@dmin

Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta menggelar rapat internal bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendalami rencana penerbitan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun, Rabu (22/7). Wakil Ketua Banggar Basri Baco menegaskan, legislatif mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam merespons wacana pinjaman daerah sebagai pembiayaan inovatif Pemprov DKI. Terlebih lagi, penerbitan obligasi daerah menjadi percontohan pertama bagi seluruh pemerintahan daerah di Indonesia. “DPRD … Rencana Obligasi 3,5 Triliun, Baco: Untuk Lebih Berhati-Hati

Komisi D DPRD DKI Jakarta mendesak pemerintah provinsi segera menjalankan Peraturan Daerah (Perda) tentang Jaringan Utilitas. Meski regulasi telah melalui pengesahan, implementasinya belum berjalan maksimal. Pasalnya, aturan teknis sebagai dasar pelaksanaan belum rampung. Ketua Komisi D Yuke Yurike mengatakan, kondisi jaringan utilitas di Jakarta perlu pembenahan. Kabel udara yang semrawut dan tiang utilitas yang tidak tertata mengganggu estetika kota. Bahkan, … Percepat Implementasi Perda Utilitas

Panitia Khusus (Pansus) Reforma Agraria dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (RA-PTSL) DPRD DKI Jakarta meninjau lahan sengketa di Kampung Pasar Lama, Jalan Muara Baru, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (21/7). Kunjungan itu untuk inventarisasi data mengurai sengketa lahan yang melibatkan warga RT 21 dan RT 22 dengan pihak swasta. Wakil Ketua Pansus Ismail meminta Pemprov DKI Jakarta agar berperan aktif … Pansus RA PTSL Pantau Lahan Sengketa Muara Baru

Panitia Khusus (Pansus) Reforma Agraria dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (RA-PTSL) DPRD Provinsi DKI Jakarta merumuskan tiga poin rekomendasi strategis untuk mengatasi program sertifikasi tanah warga di Jakarta. Masing-masing rekomendasi tersebut di antaranya yakni, regulasi, kebijakan, dan anggaran. Wakil Ketua Pansus Ismail menjelaskan, penuntasan program PTSL yang paling utama diperlukan yakni kepastian hukum yang jelas dan terperinci. Di antaranya dengan … Pansus RA PTSL Rumuskan Tiga Rekomendasi Utama

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta mendorong penguatan pengelolaan sisa pangan melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan. Satu ketentuan di antaranya mengatur tanggung jawab pelaku usaha makanan dalam mengelola sampah organik. Ketua Bapemperda Abdul Aziz mengatakan, pengaturan itu diperlukan karena Jakarta masih menghadapi persoalan sampah. Terutama sampah organik. Kini, Jakarta sedang menghadapi kondisi darurat sampah. … Tekan Penumpukan Sampah Organik

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Khoirudin mendukung rencana Gubernur Pramono Anung menerbitkan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun. Tujuannya, membiayai sektor pendidikan dan kesehatan khususnya pembangunan rumah sakit. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan itu tidak menjadi beban fiskal yang berdampak pada pelayanan publik. Khoirudin menyampaikan hal itu pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Capacity Building DPRD DKI Jakarta bertema ‘Pembiayaan Kreatif Daerah’ … Legislator Dukung Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun

Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta mendorong penguatan sistem pengawasan parkir berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Menutup potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Demikian disampaikan Ketua Pansus Jupiter usai meninjau PUSDATINHUB Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan PUSDATIN DPMPTSP DKI Jakarta, Senin (20/7). Jupiter mengapresiasi Dinas Perhubungan yang telah menerapkan sistem pembayaran parkir secara digital. Namun, pengawasan belum … Pengawasan Parkir Berbasis AI, Cegah Kebocoran PAD

Komisi E DPRD DKI Jakarta menggelar rapat evaluasi bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mekanisme dan penyaluran dana hibah. Tujuannya, memastikan pemanfaatan anggaran tetap optimal di tengah penurunan fiskal daerah sekitar Rp15 triliun. Ketua Komisi E Muhammad Subki menjelaskan, penurunan alokasi dana hibah terjadi di berbagai sektor. Mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, … Prioritaskan Anggaran Hibah bagi Warga Kurang Mampu

Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta menegaskan, perlu pembenahan menyeluruh fungsi Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) di lingkungan pemerintah provinsi. Pusdatin tidak boleh hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan data, tetapi juga menjadi pusat monitoring data yang akurat dan terintegrasi. Demikian ditegaskan Ketua Pansus Jupiter usai meninjau PUSDATINHUB (Pusat Data dan Informasi Perhubungan) Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan … Pansus Minta Pusdatin Tak Sekadar Penyimpanan Informasi

DPRD DKI Jakarta memastikan rencana penerbitan obligasi daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terutama untuk program prioritas yang mendukung pembangunan Jakarta menuju kota global. Demikian ungkap Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco usai mengikuti Capacity Building Pembiayaan Kreatif (Creative Financing) oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Kementerian Dalam Negeri di Hotel Tribata Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin … DPRD akan Awasi Dana Obligasi Daerah