itu, Jupiter menyoroti masih lemahnya pengawasan eksekutif terhadap pengelolaan parkir di DKI Jakarta. Padahal, Pansus telah merekomendasikan kepada gubernur. Namun fakta di lapangan menunjukkan praktik ilegal masih marak di lokasi tersebut. Sementara itu, Kepala Unit Pengelola (UP) Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta Masdess Arouffy menegaskan, penyegelan agar operator tidak lagi memungut biaya parkir dari masyarakat. Dalam masa transisi sistem, layanan parkir gratis di kawasan tersebut. “Untuk sementara, sistem di pintu masuk (gate) belum memungut pembayaran,” kata dia. Masdes menjelaskan, Tim UP Perparkiran akan bekerja cepat memperbarui sistem perparkiran di Blok M Square. Sehingga dapat beroperasi secara normal dan transparan. “Malam ini kami segera melakukan upgrading sistem. Besok sudah bisa berfungsi kembali dengan sistem baru,” ungkap dia. Untuk mencegah pungutan liar (Pungli), Masdess memastikan telah menyiagakan tim pengawas di berbagai pintu parkir. Pihaknya akan mengambil langkah tegas bila kedapatan Pungli parkir selama masa transisi tersebut. “Gate diangkat, jadi tidak ada tapping di alat,” tandas dia. Namun untuk di area jalan lingkungan, UP Perparkiran meminta bantuan dari jajaran TNI-Polri. “Untuk mengawasi lapangan,” tegas Masdess. Bila terdapat oknum yang bermain Pungli di masa transisi, tambah Masdess, akan berlaku sanksi tegas. “Berikan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” pungkas dia. (apn/df)

Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta menyegel enam fasilitas parkir di kawasan Blok M Square, Jakarta Selatan, Senin (11/5). Praktik parkir ilegal dan indikasi manipulasi data pajak telah merugikan daerah. Ketua Pansus Jupiter menyatakan, penyegelan sebagai langkah konkret melindungi hak masyarakat. Mengamankan kebocoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dari hasil parkir di kawasan Blok M Square. “Yang … Kerugian Negara Capai 50 Miliar Rupiah, Parkir Ilegal Blok M Square Disegel
Pansus Sambangi Area Parkir Ilegal Blok M Square
Pansus Sambangi Area Parkir Ilegal Blok M Square May 11, 2026 6:43 pm Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta bersama eksekutif meninjau langsung lokasi perparkiran Blok M Square, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (11/5). Hadir Ketua Pansus Jupiter didampingi Wakil Ketua Pansus Fuadi Luthfi bersama Anggota Pansus Heri Kustantp, Francine Widjojo, Muhammad Al Fatih, Ryan Kurnia, dan Andri Santosa. Sedangkan eksekutif yang hadir yakni, Kepala Unit Perparkiran (UP) Dinas Perhubungan DKI Jakarta Masdess Arouffy berserta jajaran. Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta meninjau area parkir ilegal di Blok M Square, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kegiatan itu mengacu pada Surat Nomor 573/HK.01.02 yang ditandatangani Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. Pada kesempatan itu, Jupiter memastikan peninjauan tersebut sebagai upaya pengawasan terhadap perparkiran di DKI Jakarta. Selanjutnya, aparat menyegel area pakir ilegal itu. Jupiter menegaskan, Pansus melindungi hak-hak masyarakat dan pendapatan asli daerah. “Melindungi kerugian potensi pendapatan asli daerah,” tegas dia. (apn/df)

Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta bersama eksekutif meninjau langsung lokasi perparkiran Blok M Square, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (11/5). Hadir Ketua Pansus Jupiter didampingi Wakil Ketua Pansus Fuadi Luthfi bersama Anggota Pansus Heri Kustantp, Francine Widjojo, Muhammad Al Fatih, Ryan Kurnia, dan Andri Santosa. Sedangkan eksekutif yang hadir yakni, Kepala Unit Perparkiran (UP) Dinas Perhubungan … Pansus Sambangi Area Parkir Ilegal Blok M Square
Penjelasan Gubernur atas Ranperda Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan
Penjelasan Gubernur atas Ranperda Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan

DPRD DKI Jakarta menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mengatakan, sebelumnya seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda tersebut sebagai bahan pembahasan bersama pihak eksekutif. “Fraksi-Fraksi DPRD DKI Jakarta telah menyampaikan Pandangan Umum terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan,” … Penjelasan Gubernur atas Ranperda Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan