@dmin

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan. Ketua Bapemperda Abdul Aziz mengatakan, salah satu fokus pembahasan yakni memastikan regulasi mampu memberikan perlindungan yang efektif. Sekaligus, menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan. Dalam proses pembahasan, Bapemperda turut mempelajari praktik yang telah diterapkan di daerah lain. Termasuk Kota … Ranperda Pelindungan Perempuan, Efektifkan Sanksi Pelanggaran

Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta mulai membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2027. Mengawali pembahasan, penyampaian Rancangan KUA-PPAS oleh TAPD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (15/7). Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengatakan, rapat … Banggar dan TAPD Bahas Rancangan KUA-PPAS APBD 2027

DPRD DKI Jakarta menerima kunjungan Delegasi Anggota Majelis Legislatif dan Delegasi Bisnis California, Amerika Serikat, Rabu (15/7). Pertemuan itu menjajaki peluang kolaborasi di berbagai sektor strategis. Mulai dari pendidikan, kesehatan, transportasi, hingga pengembangan energi bersih. Wakil Ketua Komisi E Agustina Hermanto dan Anggota Komisi E Farah Savira menerima kunjungan delegasi tersebut. Pertemuan itu menjadi langkah awal positif membangun hubungan bilateral … Kunjungan Delegasi California, Kolaborasi Sektor Pendidikan hingga Energi Bersih

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta menampung berbagai masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketua Bapemperda Abdul Aziz menjelaskan, RDPU melibatkan berbagai unsur. Mulai dari masyarakat, kementerian, BUMN, BUMD, organisasi masyarakat, lembaga … Ranperda Pajak Daerah, Bapemperda Tampung Aspirasi Publik

Realisasi anggaran 2026 oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menjadi sorotan dalam rapat kerja Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selasa (14/7) malam. Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh mengungkapkan, capaian serapan anggaran di sejumlah SKPD terbilang rendah. Bahkan, masih ada potensi sejumlah program yang tak dapat terealisasi hingga akhir tahun. Menurut dia, kondisi demikian pengalokasian anggaran tak diikuti dengan langkah … Evaluasi Serapan Anggaran SKPD

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta mengusulkan kenaikan batas omzet usaha makanan dan minuman yang dikecualikan dari objek pajak. Usulan tersebut bertujuan memberi ruang lebih besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk berkembang di tengah meningkatnya biaya usaha. Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta mengusulkan batas omzet usaha makanan dan minuman yang dikecualikan dari objek pajak … Batas Pengecualian Pajak UMKM hingga Perluas Perlindungan MBR

Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah provinsi mempercepat pembangunan fasilitas kesehatan di kawasan Semper Timur. Hal itu diungkapkan Anggota Fraksi Golkar Syafi Fabio Djohan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Selasa (14/7). Fraksi Partai Golkar menyoroti pemerataan pembangunan … Percepat Pembangunan Puskesmas Semper Timur

Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta mendukung penuh rencana pembebasan retribusi pelayanan kebersihan bagi sekolah negeri. Demikian disampaikan Sekretaris Fraksi PAN Oman Rahman Rakinda dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Selasa (14/7). Fraksi PAN menegaskan, sekolah negeri merupakan layanan publik yang menjadi … Pembebasan Retribusi Kebersihan untuk Sekolah Negeri

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menegaskan, perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak boleh menambah beban masyarakat. Terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta pelaku usaha ultra mikro. Demikian ungkap Anggota Fraksi PDI Perjuangan Gani Suwondo Lie dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Selasa (14/7). … Pajak dan Retribusi Jangan Tambah Beban Rakyat